HUKUM KESEHATAN Dina Susiani, SH., MH Tahta Media Group ii HUKUM KESEHATAN Penulis: Dina Susiani, SH., MH Desain Cover: Tahta Media Editor: Tahta Media Proofreader: Tahta Media Ukuran: vi, 125, Uk: 15,5 x 23 cm ISBN : 978-623-147-987-7 Cetakan Pertama: September 2025 Hak Cipta 2025, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2025 by Tahta Media Group All Right Reserved Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP (Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP) Anggota IKAPI (216/JTE/2021 iii KATA PENGANTAR Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karna Berkat dan Anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Hukum Kesehatan” dengan baik dan maksimal. Sebagai calon akademisi dan praktisi dibidang hukum tidak akan terlepas pada masalah pengaduan maupun pelanggaran hukum dalam praktek kesehatan yang dialami baik oleh pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun oleh tenaga kesehatan sebagai pihak yang memberikan pelayanan medis. Untuk itu dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau pengetahuan tenang bagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan masyarakat, perilaku petugas kesehatan harus tunduk pada etika profesi dan juga tunduk pada ketentuan hukum, peraturan, dan perundang – undangan yang berlaku. Didalam buku ini dijelaskan secara singkat tentang gambaran umum hukum dalam bidang kesehatan yang dapat menjadi modal dasar bagi pihak akademisi maupun praktisi dibidang hukum dalam memahami dan menyelesaikan masalah hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat. Adapun penyusunan buku ini tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak. Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan menjadi langkah awal bagi diskusi yang lebih luas mengenai Hukum Kesehatan di Indonesia. Surabaya, September 2025 Penulis iv DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................. v BAB I PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN ....................................... 1 A. Lingkup Hukum Kesehatan ............................................................... 1 B. Definisi Hukum Kesehatan................................................................ 3 C. Fungsi Hukum Kesehatan.................................................................. 6 BAB II SEJARAH DAN RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN ..... 8 A. Hukum Kesehatan dan Kedokteran di Dunia Internasional .............. 8 B. Hukum Kesehatan & Hukum Kedokteran di Indonesia .................. 10 BAB III HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM KEDOKTERAN ..... 12 A. Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran di Dunia ..................... 13 B. Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran di Indonesia................ 14 BAB IV HUKUM, ETIKA, KODE ETIK DAN PROFESI KESEHATAN .............................................................................................. 15 A. Hukum, Etika dan Etika Profesi ...................................................... 15 B. Etika Profesi Kedokteran ................................................................. 17 BAB V TANGGUNG JAWAB DOKTER SECARA HUKUM .................. 20 A. Tanggung Jawab Dokter Secara Hukum Administrasi .................... 22 B. Tanggung Jawab Dokter Secara Hukum Perdata ............................ 24 C. Tanggung Jawab Dokter Secara Hukum Pidana ............................. 26 D. Tanggung Jawab Faskes Rumah Sakit ........................................... 29 BAB VI PERJANJIAN HUKUM KESEHATAN ...................................... 37 A. Definisi Perjanjian ........................................................................... 37 B. Perjanjian Terapeutik....................................................................... 44 C. Informed Consent ............................................................................ 46 BAB VII ASPEK-ASPEK HUKUM KESEHATAN .................................. 54 A. Hukum Kesehatan Lingkungan ....................................................... 54 B. Hukum Tenaga Kesehatan ............................................................... 59 C. Hukum Pengobatan Tradisional ...................................................... 62 D. Hukum Aborsi ................................................................................. 66 E. Hukum Transplantasi Organ............................................................ 68 v BAB VIII FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT ......... 72 A. Fungsi Rumah Sakit ........................................................................ 73 B. Tanggung Jawab Rumah Sakit ........................................................ 76 BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN .................. 86 A. Hak dan Kewajiban Dokter ............................................................. 86 B. Hak dan Kewajiban Pasien .............................................................. 88 BAB X REKAM MEDIS (MEDICAL RECORD) ...................................... 92 A. Definisi Rekam Medis ..................................................................... 92 B. Manfaat Rekam Medis .................................................................... 93 C. Dasar Hukum Rekam Medis ........................................................... 95 BAB XI RAHASIA MEDIK ........................................................................ 99 A. Definisi Rahasia Medik ................................................................... 99 B. Lingkup Rahasia Medik ................................................................ 101 C. Dasar Hukum Rahasia Medik ........................................................ 103 BAB XII MALPRAKTIK MEDIS ............................................................. 110 A. Malapraktik Menurut Hukum ........................................................ 110 B. Dampak Malapraktik bagi Korban ................................................ 113 BAB XIII EUTANASIA ............................................................................ 116 A. Definisi Eutanasia .......................................................................... 116 B. Bentuk-Bentuk Eutanasia .............................................................. 118 C. Eutanasia dalam Perspektif Hukum ............................................... 120 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 122 vi BAB I PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN A. LINGKUP HUKUM KESEHATAN Salah satu unsur terpenting dari perkembangan suatu negara adalah index kesehatan warga negaranya yang baik, untuk itu setiap negara harus memiliki sistem pengaturan pelaksanaan bidang kesehatan tersebut agar tujuan menyehatkan masyarakat tercapai. System pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman yuridis dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada warga negara. Untuk itu pemahaman tentang hokum kesehatan sangat penting tidak hanya bagi profesi tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai konsumen pelayanan kesehatan tetapi juga bagi pihak akademisi dan praktisi hukum. Pemahaman hukum kesehatan sangat penting untuk diketahui agar dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah buat oleh pihak tenaga kesehatan dan apabila terdapat kesalahan dalam pelayanan kesehatan (malpraktek medis) dapat diselesaikan dengan pengetahuan hukum kesehatan tersebut. Secara terminologis, istilah Hukum Kesehatan sering disamakan dengan istilah Hukum Kedokteran. Hal ini dikarenakan hal-hal yang dibahas dalam mata kuliah Hukum Kesehatan di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia pada umumnya hanya memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan dunia kedokteran dan lebih banyak membahas hal- hal yang berkaitan dengan Hukum Kedokteran atau Hukum Medis. Padahal lingkup pembahasan Hukum Kesehatan lebih luas daripada Hukum Kedokteran. Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH| 1 BAB II SEJARAH DAN RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN A. HUKUM KESEHATAN DAN KEDOKTERAN DI DUNIA INTERNASIONAL Kesehatan merupakan anugerah yang diberikan pencipta kepada setiap manusia untuk dijaga, karena dengan adanya anugerah kesehatan tersebut semua manusia dapat melakukan aktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tidak semua manusia dapat menjaga dan memelihara kesehatannya dengan baik, sehingga adakalanya manusia mengalami sakit yang membutuhkan perawatan medis untuk dipulihkan kesehatannya. Dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga ahli kesehatan adakalanya hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapakan, baik itu karena kondisi manusianya yang tidak baik atau prosedur penangan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Permasalahan ini sering menjadi permasalahan dalam ranah hukum apabila pihak yang dirawat tidak menerima hasil dari pelayanan kesehatan tersebut. Untuk itulah dibutuhkan sebuah pengaturan dalam menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan agar mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Sebenarnya, dunia ilmu sudah sejak lama merintis adanya disiplin ilmu baru yaitu “Hukum Kedokteran”. Bahkan di beberapa negara sudah berkembang dengan pesat, antara lain di negara Belanda, Prancis, Belgia, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang, namun kepesatan 8 | Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH BAB III HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM KEDOKTERAN Hukum kesehatan tergolong baru dalam bidang hukum. Pertumbuhannya lahir pada Konferensi Hukum Kesehatan Dunia di Belgia pada tahun 1967. Perkembangan lebih lanjut datang melalui Konferensi Dunia Asosiasi Hukum Medis yang masih diadakan secara rutin hingga saat ini. Di Indonesia, terdapat kelompok studi hukum kedokteran FK-UI/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang didirikan di Jakarta pada Konferensi PERHUKI I tahun 1987. Adapun perkembangan hukum kedokteran dimulai pada 1982. Hukum kesehatan berkembang sebagai cabang yurisprudensi yang relatif baru. Ruang lingkup atau penerapan hukum kesehatan ini meliputi bidang hukum perdata, hukum tata usaha negara, hukum pidana, dan hukum disiplin yang difokuskan pada subsistem kesehatan masyarakat. Sementara undang- undang kesehatan mencakup beberapa bidang dibandingkan dengan rumah bahwa hak atas perawatan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan dasar dari rumah itu. 12 | Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH BAB IV HUKUM, ETIKA, KODE ETIK DAN PROFESI KESEHATAN A. HUKUM, ETIKA DAN ETIKA PROFESI Hukum sering diartikan sebagai adil, peraturan, perundang-undangan, dan hak. Hukum dalam arti sebagai peraturan perundang-undangan, sebenarnya adalah hukum obyektif. Sedangkan hukum dalam arti adil dan hak adalah hukum subyektif. Dalam kaitannya dengan sistem sosial, hukum obyektif mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Menjaga keseimbangan susunan masyarakat; 2. mengukur perbuatan-perbuatan manusia dalam masyarakat, apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan; 3. mendidik manusia akan kebenaran, perasaan, serta perbuatan yang benar dan tidak, menurut ukuran-ukuran yang telah ditetapkan itu. Menurut kamus Bahasa Inggris, Collins Large Print Dictionary, makna kata ethics adalah : 1. A code of behavior, specially a particular group, profession or individual (seperngkat aturan perilaku, khususnya bagi sebuah kelompok, profesi atau individu tertentu). 2. The study of the moral of human conduct (studi mengenai moral perilaku manusia). 3. In accordance with principles of professional conduct (sesuai dengan prinsip-prinsip perilaku profesional) Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH| 15 BAB V TANGGUNG JAWAB DOKTER SECARA HUKUM Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya merupakan satu profesi yang sangat mulia dan terhormat dalam pandangan masyarakat. Seorang dokter sebelum melakukan praktek kedokterannya atau pelayanan medis telah melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang, karena dari profesi inilah banyak sekali digantungkan harapan hidup dan/atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit. Profesi dokter merupakan profesi yang harus dijalankan dengan moralitas tinggi karena harus selalu siap memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Ilmu kedokteran terus berkembang dan berlanjut, sehingga bermanfaat atau tidaknya ilmu kedokteran bagi masyarakat bergantung pada landasan filosofi dan idealismenya. Tanpa landasan etik yang luhur yang dimiliki dunia kedokteran, maka dapat mengakibatkan tugas kemanusiaan yang diembannya semata-mata didasarkan hubungan bisnis.1 Menelaah dari sisi hubungan hukum antara dokter dengan pasien dapat terjadi karena dua hal, yakni hubungan karena kontrak (terapeutik) dan hubungan karena undang-undang (zaakwarneming). Dalam hubungan kontrak, dokter dan pasien telah dianggap sepakat melakukan perjanjian apabila dokter telah memulai tindakan medis terhadap pasien, sedangkan hubungan karena undang-undang muncul karena kewajiban yang dibebankan pada dokter. Pada kontrak terapeutik, hubungan dimulai dengan tanya jawab 1 Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit, h. 47 dalam Aditya Bagus Johansyah, 2020, Tanggung Jawab Profesional Dokter dalam Pelayanan Kesehatan, Tesis, Universitas 17 Agustus 1945 20 | Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH BAB VI PERJANJIAN HUKUM KESEHATAN Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang menurut UUD 1945 Bab XA Pasal 28H harus dijamin oleh pemerintah bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan”. Program jaminan kesehatan dilakukan secara nasional dengan konsep jaminan sosial danpemerataan. Program jaminan tersebut bertujuan meneruskan subsidi perawatan kesehatan dan pelayanan untuk melengkapi pemeliharaan perawatan sebagai hal dasar. Konsep jaminan sosial mencakup partisipasi wajib dan nondiskriminatif, untuk kelompok formal, pembayaran berdasarkan persentase pendapatan sampai batas tertentu menjadi beban bersama dengan pemberi dan penerima jasa. Di dalam konsep tersebut juga mengandung adanya perilaku gotong-royong dengan kalangan kaya dan miskin, tua dan muda, serta tinggi rendahnya risiko penyakit yang memiliki kesamaan manfaat pelayanan kesehatan (asas kesetaraan) yang bersifat menyeluruh, termasuk jasa kesehatan preventif, kuratif, dan restoratif, obat- obatan, serta bahan medis habis pakai. A. DEFINISI PERJANJIAN Istilah kontrak atau perjanjian juga sering disebut kovenan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni overeenkomst (Leli Joko Suryono, 2014). Kontrak diartikan sebagai peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan pernyataan lain, kontrak adalah Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH| 37 BAB VII ASPEK-ASPEK HUKUM KESEHATAN A. HUKUM KESEHATAN LINGKUNGAN Lingkungan adalah sebab yang paling berpengaruh cukup besar terhadap kesehatan manusia, bukan hanya lingkungan fisik, melainkan juga lingkungan nonfisik, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang turut memengaruhi kesehatan. Namun dalam pembahasan ini hanya akan difokuskan pada lingkungan fisik. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang perlindungan lingkungan. Istilah lingkungan dapat diartikan sebagai kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat benda dan organisme yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Kesehatan lingkungan mempelajari dinamika hubungan interaktif antarkelompok atau masyarakat dengan beragam perubahan komponen lingkungan manusia yang diduga menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Selain itu, kesehatan lingkungan masyarakat juga mengatasi dan mencegah masalah kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan merupakan cabang dari kesehatan masyarakat yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, koordinasi, dan evaluasi semua faktor yang ada di lingkungan fisik, kesehatan, atau kelangsungan hidup manusia sehingga kondisi kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan. 54 | Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH BAB VIII FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT Rumah sakit merupakan institusi kesehatan masyarakat dengan ciri khas yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pergeseran paradigma dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak hanya mengarah pada pelayanan sosial yang murni, tetapi juga pada pemberian pelayanan kesehatan yang lebih terarah dan umumnya berorientasi pada keuntungan. Paradigma yang bergeser tersebut menyebabkan interaksi hukum antara pasien, staf pelayanan kesehatan, dan rumah sakit menjadi lebih besar. Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat dan mempercepat peningkatan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit harus memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rumah sakit memiliki fungsi sosial yakni memberikan pelayanan kesehatan secara merata tanpa membeda-bedakan status sosial seseorang. Fungsi sosial tersebut bermanfaat secara independen maupun kolektif untuk pasien kaya, miskin, dan menengah. 72 | Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN A. HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER Dokter adalah seseorang atau ahli yang fokus dalam bidang pengobatan secara medis. Dokter adalah sebutan bagi seseorang yang bekerja di rumah sakit, klinik, puskesmas, atau lembaga kesehatan lain, baik swasta maupun milik pemerintah yang tugasnya adalah membantu pasien menyembuhkan penyakitnya melalui berbagai macam metode pengobatan dan juga tindakan operasi. Oleh karena profesi dokter yang menyangkut kesembuhan manusia— dan juga hewan—dari penyakit yang dideritanya maka dokter wajib memiliki ilmu yang cukup agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses pengobatan dan tindakan. Tak heran jika pendidikan kedokteran memerlukan waktu lebih lama daripada pendidikan bidang ilmu lainnya. Sebelum terjun praktik di lapangan, mahasiswa lulusan kedokteran diwajibkan melafalkan “Sumpah Dokter” yang ditetapkan sejak tahun 1960. Teks “Sumpah Dokter” ini berisikan (Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960 tentang Sumpah Dokter): Saya bersumpah/berjanji bahwa: Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan; Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya; Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran; Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai Dokter; 86 | Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH BAB X REKAM MEDIS (MEDICAL RECORD) A. DEFINISI REKAM MEDIS Hak pasien yang juga merupakan kewajiban dokter adalah kerahasiaan catatan medis. Meskipun rekam medis memuat rahasia medis yang menjadi hak pasien, namun bukan berarti rekam medis adalah milik pasien itu sendiri. Menurut standar umum, informasi pasien dimilikioleh organisasi kesehatan yang menciptakan dan memeliharanya. Jika pasien atau dokter ingin mengambil informasi tersebut maka diharuskan untuk mengikuti prosedur tertentu. Secara sederhana, rekam medis adalah kumpulan informasi yang mencakup identitas, riwayat (pengumpulan informasi tentang pasien medis atau kejiwaan yang berkaitan dengan penyakit dan kejadian saat ini atau masa lalu), pelaksanaan pemeriksaan, dan pencatatan semua kegiatan kesehatan. Perekam medis akan mencatat informasi tentang diri pasien saat pertama kali berobat hingga berakhirnya pengobatan. Rekam medis harus dibuat dengan jelas dan lengkap secara tertulis maupun elektronik. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/ III/2008 tentang Rekam Medis, definisi rekam medis adalah “berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. Sementara dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, rekam medis adalah “catatan yang harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan”. Menurut Ikatan 92 | Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH BAB XI RAHASIA MEDIK A. DEFINISI RAHASIA MEDIK Rahasia medik juga disebut rahasia kedokteran dan seringkali dinamakan rahasia jabatan dokter yang timbul karena menjalankan tugas profesionalnya. Rahasia medik adalah segala sesuatu yang dianggap rahasia oleh pasien yang terungkap dalam hubungan medis dokterpasien, baik yang diungkapkan secara langsung oleh pasien (subjektif) maupun yang diketahui oleh dokter ketika melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang (objektif). Rahasia medik merupakan hak pasien yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara pelayanan kesehatan. Adapun pelanggaran terhadap hak pasien merupakan sebuah kejahatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam pelayanan kesehatan, dokter memperoleh informasi penyakit pasien yang sesungguhnya bersifat privasi, tetapi terpaksa disampaikan demi kesembuhan pasien. Di beberapa negara yang menganut asas kebebasan mutlak perlindungan rahasia medik dijaga dengan sangat ketat sehingga rekam medik menjadi sangat privasi. Contohnya seorang suami tidak dengan mudah mendapatkan isi rekam medik istrinya—begitupun sebaliknya—ketika sang istri mengatakan bahwa hal tersebut berharga bagi dirinya dan tidak ingin diketahui pasangannya. Bahkan, hingga pasien meninggal dunia, data rekam medik masih tersimpan dengan rapi. Rahasia kedokteran berkaitan erat dengan hak asasi manusia sebagaimana yang tertulis dalam United Nation Declaration of Human Right pada tahun 1984 yang intinya setiap manusia berhak dihargai, diakui, dan dihormati sebagai manusia serta diperlakukan secara manusiawi sesuai harkat Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH| 99 BAB XII MALPRAKTIK MEDIS Dalam dunia kesehatan, para tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, bidan, terapis, hingga perekam medis senantiasa berupaya memberikan pengobatan dan perawatan bagi kesembuhan pasien. Namun, seringkali kesalahan dan kekeliruan tindakan atau pengobatan terjadi kepada pasien sehingga menimbulkan kerugian yang sangat fatal, seperti catat seumur hidup bahkan kematian. Praktik kedokteran yang keliru dan menyalahi undang-undang serta kode etik ini dinamakan malapraktik medis. Adanya kesenjangan antara harapan pasien dengan kenyataan seringkali menimbulkan kekecewaan yang mendalam terhadap tenaga kesehatan, bahkan lembaga kesehatan. Konsekuensi malapraktik medis yang sangat merugikan pasien pada prinsipnya sangat bisa dijadikan perkara ke meja hijau. Alasannya, di samping karena pasien memiliki hak untuk melakukan tindakan tersebut, malapraktik adalah tindakan yang melanggar kode etik dokter dan sumpah dokter. Tuntutan terhadap dokter ini diperbolehkan secara hukum jika ia benar-benar melalaikan kewajiban, mengingkari sumpah jabatan, dan sumpah profesinya. A. MALAPRAKTIK MENURUT HUKUM Malapraktik atau malapraktik adalah terjemahan dari kata malpractice. “Mal” berarti ‘salah’, ‘buruk’, atau ‘jelek’. Sementara praktik adalah perbuatan yang dilakukan. Jadi, malapraktik adalah perbuatan buruk yang dilakukan seseorang dalam profesi tertentu. Malapraktik merupakan ketidakprofesionalan seseorang yang berprofesi sebagai dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan, dll. 110 | Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH BAB XIII EUTANASIA A. DEFINISI EUTANASIA Istilah eutanasia secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu dan thanatos yang berarti ‘mati yang baik’ atau ‘mati dalam keadaan tenang atau senang’. Dalam bahasa Inggris, eutanasia disebut dengan marc killing karena merupakan tindakan pembunuhan atas dasar kasihan. Sementara dalam Encyclopedia American, eutanasia diartikan sebagai tindakan mengakhiri hidup untuk memberi kebebasan kepada dirinya sendiri. Dapat pula diartikan bahwa eutanasia adalah tindakan yang disengaja untuk tidak mengobati atau memberikan perawatan kepada pasien. Dalam Oxford English Dictionary, eutanasia dirumuskan sebagai kematian yang nyaman. Perlakuan ini ditujukan bagi seseorang yang telah mengalami pengobatan tetapi tidak dapat disembuhkan. Selanjutnya menurut kamus Kedokteran Dorland, eutanasia mengandung dua pengertian. Pertama, suatu kematian yang mudah atau tanpa rasa sakit (good death or easy death). Kedua, pembunuhan dengan kemurahan hati atau pengakhiran kehidupan seorang pasien secara hati-hati dan disengaja karena ia menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan sangat menyakitkan. Sejak abad ke-19, eutanasia dinyatakan sebagai penghindaran rasa sakit dan peringanan bagi seseorang yang tengah menghadapi kematian dengan pertolongan dokter (Krisnalita, 2021). Eutanasia mengharuskan tenaga medis agar dapat membantu pasien supaya dapat meninggal dengan baik tanpa penderitaan yang besar. Kode etik kedokteran Indonesia mengartikan eutanasia ke dalam tiga konsep, yakni: 116 | Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH DAFTAR PUSTAKA Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. Masalah-Masalah Hukum, 44(4), 503– 510. Afandi, D. “Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM”. dalam Jurnal Ilmu Kedokteran, 2(1), 1—14. Maret 2008. Amir, A. (1997). Bunga Rampai Hukum Kesehatan. Jakarta: Widya Medika. Anny Isfandyarie. 2005. Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana. Prestasi Pustaka, Jakarta Anton, M. (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Ardinata, M. “Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. dalam Jurnal HAM, 11(2), 319—332. Agustus 2020. Ayu, V. “Model Pelayanan Kesehatan (Studi Deskriptif tentang Model Pelayanan Program Antenatal Care di Puskesmas Peterongan Kabupaten Jombang)”. dalam Kebijakan dan Manajemen Publik, 4(3). September— Desember 2016. Badrulzaman, M. D. (2001). Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Budiarsih, B dan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945. (2021). Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum. Surabaya: Lembaga Penerbitan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Umum. Cecep, T. (2014). Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika. Elvandari, S. (2015). Hukum Penyelesaian Sengketa Medis. Yogyakarta: Thafa Media. Harahap, Reni Agustina. (2017). Etika dan Hukum Kesehatan. Depok: Raja Grafindo Persadawali Press.117 Hasbullah, T. (2005). Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada. Herlambang, S. (2011). Etika Profesi Tenaga Kesehatan. Yogyakarta: Gosyen Publiser. Indar. (2021). Perspektif Hukum Sistem Informasi Kesehatan. Sulewasi Tengah: LPP-Mitra Edukasi. 122 | Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH Iskandar, S. “Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Paser”. dalam E-Journal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 777—788. Juni 2016. Kitta, P. (2021). “Implementasi Peraturan Internal Rumah Sakit oleh Komite Medik dalam Peningkatan Tata Kelola Klinis yang Baik di Rumah Sakit”. Disertasi pada Universitas Hasanuddin. Krisnalita, Louisa Yesami. “Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran”. dalam Binamulia Hukum, 10(2). Desember 2021. Kusuma, R. “Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Transaksi Terapiutik”. dalam GaneÇ Swara, 8(2). September 2014. Laden, M. (2005). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Machmud, S. (2008). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malapraktik. Bandung: Mandar Maju. Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisantris Gultom. (2007). Urgensi Perlindungan Korban dan Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Mertokusumo, S. (2019). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka. Munir Fuady. 2005. Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter). Citra Aditya Bakti, Bandung. Nasution, Bahder Johan. (2005). Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. Notoatmodjo, S. (2005). Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta. _______. “Kesehatan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia”. dalam Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal), 2(5), 195—199. April 2008. Novekawati. (2019). Hukum Kesehatan. Metro: Sai Wawai.Hukum Kesehatan Prajati, M. V. (2012). “Tanggung Jawab Rumah Sakit Privat di Bidang Pelayanan Kesehatan dalam Memenuhi Hak Pasien Tidak Mampu”. Skripsi pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Setiawan, I Ketut Oka. (2021). Hukum Perikatan. Jakarta: Bumi Aksara. Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH| 123 Soekanto, Soerjono. (1987). Pengantar Hukum Kesehatan. Bandung: Remadja Karya. Soesilo, R. (2013). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea. Susiani, Dina, Pengantar ilmu hukum, Tahta Media Group, Surakarta, 2023 Susiani, Dina, Hukum Tata Negara, Tahta Media Group, Surakarta, 2023 Susiani, Dina, dkk, Hukum Bisnis dan Perusahaan, Tahta Media Group, Klaten, 2021 Susiani, Dina, Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Pustaka Abadi, Jember, 2020 Susiani, Dina, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Abadi, Jember, 2019 Susiani, Dina, Hukum Administrasi Negara, Pustaka Abadi, Jember, 2019 Susiani, Dina dkk, Buku Ajar Hukum Ekonomi, Pustaka Abadi, Jember, 2019 Susiani, Dina , Hukum Pengantar Administrasi Negara, Tahta Media Group, Klaten, 2024 Susiani, Dina , Hukum Perlindungan Konsumen, Tahta Media Group, Klaten, 2025 Susiani, Dina , Hukum Perundang-undangan Jilid 1, Tahta Media Group, Klaten, 2025 Susiani, Dina , Hukum Perundang-undangan Jilid 2, Tahta Media Group, Klaten, 2025 Susiani, Dina , Hukum Pemerintahan Daerah, Tahta Media Group, Klaten, 2025 Susiani, Dina , Hukum Pasar Modal, Tahta Media Group, Klaten, 2025 Susiani, Dina , Hukum Perizinan, Tahta Media Group, Klaten, 2025 Susiani, Dina , Tindak Pidana Korupsi dan Integritas, Tahta Media Group, Klaten, 2025 Takdir. (2018). Pengantar Hukum Kesehatan. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo. Tarmizi Taher. 2003. Medical Ethics. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Thaha, Marwah. (2021). “Pengaruh Customer Value Pelayanan Kesehatan dengan IUR Biaya terhadap Kepuasan Pasien BPJS (Studi Kasus RSU Lasinrang, RSUD Andi Makkasau, RS, Dr Sumantri)”. Disertasi pada Universitas Hasanuddin. 124 | Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH Triwibowo, Cecep. (2014). Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika. Wiradharma, Danny dan Dionisia Sri Hartati. (2014). Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran. Jakarta: Sagung Seto. Yustina, E. W. “Hak Atas Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR)”. dalam Kisi Hukum, 14(1), 93—111. 2015. Hukum Kesehatan – Dina Susiani, SH., MH| 125