PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DAN INTEGRASI BISNIS DIGITAL: JUAL BELI CRYPTOCURRENCY DALAM CYBERLAW, DAN KEBIJAKAN CYBERSECURITY NASIONAL Seri Mughni Sulubara Rizky Maulana Nurkhalisah Tahta Media Group ii PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DAN INTEGRASI BISNIS DIGITAL: JUAL BELI CRYPTOCURRENCY DALAM CYBERLAW, DAN KEBIJAKAN CYBERSECURITY NASIONAL Penulis: Seri Mughni Sulubara Rizky Maulana Nurkhalisah Desain Cover: Tahta Media Editor: Tahta Media Proofreader: Tahta Media Ukuran: vii, 151, Uk: 15,5 x 23 cm QRCBN: 62-415-4653-217 Cetakan Pertama: Februari 2026 Hak Cipta 2026, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2026 by Tahta Media Group All Right Reserved PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel, Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557 email: tahtaliterasimedia@gmail.com website: http://store.tahtamedia.co.id/ Anggota IKAPI (216/JTE/2021) iii KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku monograf yang berjudul "Perlindungan Hukum Perdata dan Integrasi Bisnis Digital: Jual Beli Cryptocurrency dalam Cyberlaw, dan Kebijakan Cybersecurity Nasional" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai wujud kontribusi akademik dalam menjawab tantangan hukum modern yang timbul akibat perkembangan pesat teknologi informasi dan ekonomi digital. Maraknya transaksi aset kripto di era transformasi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik bisnis, keuangan, dan perlindungan hukum perdata di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum yang adaptif dan terintegrasi agar perkembangan inovasi digital sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam buku ini, penulis mengkaji secara komprehensif aspek perlindungan hukum perdata dalam transaksi jual beli cryptocurrency, keterkaitannya dengan cyberlaw, serta relevansinya terhadap kebijakan nasional di bidang keamanan siber (cybersecurity). Pembahasan tersebut diharapkan dapat memperkaya wacana akademik dan menjadi rujukan bagi mahasiswa, praktisi hukum, regulator, serta masyarakat umum yang berkepentingan dalam bidang hukum siber dan bisnis digital. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk bimbingan, data, maupun masukan selama proses penyusunan monograf ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika hukum di era ekonomi digital. Medan, Bireun 2026 Penulis Seri Mughni Sulubara, S.H., M.H iv DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................. v BAB 1 PENDAHULUAN .............................................................................. 1 1.1 Latar Belakang Masalah.................................................................. 5 1.2 Rumusan Masalah ........................................................................... 9 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan ...................................................... 11 1.4 Ruang Lingkup Pembahasan ......................................................... 17 1.5 Metode Buku dan Pendekatan Hukum .......................................... 19 BAB 2 KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL ............................ 21 2.1 Konsep Dasar Perlindungan Hukum Perdata ................................ 21 2.2 Teori Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Transaksi Digital ... 25 2.3 Konsep Bisnis Digital dan Transformasi Ekonomi ....................... 29 2.4 Kriptografi, Blockchain, dan Dasar Teknologi Cryptocurrency ... 31 2.5 Cyberlaw: Prinsip, Ruang Lingkup, dan Perkembangannya......... 35 2.6 Cybersecurity dan Kedaulatan Digital Nasional ........................... 37 BAB 3 HUKUM PERDATA DALAM ERA DIGITAL ............................. 40 3.1 Perkembangan Hukum Perdata dalam Ekonomi Digital............... 40 3.2 Kedudukan Subjek Hukum Digital: Individu dan Badan Hukum . 43 3.3 Perkembangan Regulasi Cryptocurrency Di Indonesia dan Evolusi Kebijakan Cybersecurity serta Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Perspektif KUHPerdata ...................................................... 46 3.4 Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Perspektif KUHPerdata . 51 3.5 Prinsip Itikad Baik dan Kewajaran dalam Transaksi Digital ........ 53 3.6 Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Daring ........................ 55 BAB 4 BISNIS DIGITAL DAN KRIPTOEKONOMI ................................ 58 4.1 Dinamika Bisnis Digital di Indonesia ........................................... 58 4.2 Ekosistem Cryptocurrency dan Aset Digital ................................. 61 4.3 Model Bisnis Berbasis Teknologi Blockchain .............................. 63 4.4 Dampak Sosial-Ekonomi Perdagangan Cryptocurrency ............... 67 4.5 Studi Komparatif: Regulasi Aset Digital di Negara Maju ............ 68 BAB 5 ASPEK HUKUM PERDATA DALAM JUAL BELI CRYPTOCURRENCY ................................................................................... 71 5.1 Tinjauan Hukum Transaksi Cryptocurrency ................................. 71 5.2 Validitas Perjanjian dan Unsur Sahnya Transaksi Digital ............ 74 v 5.3 Status Kepemilikan dan Pengalihan Aset Kripto .......................... 75 5.4 Risiko, Wanprestasi, dan Penyelesaian Sengketa Perdata ............ 76 5.5 Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan......................... 79 BAB 6 CYBERLAW DAN PENEGAKAN HUKUM DIGITAL ............... 82 6.1 Landasan dan Prinsip Cyberlaw Nasional..................................... 82 6.2 UU ITE dan Implementasinya terhadap Transaksi Kripto ............ 85 6.3 Tanggung Jawab Hukum Platform dan Penyedia Layanan .......... 89 6.4 Forensik Digital dan Pembuktian Elektronik ................................ 93 6.5 Mekanisme Penegakan dan Kerjasama Antar Lembaga ............... 97 BAB 7 KEBIJAKAN CYBERSECURITY NASIONAL ............................ 99 7.1 Strategi Nasional Cybersecurity Indonesia ................................... 99 7.2 Peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ............................ 101 7.3 Regulasi, Standar, dan Protokol Keamanan Siber....................... 102 7.4 Perlindungan Infrastruktur Kritis Digital .................................... 105 7.5 Perlindungan Data dan Privasi dalam Ekonomi Digital.............. 106 BAB 8 INTEGRASI BISNIS DIGITAL DAN HUKUM PERDATA ....... 108 8.1 Tantangan Sinergi Hukum dan Teknologi .................................. 108 8.2 Mekanisme Perlindungan Hukum pada Platform Bisnis Digital 110 8.3 Integrasi Sistem Pembayaran, Kontrak, dan Perlindungan Konsumen ................................................................................... 112 8.4 Model Tata Kelola Hukum untuk Ekonomi Digital Nasional ..... 114 BAB 9 ANALISIS STUDI KASUS ........................................................... 115 9.1 Studi Kasus Nasional: Praktik Jual Beli Kripto di Indonesia...... 115 9.2 Analisis Kasus Internasional: Pelajaran dari Jepang dan Singapura .................................................................................... 117 9.3 Evaluasi Efektivitas Regulasi dan Penegakan Hukum ................ 119 9.4 Tantangan Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Konsumen ................................................................................... 120 9.5 Rekomendasi Penguatan Regulasi dan Praktik Hukum .............. 121 BAB 10 PENUTUP .................................................................................... 124 10.1 Kesimpulan ................................................................................. 124 10.2 Rekomendasi ............................................................................... 128 10.3 Implikasi Buku bagi Pembaruan Hukum Digital ........................ 129 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 132 TENTANG PENULIS ................................................................................ 150 vi BAB 1 PENDAHULUAN Perkembangan teknologi finansial dan bisnis digital mendorong meningkatnya transaksi cryptocurrency di Indonesia, yang kini diposisikan sebagai bagian dari aset keuangan digital dan diatur dalam kerangka perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto oleh OJK melalui POJK 27 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU P2SK. Status aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan menimbulkan berbagai hubungan hukum perdata, terutama dalam bentuk perjanjian jual beli dan layanan platform exchange yang memanfaatkan infrastruktur siber dan kontrak elektronik (Engle, Maher, & Jones, 2025). Di sisi lain, KUHPerdata belum secara eksplisit mengatur karakteristik aset digital seperti cryptocurrency sebagai objek perikatan maupun objek jaminan kebendaan, sehingga sengketa wanprestasi atau kerugian konsumen sering diselesaikan dengan konstruksi umum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum perdata, khususnya terkait pengakuan smart contract, kedudukan bukti elektronik berbasis blockchain, dan tanggung jawab penyelenggara platform kripto ketika terjadi gagal serah, pencurian aset digital, atau kebocoran data pribadi pengguna. Ruang digital Indonesia sendiri diatur secara umum melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dua kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024, yang memperjelas pengaturan mengenai transaksi elektronik, kontrak 1 BAB 2 KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL 2.1 KONSEP DASAR PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA Konsep dasar perlindungan hukum perdata dalam konteks jual beli cryptocurrency berintikan upaya melindungi hak dan kepentingan para pihak (penjual, pembeli/investor, dan platform) melalui pengaturan norma, mekanisme kontraktual, dan sarana penegakan hukum ketika terjadi kerugian. Dalam integrasi bisnis digital, perlindungan ini harus disesuaikan dengan karakter transaksi elektronik dan risiko siber yang menyertai aset kripto. Adapun pengertian dan tujuan perlindungan hukum perdata adalah: a. Perlindungan hukum secara umum dipahami sebagai segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa aman bagi subjek hukum atas hak-haknya, baik melalui aturan yang jelas maupun mekanisme penegakan dan pemulihan kerugian. b. Dalam hukum perdata, perlindungan hukum diarahkan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan perikatan, mencegah penyalahgunaan posisi, dan memberikan sarana ganti rugi ketika terjadi pelanggaran hak (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum). Adapun asas dan bentuk perlindungan hukum perdata adalah sebagai berikut: a. Perlindungan hukum perdata bertumpu pada asas kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam perjanjian, sehingga 21 BAB 3 HUKUM PERDATA DALAM ERA DIGITAL 3.1 PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DALAM EKONOMI DIGITAL Sebelum ada aturan khusus, sengketa konsumen diselesaikan memakai KUHPerdata (perikatan, wanprestasi, perbuatan melawan hukum) sehingga perlindungan bersifat umum dan kasus per kasus. Gerakan perlindungan konsumen menguat sejak 1970-an, ditandai berdirinya YLKI pada 11 Mei 1973 yang dikenal sebagai perintis advokasi konsumen dan ikut menyusun naskah akademik RUU Perlindungan Konsumen. UUPK (UU No. 8 Tahun 1999) disahkan 20 April 1999 dan berlaku sejak 20 April 2000, menjadi payung hukum yang menegaskan hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan klausula baku merugikan, dan mekanisme ganti rugi yang lebih eksplisit. Perkembangan hukum perdata dalam ekonomi digital menunjukkan pergeseran dari hubungan hukum yang berbasis interaksi fisik menuju relasi kontraktual yang dimediasi teknologi (platform, aplikasi, dan aset digital), termasuk dalam transaksi cryptocurrency. Transformasi ini menuntut pembaruan konsep perikatan, pembuktian, dan perlindungan hukum agar tetap mampu menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak dalam bisnis digital. Literatur hukum perdata kontemporer menjelaskan bahwa digitalisasi mengubah cara terbentuknya perjanjian, cara pembuktian, serta profil risiko para pihak, karena banyak perbuatan hukum kini terjadi melalui klik, tanda tangan 40 BAB 4 BISNIS DIGITAL DAN KRIPTOEKONOMI 4.1 DINAMIKA BISNIS DIGITAL DI INDONESIA Dinamika bisnis digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan sangat cepat, dengan e-commerce, fintech, dan aset kripto menjadi motor penting ekonomi digital dan sekaligus menimbulkan tantangan regulasi, perlindungan konsumen, dan keamanan siber (Alnami et al., 2025). Dalam konteks jual beli cryptocurrency, bisnis digital bergerak dalam ekosistem keuangan digital terintegrasi yang menuntut penyesuaian hukum perdata, cyberlaw, dan kebijakan cybersecurity agar mampu mengawal inovasi tanpa mengabaikan perlindungan hukum (Nguyen et al., 2025). Berbagai studi memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan mendekati atau melampaui 100 miliar USD pada 2025, didorong oleh e-commerce, transportasi online, media digital, dan layanan keuangan digital. Laporan lain memperkirakan transaksi ekonomi digital Indonesia bisa mencapai sekitar Rp1.700–2.100 triliun pada 2025 sehingga menempatkan Indonesia sebagai pasar ekonomi digital terbesar di ASEAN. Sektor perdagangan daring (e-commerce), pembayaran digital, pinjaman online, dan online travel diprediksi memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi digital, dengan nilai perdagangan daring diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah. Dalam ekosistem ini, aset kripto dan fintech berperan 58 BAB 5 ASPEK HUKUM PERDATA DALAM JUAL BELI CRYPTOCURRENCY 5.1 TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY Tinjauan hukum perdata atas transaksi cryptocurrency di Indonesia berangkat dari kedudukannya sebagai komoditas/aset investasi digital yang sah diperdagangkan, tetapi bukan alat pembayaran yang sah, sehingga hubungan para pihak dinilai sebagai hubungan perikatan/kontrak, bukan hubungan uang dalam arti mata uang. Hal ini membuat jual beli cryptocurrency ditempatkan dalam kerangka hukum perdata umum (KUH Perdata, UUPK) yang diperkaya oleh pengaturan khusus aset kripto dan rezim transaksi elektronik (UU ITE). Adapun status hukum transaksi cryptocurrency secara perdata adalah (Hornuf et al., 2025): a. Bank Indonesia menegaskan bahwa cryptocurrency bukan mata uang dan tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia berdasarkan UU Mata Uang dan peraturan BI tentang kewajiban penggunaan Rupiah. b. Melalui Bappebti, pemerintah menempatkan aset kripto sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, bukan sebagai uang; brosur resmi Bappebti menyebut aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai instrumen investasi dapat dikategorikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. 71 BAB 6 CYBERLAW DAN PENEGAKAN HUKUM DIGITAL 6.1 LANDASAN DAN PRINSIP CYBERLAW NASIONAL Landasan dan prinsip cyberlaw nasional pada dasarnya bertumpu pada konstitusi (UUD 1945), asas-asas umum hukum (kepastian, keadilan, kemanfaatan), serta pengaturan khusus dalam UU ITE dan regulasi turunannya, yang kemudian dipadukan dengan kebijakan cybersecurity nasional dan rezim pengaturan aset kripto oleh Bappebti– OJK. Dalam konteks jual beli cryptocurrency, kerangka ini berfungsi untuk mengakui transaksi kripto sebagai transaksi elektronik atas komoditas/aset keuangan digital, mengatur kontrak elektronik dan perlindungan perdata para pihak, sekaligus memastikan keamanan sistem dan infrastruktur digital secara nasional (Haas, 2023). UU ITE No. 1/2024 lindungi transaksi digital cryptocurrency dari penipuan (Pasal 28) dan akses ilegal (Pasal 30) melalui sanksi pidana hingga 6 tahun penjara. Exchange wajib verifikasi identitas pengguna untuk cegah money laundering dalam jual beli crypto. Pengaduan transaksi ilegal ditangani polisi cyber dengan bukti blockchain sebagai alat bukti primer. UU ITE No. 1/2024 lindungi transaksi digital cryptocurrency dari penipuan (Pasal 28) dan akses ilegal (Pasal 30) melalui sanksi pidana hingga 6 tahun penjara. Exchange wajib verifikasi identitas pengguna untuk cegah money laundering dalam jual beli crypto. Pengaduan transaksi ilegal ditangani polisi cyber dengan bukti blockchain sebagai alat bukti primer. 82 BAB 7 KEBIJAKAN CYBERSECURITY NASIONAL 7.1 STRATEGI NASIONAL CYBERSECURITY INDONESIA Perpres 47/2023 bentuk SKSN dengan 8 sasaran strategis: tata kelola siber, manajemen risiko, kesiapsiagaan, respons insiden, pemulihan, SDM siber, teknologi kriptografi nasional, dan kerja sama internasional. Sasaran ini lindungi 17 sektor prioritas termasuk keuangan digital dan perdagangan aset kripto dari serangan ransomware hingga DDoS. Implementasi tahunan dievaluasi oleh Dewan Keamanan Siber Nasional. Perpres 47 Tahun 2023 memang membentuk Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) yang memuat sasaran strategis di bidang tata kelola, manajemen risiko, peningkatan kesiapsiagaan, respons dan pemulihan insiden, pengembangan SDM, penguatan teknologi (termasuk kriptografi nasional), serta kerja sama internasional. Sasaran ini diarahkan untuk melindungi sektor-sektor prioritas infrastruktur informasi kritikal nasional, yang mencakup layanan keuangan dan sistem perdagangan digital yang rentan terhadap serangan seperti ransomware dan DDoS, dengan koordinasi kebijakan berada di tingkat nasional dan pelaksanaan teknis banyak melibatkan BSSN sebagai otoritas keamanan siber (Sulubara, Seri Mughni Lubis, Hidayati Purnama, Simbolon, 2024). SKSN merumuskan sejumlah sasaran strategis yang pada pokoknya meliputi penguatan tata kelola keamanan siber, manajemen risiko, peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan, perlindungan 99 BAB 8 INTEGRASI BISNIS DIGITAL DAN HUKUM PERDATA 8.1 TANTANGAN SINERGI HUKUM DAN TEKNOLOGI Bisnis crypto wajib terapkan keamanan sistem informasi per Bab IV POJK 27/2024, termasuk enkripsi end-to-end dan multi-factor authentication. Penyelenggara integrasikan ISO 27001 dengan pengawasan OJK untuk lindungi transaksi jual beli aset digital. Audit tahunan independen verifikasi kepatuhan terhadap standar nasional cybersecurity (Seri Mughni Sulubara, Murthada, 2023). Kewajiban keamanan sistem informasi untuk bisnis kripto diatur cukup kuat dalam rezim OJK, tetapi detail teknis di paragraf kamu sebagian berasal dari pedoman/penerapan praktik terbaik, bukan bunyi eksplisit pasal dalam POJK 27/2024. Integrasi cybersecurity dalam bisnis crypto di Indonesia ditegaskan melalui POJK No. 27 Tahun 2024 yang mewajibkan penyelenggara perdagangan aset keuangan digital untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber, sebagai bagian dari tata kelola dan manajemen risiko yang diawasi OJK. Bursa dan pedagang aset keuangan digital diwajibkan memiliki sistem pengawasan dan pelaporan perdagangan, pengamanan sistem informasi, serta pegawai bersertifikasi di bidang audit dan keamanan sistem informasi (CISA dan CISSP) sebagai bentuk penguatan pengawasan dan pengamanan transaksi aset keuangan digital (Seri Mughni Sulubara, Hidayati Purnama Lubis, Nanci Yosepin Simbolon, 2024). 108 BAB 9 ANALISIS STUDI KASUS 9.1 STUDI KASUS NASIONAL: PRAKTIK JUAL BELI KRIPTO DI INDONESIA KUHPerdata belum eksplisit akui cryptocurrency sebagai objek jaminan fidusia per Pasal 1142, padahal aset digital bernilai tinggi cocok untuk agunan pinjaman. Status komoditas Bappebti/OJK batasi penggunaan crypto sebagai collateral di perbankan konvensional. Perlu revisi PP Fidusia No. 106/2019 untuk sertifikasi blockchain sebagai bukti kepemilikan sah. Secara perdata, memang belum ada pengaturan eksplisit yang mengakui cryptocurrency sebagai objek jaminan kebendaan seperti fidusia, sehingga pemanfaatannya sebagai agunan masih problematis meskipun nilai ekonominya tinggi. Adapun pola praktik jual beli kripto di Indonesia dilakukan dengan cara: a. Aset kripto diakui sebagai komoditas digital yang diperdagangkan melalui pedagang fisik aset kripto berizin (awal- nya di bawah Bappebti, kini beralih ke OJK dalam kerangka UU P2SK dan regulasi ITSK/Aset Keuangan Digital). b. Praktik umum: pengguna membuka akun di exchange, menjalani KYC, menyetor rupiah, melakukan trading/holding kripto, dan menyimpan aset di wallet exchange atau wallet pribadi; seluruh proses ini berbasis kontrak elektronik dan bukti digital (log, data blockchain). KUHPerdata dan rezim jaminan fidusia yang berlaku masih disusun dengan asumsi “benda” konvensional (bergerak/tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud), tanpa menyebut aset kripto secara tegas, 115 BAB 10 PENUTUP 10.1 KESIMPULAN Perlindungan hukum perdata transaksi jual beli cryptocurrency kuat melalui Pasal 1320 KUHPerdata dan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Transisi OJK via POJK 27/2024 tingkatkan pengawasan, namun integrasi dengan kebijakan cybersecurity nasional Perpres 47/2023 masih perlu penguatan regulasi lintas lembaga. Kerangka cyberlaw Indonesia via UU ITE No. 1/2024 lindungi konsumen dari risiko digital secara komprehensif (Hapsari & Pambayun, 2023). Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal) yang juga berlaku bagi perjanjian elektronik jual beli cryptocurrency, sehingga sengketa pada dasarnya dianalisis sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi hak atas informasi yang benar, keamanan, dan ganti rugi jika barang/jasa (termasuk layanan platform digital) merugikan konsumen, sehingga memperkuat posisi nasabah kripto di ranah perdata. Transisi pengawasan aset kripto ke OJK melalui POJK 27/2024 menambah lapisan perlindungan lewat pengaturan tata kelola, manajemen risiko, keamanan sistem informasi, dan kewajiban perlindungan konsumen bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital. Perpres 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber menetapkan arah kebijakan 124 DAFTAR PUSTAKA Abiramasundari, S., & Ramaswamy, V. (2025). Cacography based Ransomware Email Phishing Attack Prevention using Language Pack Tuned Transformer Language Model. Scientific Reports, 15(1), 1–19. https://doi.org/10.1038/s41598-025-06530-8 Adaramola, O. (2025). Assessing the role of the Intergovernmental Action Group Against Money Laundering in West Africa (GIABA) in light of virtual assets and cross-regional cryptocurrency-based money laundering in Nigeria. Journal of Economic Criminology, 7(October 2023), 100129. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100129 Adi, Prasetyo, Handri, Eko Yan, Sensuse, D. I. (2024). Information System Approaches in Cybersecurity. Procedia Computer Science, 234(May), 1372–1379. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.135 Agung, A., Hafrida, & Erwin. (2022). PAMPAS : Journal Of Criminal Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime. 3, 212–222. https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23367 Ah Mand, A. (2025). Cryptocurrency returns and cryptocurrency uncertainty: a time–frequency analysis. Financial Innovation, 11(1). https://doi.org/10.1186/s40854-024-00734-z Ahmmed, F., Boadi, B. Y., & Guillemette, M. (2025). Margin Trading and Cryptocurrency Investment Among U.S. Investors: Evidence from the National Financial Capability Study. Journal of Risk and Financial Management, 18(7), 1–25. https://doi.org/10.3390/jrfm18070373 Aini, A. N., Putri, A. J., Adhnin, G. A., & Girsang, R. (2025). Urgensi Penguatan Pengawasan Terhadap Kolaborasi antara Bank Dengan Fintech Lending Dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(6), 288–293. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312 Akeiber, H. J. (2025). A comprehensive study of Cybercrime and Digital Forensics through Machine Learning and AI. Al-Rafidain Journal of Engineering Sciences Vol., 3(1), 369–395. https://doi.org/https://doi.org/10.61268/hff1pp49 132 Akub, M. S. (2020). Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Sistem Hukum Indonesia. Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 21(2), 85–93. https://doi.org/10.33096/aijih.v21i2.19 Alhadidi, I., Nweiran, A., & Hilal, G. (2024). The influence of Cybercrime and legal awareness on the behavior of university of Jordan students. Heliyon, 10(12), e32371. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32371 Almeida, J., & Gonçalves, T. C. (2025). Cryptocurrencies and Economic Sanctions. North American Journal of Economics and Finance, 102537. https://doi.org/10.1016/j.najef.2025.102537 Alnami, H., Mohzary, M., Assiri, B., & Zangoti, H. (2025). An Integrated Framework for Cryptocurrency Price Forecasting and Anomaly Detection Using Machine Learning. Applied Sciences (Switzerland), 15(4), 1–14. https://doi.org/10.3390/app15041864 Alqudhaibi, A., Albarrak, M., Jagtap, S., & Williams, N. (2025). Securing industry 4.0: Assessing cybersecurity challenges and proposing strategies for manufacturing management. Cyber Security and Applications, 3(July), 100067. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.csa.2024.100067 Alrasheed, R. A. R. (2025). Building Public Trust in Bahrain: Leveraging Artificial Intelligence to Combat Financial Fraud and Terrorist Financing Through Cryptocurrency Tracking. Social Sciences, 14(5). https://doi.org/10.3390/socsci14050308 Alzubaidi, A. (2021). Measuring the level of cyber-security awareness for cybercrime in Saudi Arabia. Heliyon, 7(June), e06016. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06016 Amsyar, I., Christopher, E., Dithi, A., Khan, A. N., & Maulana, S. (2020). The Challenge of Cryptocurrency in the Era of the Digital Revolution : A Review of Systematic Literature. Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT), 2(2), 153–159. https://doi.org/https://doi.org/10.34306/att.v2i2.96 Anas, M., Shahzad, S. J. H., & Yarovaya, L. (2024). The use of high- frequency data in cryptocurrency research: a meta-review of literature with bibliometric analysis. Financial Innovation, 10(1). https://doi.org/10.1186/s40854-023-00595-y 133 Arisandy, Y. O. (2021). Penegakan Hukum terhadap Cyber Crime Hacker. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 1(3), 162–169. https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11264 Arroyabe, M. F., Arranz, C. F. A., De Arroyabe, I. F., & de Arroyabe, J. C. F. (2024). Revealing the realities of cybercrime in small and medium enterprises: Understanding fear and taxonomic perspectives. Computers and Security, 141(February), 103826. https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.103826 Arroyabe, M. F., Arranz, C. F. A., Fernandez, I., Arroyabe, D., Carlos, J., & Arroyabe, F. De. (2024). Revealing the realities of cybercrime in small and medium enterprises : Understanding fear and taxonomic perspectives. Computers & Security, 141(April), 103826. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.103826 Astuti, I. D., Rajab, S., & Setiyouji, D. (2022). Cryptocurrency Blockchain Technology in the Digital Revolution Era. Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT), 4(1), 9–15. https://doi.org/https://doi.org/10.34306/att.v4i1.216 Avino, D. E. (2024). Contingent Claims and Hedging of Credit Risk with Equity Options. The Review of Asset Pricing Studies, 14(March), 310–347. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/rapstu/raae005 Azrica, H., & Sulubara, S. M. (2023). Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platfortm Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persfektif Fiqih Muamalah. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 1(3), 296–318. https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1305 Bakhri, S., & layaman, Iqbal Alfan, M. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending the Role of the Cirebon Financial Services Authority in the Protection of Financial Consumers of Lending Technology. Journal of Islamic Accounting Research, 3(1), 1–22. Ballis, A., Karagiorgis, A., Anastasiou, D., & Kallandranis, C. (2025a). Cryptocurrency dynamics during global crises: Insights from Bitcoin’s interplay with traditional markets. International Review of Economics and Finance, 103(June). https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104512 134 Ballis, A., Karagiorgis, A., Anastasiou, D., & Kallandranis, C. (2025b). Cryptocurrency dynamics during global crises: Insights from Bitcoin’s interplay with traditional markets. International Review of Economics and Finance, 103(June), 104512. https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104512 Bernovskis, A., Sceulovs, D., & Stibe, A. (2024). Society 5 . 0 : Shaping the future of e-commerce. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 10(4), 100391. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100391 Bommer, W. H., Milevoj, E., & Rana, S. (2023). The intention to use cryptocurrency: A meta-analysis of what we know. Emerging Markets Review, 55(July 2022), 100962. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100962 Botta, A., Rotbei, S., Zinno, S., & Ventre, G. (2023). Intelligent Systems with Applications Cyber security of robots : A comprehensive survey. Intelligent Systems with Applications, 18(May), 200237. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iswa.2023.200237 Brown, L. (2023). Trusts and credit risk : the Quistclose trust and lenders ’ risks in loan finance. Trusts & Trustees, 29(5), 402–409. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/tandt/ttad017 Cary, M. (2024). Herding and investor sentiment after the cryptocurrency crash: evidence from Twitter and natural language processing. Financial Innovation, 10(1). https://doi.org/10.1186/s40854-024- 00663-x Chen, Z. (2025). From Disruption to Integration: Cryptocurrency Prices, Financial Fluctuations, and Macroeconomy. Journal of Risk and Financial Management, 18(7). https://doi.org/10.3390/jrfm18070360 Cheraghali, H., Molnár, P., Storsveen, M., & Veliqi, F. (2024). The impact of cryptocurrency-related cyberattacks on return, volatility, and trading volume of cryptocurrencies and traditional financial assets. International Review of Financial Analysis, 95(PB), 103439. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103439 Collier, B., & Clayton, R. (2025). Peer ( ing ) pressure : a cybersecurity intervention at global scale in the internet infrastructure. Journal of Cybersecurity, 11(August), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/cybsec/tyaf014 135 Collier, B., Clayton, R., Hutchings, A., & Thomas, D. (2021). Cybercrime is ( often ) boring : Infrastructure and alienation in a deviant subculture. The British Journal of Criminology, 61(April), 1407–1423. https://doi.org/10.1093/bjc/azab026 Dang, T. H. N., Balli, F., Balli, H. O., & Kilic, I. (2025). Demographic- governance factors shaping cryptocurrency holding behavior. Finance Research Letters, 85(PD), 108143. https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.108143 Danova, M. S. A., & Nugroho, W. C. (2025). Perjanjian Baku yang di Atur Otoritas Jasa Keuangan Pada Pinjaman Online. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(7), 94–98. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1548%0Ahtt ps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1548/168 4 Dantas, R. M., Firdaus, R., Jaleel, F., Mata, P. N., & Mata, N. (2022). Systemic Acquired Critique of Credit Card Deception Exposure through Machine Learning. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(August), 192. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ joitmc8040192 Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 18(2), 868–876. https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485 Dulisse, B., Fitch, C., Denis, J., & Connealy, N. (2025). Old techniques, new technologies: Exploring patterns from scammers that commit financial fraud via cryptocurrency. Journal of Economic Criminology, 9(June), 100178. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100178 Dwiyanto, S. A., & Asyidqi, A. T. (2025). Legalization of Deed of Establishment of Limited Liability Company Fintech Without Permit from Financial Services Authority ( OJK ). KRTHA BHAYANGKARA, 19(1), 163–175. https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v19i1.3614 Engle, T. A., Maher, C. A., & Jones, M. (2025). Afraid of the unknown: Crypto literacy and fear of online fraud. Journal of Economic Criminology, 7(December 2024), 100135. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100135 136 Engle, T. A., Maher, C. A., & Nedelec, J. L. (2025). Sellin and Wolfgang revisited : A partial replication and expansion considering cybercrime. Journal of Criminal Justice Journal, 101(July), 102523 Contents. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2025.102523 Fadli, M., Widijowati, D., & Andayani, D. (2024). Pencurian Data Pribadi di Dunia Maya (Phising Cybercrime) yang ditinjau dalam Perspektif Kriminologi. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan, 14(12). https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4335 Fakhrullah, F., Xiao, D. D., Suplata, M., Khan, S., & Pawera, R. (2025). Customer-Centric Value Assessment of Cryptocurrency Adaptation. In Computational Economics (Issue 0123456789). Springer US. https://doi.org/10.1007/s10614-025-10868-6 Gandasari, N. M., Hidayat, R. R., & Siswajanthy, F. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi fintech lending sebagai instrumen ekonomi digital. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(1), 399–408. https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-ojk- lt624e445a5e213/?page=3, Ghazouani, I., Ghazouani, I., & Omri, A. (2025). Virtual influence , real impact : Deciphering social media sentiment and its effects on cryptocurrency market dynamics Iheb Ghazouani Ines Ghazouani Abdelwahed Omri. Blockchain: Research and Applications, 100375. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2025.100375 Grobys, K., Kolari, J. W., Sandretto, D., Shahzad, S. J. H., & Äijö, J. (2025). Cryptocurrency momentum has (not) its moments. In Financial Markets and Portfolio Management (Issue 0123456789). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/s11408-025-00474-9 Gulo, A. S., Lasmadi, S., & Nawawi, K. (2021). Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(2), 68–81. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574 Haas, T. C. (2023). Adapting cybersecurity practice to reduce wildlife cybercrime. Journal OfCybersecurity, 1(June), 1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/cybsec/tyad004 137 Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. Al- Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(2), 400–426. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426 Hapsari, R. D., & Pambayun, K. G. (2023). Ancaman cybercrime di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. Jurnal Konstituen, 5(1), 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3208 Hasan, Z., Alfath, M. R., Mahardika, A., Rizaldi, R., & Rizqullah, W. (2024). Peranan Cyber Law Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia. Jurnal Komunikasi, 2(5), 337–345. Haspada, D. (2025). Legal analysis of abuse of conditions in banking credit agreements in Indonesia : implications for international consumer protection in Indonesia : implications for international consumer protection. Cogent Social Sciences, 11(1), 2492837. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2492837 Hikmatulloh, R., & Nurmiati, E. (2020). Analisis Strategi Pencegahan Cybercrime Berdasarkan UU ITE Di Indonesia (Studi Kasus: Penipuan Pelanggan Gojek). Kosmik Hukum, 20(2), 121. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.6449 Hornuf, L., Momtaz, P. P., Nam, R. J., & Yuan, Y. (2025). Cybercrime on the ethereum blockchain. Journal of Banking and Finance, 175(July 2023), 107419. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2025.107419 Hutagalung, R. L., & Dwijayanthi, P. T. (2025). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Konteks Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Peminjaman Dana Secara Online. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 3(2), 1–9. https://doi.org/10.61292/eljbn.265 Iwasaki, M. (2025). Banning ransomware payments: unintended effects on cybersecurity investment and incident reporting. International Cybersecurity Law Review, 6(1), 17–27. https://doi.org/10.1365/s43439-025-00137-5 Jada, I., & Mayayise, T. O. (2024a). The impact of artificial intelligence on organisational cyber security : An outcome of a systematic literature review. Data and Information Management, 8(Desember), 100063. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dim.2023.100063 138 Jada, I., & Mayayise, T. O. (2024b). The impact of artificial intelligence on organisational cyber security: An outcome of a systematic literature review. Data and Information Management, 8(Desember), 100063. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dim.2023.100063 Javaid, M., Haleem, A., Pratap, R., & Suman, R. (2023). Towards insighting cybersecurity for healthcare domains : A comprehensive review of recent practices and trends. Cyber Security and Applications Journal, 1(March), 100016. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.csa.2023.100016 Jayanthiladevi, A., Natarajan, J., & Arjun, K. P. (2025). AI-Based Cybersecurity Frameworks for 7G-Enabled Virtual Therapy Platforms A. Cyber Security and Applications, 100099. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.csa.2025.100099 Joseph, T. E., Jahanger, A., Onwe, J. C., & Balsalobre-Lorente, D. (2024). The implication of cryptocurrency volatility on five largest African financial system stability. Financial Innovation, 10(1). https://doi.org/10.1186/s40854-023-00580-5 Kajol, K., Devarakonda, S., Singh, R., & Baker, H. K. (2025). Drivers influencing the adoption of cryptocurrency: a social network analysis approach. Financial Innovation, 11(1). https://doi.org/10.1186/s40854-025-00757-0 Kaur, Ramanpreet, Gabrijelˇciˇ, Duˇsan, Klobuˇcar, T. K. (2023). Artificial intelligence for cybersecurity : Literature review and future research directions. Information Fusion Journal, 97(April), 101804. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.inffus.2023.101804 Khattobov, U., Xamrayev, O., Eshev, F., & Urazaliev, J. (2025). Connectedness Between Cryptocurrency and Precious Metal Markets. SHS Web of Conferences, 216, 01001. https://doi.org/10.1051/shsconf/202521601001 Kianpour, M., Kowalski, S. J., & Øverby, H. (2022). Advancing the concept of cybersecurity as a public good. Simulation Modelling Practice and Theory, 116(January), 102493. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.simpat.2022.102493 139 Kim, D. H., Vanheusden, F. J., & Kim, A. (2025). Forecasting cryptocurrency markets using recurrence and time-frequency analysis-based machine learning algorithms. Finance Research Letters, 85(PE), 108268. https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.108268 Kim, K., Lee, S., Ramachandran, S., & Alzahrani, I. (2025). Cryptocurrency- driven ransomware syndicates operating on the darknet: A focused examination of the Arab world. Egyptian Informatics Journal, 30(January), 100665. https://doi.org/10.1016/j.eij.2025.100665 Konsumen, T. P., Nurul, Z., Rahmatiar, Y., Abas, M., & Sanjaya, S. (2025). Dampak Pembayaran Elektronik Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No . 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Morality : Jurnal Ilmu Hukum, 11(8), 120– 130. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v11i1.963 Kumar, A., Salo, J., & Bezawada, R. (2024). The effects of buy now , pay later ( BNPL ) on customers ’ online purchase behavior. Journal of Retailing, 100(4), 602–617. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2024.09.004 Lazea, G. I., Balea-Stanciu, M. R., Bunget, O. C., Sumănaru, A. D., & Coraș, A. M. G. (2025). Cryptocurrency Taxation: A Bibliometric Analysis and Emerging Trends. International Journal of Financial Studies, 13(1). https://doi.org/10.3390/ijfs13010037 Li, Y., & Liu, Q. (2021a). A comprehensive review study of cyber-attacks and cyber security ; Emerging trends and recent developments. Energy Reports, 7(June), 8176–8186. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.126 Li, Y., & Liu, Q. (2021b). A comprehensive review study of cyber-attacks and cyber security ; Emerging trends and recent developments. Energy Reports, 7(July), 8176–8186. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.126 Li, Y., & Liu, Q. (2021c). A comprehensive review study of cyber-attacks and cyber security; Emerging trends and recent developments. Energy Reports, 7, 8176–8186. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.126 Luu, T. J., Samuel, B. M., Jones, M., & Barnes, J. C. (2025). Exploring how the Dark Triad shapes cybercrime responses. Personality and Individual Differences, 244(April), 113250. https://doi.org/10.1016/j.paid.2025.113250 140 Maluleke, W., Motseki, M. M., Mokwena, R. J., Dlamini, S., Maluleke, W., Motseki, M. M., Mokwena, R. J., & Dlamini, S. (2021). The modus operandi of perpetrators for credit card fraud in the Vaal Region, South Africa. Cogent Social Sciences, 7(1), 1930337. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1930337 Markus Djarawula, Novita Alfiani, & Hanita Mayasari. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2(10), 3799–3806. https://doi.org/http://bajangjournal.com/index.php/JCI Mawhayi, B., Botha, J., & Leenen, L. (2025). A Web Scraping Approach Towards Cryptocurrency Investigations. European Conference on Cyber Warfare and Security, 24(1), 445–454. https://doi.org/10.34190/eccws.24.1.3557 Medoh, C., & Telukdarie, A. (2022). The Future of Cybersecurity : A System Dynamics Approach. Procedia Computer Science, 200(April), 318– 326. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.230 Mumcu, E., Kılıç, O. H. T., & Başer, A. (2025). Cryptocurrency trading and its relationship with other addictions among healthcare professionals in Türkiye. PeerJ, 13(4), 1–15. https://doi.org/10.7717/peerj.19314 Murthada Murthada, & Seri Mughni Sulubara. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 1(4), 111– 121. https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426 Musshoff, O., Weber, R., & Danne, M. (2023). Farmers ’ preference for digital credit : Does the delivery channel matter ? Q Open, 3(March), 1–24. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/qopen/qoad007 Nguyen, P., Nguyen, L. T., Vu, D., Vu, T., & Nguyen, T. (2025). Strategic stakeholder analysis for Vietnam ’ s carbon credit system : a neutrosophic approach. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 11(3), 100597. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100597 141 Onwuadiamu, G. (2025). Cybercrime in criminology; A systematic review of criminological theories, methods, and concepts. Journal of Economic Criminology, 8(February), 100136. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100136 Paquet-clouston, M., Paquette, S., Garcia, S., & Erquiaga, M. J. (2022). Entanglement : cybercrime connections of a public forum population. Journal OfCybersecurity, 1(Desember), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac010 Perdana, A., & Jhee Jiow, H. (2024). Crypto-Cognitive Exploitation: Integrating Cognitive, Social, and Technological perspectives on cryptocurrency fraud. Telematics and Informatics, 95(May), 102191. https://doi.org/10.1016/j.tele.2024.102191 Perdana, A., Lee, W. E., Lim, C. Y., Pan, G., & Seow, P. (2025). Effects of Ethics and Culture on One ’ s Trust in Cryptocurrencies : An Inter- Country Configurational. Telematics and Informatics, 102315. https://doi.org/10.1016/j.tele.2025.102315 Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 1(1), 41–51. https://doi.org/10.18196/jphk.1103 Pirkko, P. A. H. S., Goede, M. S. V. H., Merel, M. A. G. V. L., Steve, S. G. A. V. D. W., & Rutger, E. R. L. (2025). Fear of cybercrime victimisation : Examining the relationship between fear and victimisation. Journal of Criminal Justice, 101(September), 102531. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2025.102531 Popal, D. F. T. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime). Lex Administratum, XII(5), 1–12. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/51 005%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article /download/51005/43956 Prümmer, J., Steen, T. Van, & Berg, B. Van Den. (2024). Computers & Security A systematic review of current cybersecurity training methods. Computers & Security, 136(July 2023), 103585. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103585 142 Purba, C. A., & Khairunnisa, I. L. L. (2025). Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(6), 236– 242. https://doi.org/ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index June- 2025. Purnama Santhi, N. N. P., & Nuarta, I. N. (2023). Penguatan Penegakan Hukum Polri dalam Rangka Optimalisasi Penanggulangan Cybercrime di Indonesia. SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science, 2(1), 15–27. https://doi.org/10.62394/scientia.v2i1.40 Putri Hapsari, P., & Shafa Khairunnisa, S. (2025). Evaluasi Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia. Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(4), 1427– 2446. Qi, J., Zhang, Y., & Ouyang, C. (2025). Cryptocurrency Investments: The Role of Advisory Sources, Investor Confidence, and Risk Perception in Shaping Behaviors and Intentions. Journal of Risk and Financial Management, 18(2), 1–20. https://doi.org/10.3390/jrfm18020057 Rachmadini, V. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 18(2), 89–96. https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093 Rana, S. (2025). Enhancing Entrepreneurial Security in Cryptocurrency Wallets Using Cloud Technology. Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT), 7(2), 481–491. https://doi.org/https://doi.org/10.34306/att.v7i2.483 Riska, Seri Mughni Sulubara, N. (2025). Analisis Hukum Peer To Peer Lending Pada Platform Shopee Paylater Perspektif Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen (Tahta Media (ed.)). CV. Tahta Media Group. Rodrigues, F., & Machado, M. (2025). High-Frequency Cryptocurrency Price Forecasting Using Machine Learning Models: A Comparative Study. Information (Switzerland), 16(4), 1–22. https://doi.org/10.3390/info16040300 143 Rosita, D. P. (2025). Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Dalam Mengawasi Sektor Keuangan di Indonesia. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(6), 140–143. https://doi.org/10.5281/zenodo.15573767 This Saputra, B. S. P., & Hakim, M. H. A. (2025). Tinjauan POJK No . 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Shopee Pinjam. PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 2(1), 1993–1999. https://doi.org/doi.org/10.62710/9w6aqx34 Sarefo, S., Mphago, B., & Dawson, M. (2023). An analysis of Botswana ’ s cybercrime legislation. Procedia Computer Science, 219(2022), 1023–1033. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.380 Sarkar, G., & Shukla, S. K. (2023a). Behavioral analysis of cybercrime_ Paving the way for effective policing strategies. Journal of Economic Criminology, 2(August), 100034. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100034 Sarkar, G., & Shukla, S. K. (2023b). Behavioral analysis of cybercrime: Paving the way for effective policing strategies. Journal of Economic Criminology, 2(October), 100034. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100034 Sarkar, G., & Shukla, S. K. (2023c). Behavioral analysis of cybercrime: Paving the way for effective policing strategies. Journal of Economic Criminology, 2(September), 100034. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100034 Scharnowski, S. (2024). Dark web traffic, privacy coins, and cryptocurrency trading activity. Finance Research Letters, 67(PB), 105875. https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105875 Schedvin, E. Von. (2021). Trade Credit And Product Pricing: The Role Of Implicit Interest Rates. Journal Ofthe European Economic Association, 19(2), 709–740. https://doi.org/10.1093/jeea/jvaa007 Sema, W., Yayeh, Y., & Abeshu, A. (2024). Cyber Security and Applications Cyber security : State of the art , challenges and future directions. Cyber Security and Applications, 2(October), 100031. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.csa.2023.100031 144 Seri Mughni Sulubara, Hidayati Purnama Lubis, Nanci Yosepin Simbolon, F. R. (2024). Shopee Paylater Transactions in the Shopee Application In Legal Perspective. Annual International Conference on Islamic Economics and Business, 1(2), 64–71. Seri Mughni Sulubara, Murthada, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap White collar crime Insider Trading Dalam Pasar Modal. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 10(2), 184–190. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v10i2.10445 Seri Mughni Sulubara, Yury Ulandary, Riska Riska, & Desi Purnama Sari. (2023). Gen Z Wajib Tau! Edukasi dan Penguatan Pasal-Pasal UUD 1945 bagi Generasi Z (Pasca Milenal) bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 4 Takengon. Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2(4), 96–109. https://doi.org/10.58192/karunia.v2i4.1552 Shahzad, M. F., Xu, S., Lim, W. M., Hasnain, M. F., & Nusrat, S. (2024). Cryptocurrency awareness, acceptance, and adoption: the role of trust as a cornerstone. Humanities and Social Sciences Communications, 11(1). https://doi.org/10.1057/s41599-023-02528-7 Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiartha, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), 334–339. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2553.334-339 Stern, L. (2025). Regulating cryptocurrencies in a post-pandemic global economy: A comparative legal analysis of the EU, the US, and Russia. Journal of Economic Criminology, 9(August), 100183. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100183 Steven Nathanael, B., Ridorti, A., Fitriadi, D., Sari, D., Ekonomi, I., & Bangka Belitung, U. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi dan Mengatur Implementasi Danantara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 16(1), 42–48. https://doi.org/10.33087/eksis.v16i1.498 Stupak, V. (2025). Economic Risk and Cryptocurrency: What Drives Global Digital Asset Adoption? Journal of Risk and Financial Management, 18(8), 1–22. https://doi.org/10.3390/jrfm18080453 145 Sulich, A., & Rutkowska, Małgorzata, Krawczyk-Jezierska, A. (2021). Sustainable Development Cybersecurity and Sustainable Development. Procedia Computer Science, 192, 20–28. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.08.003 Sulubara, Seri Mughni, Lubis, Hidayati Purnama, Simbolon, Nanci Yosepin, Razi, F. (2024). Teori Hukum Perdata (Studi Kasus: Transaksi E- Commerce Shopee Paylater (Tahta Media (ed.); Edisi Pert). CV. Tahta Media Group. Sulubara, Seri Mughni, Tasril, Virdyra, N. (2025). Pengantar Hukum Siber (Cybercrime) di Indonesia. CV. Meida Sains Indonesia. Sulubara, Seri Mughni, I. (2024). Regulasi dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending dalam Hukum Konvensional. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 3(4), 431–442. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4499 Sulubara, Seri Mughni Lubis, Hidayati Purnama, Simbolon, N. Y. (2024). Legal Review of Electronic Commerce-Based Buying and Selling on the Shopee Platform Against Consumers Using Shopee PayLater. Proceeding of IROFONIC 2024, Proceeding(02), 392–402. Sulubara, S. M. (2024a). Konsep Dakwah Islam Berguru dalam Hukum Adat Gayo Bagi Masyarakat Suku Gayo Aceh Tengah. Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(2), 408–417. https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1404 Sulubara, S. M. (2024b). Menyajikan Berbagai Insiden Cybercrime yang Terjadi di Indonesia , Termasuk Pencurian Data dan Peretasan Situs Web Pemerintah. Konsensus: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 1(6), 199–206. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.692 Sulubara, S. M. (2024c). Perlindungan Data Pribadi dalam Kasus Ransomware : Apa Kata Hukum ? Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(4), 426–434. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1823 Sulubara, S. M. A. A. (2024). Legalitas Fintech Peer To Peer Lending Pinjaman Online dalam Aspek Hukum Konvensional. MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(2), 177–187. https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1184 146 Sulubara, S. M., Fauzi, H., Muslim, B., Ferdiansyah, M. F., & Musmulyadi, M. (2025). Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital : Antara Regulasi , Pembuktian , dan Ancaman Cybercrime. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(2), 539–552. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4990 Sulubara, S. M., Lubis, H. P., & Simbolon, N. Y. (2024). Legality Of Shopee Paylater Payments For Shopee Platform E-Commerce Transactions In Conventional Law. DELEGALATA Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 247– 256. https://doi.org/10.30596/dll.v9i2.20414 Sulubara, S. M., & Tasril, Virdyra, N. (2025). Legal Protection Of Cybercrime Crimes From Ransomware Attacks And Evaluation Of The Cyber Security And Resilience Bill 2025 In Indonesia ’ S Defense. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 10(December), 287–297. https://doi.org/10.30596/dll.v10i2.25786 Sulubara, S. M., Tasril, V., & Nurkhalisah. (2025). Perlindungan Hukum Tindak Pidana Cybercrime Dalam Cyberlaw Di Indonesia: Perkembangan Tekhnologi Dan Tantangan Hukum Dalam Mewujudkan Cybersecurity (Edisi Pert). Tahta Media. Sundarasen, S., & Saleem, F. (2025). From Tweets to Trades: A Bibliometric and Systematic Review of Social Media’s Influence on Cryptocurrency. International Journal of Financial Studies, 13(2), 1– 19. https://doi.org/10.3390/ijfs13020087 Taherdoost, H. (2022). Cybersecurity vs . Information Security. Procedia Computer Science, 215(June), 483–487. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.050 Teichmann, F. (2023). Ransomware attacks in the context of generative artificial intelligence—an experimental study. International Cybersecurity Law Review, 4(4), 399–414. https://doi.org/10.1365/s43439-023-00094-x Tonhauser, M., & Ristvej, J. (2023). Cybersecurity Automation in Countering Cyberattacks. Transportation Research Procedia, 74, 1360–1365. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2023.11.283 147 Touhami, K., Abidi, I., Nsaibi, M., & Mejri, M. (2025). Can Environmental Variables Predict Cryptocurrency Returns? Evidence from Bitcoin, Ethereum, and Tether Using a Time-Varying Coefficients Vector Autoregression Model. Risks, 13(4). https://doi.org/10.3390/risks13040072 Umami, S. H., & Fithry, A. (2024). Mekanisme Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Cybercrime: Tinjauan Hukum Indonesia. Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi, 2(1), 114–120. https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3129 Vera-cossio, D. (2022). Targeting Credit Through Community Members. Journal Ofthe European Economic Association 2022, 20(2), 778– 821. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jeea/jvab036 Widijowati, D. (2022). Legal Complexity in Dealing with Cyber Crime in Indonesia. Research Horizon, 2(6), 597–606. https://doi.org/https://journal.lifescifi.com/index.php/RH/index Legal Wissink, I. B., Standaert, J. C. A., Jan, G., Stams, J. M., Asscher, J. J., & Assink, M. (2023). Risk factors for juvenile cybercrime : A meta- analytic review. Aggression and Violent Behavior, 70(April 2021), 101836. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2023.101836 Wright, D., & Kumar, R. (2023). Assessing the socio-economic impacts of cybercrime. Societal Impacts, 1(1–2), 100013. https://doi.org/10.1016/j.socimp.2023.100013 Yulianto, S., Soewito, B., Gaol, F. L., & Kurniawan, A. (2025). Enhancing cybersecurity resilience through advanced red-teaming exercises and MITRE ATT&CK framework integration: A paradigm shift in cybersecurity assessment. Cyber Security and Applications, 3(January), 100077. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.csa.2024.100077 Zhang, P., Xu, K., Huang, J., & Qi, J. (2024). Investor sentiment and the holiday effect in the cryptocurrency market: evidence from China. Financial Innovation, 10(1). https://doi.org/10.1186/s40854-024- 00639-x Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 148 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 149 TENTANG PENULIS Seri Mughni Sulubara, S.H., M.H, lahir di Medan, 18 Desember 1986. Beliau menyelesaikan S-1 dan S-2 Magister Hukum konsentrasi hukum Perdata/Bisnis di Universitas Sumatera Utara, Medan. Saat ini beliau bekerja sebagi dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Bireun. Beliau aktif dalam mengerjakan kegiatan catur dharma dalam bidang muhammadiyah, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Saat ini beliau memiliki berbagai publikasi ilmiah jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat terakreditasi nasional dan internasional. Beliau pun aktif menulis buku referensi, buku monograf, buku ajar, prosiding nasional dan internasional terpublikasi. Rizky Maulana, S.Kom., M.Kom, lahir di Matang Glumpang Dua, 05 November 1992. Beliau menyelesaikan S-1 Teknik informatika di Universitas Almuslim dan S-2 Teknik informatika di Univeristas Sumatera Utara. Saat ini beliau bekerja sebagi dosen tetap Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (FIKTI) Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Bireun. Beliau aktif dalam mengerjakan kegiatan catur dharma dalam bidang muhammadiyah, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Beliau aktif mengimplementasikan catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah, yang meliputi kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 150 Nurkhalisah Lahir di Bireun, 1 agustus 2003. Beliau adalah mahasiswi aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Bireun. 151