BUKU AJAR HUKUM DAGANG Mario Randy Lengkong, S.H., M.H Tahta Media Group ii BUKU AJAR HUKUM DAGANG Penulis: Mario Randy Lengkong, S.H., M.H Desain Cover: Tahta Media Editor: Tahta Media Proofreader: Tahta Media Ukuran: xiii, 126, uk: 15,5 x 23 cm ISBN: 978-634-262-256-8 Cetakan Pertama: Juli 2026 Hak Cipta 2026, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2026 by Tahta Media Group All Right Reserved PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel, Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557 email: tahtaliterasimedia@gmail.com website: http://store.tahtamedia.co.id/ Anggota IKAPI (216/JTE/2021) iii KATA PENGANTAR Buku Hukum Dagang ini disusun sebagai salah satu referensi pembelajaran yang memiliki peran strategis dalam kajian hukum bisnis dan hukum perdagangan di Indonesia. Materi yang disusun dalam buku ini menunjukkan adanya upaya untuk menjelaskan hukum dagang secara terarah, mulai dari konsep dasar, sumber hukum, Ragam struktur badan usaha, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, surat berharga, asuransi, kepailitan, perlindungan konsumen, perbankan, hukum jaminan, Hak Kekayaan Intelektual, sampai dengan alternatif penyelesaian sengketa. Susunan tersebut memperlihatkan bahwa buku ini tidak hanya berisi pengertian dasar, tetapi juga memberikan gambaran mengenai perkembangan hukum dagang dalam praktik kehidupan ekonomi modern. Dari segi substansi, buku ini memiliki kekuatan pada cara penyajiannya yang bertumpu pada norma hukum, doktrin, dan kebutuhan pembelajaran. Hukum dagang tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan aturan tentang perdagangan. Hukum dagang harus dipahami sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan dalam kegiatan usaha, tanggung jawab pelaku bisnis, perlindungan bagi pihak yang memiliki kepentingan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul dalam praktik perdagangan. Dalam konteks tersebut, buku ini memberikan dasar pemahaman yang cukup luas bagi pembaca untuk melihat hukum dagang sebagai bidang hukum yang hidup dan terus berkembang. Kelebihan lain dari buku ini terletak pada pendekatan yang digunakan. Penulis menyusun uraian dengan pola yang sistematis. Setiap bab diawali dengan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan pendahuluan, pembahasan pokok, rangkuman, dan soal latihan. Pola seperti ini memudahkan pembaca untuk memahami arah iv pembelajaran pada setiap bab. Mahasiswa dapat mengetahui kompetensi yang perlu dicapai, memahami uraian konseptual, lalu menguji kembali pemahamannya melalui soal latihan. Dengan demikian, buku ini tidak sekadar berfungsi sebagai bahan bacaan, melainkan juga berperan sebagai perangkat pembelajaran yang sistematis dan terorganisasi. Secara akademik, buku ini juga memperlihatkan karakter penulisan hukum yang menekankan kejelasan dasar hukum. Pembahasan mengenai KUHD, KUHPerdata, UUsektoral, doktrin hukum, serta perkembangan praktik perdagangan. Hukum dagang Indonesia tidak berdiri pada satu sumber hukum saja. Hukum dagang berkembang melalui peraturan tertulis, kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, dan kebutuhan praktik bisnis. Oleh karena itu, pembaca perlu memahami hubungan antara norma hukum dan praktik ekonomi secara seimbang. Buku ini layak digunakan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, dan pembaca umum yang ingin memperoleh pemahaman dasar mengenai hukum dagang Indonesia. Bahasa yang digunakan cukup jelas dan mudah diikuti, tetapi tetap mempertahankan corak akademik. Materi yang disajikan juga dapat menjadi pintu masuk untuk memahami persoalan hukum yang lebih luas dalam dunia perdagangan, perusahaan, transaksi bisnis, perlindungan konsumen, kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa bisnis. v Dengan demikian, buku ini layak digunakan sebagai bahan ajar hukum dagang bagi mahasiswa. Buku ini juga dapat menjadi rujukan awal bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara hukum, perdagangan, perusahaan, dan perkembangan bisnis modern. Diharapkan keberadaan buku ini mampu memberikan sumbangan nyata bagi kemajuan pembelajaran hukum dagang di Indonesia. Mario Randy Lengkong Manado, 6 Juni 2026 vi PRAKATA Segala puji dan syukur senantiasa dipersembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan buku Hukum Dagang ini. Buku ini disusun sebagai bahan ajar yang memberikan pemahaman dasar mengenai hukum dagang dalam sistem hukum Indonesia. Pembahasan dalam buku ini diarahkan untuk membantu pembaca memahami hubungan antara kegiatan perdagangan, pelaku usaha, badan usaha, transaksi bisnis, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa dalam praktik hukum dagang. Buku ini memuat pembahasan secara bertahap. Bagian awal membahas pengertian dan sejarah hukum dagang, sumber-sumber hukum dagang, serta kedudukan perusahaan dalam hukum dagang. Bagian berikutnya membahas persekutuan, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, surat berharga, dan asuransi. Pembahasan kemudian dilanjutkan pada kepailitan, perlindungan konsumen, perbankan, hukum jaminan, Hak Kekayaan Intelektual, dan alternatif penyelesaian sengketa. Susunan tersebut dibuat agar pembaca dapat memahami hukum dagang secara runtut, mulai dari konsep dasar sampai pada bidang-bidang khusus yang sering muncul dalam praktik bisnis. Penyusunan buku ini berangkat dari kebutuhan terhadap bahan ajar hukum dagang yang mudah dipahami, tetapi tetap mempertahankan karakter akademik dan ketepatan yuridis. Hukum dagang memiliki ruang lingkup yang luas karena berkaitan dengan kegiatan usaha, hubungan hukum antar pelaku bisnis, permodalan, tanggung jawab perusahaan, perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, buku ini berusaha menyajikan materi secara jelas, singkat, dan vii sistematis, tanpa melepaskan dasar hukum yang menjadi pijakan utama dalam setiap pembahasan. Setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, pendahuluan, uraian materi, rangkuman, dan soal latihan. Format tersebut dimaksudkan agar pembaca tidak hanya membaca materi, tetapi juga dapat mengukur pemahamannya setelah mempelajari setiap bab. Dengan demikian, buku ini dapat digunakan dalam kegiatan perkuliahan, diskusi kelas, tugas mandiri, maupun kajian awal bagi pembaca yang ingin memahami hukum dagang Indonesia. Penulis pun menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, masukan berupa kritik maupun saran yang konstruktif dari para pembaca sangat dibutuhkan guna memperbaiki serta menyempurnakan substansi buku ini di kemudian hari. Pada akhirnya, penulis mengucapkan apresiasi yang sebesar- besarnya kepada seluruh pembaca yang telah menjadikan buku ini sebagai sumber belajar maupun acuan referensi. Penulis berharap buku ini dapat mendatangkan manfaat yang berarti dalam upaya memahami hukum dagang secara mendalam, mempertajam kemampuan analisis di bidang hukum, serta menumbuhkembangkan kesadaran mengenai betapa pentingnya kepastian hukum dalam menopang aktivitas perdagangan dan dunia bisnis. Manado, 6 Juni 2026 Penulis viii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................iv PRAKATA ................................................................................................. vii DAFTAR ISI ............................................................................................... ix BAB 1 PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM DAGANG ............ 1 Tujuan Pembelajaran .......................................................................... 1 Pendahuluan ........................................................................................... 1 Definisi, Istilah, dan Konsep Dasar ................................................. 2 Sejarah Hukum Dagang ...................................................................... 4 Hubungan Hukum Dagang dan KUH Perdata...........................11 Perkembangan Hukum Dagang Modern ....................................12 Rangkuman............................................................................................12 Evaluasi / Soal Latihan .....................................................................13 BAB 2 SUMBER SUMBER HUKUM DAGANG ................................ 14 A. Tujuan Pembelajaran ........................................................................14 B. Pendahuluan .........................................................................................14 C. Pengertian Sumber Hukum Dagang.............................................15 D. Sumber Hukum Formil .....................................................................15 E. Sumber Hukum Materil ....................................................................18 F. KUHD sebagai Sumber Hukum Dagang ......................................19 G. Peraturan Perundang Undangan di Bidang Perdagangan dan Bisnis........................................................................................................19 H. Rangkuman............................................................................................20 Evaluasi / Soal Latihan .....................................................................20 BAB 3 PERUSAHAAN DALAM HUKUM DAGANG...................... 21 Tujuan Pembelajaran ........................................................................21 Pendahuluan .........................................................................................21 Pengertian dan Konsep Perusahaan ............................................22 Bentuk Bentuk Perusahaan Dalam Hukum Dagang ..............23 ix Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek Hukum Dagang ....27 Rangkuman............................................................................................28 Evaluasi / Soal Latihan .....................................................................28 BAB 4 PERSEKUTUAN DALAM HUKUM DAGANG .................... 29 Tujuan Pembelajaran ........................................................................29 Pendahuluan .........................................................................................29 Persekutuan Perdata (Maatschap) ...............................................30 Firma (Persekutuan Firma ..............................................................31 Persekutuan Komanditer (CV) .......................................................31 Perbandingan dan Implikasi Hukum Persekutuan ................32 Rangkuman............................................................................................33 Evaluasi / Soal Latihan .....................................................................33 BAB 5 PERSEROAN TERBATAS.......................................................... 34 Tujuan Pembelajaran ........................................................................34 Pendahuluan .........................................................................................34 Pengertian, Karakteristik, dan Dasar Hukum PT ....................35 Struktur Organisasi dan Peraturan Internal PT ......................35 Modal, Tanggung Jawab Hukum, dan Perlindungan Pemegang Saham ................................................................................36 Rangkuman............................................................................................37 Evaluasi / Soal Latihan .....................................................................37 BAB 6 BADAN USAHA MILIK NEGARA ......................................... 38 Tujuan Pembelajaran ........................................................................38 Pendahuluan .........................................................................................38 Pengertian, Dasar Hukum, dan Karakteristik BUMN ............39 Fungsi dan Peran BUMN dalam Sistem Hukum Dagang ......40 Tantangan Hukum dan Regulasi BUMN .....................................41 Rangkuman............................................................................................41 Evaluasi / Soal Latihan .....................................................................42 BAB 7 SURAT BERHARGA ................................................................... 43 Tujuan Pembelajaran ........................................................................43 Pendahuluan .........................................................................................43 x Pengertian dan Karakteristik Surat Berharga .........................44 Jenis Jenis Surat Berharga dan Dasar Hukumnya .................44 Fungsi dan Peranan Surat Berharga dalam Praktik Dagang dan Pasar Modal ..................................................................................45 Rangkuman............................................................................................46 Evaluasi / Soal Latihan .....................................................................46 BAB 8 ASURANSI DI INDONESIA..................................................... 48 Tujuan Pembelajaran ........................................................................48 Pendahuluan .........................................................................................48 Konsep Dasar Hukum Asuransi di Indonesia ...........................49 Dasar Hukum Asuransi di Indonesia ...........................................49 Jenis-Jenis Asuransi dan Implikasi Hukumnya ........................50 Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Asuransi ..................................................................................................53 Rangkuman............................................................................................54 Evaluasi / Soal Latihan .....................................................................54 BAB 9 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ........................................................................ 55 Tujuan Pembelajaran ........................................................................55 Pendahuluan .........................................................................................55 Konsep Dasar, Dasar Hukum, dan Syarat Kepailitan ............56 Proses Kepailitan, Para Pihak, dan Akibat Hukum Putusan Pailit .........................................................................................................58 PKPU, Perdamaian, dan Restrukturisasi Utang .......................62 Rangkuman............................................................................................63 Evaluasi / Soal Latihan .....................................................................63 BAB 10 PERLINDUNGAN KONSUMEN ........................................... 64 Tujuan Pembelajaran ........................................................................64 Pendahuluan .........................................................................................64 Konsep Dasar, Asas, dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen ..............................................................................................65 Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha ..............66 xi Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Penyelesaian Sengketa Konsumen ..............................................................................................68 Rangkuman............................................................................................69 Evaluasi / Soal Latihan .....................................................................69 BAB 11 HUKUM PERBANKAN ............................................................ 70 Tujuan Pembelajaran ........................................................................70 Pendahuluan .........................................................................................70 Konsep Dasar, Ruang Lingkup, dan Sumber Hukum Perbankan ..............................................................................................71 Kelembagaan Bank, Kegiatan Usaha, dan Prinsip Kehati- hatian .......................................................................................................73 Hubungan Hukum Bank dan Nasabah, Pengawasan, serta Perlindungan Nasabah ......................................................................74 Rangkuman............................................................................................76 Evaluasi / Soal Latihan .....................................................................76 BAB 12 HUKUM JAMINAN .................................................................. 77 Tujuan Pembelajaran ........................................................................77 Pendahuluan .........................................................................................77 Konsep Dasar, Fungsi, dan Ruang Lingkup Hukum Jaminan Sub Bab ...................................................................................................78 Jenis-Jenis Jaminan dalam Hukum Dagang ...............................79 Hak Tanggungan, Fidusia, dan Eksekusi Jaminan dalam Praktik Bisnis ........................................................................................80 Rangkuman............................................................................................83 Evaluasi / Soal Latihan .....................................................................84 BAB 13 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ....................................... 85 Tujuan Pembelajaran ........................................................................85 Pendahuluan .........................................................................................85 Konsep Dasar, Karakteristik, dan Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual .........................................................................86 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Dagang .....................................................................................................89 xii Hak Kekayaan Intelektual sebagai Aset Ekonomi, Objek Komersialisasi, dan Instrumen Perlindungan Usaha ...................91 Rangkuman............................................................................................92 Evaluasi / Soal Latihan .....................................................................93 BAB 14 ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ............................................................................................... 94 Tujuan Pembelajaran ........................................................................94 Pendahuluan .........................................................................................94 Konsep Dasar, Dasar Hukum, dan Ruang Lingkup Arbitrase serta Alternatif Penyelesaian Sengketa ......................................95 Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Hukum Dagang .....................................................................99 Perjanjian Arbitrase, Putusan Arbitrase, dan Relevansinya dalam Sengketa Bisnis.................................................................... 101 Rangkuman......................................................................................... 104 Evaluasi / Soal Latihan .................................................................. 105 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 106 GLOSARIUM .......................................................................................... 114 INDEKS .................................................................................................... 123 PROFIL PENULIS................................................................................... 126 xiii BAB 1 PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM DAGANG TUJUAN PEMBELAJARAN Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menguraikan pengertian hukum dagang berdasarkan literatur hukum dagang Indonesia yang valid. 2. Mendeskripsikan sejarah perkembangan hukum dagang dari akar sejarah hingga kodifikasi di Indonesia. 3. Menjelaskan perkembangan hukum dagang dalam konteks global dan digital. PENDAHULUAN Hukum dagang merupakan bagian dari hukum privat yang berfungsi mengatur hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum. Hukum dagang pada dasarnya berkaitan dengan hukum perikatan yang lahir dari kegiatan perusahaan “Hukum dagang sejatinya adalah hukum perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan”. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum dagang tidak hanya bertumpu pada aturan umum dalam KUHPerdata, tetapi juga memiliki ruang pengaturan yang lebih Buku Ajar Hukum Dagang | 1 BAB 2 SUMBER SUMBER HUKUM DAGANG A. TUJUAN PEMBELAJARAN Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi sumber hukum dagang dan membedakan antara sumber formil dan materiil 2. Menjelaskan kedudukan KUHD dan peraturan perundang undangan lain dalam hukum dagang Indonesia 3. Menganalisis harmonisasi hukum dagang nasional dan internasional dalam praktik perdagangan global B. PENDAHULUAN Sumber hukum dagang dapat dipahami sebagai dasar pembentukan kaidah hukum yang mengelola relasi hukum dalam kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis. Sumber tersebut meliputi aturan tertulis, kebiasaan yang hidup dalam praktik perdagangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional, serta pandangan para ahli hukum. Keberadaan sumber hukum dagang berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku usaha dan aparat penegak hukum agar kegiatan perdagangan berjalan secara tertib, adil, dan memiliki dasar pertanggungjawaban hukum yang jelas (Hayati, 2021, hlm. 4). 14 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H BAB 3 PERUSAHAAN DALAM HUKUM DAGANG TUJUAN PEMBELAJARAN Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Mendeskripsikan definisi, karakteristik, serta peran perusahaan dalam hukum dagang. 2. Menjelaskan berbagai bentuk perusahaan menurut hukum dagang Indonesia. 3. Menganalisis kedudukan badan usaha sebagai subjek hukum dagang dan implikasi hukumnya. PENDAHULUAN Dalam hukum dagang, perusahaan dipahami sebagai entitas ekonomi yang menjalankan aktivitas kegiatan perdagangan secara berkesinambungan dengan orientasi untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang pengaturannya bersumber dari KUHD, KUHPerdata, dan berbagai UUsektoral, termasuk UU Perseroan Terbatas. Hayati menjelaskan bahwa perusahaan dapat berperan sebagai subjek hukum dalam kegiatan dagang, baik dalam bentuk usaha perseorangan maupun badan hukum. Pemahaman tentang perusahaan penting Buku Ajar Hukum Dagang | 21 BAB 4 PERSEKUTUAN DALAM HUKUM DAGANG TUJUAN PEMBELAJARAN Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan definisi persekutuan dalam hukum dagang serta dasar hukumnya. 2. Membedakan jenis persekutuan (Persekutuan Perdata, Firma, CV) berdasarkan karakteristik hukumnya. 3. Menganalisis hak dan kewajiban sekutu dan implikasi hukumnya bagi praktik hukum dagang. PENDAHULUAN Dalam hukum dagang, persekutuan merupakan bentuk kerja sama usaha dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih guna memperoleh keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang dijalankan bersama. Persekutuan termasuk salah satu bentuk badan usaha yang pengaturannya terdapat dalam KUHD dan KUHPerdata. Berdasarkan bentuk dan susunan hukumnya, persekutuan dapat dibedakan menjadi persekutuan perdata, firma, dan CV. Setiap bentuk persekutuan memiliki konsekuensi tanggung jawab hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai persekutuan penting Buku Ajar Hukum Dagang | 29 BAB 5 PERSEROAN TERBATAS TUJUAN PEMBELAJARAN Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menguraikan konsep Perseroan Terbatas dalam kedudukannya sebagai badan hukum dalam kerangka hukum dagang. 2. Menjelaskan struktur organisasi, modal, dan tanggung jawab dalam PT menurut hukum Indonesia. 3. Menganalisis kedudukan PT dalam sistem hukum dagang dan implikasi hukumnya terhadap pelaku usaha. PENDAHULUAN PT merupakan bentuk badan usaha berbadan hukum yang secara tegas diakui dalam sistem hukum dagang Indonesia. PT menjadi badan usaha yang berbadan hukum dan salah satu bentuk perusahaan yang paling banyak digunakan karena memiliki pemisahan yang jelas antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pemegang saham. Pemisahan tersebut menempatkan PT sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kegiatan perdagangan modern di Indonesia. (Kartika, 2023) 34 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H BAB 6 BADAN USAHA MILIK NEGARA TUJUAN PEMBELAJARAN Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian dan karakteristik BUMN dalam konteks hukum dagang Indonesia 2. Mendeskripsikan dasar hukum BUMN dan implikasinya terhadap wewenang atau hak, kewajiban, serta beban pertanggungjawaban di hadapan hukum BUMN 3. Menganalisis peran, fungsi, dan tantangan BUMN dalam perdagangan nasional dan internasional PENDAHULUAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas hukum yang modalnya seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh negara dan berfungsi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus menyediakan layanan publik strategis. Sebagai pelaku ekonomi utama di sektor strategis, BUMN memainkan peran penting dalam menghubungkan kepentingan bisnis dengan kebijakan pemerintah, sehingga kedudukannya unik sebagai subjek hukum dagang sekaligus administratif. (Kartika, 2023) 38 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H BAB 7 SURAT BERHARGA TUJUAN PEMBELAJARAN Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan definisi dan karakteristik surat berharga dalam hukum dagang Indonesia 2. Menguraikan beragam jenis surat berharga yang pengaturannya termuat dalam KUHD serta berbagai ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dan relevan dengan bidang tersebut. 3. Menganalisis dasar hukum dan fungsi surat berharga dalam praktik perdagangan dan pasar modal PENDAHULUAN Surat berharga adalah instrumen hukum yang banyak digunakan dalam kegiatan perdagangan dan keuangan. Instrumen ini berfungsi sebagai dasar perikatan, bukti adanya hak tagih, serta alat pembayaran yang dapat dipindahtangankan kepada pihak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dagang. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai surat berharga terdapat dalam KUHD dan sejumlah peraturan lain di luar KUHD yang menjadi dasar normatif bagi penggunaan serta praktik surat berharga. (Muhammad, 2024). Buku Ajar Hukum Dagang | 43 BAB 8 ASURANSI DI INDONESIA TUJUAN PEMBELAJARAN Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian hukum asuransi, kontrak asuransi, dan karakter hukum praktik asuransi di Indonesia. 2. Mendeskripsikan dasar hukum praktik perasuransian nasional, termasuk peraturan pengaturannya dalam konteks hukum dagang. 3. Menganalisis jenis jenis asuransi (jiwa, umum, syariah) dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam hukum bisnis dan ekonomi Indonesia. PENDAHULUAN Asuransi sebagai lembaga dapat dipahami sebagai institusi yang dibentuk secara khusus guna mengambil alih dan menanggung risiko dari pihak lain secara efektif. Dengan fungsi tersebut, lembaga asuransi berperan memberikan perlindungan atau jaminan kepada pihak yang memiliki potensi risiko melalui mekanisme pengalihan risiko berdasarkan asas-asas asuransi yang berlaku. Pengalihan risiko kepada lembaga asuransi, yang dalam praktik umumnya dilakukan melalui perusahaan asuransi, dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun masyarakat luas. (Idayanti, 2020). 48 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H BAB 9 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TUJUAN PEMBELAJARAN Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian, dasar hukum, syarat, dan prinsip kepailitan dalam hukum dagang Indonesia. 2. Mendeskripsikan proses kepailitan, kedudukan debitor, kreditor, kurator, hakim pengawas, serta akibat hukum putusan pailit. 3. Menganalisis fungsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai mekanisme restrukturisasi kewajiban utang dan penyelamatan kelangsungan usaha debitor. PENDAHULUAN Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan bagian penting dalam hukum dagang karena berhubungan langsung dengan penyelesaian utang-piutang dalam kegiatan usaha. Dalam praktik bisnis, perusahaan atau pelaku usaha dapat mengalami kondisi keuangan yang memburuk sehingga tidak lagi sanggup melunasi kewajiban pembayaran kepada para kreditor. Buku Ajar Hukum Dagang | 55 BAB 10 PERLINDUNGAN KONSUMEN TUJUAN PEMBELAJARAN Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian, asas, tujuan, dan dasar hukum perlindungan konsumen dalam hukum dagang Indonesia. 2. Mendeskripsikan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha berdasarkan “UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. 3. Menganalisis kewajiban pertanggungjawaban pelaku usaha serta mekanisme penyelesaian perselisihan konsumen dalam kegiatan transaksi barang, jasa, maupun perdagangan yang dilakukan secara elektronik. PENDAHULUAN Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam hukum dagang karena kegiatan perdagangan selalu melibatkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hubungan tersebut, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan informasi, akses, daya tawar, dan kemampuan membuktikan kerugian. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen hadir untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, menjamin kepastian 64 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H BAB 11 HUKUM PERBANKAN TUJUAN PEMBELAJARAN Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, fungsi, dan sumber hukum perbankan dalam sistem hukum dagang Indonesia. 2. Mendeskripsikan kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, prinsip kehati-hatian, serta dasar pengaturan perbankan nasional. 3. Menganalisis hubungan hukum antara bank dan nasabah, pengawasan perbankan, serta perlindungan hukum terhadap nasabah dalam praktik layanan perbankan. PENDAHULUAN Hukum perbankan menjadi salah satu bagian penting dalam hukum dagang karena bank memiliki peran sebagai lembaga intermediasi keuangan. Melalui fungsi tersebut, bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, pembiayaan, serta berbagai layanan jasa keuangan lainnya. UU Nomor 10 Tahun 1998 mengartikan bank sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat”, sehingga bank tidak hanya dipahami sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana publik dan menunjang kegiatan ekonomi nasional. Dalam konteks hukum dagang, pembahasan 70 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H BAB 12 HUKUM JAMINAN TUJUAN PEMBELAJARAN Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian, fungsi, asas, ruang lingkupnya, dan dasar hukum jaminan dalam sistem hukum dagang Indonesia. 2. Mendeskripsikan jenis-jenis jaminan, baik jaminan umum, jaminan khusus, jaminan dari kebendaan, maupun jaminan dari perorangan. 3. Menganalisis kedudukan gadai, hipotek, hak dari tanggungan, fidusia, borgtocht, dan eksekusi jaminan dalam praktik kredit, pembiayaan, dan transaksi bisnis. PENDAHULUAN Hukum jaminan merupakan salah satu bagian penting dalam hukum dagang karena kegiatan bisnis, kredit, pembiayaan, dan perbankan membutuhkan kepastian mengenai pelunasan utang. Dalam hubungan utang-piutang, kreditur tidak cukup hanya mengandalkan janji debitur, tetapi juga membutuhkan instrumen hukum yang dapat memberi kepastian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Ashibly menguraikan bahwa hukum jaminan memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum ekonomi, terutama dalam sektor industri, perdagangan, perseroan, dan Buku Ajar Hukum Dagang | 77 BAB 13 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TUJUAN PEMBELAJARAN Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian, karakteristik, ruang lingkup, dan dasar hukum HAKI dalam sistem hukum dagang Indonesia. 2. Mendeskripsikan jenis-jenis HAKI, meliputi hak cipta, merek, indikasi geografis, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. 3. Menganalisis fungsi HAKI sebagai instrumen perlindungan hukum, aset ekonomi, dan sarana komersialisasi dalam kegiatan perdagangan modern. PENDAHULUAN HAKI merupakan bagian penting dalam hukum dagang karena hasil cipta, invensi, merek, desain, rahasia dagang, dan karya intelektual lainnya tidak hanya bernilai moral, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dalam kegiatan perdagangan. Perkembangan bisnis modern, pelaku usaha tidak hanya bersaing melalui modal, barang, atau jasa, tetapi juga melalui ide, inovasi, identitas produk, teknologi, desain, dan reputasi komersial. Oleh sebab itu, hukum memberikan Buku Ajar Hukum Dagang | 85 BAB 14 ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TUJUAN PEMBELAJARAN Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian, dasar hukum, ruang lingkup, dan karakteristik arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum dagang Indonesia. 2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. 3. Menganalisis kedudukan perjanjian arbitrase, kewenangan arbiter, kekuatan putusan arbitrase, serta relevansi penyelesaian sengketa nonlitigasi dalam praktik perdagangan modern. PENDAHULUAN Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam hukum dagang karena transaksi bisnis selalu memiliki kemungkinan menimbulkan perselisihan antara para pihak. Sengketa dagang dapat terjadi karena wanprestasi, perbedaan penafsiran kontrak, keterlambatan pembayaran, pelanggaran klausula perjanjian, atau ketidaksesuaian pelaksanaan prestasi. Dalam praktik bisnis 94 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H DAFTAR PUSTAKA Adam, C. K. (2024). Studi pada persekutuan perdata, firma, dan CV. Media Hukum Indonesia, 2(4), 764-768. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/ 976/1015 Anggraini, B., & Turisno, B. E. (2023). Jaminan fidusia secara online dengan objek hak cipta dalam perjanjian kredit. Notarius, 16(1), 83-93. Ashibly. (2018). Buku ajar hukum jaminan. MIH Unihaz. Bani, P. (2025). Dunia asuransi: Memahami risiko, melindungi masa depan. CV Nusantara Press Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/395128976_Dunia_ Asuransi_Memahami_Risiko_Melindungi_Masa_Depan Chumaida, Z. V., & Tumbuan, F. B. G. (2024). Analisis surat berharga sebagai alat investasi: Dasar hukum dan karakteristik. DeposiSi, 2(3). https://www.researchgate.net/publication/386115388_Analisis _Surat_Berharga_Sebagai_Alat_Investasi Edrisy, I. F., Putri, A., & Sulistiyawati. (2023). Hukum asuransi. Pusaka Media. Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dilanggar haknya melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jurnal Yuridis, 9(1), 13-26. Gadjong, A. A. (2023). The agreement of personal shopping service through e-commerce platforms: A case study of consumer protection. SIGn Jurnal Hukum, 4(2), 388-401. https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.230 106 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H Hariyadi, H. (2020). Restrukturisasi utang sebagai upaya pencegahan kepailitan pada perseroan terbatas. SIGn Jurnal Hukum, 1(2), 119-135. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61 Hayati, M. (2021). Pengantar hukum dagang Indonesia. Pustaka Learning Center. https://www.researchgate.net/publication/356292029_PENGA NTAR_HUKUM_DAGANG_INDONESIA Hejazziey, D. (n.d.). Hukum perbankan syariah. Repositori UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Husseyn, M., & Kardono, A. S. (1995). Kertas kerja ekonomi, hukum dan lembaga arbitrase di Indonesia. Idayanti, S. (2020). Hukum asuransi. Tanah Air Beta. http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/2913/ Indradewi, A. A. S. N. (2020). Hukum perlindungan konsumen: Hubungan konsumen produsen, asas, tujuan dan aspek hukum perdata, administrasi, pidana. Udayana University Press. Irianto, C. (2015). Penerapan asas kelangsungan usaha dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(3), 399-418. https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.399-418 Juita, S. R., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2023). Perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban kejahatan skimming. Jurnal USM Law Review, 6(1), 407-419. Kartika, R. W. (2023). Buku ajar hukum dagang. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. https://digitallibrary.ump.ac.id/1289/1/BUKU%20AJAR%20H UKUM%20DAGANG.pdf Buku Ajar Hukum Dagang | 107 Kartikawati, D. R. (2019). Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. CV Elvaretta Buana. https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2973/1/9786025295348. pdf Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Lembaga Fatimah Azzahrah. Lasut, M. M. W. (n.d.). Buku ajar hukum dagang. https://osf.io/download/646e2619159fad08f54f1571/ Maru, H. S. (2018). Buku ajar pengantar hukum Indonesia. Repository Universitas Krisnadwipayana. https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2981/1/9786023590759. pdf Maulana, I. B. (2009). Politik dan manajemen hak kekayaan intelektual. Alumni. Multazam, M. T., Mediawati, N. F., & Purwaningsih, S. B. (2023). Buku ajar hukum perusahaan. UMSIDA Press. https://www.researchgate.net/publication/370543949_Buku_Aj ar_Hukum_Perusahaan Mulyadi, K. (2004). Kepailitan dan penyelesaian utang piutang. Alumni. Nahdhah. (2022). Buku ajar hukum perbankan. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin. Nugraha, M. R. (2025). Pengertian, jenis, dan dasar hukum surat berharga. Klinik Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian--jenis-- dan-dasar-hukum-surat-berharga-cl2759/ 108 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H Oktarina, E. (2021). Peranan dan kedudukan hukum Badan Usaha Milik Negara dalam sistem hukum ekonomi nasional. Justicia: Jurnal Ilmu Hukum. https://ejournal.iba.ac.id/index.php/justici/article/download/3 91/112 Prabowo, M. S. (2018). Buku ajar hukum dagang. Universitas Wahid Hasyim Semarang. http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/968 Prahara, S. (2021). Hak kekayaan intelektual: Perlindungan folklor dalam konteks hak kekayaan komunal yang bersifat sui generis. LPPM Universitas Bung Hatta. https://lppm.bunghatta.ac.id/wp- content/uploads/2024/07/BUKU_AJAR_HAK_KEKAYAAN__ _compressed.pdf Pratama, G. A. (2023). Buku ajar alternatif penyelesaian sengketa. CV Mega Press Nusantara. https://repository.ubharajaya.ac.id/28991/1/EBOOK%20AJAR %20ALTERNATIF%20PENYELESAIAN%20SENGKETA.pdf Purnomo, W. H. (n.d.). Sejarah hukum dagang [PowerPoint slides]. Sunan Ampel. http://blog.sunanampet.ac.id/wahidhp/files/2010/12/1-Sejarah- HukumDagang1.ppt Purwaningsih, S. B. (2019). Hukum jaminan & agunan kredit dalam praktek perbankan di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Purwosutjipto, H. M. N. (2008). Pengertian pokok hukum dagang Indonesia: Jilid 7 hukum surat berharga. Djambatan. Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). Buku ajar hak kekayaan intelektual. Universitas Medan Area Press. https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/19863/1 /Buku%20Ajar%20HKI.pdf Buku Ajar Hukum Dagang | 109 Ramlan, H. (2004). Hukum dagang I. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Republik Indonesia. (1996). UURepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Republik Indonesia. (1998). UURepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UUNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Republik Indonesia. (1999a). UURepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun- 1999 Republik Indonesia. (1999b). UURepublik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Republik Indonesia. (1999c). UURepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Republik Indonesia. (2004). UURepublik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443. Republik Indonesia. (2011). UURepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 110 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H Republik Indonesia. (2014). UURepublik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Republik Indonesia. (2016a). UURepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Republik Indonesia. (2016b). UURepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Republik Indonesia. (2023). UURepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Rusli, T. (2019). Hukum kepailitan di Indonesia. Universitas Bandar Lampung Press. Sanjaya, U. H. (2014). Penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hukum kepailitan. NFP Publishing. Sembiring, S. (2008). Hukum dagang. Citra Aditya Bakti. Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 6(2), 144-165. https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385 Soekardono. (1993). Hukum dagang Indonesia (Cet. ke-1). Dian Rakyat. Subagiyo, D. T. (2018). Hukum jaminan dalam perspektif UUJaminan Fidusia: Suatu pengantar. UWKS Press. Buku Ajar Hukum Dagang | 111 Sugiarto, S., Juwita, J., & Huda, M. (2022). Kajian yuridis arbitrase sebagai suatu alternatif pilihan forum dalam penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(4). https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v7i4.6830 Sunyowati, D. (2013). Hukum internasional sebagai sumber hukum dalam hukum nasional: Dalam perspektif hubungan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(1), 67-84. https://jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/ article/view/125 Suparji. (2018). Kepailitan. UAI Press. Suryahartati, D., & Herlina, N. (2022). Buku ajar hukum kekayaan intelektual. UNJA Publisher. https://repository.unja.ac.id/41921/1/Buku%20Ajar%20Hukum %20Kekayaan%20Intelektual%20%281%29.pdf Syahril, M. A. F., Rahman, M. S., & Fatimah, D. (2024). Pengantar hukum dagang: Prinsip dan praktik bisnis modern (E. Ambarwati, Ed.). CV Eureka Media Aksara. https://www.researchgate.net/publication/386332493_Pengant ar_Hukum_Dagang_Prinsip_dan_Praktik_Bisnis_Modern Tarantang, J. (2022). Buku ajar arbitrase syariah. K-Media. https://digilib.uin- palangkaraya.ac.id/3944/1/Buku%20Ajar%20Aribitrase%20Sy ariah_Jefry%20Tarantang%2C%20S.Sy.%2C%20S.H.%2C%20 M.H.%20C.Me.pdf Wamafma, F., & Sasea, E. M. (2024). Buku ajar hukum perbankan. Eureka Media Aksara. 112 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H Wibowo, A. M., Pase, A. T., Khairunnisa, K., & Putra, A. R. (2025). Pengantar hukum dagang. Sada Kurnia Pustaka. https://www.researchgate.net/publication/398738283_Pengant ar_Hukum_Dagang Widiarty, W. S. (2022). Buku ajar hukum perlindungan konsumen. Publika Global Media Buku Ajar Hukum Dagang | 113 GLOSARIUM Glosarium ini memuat istilah-istilah penting yang digunakan dalam pembahasan hukum dagang, perusahaan, surat berharga, asuransi, kepailitan, perlindungan konsumen, perbankan, hukum jaminan, Hak Kekayaan Intelektual, serta arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. A Alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase sesuai kebutuhan para pihak. Arbitrase. Cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Asuransi. Perjanjian hukum antara penanggung dan tertanggung, ketika penanggung mengambil alih risiko tertentu dengan imbalan premi yang dibayar oleh tertanggung. B Badan hukum. Subjek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah, hak dan kewajiban sendiri, serta dapat bertindak dalam hubungan hukum secara mandiri. Badan usaha. Bentuk organisasi usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan atau memberikan kemanfaatan tertentu sesuai ketentuan hukum. Bank. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 114 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H Bilyet giro. Surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah dana kepada pihak yang ditunjuk dalam dokumen tersebut. BUMN. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. C Cek. Surat berharga berisi perintah tidak bersyarat dari penarik kepada bank tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek. Commanditaire Vennootschap. Persekutuan komanditer yang terdiri atas sekutu aktif sebagai pengurus usaha dan sekutu pasif sebagai penyetor modal dengan tanggung jawab terbatas pada modal yang disetorkan. D Debitur. Pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi atau membayar utang kepada kreditur berdasarkan hubungan hukum tertentu. Direksi. Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Doktrin. Pendapat atau ajaran para ahli hukum yang digunakan untuk membantu menafsirkan norma hukum dan menjelaskan penerapan hukum dalam kasus tertentu. Buku Ajar Hukum Dagang | 115 E Endosemen. Cara pengalihan hak atas surat berharga tertentu melalui pernyataan tertulis pada surat tersebut atau pada lembar yang dilekatkan padanya. F Firma. Persekutuan dagang yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan memakai satu nama bersama dan menempatkan setiap sekutu pada tanggung jawab pribadi serta tanggung jawab bersama. G Gadai. Hak jaminan atas benda bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Good corporate governance. Prinsip tata kelola perusahaan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan. H Hak cipta. Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai ketentuan hukum. Hak ekonomi. Hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan. Hak Kekayaan Intelektual. Hak hukum atas hasil olah pikir manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, merek, paten, desain, dan bidang kekayaan intelektual lainnya. Hak moral. Hak yang melekat secara pribadi pada pencipta untuk tetap dicantumkan namanya dan menjaga integritas ciptaan. 116 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H Hak tanggungan. Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah untuk pelunasan utang tertentu. Hukum dagang. Himpunan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan, perusahaan, transaksi bisnis, dan aktivitas ekonomi komersial. Hukum jaminan. Keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan antara kreditur dan debitur terkait benda atau hak yang dijadikan jaminan pelunasan utang. Hukum perbankan. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, pengawasan, dan hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Hukum perdata. Cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antarorang atau badan hukum, terutama yang berkaitan dengan hak, kewajiban, perikatan, dan harta kekayaan. I Itikad baik. Asas yang mewajibkan para pihak bertindak jujur, terbuka, dan patut dalam pembentukan maupun pelaksanaan suatu perjanjian. J Jaminan fidusia. Hak jaminan atas benda bergerak atau benda tertentu yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. K Kepailitan. Sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Buku Ajar Hukum Dagang | 117 Konsumen. Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Koperasi. Badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dan menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi serta asas kekeluargaan. Kreditur. Pihak yang mempunyai hak untuk menagih pemenuhan prestasi atau pembayaran utang dari debitur. KUHD. Kitab UUHukum Dagang yang menjadi salah satu sumber hukum tertulis utama dalam pengaturan kegiatan perdagangan di Indonesia. KUHPerdata. Kitab UUHukum Perdata yang menjadi dasar hukum umum bagi hubungan perdata dan berfungsi melengkapi pengaturan hukum dagang apabila KUHD tidak mengatur secara khusus. L Lex mercatoria. Hukum para pedagang yang tumbuh dari kebiasaan perdagangan di Eropa abad pertengahan dan menjadi salah satu akar historis hukum dagang modern. Lex specialis derogat legi generali. Asas hukum yang menyatakan bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum apabila keduanya mengatur objek yang sama. M Merek. Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum. 118 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H N Nasabah. Pihak yang menggunakan jasa bank, baik sebagai penyimpan dana, peminjam, maupun pengguna layanan perbankan lainnya. O Obligasi. Surat utang yang diterbitkan oleh pihak tertentu dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran pokok serta imbal hasil sesuai ketentuan penerbitan. Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan perasuransian. P Pailit. Keadaan hukum ketika debitur dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang berdasarkan putusan pengadilan niaga. Pasar modal. Kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi yang berhubungan dengan efek. Paten. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Pelaku usaha. Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah hukum Indonesia. Pemegang saham. Pihak yang memiliki bagian modal dalam Perseroan Terbatas dan mempunyai hak serta kewajiban sesuai jumlah saham yang dimilikinya. Buku Ajar Hukum Dagang | 119 Penanggung. Pihak dalam perjanjian asuransi yang mengambil alih risiko tertanggung dan wajib memberikan ganti rugi atau santunan apabila risiko yang diperjanjikan terjadi. Perikatan. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi prestasi. Perjanjian. Perbuatan hukum ketika satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain sehingga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Persekutuan. Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk memasukkan sesuatu ke dalam usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Persekutuan komanditer. Bentuk persekutuan yang membedakan kedudukan sekutu aktif sebagai pengelola usaha dan sekutu pasif sebagai penyetor modal. Perseroan Terbatas. Badan hukum berbentuk persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha, dan modalnya terbagi dalam saham. Perusahaan. Setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan perseorangan. Bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang dengan tanggung jawab pribadi atas seluruh kegiatan dan kewajiban usaha. Perusahaan Umum. Bentuk BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara, tidak terbagi atas saham, dan bertujuan memberikan kemanfaatan umum serta tetap mengejar keuntungan. PKPU. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu mekanisme hukum yang memberi kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk menyepakati rencana perdamaian. 120 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H Polis. Dokumen tertulis yang memuat perjanjian asuransi, termasuk hak dan kewajiban penanggung serta tertanggung. Premi. Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan atas pengalihan risiko dalam perjanjian asuransi. PT Persero. BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan paling sedikit lima puluh satu persen sahamnya dimiliki oleh negara. R RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ perseroan yang memegang kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. S Saham. Bagian modal Perseroan Terbatas yang menunjukkan kepemilikan pemegang saham atas perseroan. Sekutu aktif. Sekutu dalam CV yang menjalankan pengurusan usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban perusahaan. Sekutu pasif. Sekutu dalam CV yang hanya menanamkan modal dan tanggung jawabnya terbatas pada jumlah modal yang disetorkan. Sengketa bisnis. Perselisihan hukum yang timbul dari hubungan perdagangan, transaksi komersial, kontrak usaha, atau kegiatan bisnis lainnya. Sumber hukum. Dasar pembentukan dan berlakunya norma hukum, baik dalam bentuk peraturan tertulis, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, maupun doktrin. Surat berharga. Dokumen hukum yang memuat hak tagih atau kewajiban pembayaran dan dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai ketentuan hukum. Buku Ajar Hukum Dagang | 121 T Tertanggung. Pihak dalam perjanjian asuransi yang mengalihkan risiko kepada penanggung dan berkewajiban membayar premi. Traktat internasional. Perjanjian antarnegara yang dapat menjadi sumber hukum setelah disepakati dan diratifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. W Wesel. Surat berharga yang berisi perintah tidak bersyarat dari penarik kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk. Y Yayasan. Badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dan digunakan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Yurisprudensi. Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan sebagai rujukan dalam menyelesaikan perkara sejenis atau menafsirkan norma hukum tertentu. 122 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H INDEKS A F Alternatif penyelesaian Firma, x, 24, 29, 30, 31, 116 sengketa, 97, 108, 114 G Arbitrase, xiii, 94, 95, 97, 98, 99, Gadai, 79, 116 101, 104, 110, 114 H Asuransi, xi, 48, 49, 50, 51, 52, Hak cipta, 88, 89, 116 53, 54, 106, 114 Hak Kekayaan Intelektual, iv, B vii, xiii, 86, 88, 89, 91, 92, 93, Badan hukum, 23, 114, 120, 122 114, 116 Badan Penyelesaian Sengketa Hak tanggungan, 80, 81, 117 Konsumen, 68 Hakim pengawas, 61 Badan usaha, 114, 115, 118 Hipotek, 82 Bilyet giro, 115 Hukum dagang, iv, v, vii, 1, 4, BUMN, x, 38, 39, 40, 41, 42, 60, 11, 110, 111, 117 63, 115, 120, 121 Hukum jaminan, 77, 78, 84, Burgerlijk Wetboek, 9 109, 111, 117 C Hukum perbankan, 70, 76, 107, Cek, 45, 115 117 CV, x, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 32, Hukum perdata, 117 33, 37, 106, 108, 109, 112, 121 I D Itikad baik, 117 Debitur, 115 J Dewan Komisaris, 35, 36, 41 Jaminan fidusia, 82, 106, 117 Direksi, 35, 36, 41, 115 Jaminan kebendaan, 79, 84 Doktrin, 17, 115 Jaminan perorangan, 80 E Jaminan umum, 79 Eksekusi jaminan, 83 K Endosemen, 116 Kebiasaan dagang, 16 Buku Ajar Hukum Dagang | 123 Kegiatan usaha bank, 73 N Kelembagaan bank, 73 Nasabah, xii, 74, 119 Kepailitan, xi, 16, 19, 55, 56, 57, Negosiasi, 99 58, 63, 108, 110, 112, 117 O Komersialisasi, xiii, 91 Obligasi, 119 Konsiliasi, 99, 100 Otoritas Jasa Keuangan, 53, 72, Konsultasi, 99 110, 119 Konsumen, xi, xii, 16, 19, 20, P 27, 53, 64, 65, 66, 67, 68, 110, Pailit, xi, 56, 58, 119 118 Pasar modal, 119 Kontrak, 49 Paten, 88, 90, 111, 119 Koperasi, 26, 118 Pelaku usaha, 68, 119 Kreditur, 118 Pemegang saham, 36, 119 KUHD, v, ix, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, Penanggung, 120 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, Perdamaian, xi, 62 27, 28, 29, 31, 33, 43, 44, 45, Perikatan, 120 46, 47, 51, 118 Perjanjian, xiii, 91, 101, 102, KUHPerdata, v, 1, 9, 11, 12, 13, 105, 114, 120, 122 16, 19, 20, 21, 29, 30, 57, 61, Perlindungan konsumen, 53, 79, 118 64, 69 Kurator, 56, 60 Persekutuan, x, 29, 30, 31, 32, L 33, 115, 116, 120 Lex mercatoria, 4, 118 Persero, 39, 40, 121 Lex specialis derogat legi Perseroan Terbatas, 16, 19, 20, generali, 118 21, 23, 24, 25, 28, 34, 37, 39, M 40, 41, 119, 120, 121 Maatschap, x, 30 Perusahaan, ix, x, 21, 22, 23, 24, Mediasi, 99, 100 27, 28, 36, 39, 40, 108, 120 Merek, 19, 88, 90, 111, 118 PKPU, xi, 55, 57, 58, 62, 63, 107, Modal, x, xi, 36, 45 120 124 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H Polis, 121 Surat berharga, 43, 44, 45, 46, Premi, 121 115, 121, 122 Prinsip kehati-hatian, 50, 74 T R Tertanggung, 122 Rapat Umum Pemegang Traktat internasional, 122 Saham, 35, 121 U Restrukturisasi utang, 107 UU sektoral, 19 Risiko, 106 W RUPS, 35, 36, 41, 121 Wesel, 44, 122 S Wetboek van Koophandel, 8, 9, Saham, x, 36, 121 12, 13, 22 Sekutu, 25, 31, 121 Y Sengketa bisnis, 97, 121 Yayasan, 25, 122 Subjek hukum, 114 Yurisprudensi, 16, 122 Sumber hukum, 14, 15, 18, 72, 121 Buku Ajar Hukum Dagang | 125 PROFIL PENULIS Mario Randy Lengkong, S.H., M.H Penulis merupakan Dosen Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado sejak tahun 2024. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional. Email: Mariolengkong@unima.ac.id 126 | Mario Randy lengkong, S.H., M.H