REKONSTRUKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih,SH.,MH Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Tahta Media Group ii REKONSTRUKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT Penulis: Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih,SH.,MH Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Desain Cover: Tahta Media Editor: Tahta Media Proofreader: Tahta Media Ukuran: ix, 343, uk: 15,5 x 23 cm ISBN: 978-634-262-277-3 Cetakan Pertama: Agustus 2026 Hak Cipta 2026, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2026 by Tahta Media Group All Right Reserved PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel, Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557 email: tahtaliterasimedia@gmail.com website: http://store.tahtamedia.co.id/ Anggota IKAPI (216/JTE/2021) iii KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, buku yang berjudul "Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat" ini dapat diselesaikan dengan baik dan hadir di hadapan pembaca. Buku ini lahir dari sebuah keprihatinan mendalam sekaligus refleksi kritis terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan unsur "penyalahgunaan kewenangan". Dalam praktiknya, batasan antara tindakan administrasi (maladministrasi) dan tindak pidana korupsi seringkali bias, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai rasa keadilan itu sendiri. Melalui buku ini, penulis menawarkan sebuah gagasan baru, yaitu melakukan rekonstruksi hukum terhadap konsep penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada Teori Keadilan Bermartabat, sebuah teori hukum yang digali dari akar falsafah bangsa kita sendiri, Pancasila. Keadilan bermartabat memandang hukum bukan sekadar teks yang kaku, melainkan sebuah instrumen memanusiakan manusia dan menjaga harkat serta martabat kehidupan berbangsa. Secara garis besar, buku ini mengulas: 1. Problematika Normatif dan Empiris: Kerancuan penafsiran penyalahgunaan kewenangan dalam ranah hukum pidana dan hukum administrasi negara. 2. Teori Keadilan Bermartabat: Landasan filosofis dan konseptual untuk membedakan secara tegas mana yang merupakan ranah korupsi dan mana yang merupakan diskresi administrasi. iv 3. Model Rekonstruksi Hukum: Solusi konseptual dan aplikatif untuk masa depan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang lebih adil, berkepastian, dan bermartabat. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Dinamika hukum dan perkembangan masyarakat akan selalu membawa tantangan baru. Oleh sebab itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari pembaca, akademisi, maupun praktisi hukum sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya- karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi para penegak hukum, pengambil kebijakan, akademisi, dan seluruh pihak yang mendambakan tegaknya keadilan yang hakiki di bumi pertiwi. Medan, Juli 2026 Penulis v DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................iv DAFTAR ISI ...............................................................................................vi BAB I PROBLEMATIKA KONSTRUKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PELAKU TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ................................................................. 1 A. Ambiguitas Batasan Antara Penggunaan Kewenangan Yang Sah Dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan Tindak Pidana Korupsi .................................................................. 1 B. Problematika Pembuktian Elemen Melawan Hukum (Onrechtmatigheid) Terhadap Kewenangan Kebijakan Tindak Pidana Korupsi................................................................................ 6 C. Kegagalan Pendekatan Positivisme Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ........................................................................................... 17 BAB II KONSTRUKSI NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM KORUPSI ...................................................... 22 BAB III KEDUDUKAN PASAL 3 UU TIPIKOR DALAM DELIK PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN ............................................ 37 A. Unsur "Setiap Orang" sebagai Subjek Khusus .......................... 39 B. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan" ................................ 40 C. Unsur Inti: "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana" ................................................................................... 40 D. Relasi Normatif Pasal 3 UU Tipikor dengan Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara ............................................................................................ 41 E. Perbandingan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor: Posisi Sistematis dan Perbedaan Fundamental ................................... 42 vi F. Konstruksi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Doktrin dan Yurisprudensi ................................................................................ 44 G. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya bagi Pasal 3 UU Tipikor ..................................................................................... 45 H. Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Pasal 3 UU Tipikor: Penafsiran dan Implikasi ............................................................. 46 I. Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 3 UU Tipikor: Dimensi Individual dan Korporasi ............................................ 47 J. Perbandingan Hukum: Delik Penyalahgunaan Kewenangan di Beberapa Yurisdiksi ................................................................. 48 K. Problematika Penerapan Pasal 3 UU Tipikor dan Upaya Rekonstruksi Normatif................................................................. 49 BAB IV PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAKAN PEMERINTAHAN YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI ................................................................................. 53 A. Perbuatan Melawan Hukum, dan Penyalahgunaan Wewenang ..................................................................................... 53 B. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara ............................................................................................ 57 C. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi 85 BAB V SISTEM PEMIDAAN/SANKSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ............ 109 A. Kebijakan/Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ......................................................................................... 109 B. Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ................... 146 C. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi ..... 155 BAB VI PUTUSAN HAKIM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ................................................................................................. 170 vii BAB VII REKONSTRUKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT ........................... 185 A. Konstruksi Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.............................................................................. 185 B. Studi Perbandingan Pidana Korupsi di Berbagai Negara .... 195 C. Tindak Pidana Korupsi Dalam Persfektif Hukum Islam ...... 226 D. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Tindak Pidana Korupsi............................................................................ 259 BAB VIII STUDI PUTUSAN PENGADILAN 6 PUTUSAN KASUS- KASUS KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DI INDONESIA ..................................................... 285 A. Analisis Enam Putusan Pengadilan Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst (Terdakwa Setya Novanto – Korupsi Pengadaan e-KTP) ....................................................... 287 B. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat tentang Terdakwa Anas Urbaningrum (Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional/P3SON Hambalang) .................................................. 289 C. Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mks (Terdakwa Direktur Utama PDAM Kota Makassar) ................................. 291 D. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb (Terdakwa Kepala Desa/Pengelola Sumber Daya Galian C, Kota Ambon) 292 E. Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst (Terdakwa Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi) .......................... 293 F. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat tentang Terdakwa Akil Mochtar (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) .................................................................................... 295 viii G. Analisis Komparatif Lintas Putusan ........................................ 296 BAB IX KEKOSONGAN HUKUM, TUMPANG TINDIH KEWENANGAN, DAN KELEMAHAN INSTITUSIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKAITAN DENGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DI INDONESIA ..................................................... 301 A. Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) dalam Pengaturan Penyalahgunaan Kewenangan : Tidak Adanya Definisi Otentik Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan” ............... 302 B. Kekosongan Hukum Acara dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pascaberlakunya UU Administrasi Pemerintahan ...................................................... 305 C. Tumpang Tindih Kewenangan Antarlembaga : Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK ....................................................................................... 306 D. Tumpang Tindih Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi .................................... 308 E. Tumpang Tindih Regulasi Otonomi Daerah sebagai Faktor Pemicu Penyalahgunaan Wewenang....................................... 309 F. Kelemahan Institusional Lembaga Antikorupsi : Pelemahan Independensi KPK Pascarevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ................................................................................... 310 G. Erosi Independensi dan Implikasinya terhadap Efektivitas Penegakan Hukum ..................................................................... 312 H. Kelemahan Koordinasi Antarlembaga dan Faktor Budaya Hukum ......................................................................................... 313 I. Keterkaitan Kekosongan Hukum, Tumpang Tindih Kewenangan, dan Kelemahan Institusional .................................... 315 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 318 ix BAB I PROBLEMATIKA KONSTRUKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PELAKU TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI A. AMBIGUITAS BATASAN ANTARA PENGGUNAAN KEWENANGAN YANG SAH DENGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi prioritas utama yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) hadir sebagai instrumen hukum untuk memutus mata rantai korupsi. Di antara berbagai jenis tindak pidana korupsi, Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktiknya, Pasal 3 UU Tipikor kerap dijadikan "alat tajam" oleh penegak hukum untuk menjerat pejabat publik yang kebijakannya dinilai menimbulkan kerugian negara. Hal ini menciptakan sebuah zona abu-abu (gray area) yang sangat luas antara penggunaan kewenangan yang sah yang dalam ilmu administrasi negara dikenal sebagai diskresi dengan tindak pidana Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat |1 BAB II KONSTRUKSI NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM KORUPSI Pembangunan nasional agar mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), sebagaimana Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alenia ke 4, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan ekonomi nasional adalah terciptanya kegiatan usaha dalam situasi dan kondisi memberikan manfaat pada rakyat keseluruhan dan mengikuti perkembangan global. Perkembangan global dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha dalam pembangunan ekonomi nasional, yaitu dengan semakin meningkatnya proses modernisasi yang menuntut nilai dan norma baru dalam kehidupan nasional maupun antar bangsa.1 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di 1 Indonesia, The Habibi Center, Jakarta, 2002, hlm 57 22 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat BAB III KEDUDUKAN PASAL 3 UU TIPIKOR DALAM DELIK PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang secara sistemis menghancurkan sendi- sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pemberantasannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyediakan sejumlah ketentuan pidana yang dirancang untuk menjangkau berbagai modus korupsi. Di antara ketentuan-ketentuan tersebut, Pasal 3 UU Tipikor memiliki kedudukan yang paling strategis sekaligus paling problematis dari sudut pandang dogmatika hukum pidana. Pasal 3 UU Tipikor merumuskan delik penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal ini lazim disebut sebagai delik penyalahgunaan kewenangan yang berbeda secara fundamental dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang merupakan delik perbuatan melawan hukum umum. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada subjek delik, elemen perbuatan, serta ancaman sanksi pidananya. Kedudukan Pasal 3 UU Tipikor dalam sistem hukum pidana korupsi Indonesia menjadi semakin penting untuk dikaji seiring Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 37 BAB IV PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAKAN PEMERINTAHAN YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG Istilah secara melawan hukum merupakan terjemahan wederrechtelijk, dalam bahasa Indonesia yaitu secara tidak sah. Perkataan secara tidak sah bukan saja dapat dipergunakan menggantikan perkataan wederrechtelijk dalam suatu rumusan delik tertentu, melainkan dapat diberlakukan secara umum dalam semua rumusan delik KUHP. Perkataan secara tidak sah meliputi pengertian in strijd met het objectief rechf atau bertentangan dengan hukum seperti pendapat Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum; in strijd met het subjectief rechtvan een andeiv atau bertentangan dengan hak orang lain seperti pendapat Noyon; ataupun ponder eigen rechf atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang seperti pendapat Hoge Raad atau ponder bevoegdheid atau tanpa kewenangan.31 31 P. A. F. Lamintang, Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 354. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 53 BAB V SISTEM PEMIDAAN/SANKSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI A. KEBIJAKAN/POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Politik kriminal (criminal policy) merupakan usaha rasional menanggulangi kejahatan atau tindak pidana, dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) macam yaitu : 1. Sarana hukum pidana (penal policy) menitikberatkan tindakan represif setelah terjadinya tindak pidana; 2. Sarana di luar hukum pidana (non-penal policy) menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana. Politik hukum pidana merupakan gabungan kata politik dan hukum pidana. Kata politiek dalam bahasa Belanda, policy dalam bahasa Inggris. Istilah hukum pidana sama dengan strafrechts dalam bahasa Belanda, criminal law dalam bahasa Inggris. Dalam Bahasa Indonesia selain politik hukum pidana, dikenal kebijakan hukum pidana, mengandung pengertian sama. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum.137 137Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar,Yagyakarta; 2005, hlm 11. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 109 BAB VI PUTUSAN HAKIM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Faktor yang mempengaruhi judicial diskresi hakim dalam perkara tindak pidana korupsi adalah : 1. Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana bersumber pada undang-undang. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 memberikan landasan hukum kekuasaan hakim, dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini memberikan jaminan kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjalankan tugas. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana dalam pengancaman pidana ketentuan perundang-undangan pidana. Hal tersebut dilihat pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, menyebutkan pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut. Sedangkan ayat (4) diatur pidana penjara selama waktu tertentu sekali sekali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Demikan pula pidana kurungan dalam Pasal 18 ayat 1 KUHP, dinyatakan pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun sedangkan dalam Pasal 18 ayat 3 KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. Dalam Pasal 30 KUHP, diatur pidana denda paling sedikit 170 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat BAB VII REKONSTRUKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT A. KONSTRUKSI NILAI PANCASILA DAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945 DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN Masalah penegakan hukum merupakan persoalan setiap masyarakat yang dengan karakteristik masing-masing, memberikan permasalahan dalam kerangka penegakan hukum. Setiap masyarakat mempunyai tujuan sama, agar tercapai kedamaian193 sebagai akibat penegakan hukum yang formil. Penegakan hukum selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini disebabkan hukum diidentikkan penegakan perundang-undangan, asumsi ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang 193 Kedamaian diartikan di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya ketertiban dan kedamaian, hukum berfungsi memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan setiap orang lain, jika terganggu, maka hukum harus melindungi. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membedakan atau tidak secara diskriminatif. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 185 harus memberi manfaat, mencapai suatu keadilan. Kendatipun tidak dapat dipungkiri, apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosopis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Sebaiknya mekanisme dan prosedur menentukan prioritas, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin, setidaknya dilakukan dua pendekatan yaitu pendekatan sistem dan kultural politis. Melalui pendekatan sistem prioritas revisi, harus dilihat secara konstekstual dan konseptual bertalian dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik. Politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lain, apalagi hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan pandangan yang melihat hukum sebagai pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungan dengan dimensi lain, akan melahirkan produk yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.197 Dalam penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, menyamaratakan. Keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.198 Adil bagi seseorang belum tentu adil proses menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya umum perbuatan melawan hokum. Lawrence M Friedman, American Law, Op, Cit, hlm 3. 197 Bahwa faktor utama : (1) kesatuan wilayah sebagai sub sistimnya adalah geopolitik; (2) kesatuan masyarakat sebagai sub sistemnya adalah sosiopolitik; (3) kesatuan cita, perjuangan dan tujuan sebagai sub sistimnya adalah ekopolitik; (4) kesatuan sumber moral sebagai sub sistimnya adalah demopolitik; dan (5) kesatuan sistim hukum dan sistim pemerintahan sebagai sub sistimnya adalah kratopolitik. M. Solly Lubis, Serba-serbi Politik dan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm 48. 198 Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 2. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 187 bagi orang lain. Substansi undang-undang sebaiknya disusun taat asas, harmoni dan sinkron, dengan mengabstraksikan nilai dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 kemudian menderivasi, yakni menurunkan sejumlah asas untuk dijadikan landasan pembentukan undang-undang. Aristoteles dalam Ethica Nicomacea dan Rhetorica mengatakan, hukum mempunyai tugas suci, memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan hukum hanya membuat keadilan saja (ethische theorie). Hal ini tidak mudah dipraktekkan, tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap manusia, apabila dilakukan tentu tak akan habis- habisnya. Hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan perkara tertentu, menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu, sesuatu yang abstrak. 199 Pertimbangan hal konkrit diserahkan pada hakim. Hukum tidak dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai sahnya suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai yang lain. Radbruch mengatakan hukum harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum,200 yang masing-masing mempunyai tuntutan berbeda satu sama lain, sehingga mempunyai potensi saling bertentangan Hakim diberi kesempatan menggolongkan peristiwa hukum 199 sebanyak-banyaknya dalam suatu golongan, yakni golongan peraturan hukum. Peraturan hukum sebagai yang abstrak dan hypotetis, hukum harus tetap berguna (doelmatig), dan harus sedikit mengorbankan keadilan. E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Op, Cit, hlm 24. 200 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Op, Cit, hlm 21. 188 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Berkaitan pemidanaan, ada pandangan utilitarian dan integratif, tujuan pemidanaan adalah :201 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; 2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat; 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; 4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Pembahasan hakekat tujuan pemidanaan dan makna pidana memberikan pembenaran terhadap diterapkannya jenis pidana dan tindakan. Hal ini akan lebih dihayati apabila diperhatikan pendapat H. L. Packer, Punishment is anecessary but lamentable form of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement isa matter of chance.202 Pemahaman ambiquity pidana dan pemidanaan mengharuskan kita : 203 1. Tidak menjadikan lembaga pidana alat bersifat tiranis dan destruktif; 2. Selalu mengadakan penelitian yang seksama terhadap lembaga pidana dan proses peradilan pidana, khususnya terhadap 201 Muladi, Tentang Jenis-jenis Pidana Pokok Dalam KUHP, Makalah disampaikan pada Lokakarya Bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman, Jakarta, 5 – 7 Februari 1986, hlm 3. 202 H. L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968, hlm 62. 203 Ibid, hlm 70. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 189 kekuatan dan kelemahan sebagai sarana pencegahan kejahatan; dan 3. Selalu mempertimbangkan secara teliti ukuran guna menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Sehubungan perumusan tujuan pemidanaan, Sudarto menyatakan dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (social defence), sedang tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga sesuai pandangan hukum adat mengenai adat reactie, sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual sesuai dengan Sila Pertama Pancasila.204 Evaluasi tujuan pemidanaan akan menghasilkan generalisasi, bahwa yang dianut adalah teori utilitarian karena pidana bersifat prospektif dan berorientasi ke depan. Di samping tujuan pemidanaan menitikberatkan pada pencegahan dengan tujuan akhir kesejahteraan sosial (social welfare). Dari segi ideologis, berdasarkan Pancasila maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Pancasila memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan hidup manusia sebagai pribadi, dengan masyarakat, alam, dan Tuhannya, untuk mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani. Atas dasar kerangka sosiologis dan idiologis, kerangka pemikiran integratif tujuan pemidanaan adalah kohesi dalam kelompok (saahoriheid in de greep). Namun demikian tidak sedikit beranggapan agar supaya tujuan pemidanaan tidak menyampingkan kenyataan Sudarto, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Badan Pembinaan Hukum 204 Nasional, Jakarta, 1982, hlm 4. 190 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat berupa pemenuhan keinginan akan pembalasan dalam penjatuhan pidana, khususnya tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Dalam kasus lain, pemikiran yang harus didahulukan adalah menghindari pidana perampasan kemerdekaan, kecuali dalam tindak pidana berat yang membutuhkan jawaban negatif. Dalam menentukan jumlah atau lamanya ancaman pidana akan tetap dianut sistem maksimum atau sistem indefinite selama ini. Dengan demikian minimum umum akan tetap dipertahankan meskipun adanya maksimum khusus untuk tiap tindak pidana. Yang agak berbeda ialah dimungkinkan adanya minimum khusus untuk tindak pidana tertentu. Selanjutnya berkaitan memperberat dan memperingankan pidana antara lain adalah seorang dewasa melakukan tindak pidana bersama anak di bawah umur 18 tahun, tindak pidana dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau dengan cara sangat kejam, tindak pidana dilakukan pada waktu perekonomian negara dalam kesulitan dan waktu negara dalam bahaya. Perkembangan lain yang bisa dicatat ialah pengaturan pengulangan yang bersifat umum. Dengan demikian untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan, maka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negara hukum diatur oleh kaidah hukum yang pada dasarnya berkesamaan (equality before the law). Tidak ada orang yang berada tersebut hukum dan tidak ada perbuatan yang berada di luar ketentuan hukum artinya semua gerak langkah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hanya sah jika berlandaskan atau berdasarkan hukum. Guna terwujudnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, perlu adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, sedangkan keberadaan hukum (sebagai penjelmaan asas legalitas) dalam konteks hubungan antara politik hukum pidana dengan hak Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 191 asasi manusia bahwa politik hukum pidana sebagai usaha rasional menanggulangi kejahatan dengan tujuan akhir perlindungan untuk mencapai kesejahteraan msyarakat dari gerak langkah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus mendudukkan hukum sebagai landasannya. Sebagai landasan filosofi, Pancasila mengandung nilai luhur yang harus dilestarikan, dan diharapkan menjiwai bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melaksanakan pembangunan hukum demi mencapai tujuan nasional. Pancasila sebagai landasan politik hukum pidana, dapat dijelaskan : 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sesuai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, pada hakikatnya mengandung pemahaman bahwa seluruh alam ini beserta eksistensi manusia di dalamnya, dikendalikan oleh suatu hukum dan merupakan ciptaan dari Tuhan, maka Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan inspirasi, politik hukum pidana harus bernapaskan moral religius, bukan berdasarkan hukum agama tertentu. 2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Sila kedua pada dasarnya terdiri dari dua ungkapan, yaitu adil dan beradab. Adil menunjukkan manusia sebagai makhluk individu, beradab menunjukkan pada manusia sebagai makhluk sosial. Pandangan filsafat yang terkandung di dalam cita hukum Indonesia bahwa manusia adalah makhluk monodualis yaitu sebagai individu dan sosial yang bersifat saling menguntungkan secara seimbang agar terjalin kesejahteraan bersama yang akan memberikan inspirasi politik hukum pidana harus mengindahkan hak asasi manusia. 192 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat 3. Sila Persatuan Indonesia Sila Persatuan Indonesia sebagai dasar politik hukum memberikan makna hukum Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan terciptanya politik hukum yang tidak memihak pada golongan tertentu, melainkan melindungi segenap bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Dalam sila Persatuan Indonesia memberikan inspirasi bahwa hukum Indonesia harus mampu menjamin terselenggaranya interaksi saling menguntungkan antar golongan dan antar bagian tumpah darah Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan bersama mencerminkan jiwa dan rasa keadilan. 4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini mengamanatkan rakyatlah yang berdaulat sedangkan arti hikmat adalah integrasi dari segenap pertimbangan atau kepentingan yang diajukan oleh peserta musyawarah. Keputusan yang bersifat integrasi adalah keputusan yang terbaik bagi seluruh rakyat, melalui saling memberi antar bagian atau golongan melalui para wakil yang bersangkutan. Rumusan ini dijadikan pegangan dalam membentuk dan melaksanakan hukum serta memberikan inspirasi untuk mengikutsertakan atau memperhatikan rasa keadilan rakyat banyak, sehingga negara tunduk pada hukum bukan sebaliknya. 5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Inti dari sila ini keadilan sosial yang mengandung arti kondisi keseimbangan antara kewajiban dan hak serta tidak mengenal konsep keadilan yang berlingkup individu, karena adil bagi individu yang satu tidak dengan sendirinya adil bagi individu lain namun untuk kesejahteraan bersama. Dari sila ke lima ini Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 193 memberikan inspirasi dalam penyusunan dan penegakkan hukum pidana untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan melindungi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia guna. Pancasila sebagai dasar dan pedoman tertinggi bukanlah peluang yang kaku, melainkan sebaliknya membuka peluang mengembangkan dan menjabarkan pelaksanaannya sesuai dengan keadaan dan perkembangan yang menganut sistem terbuka secara kreatif dan dinamis. Pancasila tidak menolak bentuk-bentuk baru dalam penjabaran dan pengembangan nilai-nilai dasarnya, bahkan lebih dari itu menyediakan tatanan yang akan mewadahi penjabaran dan pengembangan dinamis, karena Pancasila secara sengaja membatasi diri pada aturan-aturan pokok belaka, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, baik nasional, regional maupun global. Melaksanakan Pancasila secara kaku dogmatis, secara perlahan-lahan akan mengasingkan Pancasila dari dinamika kehidupan bangsa, maka Pancasila membuka peluang segenap komponen bangsa untuk menyumbangkan gagasan dan upaya agar nilai-nilainya itu tetap hidup segar sepanjang zaman dalam kehidupan nyata. Menurut Karl Larenz, cita hukum adalah cita-cita yang terdiri dari perangkat nilai-nilai intrinsik, bersifat normatif dan konstitutif, merupakan prasyarat transendental yang mendasari hukum.205 Undang Undang Dasar merupakan perwujudan cita hukum yang tersimpul dalam dasar falsafah negara dan hanya menggambarkan Tanpa cita hukum tidak akan ada hukum yang memiliki watak 205 normatif (de rechtsidee is het Normative en Conxtitutieveapriori, dat als een Trancendentale Voorwaarde aan elkWezenlijk recht in Gronslagligt buiten haar bestaat geen rechtin Normatieve zin), Panitia Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta,1979, hlm 1. 194 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat beberapa prinsip dalam garis besarnya saja tentang bagaimana arah dan sasaran politik hukum (pidana) nasional suatu bangsa. Berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan hukum, bahwa politik hukum (termasuk politik hukum pidana) nasional harus disusun dalam kerangka tertib hukum nasional guna mendukung pembangunan di segala bidang dan diarahkan guna terwujudnya perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila. B. STUDI PERBANDINGAN PIDANA KORUPSI DI BERBAGAI NEGARA 1. Pidana Korupsi di Jepang Budaya yang mendorong keberhasilan pemberantasan korupsi di Jepang adalah budaya malu dan kejujuran. Karena adanya malu yang sangat besar, para pejabat publiknya enggan melakukan tindakan korupsi, begitu tindakan korupsi tersebut terungkap para pelaku biasanya mengundurkan diri. Jepang tidak memiliki undang-undang khusus mengatur pemberantasan korupsi, dikarenakan sebagai tindak kriminal biasa, bukan kejahatan luar biasa seperti di Indonesia. Undang- undang negara Jepang yang mengatur delik tindakan kriminal terkait korupsi antara lain : a. The Unfair Competition Prevention Act (Act No. 47 of 1993) mengenai tindakan kriminal penyuapan pegawai negeri asing. b. The Penal Code (Act No. 45 of 1907) mengenai tindakan kriminal penyuapan pegawai negeri daerah. c. National Public Service Ethics Act (Act No. 129 of 1999) (Ethics Act) merupakan peraturan dasar pelayanan pegawai negeri Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 195 Jepang. Salah satu isinya adalah kewajiban pegawai negeri untuk melaporkan setiap hadiah atau kompensasi yang diterimanya, salah satu larangannya adalah pegawai pemerintah dilarang menerima suap dari petugas yang berada di wilayahnya. d. National Public Service Ethics Code (Gov.Ordinance No. 101 of 2000) merupakan peraturan turunan dari Ethics Act, peraturan ini mengatur pelarangan menerima hadiah atau hiburan dari partai yang berkaitan dengan tugas dari pegawai negeri. e. The Act Prohibiting Acceptance of Profits for Intermediation by those Engaged in Public Service (Act No. 130 of 2000) (Profits for Intermediation Act), mengatur penawaran yang dilakukan oleh Diet atau Kokkai atau Parlemen Jepang. f. The Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds (Act No 22 of 2007) mengenai tindak kriminal pencucian uang. g. The Whistleblowing Legislation Act (Act No. 122 of 2004) mengenai perlindungan kepada seseorang yang menjadi whistleblower. Perlindungan yang diberikan mencakup : 1) Perlindungan atas pemecatan; 2) Perlindungan atas pembatalan kontrak kerja; 3) Perlindungan dari perlakuan tidak menyenangkan, misalnya penurunan jabatan, pemotongan gaji, dan sebagainya. Korupsi di sektor swasta tidak dikenai undang-undang di atas, namun diatur melalui Companies Act dan diberlakukan hukuman dan tuntutan sesuai dengan undang-undang tersebut. Menurut undang-undang tersebut di atas, tindak pidana penyuapan dilakukan oleh orang yang memberi, menawarkan atau menjanjikan untuk memberikan suap baik kepada 196 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat pemerintah atau pejabat publik atau kepada pihak ketiga yang terhubung ke pejabat publik sehubungan dengan kinerja dan tugas-tugasnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hanya mencoba memberikan hadiah atau keramahtamahan dapat diartikan sebagai penyuapan. Pelaku suap adalah pihak pemberi atau yang menawarkan dan aparat penerima suap, keduanya dapat dijatuhi hukuman Selain itu, jika seorang pengawas atau karyawan lainnya ditemukan telah bersekongkol dalam penyuapan tersebut maka dapat juga dikenakan hukuman pidana. Selain itu The Unfair Competition Prevention Act (UCPA) juga mengatur larangan bagi warga Negara Jepang untuk melakukan penyuapan pada pegawai negeri asing selain pemerintahan Jepang. Termasuk di dalamnya pejabat publik Jepang yang berada di luar negeri. Lembaga pemberantasan korupsi di Jepang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penuntutan dalam menangani kasus korupsi disamakan dengan tindakan kriminal lainnya, yaitu ditangani oleh Kepolisian Jepang (National Police Agency) atau Kejaksaan Jepang (the Public Prosecutor’s Office). Selain itu terdapat lembaga lain terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jepang, yaitu : a. The Japan Financial Intelligence Center (JAFIC) JAFIC adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris di Jepang. Semua badan atau lembaga baik publik maupun swasta, diminta untuk mengirimkan laporan pada JAFIC. Jika JAFIC menemukan adanya kegiatan yang mencurigakan, maka JAFIC harus melaporkannya kepada aparat penegak hukum Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 197 terkait, seperti Kepolisian, Kantor Kejaksaan Umum atau Securities and Exchange Surveillance Commission, yang kemudian dapat menjatuhkan sanksi administrasi atau bahkan investigasi kriminal. b. The Japan Fair Trade Commission (JFTC) JFTC memberlakukan Japan’s Act on Prohibition of Private Monopolisation and Maintenance of Fair Trade (Undang-Undang Anti Monopoli) dengan maksud menjaga persaingan yang adil dan bebas di pasar. Amandemen terakhir dengan Undang-Undang Anti Monopoli memberikan kekuasaan investigasi kriminal ke JFTC. Jika penyelidikan dimulai, JFTC dimungkinkan mengajukan proses pidana dengan Kejaksaan di bawah ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli. Hukuman untuk mengganggu penyelidikan yaitu sanksi administrasi termasuk penjara maksimal satu tahun atau denda paling banyak JPY 3 juta. c. The National Public Service Ethics Board (Ethics Board) Dewan ini bertugas memastikan agar National Public Service Ethics Act (Etika Act) dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Dewan ini dapat melakukan investigasi bersama-sama dengan orang yang ditunjuk pejabat public atau bertindak sendiri jika merasa temuannya materiil berkaitan dengan tugas-tugas pejabat, melakukan on-site investigasi untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran. Selain itu, dapat memanggil saksi dan saksi diminta menyampaikan laporan yang diperlukan atau bahan yang relevan dan dianggap perluuntuk menjaga kepercayaan publik. Ketidakpatuhan dengan investigasi (seperti laporan palsu atau penyembunyian fakta) akan mengakibatkan sanksi disipliner seperti suspensi dari kantor, pengurangan gaji atau 198 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat teguran. Wewenang dan tanggung jawab National Public Service Ethics Board antara lain : a. Penyampaian pendapat kepada Kabinet mengenai berlakunya, perubahan dan pencabutan National Public Service Ethics Act; b. Persiapan dan revisi dari standar tindakan disiplin diterapkan untuk pelanggaran atas National Public Service Ethics Law; c. Penelitian, studi dan perencanaan mengenai isu-isu etika pejabat publik; d. Perencanaan yang komprehensif dan koordinasi program pelatihan tentang etika bagi pejabat publik; e. Bimbingan dan nasihat kepada kementerian dan lembaga untuk menjalankan National Public Service Ethics Act; f. Pemeriksaan laporan hadiah, transaksi saham dan pendapatan; g. Mengajukan pertanyaan pada setiap pejabat publik yang diduga melanggar National Public Service Ethics Act; h. Melakukan investigasi di tempat untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran tersebut, memanggil saksi-saksi, dan meminta saksi untuk menyampaikan laporan yang diperlukan atau bahan yang relevan; i. Melakukan penyelidikan, jika perlu, meminta setiap kepala kementerian atau lembaga untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengawasi pejabatnya, dan j. Melakukan penyelidikan, jika perlu mengambil tindakan disipliner terhadap setiap pejabat publik yang telah melanggar. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 199 National Public Service Ethics Law, The Board of Audit of Japan (Dewan Audit), The Board of Audit memiliki tugas melakukan audit atas rekening negara dan rekening sebuah perusahaan jika pemerintah Jepang memiliki 50% atau lebih saham perusahaan. Jika ditemukan adanya indikasi korupsi apapun selama audit ini, maka The Board of Audit diharuskan untuk melaporkan pada Kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan investigasi atau penyelidikan. Penyuapan di sektor swasta bukan merupakan tindak pidana dalam Penal Code (KUHP). Namun, Companies Act menghukum : a. Pemberian suap, atau penerimaan suap oleh sutradara, atau auditor, dan lain-lain; b. Pemberian atau penerimaan suap dalam kaitannya dengan berolahraga hak pemegang saham, dan lain-lain; c. Pemberian keuntungan pada direktur atau auditor, dan lain- lain atas biaya perusahaan atau anak perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak pemegang saham. Faktor budaya sebagai pendukung keberhasilan pemberantasan korupsi di Jepang. Masyarakat Jepang memiliki budaya malu yang sangat besar jika diketahui tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Mereka lebih memilih untuk bunuh diri dari pada hidup menanggung malu. Sehingga, walapun Jepang tidak memiliki undang-undang khusus pemberantasan korupsi dan hukuman bagi koruptor maksimal hanya 7 (tujuh) tahun penjara, hukuman menanggung malu sudah dirasa sebagai hukuman yang paling berat. Hal tersebut didukung oleh media yang aktif dalam memberitakan suatu tindakan korupsi. Sehingga menimbulkan rasa malu sangat besar bagi para koruptor. 200 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Bahkan terdapat beberapa pejabat bunuh diri setelah diketahui melakukan korupsi, antara lain Toshikatsi Matsuoka (Agriculture, Forestry and Fisheries Minister) melakukan bunuh diri ketika tidak dapat menjelaskan penggunaan dana $240,000 yang dikatakan untuk sejenis air yang dioksidasi padahal air disediakan gratis sehingga diindikasikan terjadi korupsi, Yoichi Otsuki dan Shokei Arai serta beberapa politisi lain. Selain bunuh diri, pejabat yang diindikasikan melakukan tindak pidana, umumnya langsung mengundurkan diri dari jabatan, sekalipun tidak diminta masyarakat (apalagi jika sudah dituntut mundur oleh masyarakatnya). Contohnya adalah kasus Gubernur Tokushima yang didakwa mendapat suap dari seorang konglomerat Jepang, dan dalam kasus lain juga menahan Wali Kota Shimozuma, Ibaraki. Kedua pejabat itu secara sukarela langsung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur dan wali kota. Namun, budaya malu juga memiliki dampak negatif, karena membuat sistem whistleblower tidak efektif. Karena melaporkan rekan kerja atau atasan dapat mempermalukan institusi. Bahkan, sang pelapor dapat dikucilkan. Oleh karena itu dibentuklah The Whistleblowing Legislation Act (Act No. 122 of 2004) yang memberikan kerahasiaan dan perlindungan kepada seseorang yang menjadi whistleblower. Selain budaya malu, juga terdapat nilai kejujuran yang masih melekat pada budaya masyarakat Jepang. Pengacara di Jepang jarang ditemukan yang memutarbalikkan fakta dan merubah yang salah menjadi benar, bahkan jika diketahui kliennya memang bersalah, mereka akan mendorong kliennya untuk mengakui kejahatannya dan mengembalikan hasil korupsinya. Dalam praktik hukum di Jepang, seorang tersangka yang tidak mengaku, pasti akan ditahan. Sebaliknya seorang tersangka Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 201 yang mengakui kesalahannya, tidak ditahan, kecuali jika kasusnya tergolong kasus kelas kakap yang nilai kejahatannya 300 juta Yen atau lebih. Contoh Kasus Korupsi di Jepang. Meskipun memiliki peringkat yang bagus dalam Indeks Persepsi Korupsi, Jepang tidak lepas sama sekali dari skandal korupsi. Bahkan diantara skandal korupsi tersebut ada yang sangat terkenal, misalnya : a. Lockheed Scandal terungkap ketika eksekutifnya membeberkan bahwa ada penyuapan kepada 16 politisi Jepang untuk memperlancar penjualan Lockheed Aircraft ke Jepang. Perdana Menteri Kakuei Tanaka dipaksa mundur pada tahun 1974 setelah kasus ini terungkap. b. Recruits Scandal berawal ketika Recruit Cosmos Co. memberikan saham yang akan dilisting di Tokyo Stock Market kepada para pembuat undang-undang agar nantinya para legislator ini membantu Recruit Cosmos Co. mengembangkan bisnisnya dengan memanfaatkan wewenang para legislator tersebut. Hasilnya Perdana Menteri Noboru Takeshita juga dipaksa mundur karena partainya LDP tersangkut kasus Recruit tersebut. c. Kyubin Scandal, dilakukan oleh Sagawa Kyubin sebagai pelayanan jasa parcel memberikan uang dalam jumlah besar kepada politisi partai LDP yang mengurusi bidang transportasi sehingga bantuan dari politisi ini membantu perusahaan menjadi perusahaan yang besar karena mendapat lisensi tingkat nasional untuk jasa parsel. Kajian berkaitan tindak pidana korupsi di jepang, tidak sekedar mengenai aturan yuridis, tetapi juga etika dan norma206. Etika memegang peranan penting dalam struktur politik di jepang. 206 Dalam studi kebijakan, politik dan pemerintah tidak hanya menyandarkan 202 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Berikut susunan aturan yuridis berkaitan dengan korupsi di Jepang berdasarkan Hukum Pidana (Act No. 45 of April 24, 1907) pada Bab XXV Kejahatan Korupsi, yaitu : a. Penyalahgunaan wewenang oleh petugas publik Pasal 193 : Ketika seorang pejabat publik menyalahgunakan wewenangnya dan menyebabkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang orang tersebut tidak memiliki kewajiban untuk melakukan, atau menghalangi orang lain untuk menggunakan hak orang tersebut, penjara atau penjara tanpa bekerja selama tidak lebih dari 2 tahun. b. Penyalahgunaan otoritas oleh petugas publik khusus Pasal 194 : Ketika seseorang melakukan atau membantu dalam tugas-tugas peradilan, penuntutan atau polisi, menyalahgunakan wewenangnya dan secara tidak sah menangkap atau mengurung orang lain, penjara atau penjara tanpa kerja selama tidak kurang dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 10 tahun. c. Penyerangan dan kekejaman oleh petugas publik khusus Pasal 195 : 1) Ketika seseorang melakukan atau membantu dalam tugas peradilan, penuntutan atau polisi melakukan, dalam pelaksanaan tugasnya, tindakan penyerangan atau kekejaman fisik atau mental pada tertuduh, pada aturan kompetensi dan legalitas, tetapi juga menitik beratkan pada etika. Dalam pada itu, etika memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa keberadaan etika, maka legitimasi dibidang politik tidak dapat berlaku efektif. Dan tidak stabil. Ching-Hsing Wang, Corruption and political trust in east asia, University of Houston, 1998, hlm 1. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 203 tersangka atau orang lain, penjara atau dipenjara tanpa bekerja selama tidak lebih dari 7 tahun. 2) Hal yang sama berlaku ketika seseorang yang menjaga atau mengawal orang lain ditahan atau dikurung sesuai dengan hukum dan peraturan melakukan tindakan penyerangan atau kekejaman fisik atau mental pada orang tersebut. d. Penyalahgunaan wewenang menyebabkan kematian atau cedera oleh petugas publik khusus Pasal 196 Seseorang yang melakukan kejahatan yang ditentukan di bawah dua Artikel sebelumnya dan dengan demikian menyebabkan kematian atau cedera orang lain harus ditangani dengan hukuman yang ditentukan untuk kejahatan cedera atau dua Pasal sebelumnya yang mana yang lebih besar. e. Penerimaan suap; penerimaan atas permintaan; penerimaan di muka dengan asumsi kantor Pasal 197 : 1) Seorang pejabat publik yang menerima, meminta atau berjanji untuk menerima suap sehubungan dengan tugasnya akan dihukum penjara selama tidak lebih dari 5 tahun; dan ketika pejabat setuju untuk melakukan tindakan sebagai tanggapan atas permintaan, hukuman penjara tidak lebih dari 7 tahun. 2) Ketika seseorang diangkat menjadi pejabat publik menerima, meminta atau berjanji untuk menerima suap sehubungan dengan tugas yang harus diasumsikan dengan perjanjian untuk melakukan tindakan dalam menanggapi permintaan, orang tersebut akan dihukum 204 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat penjara karena tidak lebih dari 5 tahun dalam hal pengangkatan. f. Menyerahkan Suap ke Pihak Ketiga Artikel 197-2 : Ketika seorang pejabat publik, setuju untuk melakukan suatu tindakan dalam menanggapi permintaan, menyebabkan suap sehubungan dengan tugas pejabat untuk diberikan kepada pihak ketiga atau meminta atau menjanjikan suap tersebut untuk diberikan kepada pihak ketiga, penjara selama tidak lebih dari 5 tahun. g. Penerimaan diperburuk; penerimaan setelah pengunduran diri dari kantor) Pasal 197-3 1) Ketika seorang pejabat publik melakukan kejahatan yang ditentukan berdasarkan dua Pasal sebelumnya dan akibatnya bertindak secara ilegal atau menahan diri untuk tidak bertindak dalam menjalankan tugasnya, hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu tidak kurang dari 1 tahun. 2) Hal yang sama berlaku ketika seorang pejabat publik menerima, meminta atau berjanji untuk menerima suap, atau menyebabkan suap diberikan kepada pihak ketiga atau meminta atau menyuap suap untuk diberikan kepada pihak ketiga, sehubungan dengan memiliki bertindak secara ilegal atau telah menahan diri untuk tidak bertindak dalam menjalankan tugas pejabat tersebut. 3) Ketika seseorang yang mengundurkan diri dari jabatan pejabat publik menerima, meminta atau berjanji untuk menerima suap sehubungan dengan telah bertindak Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 205 secara ilegal atau telah menahan diri untuk tidak bertindak dalam menjalankan tugasnya dengan persetujuannya sebagai tanggapan terhadap suatu meminta, orang tersebut akan dihukum penjara tidak lebih dari 5 tahun. h. Penerimaan untuk Penggunaan Pengaruh Artikel 197-4 : Seorang pejabat publik yang menerima, meminta atau berjanji untuk menerima suap sebagai pertimbangan untuk pengaruh yang diberikan pejabat atau untuk memberikan, dalam menanggapi permintaan, pada pejabat publik lain sehingga menyebabkan yang lain untuk bertindak secara ilegal atau menahan diri dari bertindak dalam menjalankan tugas resmi akan dihukum penjara selama tidak lebih dari 5 tahun. i. Penyitaan dan Pengumpulan Jumlah Nilai Setara Pasal 197-5 : Suap yang diterima oleh pelaku atau pihak ketiga yang memiliki pengetahuan akan disita. Ketika seluruh atau sebagian dari suap tidak dapat disita, jumlah uang yang setara akan dikumpulkan. j. Memberi Suap Artikel 198 : Seseorang yang memberi, menawarkan atau berjanji untuk memberikan suap yang diatur dalam Pasal 197 hingga 197-4 akan dihukum penjara tidak lebih dari 3 tahun atau denda tidak lebih dari 2.500.000.- Yen. 206 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat 2. Pidana Korupsi di Amerika Serikat Amerika Serikat tergolong negara perekonomian termaju di dunia, dengan perkiraan produk domestik bruto tahun 2012 sekitar 15 triliun Dollar. Majunya perekonomian Amerika Serikat didorong ketersediaan sumber daya alam melimpah, infrastruktur serta produktivitas tinggi. Sebagai negeri adikuasa yang kekuatan ekonomi maupun pemerintahan memiliki pengaruh besar pada politik maupun ekonomi dunia, Amerika Serikat masih menghadapi persoalan serius terkait korupsi. Penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari Transparency International tahun 2012 menempatkan AS di peringkat 19 dari 176 negara dengan skor 73. Posisi masih kalah bila dibandingkan negara maju di kawasan Asia dan Eropa lain yang memiliki komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi.207 Amerika Serikat terbagi menjadi 52 negara bagian yang memiliki wewenang luas mengatur pemerintahan sendiri dan menciptakan undang undang mengatur warganya. Pemerintahan federal memiliki kewenangan dalam masalah pertahanan negara, mata uang, kantor pos, hubungan luar negeri, dan perdagangan antar negara bagian serta permasalahan yang diatur bersama yaitu utang piutang, perpajakan, perlindungan hukum. Salah satu skandal korupsi yang cukup terkenal di pemerintahan AS adalah Watergate di Era Presiden Nixon (1969- 1974) yang melakukan serangkaian penyuapan dan penyadapan untuk menutupi kegiatan memata-matai lawan politik. Selain itu skandal korupsi lintas negara adalah Skandal penyuapan Lockheed yang merupakan serangkaian kasus penyuapan pada http://www.business-anti-corruption.com/resources/compliance- 207 quick-guides/united state of amerika.aspx. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 207 periode 1950-1970 dilakukan oleh para petinggi Lockheed yang merupakan perusahaan pesawat terbang milik Amerika Serikat. Suap ditujukan pada pengambil kebijakan di bidang militer dan transportasi di berbagai negara.208 Dewasa ini sorotan atas korupsi di lingkungan pemerintahan mengarah kepada penyalahgunaan dana kampanye sebagai modus penyuapan dan kuatnya peran pelobi dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah federal maupun lembaga Senat Amerika. Para pelobi sering memberikan suap kepada birokrat maupun senator agar kepentingan pengusaha yang menggunakan jasa pelobi dapat diakomodasi dalam keputusan pemerintah ataupun senat. Dalam mengatur tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan, pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki peraturan perundang-undangan khusus. Secara umum Undang-Undang Hukum Pidana yang disusun Pemerintah Federal Amerika Serikat maupun pemerintah negara bagian mengatur tindak pidana tergolong korupsi termasuk delik penyuapan, penyalahgunaan wewenang dan penggelapan. Dalam menangani kasus korupsi, Amerika Serikat tidak memiliki lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, namun melibatkan beberapa institusi. Empat institusi utama dalam pemberantasan korupsi antara lain Bagian Integritas Publik Divisi Kriminal Departemen Kehakiman (The Public Integrity Section of Department of Justice's Criminal Division), Kantor Etika Pemerintah (Office of Government Ethics), Biro Investigasi Federal (FBI/Federal Bureau of Investigation), Dewan Inspektur Jenderal untuk Integritas dan Efisiensi (Council of Inspectors General on Integrity and Efficiency CIGIE). 208 http://id.wikipedia.org/wiki/Skandal_Watergate. 208 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Departemen Kehakiman merupakan lembaga utama pemberantasan korupsi yang dimiliki pemerintah federal. Dalam menjalankan fungsinya, terdapat unit khusus di bawah Departemen Kehakiman yaitu Bagian Integritas Publik yang dibentuk sejak 1976. Bagian Integritas Publik sebagai bagian Divisi Peradilan Pidana untuk mengkonsolidasikan tanggung jawab koordinasi nasional upaya pemerintah federal dalam melawan korupsi di semua tingkat pemerintahan. Bagian Integritas Publik memiliki fungsi untuk mengawasi memerangi korupsi melalui penuntutan pejabat publik. Unit ini memiliki yurisdiksi eksklusif atas dugaan penyimpangan pidana pada bagian dari Hakim Federal dan juga mengawasi penyelidikan nasional serta penuntutan pengacara.209 Sementara unit yang memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan adalah Biro Investigasi Federal (FBI/Federal Bureau of Investigation). Dalam menjalankan fungsinya, FBI menggunakan intelejen untuk melindungi negara dari ancaman dan mengadili mereka yang melanggar hukum. Salah satu dari sepuluh tugas utama FBI adalah memerangi korupsi publik di semua tingkatan. Dewan Inspektur Jenderal untuk Integritas dan Efisiensi (CIGIE/Council of Inspectors General on Integrity and Efficiency) didirikan sebagai entitas yang independen dalam struktur eksekutif berdasarkan Undang-Undang Reformasi Inspektur Jenderal pada tahun 2008. CIGIE memiliki tugas antara lain :210 a. Mengembangkan rencana terkoordinasi, kegiatan pemerintahan yang membahas masalah ini dan mempromosikan ekonomi dan efisiensi dalam program 209 Septian Wildan Mujaddid, Lembaga Anti Korupsi di Amerika Serikat, www.academia.edu. 210 Ibid. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 209 federal dan operasi, termasuk pemeriksaan antar entitas, penyelidikan, pemeriksaan, dan evaluasi program dan proyek untuk menangani secara efisien dan efektif dengan masalah yang menyangkut penipuan yang melebihi kemampuan atau yurisdiksi lembaga perorangan atau badan; b. Mengembangkan kebijakan yang akan membantu dalam pemeliharaan personil Inspektur Jenderal; c. Memelihara situs internet dan sistem elektronik lainnya untuk kepentingan semua Inspektur Jenderal; d. Mengelola pelatihan profesional Auditor, Penyidik, Pengawas, Evaluator, dan personil lainnya dari berbagai kantor Inspektur Jenderal. Kantor Etika Pemerintah (OGE/Office of Government Ethics) awalnya didirikan sebagai bagian dari Kantor Manajemen Personalia (Office of Personnel Management dalam perkembangan selanjutnya OGE menjadi lembaga terpisah pada Oktober 1989, sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang Reotorisasi Kantor Etika Pemerintah pada 1988. OGE dipimpin seorang Direktur yang ditunjuk untuk jangka waktu lima tahun. Dalam menjalankan misinya OGE dibagi menjadi empat divisi antara lain :211 a. Kantor Bantuan Internasional dan Inisiatif Pemerintahan (OIAGI/The Office of International Assistance and Governance Initiatives) yang bertugas mengkoordinasikan dukungan OGE terhadap upaya pemerintah federal dalam mempromosikan etika internasional dan program anti-korupsi. OIAGI juga mengkoordinasikan inisiatif tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) di kantor pemerintah; 211 Ibid. 210 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat b. Kantor Konsul Jenderal dan Kebijakan Hukum (OGC & LP/The Office of General Counsel and Legal Policy) yang bertanggung jawab membangun dan memelihara keseragaman kerangka hukum etika pemerintah bagi pegawai pemerintahan. Unit ini mengembangkan program kebijakan dan regulasi etika, menerjemahkan hukum dan regulasi, mengasistensi implementasi kebijakan hukum, dan merekomendasikan perubahan dalam konflik kepentingan dan peraturan; c. Kantor Program Badan (OAP/Office of Agency Program) bertanggung jawab untuk memantau dan menyediakan bahan-bahan pendidikan dan pelatihan; d. Kantor Administrasi dan Manajemen Informasi (OAIM/Office of Administration and Information Management) menyediakan dukungan penting untuk semua program operasi OGE. Korupsi, oleh FBI ditempatkan dalam prioritas pertama yang harus ditegakkan. Sesuai pernyataan Special Agent Patrick Bohrer, assistant section chief of our Public Corruption/Civil Rights program at FBI Headquarters, Korupsi merupakan prioritas utama karena Karena dampaknya. Pejabat publik yang korup merusak keamanan nasional negara, keselamatan negara secara keseluruhan, kepercayaan publik, dan keyakinan dalam pemerintah AS, membuang miliaran dolar sepanjang jalan. Korupsi ini dapat merusak hampir setiap aspek masyarakat. Sebagai contoh, seorang pejabat perbatasan mungkin menerima suap, sadar atau tidak sadar membiarkan dalam sebuah truk yang berisi senjata pemusnah massal. Atau legislator negara korup bisa memberikan suara memutuskan tagihan menyediakan dana atau tunjangan lainnya kepada perusahaan untuk alasan yang salah. Atau di tingkat lokal, seorang inspektur bangunan mungkin Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 211 dibayar untuk mengabaikan beberapa kabel yang buruk, yang dapat menyebabkan kebakaran mematikan di jalan.212 Dalam menjalankan tugasnya FBI berada dalam posisi yang unik untuk menyelidiki tuduhan korupsi. Secara hukum FBI diperbolehkan menggunakan alat investigasi yang canggih dan metode-seperti operasi rahasia, pengawasan elektronik pengadilan resmi, dan informan, sering memberikan kemudahan dalam menangkap tangan pertukaran uang suap atau kesepakatan ilegal dan cukup bukti untuk mengirim penjahat ke penjara. FBI sering bekerja sama dengan kantor inspektur umum dari berbagai lembaga federal, serta dengan negara bagian dan mitra lokal. FBI juga sangat terbuka dalam menerima laporan dari masyarakat yang mengetahui adanya hal-hal yang terkait dengan korupsi di sekitar mereka. Di Amerika Serikat, pelaku tindak pidana korupsi diancam hukuman yang cukup berat, yaitu ancaman hukuman kurungan penjara minimal 5 (lima) tahun, dan hukuman maksimal selama 15 (lima belas) tahun. Selain itu, terdakwa diharuskan membayar denda yang besar, mencapai dua juta dollar. Undang-undang yang sering dijadikan acuan dalam pengadilan tindak pidana korupsi adalah Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dan Travel Act. FCPA yang ditetapkan pada tahun 1977 mengatur tindakan menyuap pejabat pemerintah asing sebagai tindakan ilegal. FCPA berlaku baik untuk warga negara AS dan emiten sekuritas asing. Penegakan FCPA telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir sebanyak 91 perusahaan dihukum antara Januari 2004 dan Agustus 2012. http://mukhsonrofi.wordpress.com/2008/09/17/peraturan-atau- 212 undang-undang-terkait-fraud-dan-korupsi-fcpa. 212 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Travel Act yang ditetapkan pada tahun 1961 sering digunakan untuk mengadili tindak korupsi, termasuk penyuapan komersial. Travel Act mencakup kegiatan kriminal yang terjadi melintasi perbatasan antarnegara bagian maupun nasional. Oleh karena itu Travel Act juga mencakup penyuapan pejabat asing yang diatur FCPA, penyuapan pejabat publik AS sesuai diatur dalam hukum pidana dan maupun penyuapan komersial global. Tiga perlima negara bagian Amerika Serikat memiliki undang-undang yang melarang penyuapan komersial, termasuk California dan New York.213 Selain kedua undang-undang tersebut, Amerika Serikat juga mempunyai undang-undang yang mengatur hak whistleblower. Sarbanes-Oxley Act memperkenalkan hukuman pidana bagi mereka yang membalas dendam terhadap whistleblower hingga 10 tahun penjara. Dodd-Frank Act 2010 adalah tambahan utama terbaru atas hak whistleblower. Undang-undang tersebut memperkenalkan sistem penghargaan bagi whistleblower yang memberikan informasi mengarahkan Securities and Exchange Commission (SEC) ke tindakan penegakan hukum yang berhasil. Penghargaan berkisar antara 10 sampai 30% dari sanksi moneter yang melebihi 1 juta USD. Amerika Serikat mengambil pendekatan multilembaga untuk memerangi korupsi. Department of Justice (Departemen Kehakiman) adalah lembaga anti korupsi utama, bersama dengan sub-agennya, FBI dan Public Integrity Section (PIS). DOJ dan SEC bertanggung jawab atas penegakan FCPA. Badan-badan di atas menangani penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus- kasus anti korupsi. Sementara itu, fungsi anti korupsi lainnya Amelia Erliana Christin, Pemberantasan Korupsi di Amerika Serikat, 213 www.academia.edu. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 213 seperti menegakkan transparansi dan memastikan kode etik di sektor publik ditaati akan ditangani Office of Government Ethics (OGE), Office of Management and Budget (OMB), Government Accounting Office (GAO), serta komisi etika dan inspektorat jenderal pada lembaga federal dan legislatif. Amerika Serikat telah secara resmi memperkenalkan e- governance dalam Undang-Undang Egovernment tahun 2002, dan banyak kemajuan dibuat. Sejak awal pemerintahan Obama tahun 2009, Amerika Serikat telah lebih difokuskan pada peningkatan transparansi pemerintah dengan menempatkan data dan informasi di Internet, dalam satu tempat. Juga diberikan penekanan khusus dalam menyediakan data untuk warga negara Amerika Serikat. Pemerintah memberikan informasi mengenai pemerintahan yang terbuka melalui situs Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih.214 3. Tindak Pidana Korupsi di Belanda Pemberantasan korupsi berjalan baik meskipun berbagai hambatan. Di Belanda organisasi yang diberi wewenang penegakan hukum dalam isu korupsi ini adalah Rijksrecherche, cabang dari Kepolisian yang melakukan investigasi secara independen dan obyektif, serta berada langsung di bawah Jaksa Agung. Sebagian besar investigasi dilakukan di Kepolisian; sebagian lain dilakukan di Kementerian, Penjara, Pemda Provinsi, dan lembaga lain. Rijksrecherche memiliki unit intelijen khusus dengan tugas utama mendeteksi adanya tindak korupsi, dan didukung oleh 19 Kejaksaan Negeri. Sebuah studi yang dilakukan Vrije Universiteit Amsterdam menyimpulkan setiap instansi di Belanda melakukan investigasi internal terhadap kemungkinan korupsi di 214 Ibid. 214 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat lingkungannya (intern corruptieonderzoek). Setiap tahun terdapat 130 investigasi internal. Polisi dan Kejaksaan melakukan sekitar 50 investigasi pidana tindak korupsi pertahun, yang rata-rata melibatkan 33 orang (penyogok dan yang disogok). Sekitar 90 % di antaranya berujung vonis. Namun sebagian besar hukuman tidak berupa penjara tetapi denda atau hanya werkstraf.215 Belanda juga menyelipkan pemberantasan korupsi di negara tertentu sebagai salah satu syarat menjalin kerjasama pembangunan dengan Belanda, baik melalui saluran bilateral maupun multilateral. Dalam kurun waktu yang lama pendapat umum di Belanda adalah korupsi jauh dari (hukum) realitas di negara kita. Ini adalah masalah negara di Afrika, Asia atau Amerika Selatan, tapi tidak di Eropa dan terutama di Belanda. Laporan penelitian menunjukkan ada cukup rendahnya tingkat korupsi di Belanda. 4. Tindak Pidana Korupsi di Jerman Jerman sebagai sebuah negara maju, korupsi tetap terjadi. Paling banyak kasus terjadi di kalangan perusahaan, sedangkan paling sedikit korupsi di Kepolisian serta bidang politik. Menurut Dinas Kriminal Jerman, tahun 2007 ada 9.554 kasus korupsi yang diperiksa Kepolisian. Tahun 2011, jumlahnya meningkat jauh menjadi 46.795 kasus. Kasus yang termasuk korupsi adalah penggelapan dana, penyogokan dan penyalahgunaan jabatan. Tapi menurut anggota tim antikorupsi dari kepolisian Jerman, Christian Vosskühler dan Franz-Josef Meuter, kenaikan kasus yang diperiksa tidak berarti bahwa korupsi di Jerman semakin meluas. Biasanya, korupsi terjadi setelah ada hubungan saling percaya antar pihak yang terlibat. Jadi pelaku sudah berkenalan 215 Gunaryadi, Menyigi Isu Korupsi di Belanda, www.indocase.nl. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 215 dan berhubungan cukup lama. Kebanyakan orang yang menerima sogokan adalah pejabat yang punya wewenang memutuskan proyek atau mengeluarkan izin proyek. Demikian menurut Laporan Situasi Korupsi yang dikeluarkan Dinas Kriminal Jerman. Menurut penelitian, seorang pejabat negara cenderung melakukan korupsi setelah menduduki jabatannya lebih dari tiga tahun. Karena itu, banyak pemerintahan komunal yang sekarang semakin sering merotasi pejabatnya dalam posisi- posisi penting. Jika seseorang terbukti bersalah melakukan suap, maka bisa dijatuhkan hukuman penjara yang berkisar antara tiga bulan hingga 10 tahun. Salah satu contoh kasus adalah kasus Gribkowsky bertugas menjual saham F1 BayernLB ke CVC. Selain menerima uang dari Ecclestone (pimpinan eksekutif F1), Gribkowsky menggunakan dana BayernLB untuk membayarkan komisi kepada bos F1 tersebut sebesar $41,4 juta. Ia juga membayarkan $25 juta ke Bambino Trust, perusahaan yang terkait dengan Eccelstone. Demikian menurut Jaksa penuntut saat pengadilan 2011. Eccelstone saat itu mengatakan ke pengadilan, ia berhak mendapat komisi atas penjualan tersebut. Gribkowsky mengakui bersalah atas sebagian besar dakwaan dihukum 8,5 tahun penjara karena melakukan korupsi, penyelewangan pajak dan pelanggaran kepercayaan. 216 5. Tindak Pidana Korupsi di Inggris Inggris memiliki Undang-Undang Penyuapan (Bribery Act). Undang-undang ini menetapkan kewajiban perusahaan atas tindakan korupsi yang dilakukan orang yang bertindak atas nama mereka, Karyawan, Agen. Perusahaan harus menyadari bahwa Undang-Undang Penyuapan telah dekat yurisdiksi global dan 216 http://www.dw.de/bos-f1-didakwa-korupsi-di-jerman/a-16960100. 216 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat tidak membedakan antara suap dan fasilitasi pembayaran atau pembayaran suap besar dan kecil. Undang-undang Penyuapan juga menetapkan pertahanan untuk sebuah perusahaan yang dapat membuktikan bahwa ia memiliki prosedur yang memadai untuk mencegah suap yang dibayar atas namanya. Ada enam prinsip dalam Undang-Undang Penyuapan yang memberikan garis untuk sistem kepatuhan anti-korupsi yang menetapkan prosedur yang memadai untuk mencegah seseorang dari menyuap atas nama perusahaan, menerapkan prosedur yang memadai memberikan pembelaan hukum penuh di bawah undang-undang. Ini berarti perusahaan yang telah menerapkan prosedur yang memadai, maka komisi dari pelanggaran korupsi dapat melindungi perusahaan dari kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap tindak pidana orang yang bertindak atas nama perusahaan. Perusahaan yang gagal membangun sistem risiko kepatuhan pidana dan perdata tanggung jawab, yang meliputi denda tak terbatas dan hingga 10 tahun penjara. Sebuah perusahaan tidak akan dianggap melakukan penyuapan jika dapat menunjukkan bahwa telah menerapkan prosedur yang memadai untuk mencegah penyuapan. Enam Prinsip tersebut adalah : a. Proporsionalitas. Prosedur perusahaan harus proporsional dengan ukuran dan risiko organisasi. b. Top-Level Komitmen. Tanggung jawab untuk kepatuhan dimulai dari pimpinan. c. Penilaian Risiko. Penelitian dan mengidentifikasi risiko perusahaan mungkin dihadapi di pasar dan bisnis di mana perusahaan beroperasi. d. Due Diligence . Mengetahui yang mewakili perusahaan. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 217 e. Komunikasi. Mensosialisasikan kebijakan dan prosedur perusahaan untuk staf dan orang-orang yang melakukan layanan atas nama perusahaan. f. Pemantauan dan evaluasi g. Mengambil langkah untuk memastikan bahwa perusahaan terus berpacu dengan perubahan risiko dan efektivitas prosedur dari waktu ke waktu. Departemen Kehakiman Inggris menerbitkan panduan cepat dan bimbingan lebih rinci pada Undang-Undang Suap yang tersedia secara online. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, antara lain :217 a. Korupsi individu yang terjadi terutama dalam hubungan antara warga negara dan pejabat publik dan pemerintah. b. Korupsi bisnis yang terjadi terutama dalam hubungan antara perusahaan / perusahaan dan pejabat publik dan pemerintah. c. Korupsi politik korupsi yang terjadi di eselon yang lebih tinggi dari administrasi publik dan pada tingkat politik. 6. Tindak Pidana Korupsi di Denmark Denmark merupakan negara kerajaan yang terletak di Skandinavia, Eropa Utara dengan ibu kota Copenhagen. Memiliki wilayah seluas 43.000 km2, tidak termasuk Kepulauan Faroe dan Greenland. Bersama negara Eropa lainnya. Denmark telah menjadi anggota Uni Eropa sejak 1973 serta merupakan salah satu pendiri North Atlantic Treaty Organozation (NATO ) dan Organization for Economic Co-operation and Development(OECD). Denmark menganut monarki konstitusional dan sistem pemerintahan parlementer. Memiliki satu pemerintah pusat dan 98 munisipalitas sebagai pemerintah daerah. http://www.business-anti-corruption.com/resources/compliance- 217 quick-guides/united-kingdom.aspx. 218 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Munisipalitas merupakan subdivisi administratif terkecil yang pimpinannya diangkat melalui suatu proses pemilihan demokratis. Pemerintahannya dipimpin oleh wali kota dan suatu dewan kota. Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif di Denmark berdiri sendiri-sendiri dan bersifat independen satu sama lain. Parlemen Nasional Denmark yang disebut Folketinget bertugas mengeluarkan peraturan. Pemerintah dibantu oleh administrasi negara bertugas memastikan pelaksanaan peraturan yang telah dibuat oleh parlemen sedangkan institusi peradilan seperti pengadilan daerah, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung bertugas memberikan penilaian dan keputusan hukum.218 Konstitusi di Denmark mencakup aturan dasar terkait bagaimana negara ini diperintah dan untuk memastikan hak dasar dan kebebasan warga negara terpenuhi. Konstitusi menjamin hak kepemilikan privat, kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah agama, kebebasan membentuk organisasi, kebebasan/hak melakukan demonstrasi, kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, ucapan, atau bentuk-bentuk lain. Kebebasan berbicara di Denmark menjadikan seseorang bebas mengeluarkan/mengekspresikan apa yang dirasa dan dipikirkan. Namun, tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan aturan berlaku. Bersama Selandia Baru, Denmark menjadi negara paling bebas korupsi di dunia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) yang dibuat oleh Transparency International(TI) dan diumumkan pada 3 Desember 2013. Dalam penghitungannya Transparency International memberi skor antara 0 dan 100. Skor 0 berarti sektor publik sebuah negara dianggap sangat korup, dan 100 berarti dianggap sangat bersih. 218 http://id.wikipedia.org/wiki/Denmark. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 219 Dari 117 negara yang diteliti, Denmark berhasil mempertahankan posisi nomor 1 sebagai negara paling rendah korupsinya dengan nilai 91 dari 100, berbagi tempat bersama Selandia Baru yang juga memperoleh nilai yang sama. Transparency International juga menempatkan Denmark sebagai negara dengan pemerintahan yang paling transparan. Denmark memang tidak bebas korupsi sama sekali. Transparency International menyatakan bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan di Denmark seperti isu pendanaan kampanye, juga termasuk isu anggota parlemen melakukan perjalanan dan makan malam yang dibiayai pihak swasta.219 Lembaga Ombudsman Denmark atau Folketingets Ombudsmand atau Danish Parliamentary Ombudsman didirikan pada tahun 1955 dan merupakan lembaga ombudsman ketiga yang dibentuk di dunia setelah Swedia (1809) dan Finlandia (1919). Folketingets Ombudsmand bersama dengan Ombudsman Selandia Baru (1962) memberikan pengaruh yang besar terkait kedudukan lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan suatu negara dan ikut menyebarkan konsep lembaga ombudsman di dunia. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyebaran konsep ombudsman dari Denmark dan Selandia Baru, yang berbeda dari ombudsman yang ada lebih dulu di Swedia, adalah sifatnya yang fleksibel dan pergeseran dalam tujuan dasar dari lembaga ini. Profesor Stephan Hurwitz (anggota Ombudsman Denmark saat itu) banyak mempublikasikan konsep ombudsman dalam bentuk seminar dan menyebarkan konsep bahwa ombudsman 219 http://internasional.kompas.com/read/2014/12/03/12444781/Indeks.Korupsi. Dunia.Denmark. 220 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat dapat diterapkan dengan fleksibilitas yang tinggi dan diadaptasi secara berbeda pada setiap negara sesuai lingkungan pilitik dan administrasinya. Tujuan dasar pada awal adopsi sistem ombudsman adalah sebagai lembaga yang melayani pengaduan individu warga negara akibat keputusan administratif pemerintah dan akan memperoleh perbaikannya. Secara bertahap, lembaga ombudsman menjadi sebuah lembaga hukum ombudsman untuk pemerintah, melakukan perbaikan administrasi dan mencegah terjadinya kembali pelanggaran administrasi, tidak hanya menyediakan proteksi secara langsung akan tetapi juga menyediakan proteksi secara tidak langsung menentang keputusan asministratif. Ombudsman Denmark merupakan lembaga independen yang ditunjuk pemerintah dan parlemen yang berpihak pada kepentingan publik dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan. Lembaga ini bertanggung jawab mengkaji setiap aspek pelayanan publik tanpa terkecuali dengan berperan sebagai pengawas dan whistleblower serta menginvetigasi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Ombudsman bersama dengan auditor nasional bekerja sama memberantas korupsi oleh aparatur negara termasuk oleh perdana menterinya sendiri. Ombudsman tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya penegakan hukum yang baik. Hukum di Denmark ditegakkan untuk semua pelaku korupsi dan perusahaan atau individu pemberi suap. Penegakan hukum benar-benar tidak diskriminatif dan tidak tumpul ke atas juga tidak tumpul ke bawah. Denmark sadar betul bahwa sistem negara dan hukumnya harus ditegakkan untuk membasmi korupsi. Namun, penegakan hukum di Denmark tidak Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 221 selalu terpaku pada beratnya hukuman yang dijatuhkan. Hukuman mati di Denmark sudah ditiadakan sejak 1994. Eksekusi terhadap hukuman mati pun sudah lama tidak ada. Hukuman mati terakhir di Denmark dilakukan pada tahun 1950.220 Masyarakat Denmark adalah masyarakat yang homogen. Homogenitas masyarakat Denmark terdapat dalam beberapa hal diantaranya :221 a. Kesenjangan sosial rendah dan kesejahteraan hampir merata, hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah yang berkelanjutan danjaminan sosial untuk seluruh penduduk. b. Pendidikan diperhatikan dengan baik dengan tingkat baca 100%. c. Masyarakat Denmark merupakan masyarakat yang peduli, misalnya kepedulian mengenai isu hak asasi manusia seperti kesamaan gender dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Masyarakat Denmark juga memiliki pemahaman yang mendalam atas bagaimana lembagalembaga negara bekerja ataupun bagaimana seharusnya berjalan. Sehingga, mereka menjadi memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah bahwa pemerintahnya benar-benar bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya, serta membawa negara Denmark mencapai tujuan negara. Jefri Wiradiputra, et. All, Pemberantasan Korupsi di Denmark. 220 www.academia.edu. 221 http://www.haluankepri.com/opini-/59855-memberantas-korupsi- belajarlah-kepada-denfin.html. 222 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Beberapa kasus korupsi di Denmark, antara lain :222 a. Liburan Mewah pada November 2004 Lima orang petinggi Kementrian Perpajakan di Denmark menerima liburan mewah pada akhir pekan ke taman safari dan padang golf di Afrika Selatan dari salah satu vendor IT bernama Accenture pada Nopember 2004. Accenture ini adalah vendor yang melakukan pengembangan sistem administrasi perpajakan di Denmark. Perjalanan ini diikuti oleh Direktur Kebendaharaan, Pimpinan Audit Internal Administrasi Pajak, Direktur IT, Direktur Pengembangan dan Mantan Wakil Menteri. Perjalanan ini dibalut sebagai kunjungan dinas dengan dalih untuk memperlihatkan solusi IT oleh Accenture yang dikembangkan di sistem penerimaan negara di Afrika Selatan. Negara membayar sebesar 30.000 dolar per orang untuk penerbangan dan akomodasi penginapan untuk perjalanan dinas ini. Accenture memperpanjang dan membayar biaya penginapan pada akhir pekan dan memberikan wisata ke taman safari, padang golf dan kasino pada para petinggi perpajakan sampai akhir pekan. Kasus ini baru ditemukan pada tahun 2011. Tidak ada tindak lanjut atas kasus ini meskipun Parliament Denmark menyimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum administratif. b. Kasus Jam Rollex pada April 2010 Troel Lund Poulsen, Menteri Lingkungan Denmark melakukan perjalanan dinas di Qatar, Arab Saudi dan UAE. Troel mendapat beberapa hadiah dari petinggi di Timur Tengah dengan hadiah paling mahal berupa jam Rolex Jefri Wiradiputra, et. All, Pemberantasan Korupsi di Denmark. 222 www.academia.edu. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 223 seharga 68.000 dollar yang berasal dari Raja Abdullah di Arab Saudi. Dia menganggap hadiah jam rolex ini sebagai hadiah pribadi bukan hadiah kenegaraan, sehingga dia menggunakan jam ini secara pribadi. Kasus ini diakhiri dengan Treoel Lund Poulsen menyerahkan jam tangan kepada Perpajakan. Baik Ombudsman maupun kepolisian Copenhagen tidak melanjutkan kasus ini dan membiarkan Troel bebas dari segala tuduhan. c. Skandal Pengadaan Barang dan Jasa Kasus skandal pengadaan terbesar di Denmark yang diduga melibatkan 34 kotamadya. Sesuai peraturan Denmark untuk pengadaan dengan nilai 1,4 juta atau lebih, pemerintah daerah harus mengirim pekerjaan tersebut pada EU Tender, sehingga semua pihak dapat mengikuti lelang tender tersebut. Namun,sejumlah 34 kotamadya tidak melakukan hal tersebut dan langsung memberikan kontrak pengadaan sistem penggajian dan akuntansi kepada perusahaan KMD. Para pimpinan kotamadya meminta maaf lewat media Computerworld dan menyatakan bahwa mereka mengira aturan pengadaan tersebut tidak berlaku apabila hanya untuk kegiatan upgrade sistem. Kotamadya lain meminta maaf karena menganggap hanya KMD yang bisa menyediakan produk yang dibutuhkan. Kasus ini hanya dilanjutkan dengandirekomendasikannyaParliamen Denmark untuk memperketat sanksi terhadap pelanggaran aturan pengadaan dan pembatalan kontrak ilegal tersebut. d. Kasus Tiket Madonna pada Maret 2010 Mayor Hillerod, Peter Zahlekjær yang diketahui menerima hadiah dari perusahaan IT KMD dalam bentuk tiket konser Madonna. Pemberian ini dengan maksud agar 224 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat KMD mengambil alih adminsitrasi gaji pegawai kota dan administrasi kepegawaian dengan kontrak senilai 48,7 juta yang seharusnya dilakukan melalui pelelangan tender terlebih dahulu. Peter Zahlekjær mengundurkan diri pada bulan Maret dan kasusnya tidak dilanjutkan. Mayor Kirsten Jensen merasa senang atas pengunduran diri Peter dan menganggap pengunduran diri Peter ini sebagai cara menghemat uang rakyat karena dianggap biaya untuk menerima pengunduran dirinya lebih murah daripada biaya untuk melanjutkan kasusnya. Kesamaan dari kasus beberapa contoh kasus korupsi di Denmark yaitu pelakunya tidak merasa telah melanggar hukum sehingga pelaku tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara legal maupun moral. Apabila kasus-kasus tersebut terjadi di negara lain dan ditemukan di media akan disebut sebagai korupsi. Namun, kasus-kasus ini di Denmark hanya dianggap sebagai isolated event atau kejadian yang jarang terjadi dan tidak perlu untuk dipermasalahkan. Dalam sejarahnya, pada kurun waktu 1840-1860, Denmark melakukan perubahan besar untuk memberantas korupsi. Denmark ketika itu dipimpin oleh Raja Christian VII, yang kemudian diteruskan oleh anaknya, Frederik VI. Raja Frederik VI sangat terganggu besarnya pencurian kas negara oleh pegawainya sendiri. Ia kemudian memperkenakan beberapa kebijakan penting untuk menanggulangi korupsi di Istana.223 223 http://hukum.kompasiana.com/2013/11/08/mari-belajar-dari-negeri- paling-bersih-dan-bebas-korupsi. Salah satunya adalah peraturan tertulis yang menyebutkan menerima suap adalah tindakan kriminal. Sesuatu Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 225 C. TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM Panjangnya perjalanan pemberantasan korupsi, dimulai sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, sungguh sangat memprihatinkan. Indonesia adalah negara mayoritas muslim, dengan adanya korupsi tentu hal menarik dibahas sejauhmana Hukum Islam memberikan solusi pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga memberikan kontribusi aktif bagi pembaharuan hukum. Al-Naim mengatakan perhatian syari’ah terfokus pada hukum keluarga dan hukum waris, namun sangat lemah pada hukum pidana. Variasi ketaatan terhadap berbagai aspek atau lapangan syari’ah ini, sebagian disebabkan besarnya tingkat kerincian aturan dari aspek tersebut dalam al-Qur’an dan Sunnah.224 terbilang inovatif saat itu. Frederik VI juga yang menyadari korupsi tidak dapat diberantas dengan hukuman represif. Karenanya, Ia menaikkan gaji pegawai istana, memberikan mereka jaminan perlindungan (asuransi), dan pensiun. Sehingga kalaupun masih tetap terjadi korupsi, bukan lagi sistem yang salah, melainkan individu atau orangnya memang tidak benar. Kalau demikian, hendaknya kembali pada sistem perekrutan calon pegawai, apakah sesuai aturan hukum dan peraturan berlaku. Selain menaikkan gaji pegawai kerajaan, kebijakan reformasi Frederik VI telah mengubah budaya rakyat Denmark. Ia mengenalkan kebebasan pers, suatu kebijakan yang tidak lazim di lingkungan monarki. Kebebasan pers menjadi alat paling efektif dan efisien dalam membongkar kasus korupsi. Efektifitas kebijakan ini semakin didukung oleh adanya kajian yang membuktikan bahwa rendahnya tingkat korupsi pada negara demokrasi maju berhubungan positif dengan kebebasan pers. Semua negara-negara Skandinavia, termasuk Finlandia dan Swedia terkenal dengan kebijakan hak asasi manusia dan kebebasan informasi. Pada saat yang sama, mereka justru berada pada lima besar negara paling bersih dalam Indeks Persepsi Korupsi. 224 Walaupun bagian integral dari syariah, Islam memiliki peran signifikan, kompetensi dasar yang dimiliki hukum pidana Islam tidak banyak dipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan kalangan ahli hukum. Sebagian besar kalangan beranggapan, tidak kurang diantaranya 226 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat BAB VIII STUDI PUTUSAN PENGADILAN 6 PUTUSAN KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DI INDONESIA Sebelum menguraikan keenam putusan, perlu ditegaskan kerangka unsur Pasal 3 UU Tipikor yang menjadi parameter analisis, yaitu: (1) setiap orang; (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan (4) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.305 R. Wiyono menegaskan bahwa subjek hukum Pasal 3 bersifat khusus (delicta propria), yakni hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukannya, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang berlaku bagi setiap orang secara umum. Philipus M. Hadjon, dkk. membedakan tiga wujud penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi negara, yaitu: penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi 305A. Dewi, “Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 24–40. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 285 BAB IX KEKOSONGAN HUKUM, TUMPANG TINDIH KEWENANGAN, DAN KELEMAHAN INSTITUSIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKAITAN DENGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DI INDONESIA Hasil kajian terhadap berbagai putusan pengadilan dan literatur hukum mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum di bidang ini tidak semata-mata bersumber dari lemahnya itikad baik aparat penegak hukum, melainkan juga berakar pada tiga persoalan struktural yang saling berkelindan, yaitu kekosongan hukum (rechtsvacuum), tumpang tindih kewenangan antarlembaga, dan kelemahan institusional pada lembaga-lembaga yang diberi mandat memberantas korupsi. Ketiga persoalan tersebut bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling memengaruhi dan memperkuat satu sama lain sehingga menghasilkan ekosistem penegakan hukum yang rentan terhadap disparitas putusan, inkonsistensi penafsiran, dan inefektivitas pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 301 DAFTAR PUSTAKA A Mangunhardjana, Isme dalam Etika dari A sampai Z, Kanisisus, Yogyakarta, 1997. A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1989 A. Mulder, Strafrechtpolitiek, Delic en Delinkwen, 1980. A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997. Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997. Abdul Hakim G Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988. Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media, Group, Jakarta, 2014. Abdul Latif, Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Varia Peradilan, Tahun XXVI Nomor 307, Juni 2011. Abdul Qâdir ‘Awdah, al-Tasyrî’ al-Jinâ’î al-Islâmî, Mu’assasah al-Risâlah, juz II, 1977. Abdul Wahab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh, Dar al-Qalam, Beirut, 1978. Abdullahi Ahmed al-Naim Dekonstruksi Syari’ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, LkiS, Yogyakarta, 2001. 318 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Abdullahi Ahmed al-Naim, Toward In Islamic Reformation : Civil Liberties, Human Right, and International Law, Syracuse University Press, Syracuse, 1996. Abu al Fadhal Jamaluddin Muhammad bin makram bin Manshur al Afriqi al Mishri, Lisan al Arab, Dar al Sadr, Jilid 11, Beirut, tanpa tahun. Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2001. Abu Hapsin, Pidana Mati Bagi Koruptor, dalam Justisia, Edisi 37 Th XXII 2011. Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang, 2005. Agus Salim M. S, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Tiara Wacana, Jogjakarta, 2006. Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Menurut al-Qur’an, Diadit Media, Jakarta, 2007. Al Maraghi, dan Ahmad Mustafa, Tafsir al Maraghi, Dar al Fikr, Beirut, tanpa tahun. Al Maududi, Khilafah dan Kerajaan, Terj. Muhammad al Baqir, Bandung, Mizan, 1984. Al Syaukani, Nail al Authar, Dal al Fikr, jlid, Beirut, 1987 Al-Muqry al-Fayyûmî, al-Misbâh al-Munîr, juz I, tanpa penerbit, tanpa tahun. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 319 Amelia Erliana Christin, Pemberantasan Korupsi di Amerika Serikat, www.academia.edu. Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013. Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung, 1985. Andi Hamzah, Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Anggita Tungga Ratna, Kamus Bahasa Prancis, Rumah Ide, Malang, 2013 Anugerah Rizki Akbari. Legislasi, Interpretasi, & Pemanfaatan Putusan : Catatan atas Problem Penegakan Korupsi Bernama Disparitas Pemidanaan dan Inkonsistensi Putusan. Buletin Fiat Justitia Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Volume I, Jakarta, 3 Oktober 2013. Ari Wibowo, Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif, Membumikan Hukum Progresif, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013. Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Artidjo Alkosiar, Putusan Pengadilan. Makalah pada Pelatihan Jejaring Komisi Yudisial, tanggal 1 Februari 2008, di Hotel Millennium Jakarta, 2008. 320 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Artidjo Alkostar, Korupsi Politik di Negara Modern, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2008. Asril. Tumpang Tindih Pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, http://www.leip.or.id/artikel/324. Atang Ranomihardja, Hukum Pidana, Asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana, Tarsito, Bandung, 1994. Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2004 Bambang Poernomo, Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Grafika, Jakarta, 1996. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,Citra Aditya Bakti, 1998. Barda Nawawi Arief, Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pidana dalam Mengantisipasi Berlakunya Konsep KUHP Baru. Makalah disajikan dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 12 – 31 Januari 1993 Bawengan, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, Pradya Paramita, Jakarta, 1983. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 321 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2009. Bernard, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Yang Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta; 2008 Burhan Bungi, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. C. S. T. Kancil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984. Ching-Hsing Wang, Corruption and political trust in east asia, University of Houston, 1998. D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.PH. Sutorius, ed. J. E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Terjemahan Nirwono dan AE. Priyono, LP3ES, Jakarta, 1990. Darji Darmodiharjo, Penjabaran Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1996. Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung Bakti, 2002. 322 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibi Center, Jakarta, 2002. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1994. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. Dian Dwi Anisa, Kamus Bahasa Jerman, Second Hope, yogyakarta, 2014. Donald Black, The Behavior of Law, Department of Sociology Yale University, New Heaven Connecticut Academic Press: New York San Fransisco London, 1998. Duanne R. Monette Thomas dan J. Sullivan Cornell R. Dejoms, Applied Social Research, Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, 1989. E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1990 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986 E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002. Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Unsur Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, Disampaikan pada Ceramah Ilmiah pada Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 323 Ensiklopedia Indonesia, Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta, 1983. Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Fahrudin Faiz, Hermeneutika Alquran, Tema-tema Kontroversial, Al-SAQ Press, Yogyakarta, 2005. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 1993. Fockema Andreae, Kamus Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1983. Frans Magnis Suseno, Mencari Sososk Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, Gramedia, Jakarta, 1997. Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 2004 G. A. Van Hammel, Inleiding tot de Studie van het Ned Strafrecht, De Erven F. Bohn, Haarlem, 1929. G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime, Kluwer Deventer, Holland, 1972. Gunaryadi, Menyigi Isu Korupsi di Belanda, www.indocase.nl. Gustav Radbruch, Legal Philosophy, Harvard University Press, 1950. 324 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat H. B. Vos, Leerboek van Nederlands Strafrecht, H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1950. H. L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002. Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Soemardi), General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar Ilmu hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007. Hans Otto Sano, Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003. Haris Soche, Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia, Hanindita, Yogyakarta, 1985. Harkristuti Harkrisnowo, Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia, Jurnal Dictum LeIP, Lentera Hati, Jakarta, 2002. Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Litigasi dan Pemidanaan di Indonesia, Disampaikan dalam Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, 2003. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur’an dan Hadits, Tinta Mas, Jakarta, 1982. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 325 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing, 1990. Hermien Hadiati Koeswadji, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. http://hukum.kompasiana.com/2013/11/08/mari-belajar-dari-negeri- paling-bersih-dan-bebas-korupsi. http://id.wikipedia.org/wiki/Denmark. http://internasional.kompas.com/read/2014/12/03/12444781/Indeks.Ko rupsi.Dunia.Denmark. http://mukhsonrofi.wordpress.com/2008/09/17/peraturan-atau- undang-undang-terkait-fraud-dan-korupsi-fcpa. http://www.business-anti-corruption.com/resources/compliance- quick-guides/united state of amerika.aspx. https://mysaepul.wordpress.com/2013/08/24/pencurian-menurut- islam Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti: Jakarta, 2010. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980. Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983 Hukum Pidana I, Penerbit Universitas, Djakarta, 1958. Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990 Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980. 326 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Hukuman Koruptor Terlalu Ringan, http://nasional.kompas.com/read/2013/09/09/1113063 I. G. M. Nurdjana, Korupsi dan Illegal Logging, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Ibn al-Manzûr, Lisân al-‘Arab, t.tp: Dar al-Ma’ârif, juz III, tanpa tahun. Ibn Hazm al Andalusy, al Muhalla fi Syarh al Mujalla bi al Hujaj wa al Atsar, Dar al Fikr, Juz 8, Beirut, tanpa tahun. Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Dar al Manar, Kairo, tanpa tahun Ibrahim Anis, al Mu’jam al Wasit, Majma al Lughah al Arabiyah cet. Ke- 2, Mesir, 1972. Ibrahim Hosen, Apakah Itu Ijtihad Itu, Kajian Ilmiah, Jakarta, 1987. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Indriyanto Sena Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, Jakarta, 2007. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Intruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. J. Pope, Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 327 J. T. C. Simorangkir, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Jan Remmelink, Hukum Pidana : Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, terjemahan Tristam P Moeliono, Gramedia, Jakarta, 2003. Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, Undang Undang Press, Yogyakarta, 2005. Jefri Wiradiputra, et. All, Pemberantasan Korupsi di Denmark. www.academia.edu. Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2013. John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1999. Joseph Bleicher, Contemporary Hermeneutic, Routledge and Kegan Paul, London, 1980. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung, 2011. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2012. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2003. 328 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Kasasi Urip Tri Gunawan Ditolak MA, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21403. Kebijakan Hukum Pidana, FH. Undip Semarang, Tanpa Tahun. Khaelan, Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Paradigma, Yogyakarta, 2013. Khalid Abdurrahman, Ushul al-Tafsir wa Qawa‘iduhu, Dar al Nafis, Beirut, 1986. Khalil Ahmad al Siharanfuti, Badzlu al Majhud fi Halli Abi Daud, Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut, tanpa tahun. Kholid Syamsuhadi, Hukum Diyat, majalah As-Sunnah Edisi 11/Tahun XIII/1431H/2010M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2002. Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijaksanaan Publik dari TindakPidana Korupsi, Semarang, 6 - 7 Mei 2004. Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta, 2009. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia, Jakarta, 1984. Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara, Alumni, Bandung, 2005 Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 329 Lawrence M Friedman, American Law, W. W. Norton and Company, London, 1984. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000. M. Cherif Bassioni, Substantive Criminal Law, Charles C. Thomas, USA, 1973. M. Daud Ali, M. Tahir Azhary dan Habibah Daud, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Bulan Bintang, Jakarta, 1988. M. Laica Marzuki, Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Hakikat serta Fungsinya selaku Sarana Hukum Pemerintahan, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, 26 Agustus 1996. M. Mahfud, M. D, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999. M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994. M. Ulinnuha Khusnan, Hukuman Mati Bagi Koruptor, www.academia.edu M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta 2006. 330 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 1991. Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum padaFakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993. Maria S. W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Mariette Kobussen, De Vrijheid Van De Overheid, Tjeenk Willink Zwolle, 1991. Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999. Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar Hukum Pidana Indonesia 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2006. Mashuri Maschab, Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut UUD 1945), Bina Aksara, Jakarta, 1988. Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999. Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum), Alumni, Bandung, 2000. Moeljatno, Hukum Pidana II, Rineka Cipta, Jakarta, 1995. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 331 Moh. Mahfud. M. D, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Mohammad Hatta, Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan, Mutiara, Jakarta, 1990. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2007. Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. Muhammad Husain, al Mizan fi Tafsir al Qur’an, Muassasah al Ilm, Beirut, 1991. Muhammad Rawas Qla’arji dan Hamid Shabiq Qunaibi, Mu’jam Lughat al Fuqaha, Dar al Nafis, Beirut, 1985. Muhammad Syahrur, al Kitab wa al Qur’an : Qira’ah Mu’ashirah, Damsyiq, al Ahali li al Tiba’ah wa al Tawzi, 1990. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992. Muladi, Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya, Alumni, Bandung, 2010. Muladi, Tentang Jenis-jenis Pidana Pokok Dalam KUHP, Makalah disampaikan pada Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional – DepartemenKehakiman, Jakarta, 5 – 7 Februari 1986. 332 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Musa Asya’rie, Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1994. Nashriana, Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi : Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011. Noor Ms. Bakry, Pendidikan Pancasila, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1984. Nur Basuki Minamo, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Laksbang Mediatama, Yogyakart,; 2009. O Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, BPK Gunung Mulia, 1975. P. A. F. Lamintang, Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. P. Nicolai, Bestuurrecht, Amsterdam, 1994. Pamudji, Ekologi Administrasi Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1985. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 333 Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1982 Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-Undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan, Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung, 1986. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to Indonesian Administrative Law), Gadja Mada University Press, Yogyakarta, 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986. Pengertian Dasar Tindak Pemerintahan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 334 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Perbandingan Hukum Pidana, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undang Pemerintah Daerah, Alumni, Bandung, 1983. Perkembangan Macam-Macam Pidana dan Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Peter Leyland and Terry Woods, Administrative Law, Facing The Future: Old Constraints And New Harizous, New York, 1997. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009. Philipus M. Hadjon, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kaitan Alasan Gugatan Pada Peradilan Tata Usaha Negara, LPP-HAN, Jakarta, 2004. Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997. Phillips, A First Book English Law, Sweet & Maxwell Ltd., London, 1960. Pikiran Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992. Pokok Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2001. Politik dan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1989. Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 335 Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar,Yagyakarta; 2005. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991. Prins dan Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. R. Soegijatno Tjakranegara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Ratna Nurul Aflah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Ridwan H. R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010. Ridwan, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Jure Humano, Volume1 Nomor 1, 2009. Robert K. Yin, Application of Case Study Research, Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, 1993. 336 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana, Gadjah Mada, Yogyakarta 1992 Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multi Media, Jakarta, 2008. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. S. F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D, Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987. S. F. Marbun, Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII, Yogyakarta, 2001. S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta, 2000. S. Tasrif, Bunga Rampai Filsafat Hukum, Abardin, Jakarta, 1987. Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang, Yogyakarta, 2008. Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Salman Luthan, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang), Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 337 Samodra Wibawa, Kebijakan Publik, Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta, 1994. Satjipto Rahardjo, ----------, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006. Satjipto Rahardjo, Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder), Pidato mengakhiri masa jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000. Sayid Sâbiq, Fiqh al Sunnah, Dar al-Fikr, Beirut, 1972. Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Press, Jakarta, 1985. Septian Wildan Mujaddid, Lembaga Anti Korupsi di Amerika Serikat, www.academia.edu. Serba-serbi Politik dan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1989 Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011. Soedjono Dirjosisworo, Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2003. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1986. Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan masyarakat, Bandung: Alumni, 1981. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Huma, Jakarta, 2002. 338 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 1982. Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992. Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi, Salemba Empat, Jakarta, 2007. Studi Hukum dan Kemiskinan, Tugu Muda, Semarang, 1989. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1997. Sudijono Sastro Atmmojo, Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakkan Hukum Pidana, Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 2, Edisi April 2007, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Suhadibroto, Catatan atas Hasil Evaluasi atas Penelitian Putusan Hakim, Makalah disampaikan pada Pelatihan Investigator dan Peneliti Jejaring Komisi Yudisial di Jakarta pada 2 Februari2008 di Hotel Millennium Jakarta, 2008. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2003. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20, Alumni, Bandung, 1994. Supandi, Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Kaitan Sistem Peradilan Nasional Indonesia, Tesis, PPs-USU, Medan, 2001. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 339 Sutarman, Kerjasana Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan di Wilayah Laut, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2007. Syaikh Mansyur bin Yunus al Hanbal, Kasyful Qina’ al Matni al Iqna’ , Jilid 6, Dar al Kutub, Beirut. tanpa tahun. Syamsul Bachrie dalam Seminar Asistensi, Penyempurnaan Draft ROAD MAP Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, bertempat di Biro Organisasi dan Kepegawaian Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tanggal 28 Oktober 2014. Syarbini al-Khathib, Mughnî al-Muhtâj, Dâr al-Bâb al-Halabî wa Awlâduhu, Mesir, 1958. Syed Alatas Hussain, The Sociology of Corruption, Times International, Singapore 1980. T. M. Hasby Ash Siddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, al Ma’arif, Yogyakarta, 1964. Tan Kamello, Memperkenalkan Model Sistem Pembangunan Hukum di Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tatiek Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya 2004. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat, Raja Grafindo Persada, 2012. 340 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung, 2014. Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Bedasarkan Pancasila, Pertama Perkasa, Yogyakarta, 2013. Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, 1996. Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012. Teori-teori dan kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1995. The New Lexicon Webster, Internasional Dictionary of The English Language, The English Language Institute of Amerika Inc, New York, 1978. Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam LIntasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1995. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Alumni, Bandung, 2007. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Sinar Grafika, Jakarta, Surabaya, 2010. Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah Indonesia, Yellow Printing, Jakarta, 2007. Tommy Leonard, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasrkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia, Disertasi Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 341 Tonnaer, Legaal Bestuuren; Het Legaliteitsgeginsel, toetssteen of Struikelblok. Tulisan dalam Bestuuren Norm, Bundel Opstellen Opgegraven aan R Crince Le Roy, Kluwe-Deventer, 1996 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. Turiman, Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory MengIndonesia). http://eprint.undip.ac.id. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 2003; Keputusan 342 | Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Presiden Nomor 11 tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor). Vincent J. Browne, The Control of Public Budget, Public Affrairs Press, 2011. W P Maramis, Ilmu Kedokteran Jiwa, Erlangga Universitas Press, Surabaya, 1992. W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986. W. P. J. Pompe, Hanboek van het Ned Strafrecht, Tjjeenk Willink, Zwolle, 1959. Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, Dar al-Fikr, cet II, juz IV, Damaskus, 1989. Willy D. S. Voll, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Winarni Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Transito, Bandung, 1997. Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989. Yusti Probowati Rahayu, Di Balik Putusan Hakim : Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana, Srikandi, Surabaya, 2005. Zaenuddin Nainggolan, Inilah Islam, Kalam Mulia, Jakarta, 2007. Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | 343