HUKUM TATA NEGARA Dina Susiani,SH., MH. TAHTA MEDIA GROUP ii HUKUM TATA NEGARA Penulis: Dina Susiani,SH., MH. Desain Cover: Tahta Media Editor: Tahta Media Proofreader: Tahta Media Ukuran: vi,114, Uk: 15,5 x 23 cm ISBN: 978-623-147-263-2 Cetakan Pertama: Desember 2023 Hak Cipta 2023, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2023 by Tahta Media Group All Right Reserved Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP (Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP) Anggota IKAPI (216/JTE/2021) iii KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan kuasanya Penyusunan Buku Hukum Tata Negara ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Buku ini akhirnya rampung dan dapat mewujudkan keinginan tim penulis untuk menghasilkan karya akademis yang dapat dipersembahkan bagi pengembangan pembelajaran pada mata kuliah Hukum Tata Negara yang semakin diminati mahasiswa. Berkat koordinasi yang baik dengan semua pihak yang memberikan motivasi, buku ini akhirnya bisa diterbitkan bagi pembaca sekalian. Buku Hukum Tata Negara ini memuat topik-topik sesuai standar kompetensi yang diharapkan diperoleh dalam perkuliahan. Di samping itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum sebagai upaya pengenalan Ilmu Hukum dan Tatanan Negara yang perannya semakin penting. Harus diakui buku edisi perdana ini memiliki banyak kekurangan. Tetapi dalam upaya memberi cakrawala baru dalam perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, besar harapan kiranya buku ini dapat memberikan kontribusi. Terhadap belum sempurnanya buku ini, tim penulis dengan sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di waktu mendatang. Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Semua pihak tidak dapat disebutkan satu persatu yang sejak awal buku ini dibuat hingga bisa diterbitkan seperti saat ini. Akhir kata, semoga kebaikan datang dari segala penjuru bagi kita semua dan dengan terbitnya buku ini dapat berkontribusi bagi pengembangan mata kuliah Hukum Tata Negara serta kepentingan akademis. Surabaya, 1 Desember 2023 Penulis iv DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................. v BAB I RUANG LINGKUP KAJIAN HUKUM TATA NEGARA .......... 1 A. Pengertian Hukum Tata Negara ......................................................... 1 B. Obyek Dan Lingkup Kajian Hukum Tata Negara .............................. 4 C. Hubungan Ilmu Hukum Tata Negara Dengan Ilmu-Ilmu Lain .......... 5 D. Asas-Asas Hukum Tata Negara .......................................................... 7 BAB II SUMBER – SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA ............................................................................................................ 10 A. Pengertian Sumber Hukum ............................................................... 10 B. Macam-Macam Sumber Hukum ...................................................... 12 C. Pembagian Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia .................... 14 BAB III ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA INDONESIA ......... 27 A. Asas Negara Pancasila ...................................................................... 27 B. Asas Negara Hukum ......................................................................... 28 C. Asas Pembagian Kekuasaan ............................................................. 31 D. Asas Negara Kesatuan ...................................................................... 33 BAB IV LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA BERDASAR UUD 1945 AMANDEMEN ................................................................................. 36 A. Hubungan Antara Lembaga-Lembaga Negara Berdasarkan Uud 1945 ......................................................................................................... 37 B. Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen Uud 1945 .............. 38 BAB V LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN .................. 50 BAB VI LEMBAGA KEPRESIDENAN ..................................................... 58 A. Ajaran Pembagian Kekuasaan Negara ............................................. 58 B. Lembaga Kepresidenan .................................................................... 62 C. Lembaga Penasihat Dan Pertimbangan Presiden ............................. 71 BAB VII PEMERINTAHAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.................................................................. 75 A. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan ....................................... 75 B. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .......................... 86 v C. Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan .................................................................. 94 D. Sejarah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia ....... 102 E. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . 106 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 111 PROFIL PENULIS ..................................................................................... 114 vi BAB I RUANG LINGKUP KAJIAN HUKUM TATA NEGARA A. PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut.1 Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu : Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas). Staatsrech in ruimere zin adalah hukum negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah. Di Inggris pada umumnya memakai istilah “Contitusional Law”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol.2 Di Perancis orang mempergunakan istilah “droit constitutionnel” yang di lawankan dengan “droit administrative”, dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Aministrasi Negara.3 Sedangkan di Jerman mempergunakan istilah Verfassungsrecht: Hukum Tata Negara dan Verwassungsrecht: Hukum Administrasi negara.4 Berikut definisi-definisi hukum tata negara menurut beberapa ahli: 1. J.H.A Logemann Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat -die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben. Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena 1 Ahmad Sukardi, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1 2 Sri Soemantri M., Perkembangan Hukum tata Negara Pasca Amandemen, (Makalah sisampaikan dalam Stadium General “Peninjauan Kurikulum Mata kuliah, Silabi, dan SAP Departemen HTN dan HAN), yang diselenggarakan oleh Fakultas UII, Yogyakarta, 28 Januari 2005, 1. 3 Ibid 4 Ibid Hukum Tata Negara | 1 negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya ambtenorganisatie.5 2. Christian Van Vollenhoven Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang badan-badan tersebut.6 3. Scholten Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.7 4. Van der Pot Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing- masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.8 5. Apeldoorn Hukum Tata Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri.9 6. Wade and Phillips Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya yang berjudul “Constitusional law” yang terbit pada tahun 1936 .10 7. Paton George Whitecross Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya ,wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya “textbook of Jurisprudence” yang merumuskan bahwa Constutional Law deals with 5 J.H.A. Logemann, Over di Theorie van een Stellig Staatsrecht, dikutip kembali dalam Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-Dasarnya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 13, lihat pula dalam Ahmad Sukardi, Hukum Tata Negara…, 1. 6 bid. 7 Jimly Asshidddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I. (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), 3. Lihat pula dalam Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia. (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 4. 8 Ibid. 9 Ibid. 10 Ibid 2 | Hukum Tata Negara the ultimate question of distribution of legal power and the fungctions of the organ of the state.11 8. A.V.Dicey Hukum Tata Negara adalah hukum yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara. Dalam bukunya “An introduction the study of the law of the consrtitution”.12 9. J. Maurice Duverger Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga nagara.13 10. Kranenburg Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara terdapat dalam UUD.14 11. Utrecht Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara. 12. Kusumadi Pudjosewojo Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukan masyarakat Hukum yang atasan maupunyang bawahan, beserta tingkatantingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu,beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.15 13. J.R. Stellinga Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-keawajiban alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban warga Negara.16 14. L.J. Apeldorn Pengertian Negara mempunyai beberapa arti : a) Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah. b) Negara dalam arti persekutuan rakyat yaitu adanya suatu bangsa yang hidup dalam satu daerah, dibawah kekuasaan menurut kaidah- kaidah hukum. 11 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara…, 13. 12 Ibid. 13 imly Asshidddiqie, Pengantar Hukum Tata…, 3. 14 Ibid 15 Ibid. 16 Ibid Hukum Tata Negara | 3 c) Negara dalam arti wilayah tertentu yaitu adanya suatu daerah tempat berdiamnya suatu bangsa dibawa kekuasaan. d) Negara dalam arti Kas atau Fikus yaitu adanya harta kekayaan yang dipegang oleh penguasa untuk kepentingan umum.17 Setelah mempelajari rumusan-rumusan definisi tentang Hukum Tata Negara dari berbagai sumber tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli mengenai hal ini. Dari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya: 1. Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik. 2. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kejian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ-organ negara dengan warga Negara 3. Hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai recht atau hukum dan apalagi sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai lehre atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai verfassungrecht (hukum konstitusi) dan sekaligus verfassunglehre (teori konstitusi) 4. Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (staat in rust) maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging) Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. B. OBYEK DAN LINGKUP KAJIAN HUKUM TATA NEGARA Obyek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara.18 Dimana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya obyeknya terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, 17 Mariam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta : Gramedia, 2007), 5. 18 Ibid, 6. 4 | Hukum Tata Negara mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara.19 Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:20 1. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi) 2. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik) 3. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute) 4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi) 5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah) 6. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (peradilan, pemerintahan, perundangan) 7. Wilayah Negara (darat, laut, udara) 8. Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya) 9. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan) 10. Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat) 11. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, Bendera, dan sebagainya). C. HUBUNGAN ILMU HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU- ILMU LAIN 1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara Keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat. lmu Negara mempelajari : Negara dalam pengertian abstrak artinya tidak terikat waktu dan tempat. Ilmu Negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara, serta hakekat negara. 21 19 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010), 25. 20 Ibid 21 i’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 5. Hukum Tata Negara | 5 Sedangkan Hukum Tata Negara mempelajari : Negara dalam keadaan konkrit artinya negara yang sudah terikat waktu dan tempat. Hukum Tata Negara mempelajari Hukum Positif yang berlaku dalam suatu Negara, dan Hukum Tata Negara mempelajari negara dari segi struktur.22 Dengan demikian hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara adalah Ilmu Negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam Hukum Tata Negara lebih lanjut dengan kata lain Ilmu Negara yang mempelajari konsep, teori tentang Negara merupakan dasar dalam mempelajari Hukum Tata Negara. 2. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Politik Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan Negara, sedangkan Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut.23 Setiap produk Undang-Undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik karena setiap Undang-Undang pada hakekatnya disusun dan dibentuk oleh Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara melihat Undang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara. Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik/kekuasaan. Menurut Barrents, Hukum Tata Negara ibarat sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut. 3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara adalah hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, tanggung jawab, lahir dan hilangnya hak serta kewajiban tersebut hak-hak organisasi batasan- 22 Ibid. 23 Mariam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, 7. 6 | Hukum Tata Negara batasan dan wewenang.24 Hukum Administrasi Negara adalah yang mempelajari jenis bentuk serta akibat hukum yang dilakukan pejabat dalam melakukan tugasnya. Menurut Budiman Sinaga, mengenai perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara terdapat banyak pendapat. Secara sederhana, Hukum Tata Negara membahas negara dalam keadaan diam sedangkan Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam keadaan bergerak. Pengertian bergerak di sini memang betul-betul bergerak, misalnya mengenai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan itu harus diserahkan/dikirimkan dari Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang. D. ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA Obyek asas Hukum Tata Negara sebagaimana obyek yang dipelajari dalam Hukum Tata Negara, sebagai tambahan menurut Boedisoesetyo bahwa mempelajari asas Hukum Tata Negara sesuatu Negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya yaitu UUD karena dari situlah kemudian ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan bersangkutan. Asas- asas Hukum Tata Negara yaitu:25 1. Asas Pancasila Setiap negara didirikan atas filsafah bangsa. Filsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, pancasila merupakan sumber hukum materil, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera di cabut. Pancasila sebagai Azas Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Asas Hukum, Kedaulatan rakyat dan Demokrasi Asas kedaulatan dan demokrasi menurut jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia, mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi politik dan ekonomi. Azas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan pada akhirnya pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. 24 Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, Asas-Asas hukum tata Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 22. 25 Ibid, 22-25. Hukum Tata Negara | 7 3. Asas Negara Hukum Yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas Negara hukum (rechtsstaat) cirinya yaitu pertama, adanya UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. Unsur-unsur / ciri-ciri khas daripada suatu Negara hukum atau Rechstaat adalah :26 1) Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan. 2) Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun. 3) Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. 4) Adanya Undang-Undang Dasaer yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. 4. Asas Demokrasi Adalah suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tak langsung. Azas Demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah Azas kekeluargaan.27 5. Asas Kesatuan Adalah suatu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi.28 Asas Negara kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut asas Negara kesatuan yang di desentralisasikan menyebabkan adanya tugastugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan. 6. Asas Pembagian Kekuasaan dan Check Belances Yang berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya. Beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke yaitu : 1) Kekuasaan Legislatif 2) Kekuasaan Eksekutif 3) Kekuasaan Federatif Montesquieu mengemukakan bahwa setiap Negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu Trias Politica : (1) Eksekutif, (2) Legislatif dan (3) Yudikatif. 29 26 Ibid, 23. 27 Ibid. 28 bid. 28 Ibid, 24. 29 Ibid, 25. 8 | Hukum Tata Negara 7. Asas legalitas Dimana asas legalitas tidak dikehendaki pejabat melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-undang yang berlaku.30 Atau dengan kata lain the rule of law not of man dengan dasar hukum demikian maka harus ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. 30 Ibid Hukum Tata Negara | 9 DAFTAR PUSTAKA Apeldoorn, L. J. Van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Cetakan Ke-29, Pradnya Paramita, 2001. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia. Jakarta: Kerjasama Antara. ………………….. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta: UII Press. …………………... Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I. (Jakarta : Konstitusi Press, 2006. …………………... Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. ………………….. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara. Jakarta: UI- Press, 1996. ………………….. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. (Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003. Busroh, Abu Daud dan Busro, Abubakar. Asas-Asas Hukum Tata Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991. Hatta, Mohammad. Demokrasi Kita Dan Pikiran- pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat. Bandung: Sega Arsy, 2009. Henry Campbeel, Black. Black Law Dictionary. St. Paul Minn. West Publishing Co, 1968. HS., Salim. Hukum Pertambangan Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Joeniarto. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yogyakarta: Bumi Aksara, 1990, Josef Riwuh Kaho. Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Daftar Pustaka | 111 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-Dasarnya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. Mahkamah Konstitusi RI dengan Pusat Studi HTN FH UI, 2004. Manan, Bagir. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1045 BARU. Yogyakarta: UII Press, 2003. Manan, Bagir. Konvensi Ketatanegaraan. Bandung: Armico, 1987. Manan, Bagir. Wewenang Propinsi, kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, (Seminar Nasional dan Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penetaan Ruang Daerah yang Berkelenjutan. Fakultas Hukum UNPAD Desember, 2000). Mansoer, M. Tolchah. Pembahasan Beberapa Aspek KekuasaanKekuasaan Eksekutif dan Legeslatif di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983. Mariam, Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia, 2007. Masriani, Yulies Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, cetakan ke-4, 2008. Mertokusumo, Soedikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1996. Mertukusumo, Soedikno. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: UIN Jakarta Press. Nadir, Ahmad. Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi. Malang: Averroes Press, 2005. Nasution, Adnan Buyung. Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih Reformasi. Jakarta: Aksara Karunia, 2004. Pabottingi, Mochtar. Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998. Rozali, Abdullah. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Langsung. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005. Soemantri M, Sri. Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen, (Makalah disampaikan dalam Stadium General “Peninjauan Kurikulum Mata kuliah, Silabi, dan SAP Departemen HTN dan HAN), yang diselenggarakan oleh Fakultas UII, Yogyakarta, 28 Januari 2005. Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke-10 2008. Sukardi, Ahmad. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Sunindhia. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah. Jakarta: Bina Aksara, 1987. Sunny, Ismail. Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Jakarta; Aksara Baru, 2005. 112 | Daftar Pustaka Thohari, A. Ahsin. Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006. Thubany, Syamsul Hadi. Pilkada BIMA. Yogyakarta: Bina Swagiri, 2005. Utrecht, E. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtisar, 1980. Wahidin. Komisi Pemilihan Umum dalam Praktek dan Perannya Sebagai Lembaga Independen Negara. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. Widjaya. Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II. Yoyakarta:. Rajawali Press, 1992. INTERNET http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/04/sumber-hukum-materildan- formil.html, Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen. https://ferryyanto88.wordpress.com/2014/05/27/sejarahketatanegaraan- indonesia-pra-kemerdekaan, diakses 25 Mei 2014. http://joeniarianto.files.wordpress.com/2008/10/sumber-sumberhukum- compatibility-mode.pdf. http://joerianto.files.wordpress.com/2008/10/sumber-sumber- hukumcompatibility-mode.pdf. https://lathifahirbah.wordpress.com/2013/10/07/artikel-komnas-ham. http://raharjoonline.blogspot.com/2009/02/sumber-hukumadministrasi- negara.html, diakses 30 September 2011. http://rgs-artikel-hukum.blogspot.com/2009/08/sekilas-pengertiansumber- hukum.html. https://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-danpolitik/pengertian- demokrasi/ http://tiarramon.wordpress.com/2009/05/11/ilmu-hukum/. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id. Daftar Pustaka | 113 PROFIL PENULIS Dina Susiani, SH.,MH. , adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Di Universitas Teknologi Surabaya. Selain aktif sebagai akademisi, dunia ketenagakerjaan adalah sebagian dari hidupnya. Memulai karir dibidang Human Resources Development di perusahaan - perusahaan ternama di Indonesia, sebagai advokat hingga terjun di dunia pendidikan yang sampai saat ini digeluti. Kontak dengan penulis: HP : 0895368716093 atau email : dina.susiani@yahoo.com 114 | Profil Penulis