HUKUM OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Penulis: Okviani Assa Anggraini, Apriliya Nursya’bani Bachtyar, Cherin Ayudia Sari, Nana Mardiana, Fahmi Shahab, Alfian Pramadhika Putra, M. Ali Akbar, Cantika Evita Nancy Fanizsia, Hanin Ramadhanti, Lisa Alfiana, Syntia Puspita Andini, Tahta Pertiwi, Damar Wulayana, Yuli Rahmawati, Rudy Chondro, Ningsriati, Ihza Qurnia, Moch. Ayub Abdul Aziz, Ananda Wahyu Nursukma, Alingga Rahma Yunita, Moh. Faizin Diterbitkan oleh UMSIDA PRESS Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo ISBN: 978-623-6292-65-5 Copyright©2021. Authors All rights reserved HUKUM OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Penulis : Okviani Assa Anggraini dkk. ISBN : 978-623-6292-65-5 Editor : Prodi Hukum Copy Editor : Prodi Hukum Design Sampul dan Tata Letak : Prodi Hukum Penerbit : UMSIDA Press Redaksi : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jl. Mojopahit No 666B Sidoarjo, Jawa TImur Cetakan pertama, November 2021 © Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan suatu apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit. PENGANTAR KETUA PROGRAM STUDI HUKUM FBHIS UMSIDA __________________________________________________ Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Ia yang dengan rahmat sedemikian besar, senantiasa melimpahi kita semua dengan kebaikan, kesehatan, dan keselamatan. Dipertemukan dengan calon generasi penerus umat yang tercerahkan di Prodi Hukum FBHIS UMSIDA. Sebuah rasa syukur yang tidak terbilang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasihNya, Muhammad SAW. Pendobrak masa kegelapan. Pembuka pintu cahaya. Tentunya, bagi orang-orang yang selalu taat kepadaNya. Membaca satu per satu tulisan mahasiswa Prodi Hukum FBHIS UMSIDA dalam buku ini, mengingatkan saya pada ghirah seorang pemuda. Memang sudah selayaknya. Darinya akan senantiasa muncul kebaruan, baik dalam hal pemikiran maupun dalam hal perilaku. Mahasiswa yang kerap dijejali teori tentang sistem ketatanegaraan, bentuk-bentuk negara, siklus pengelolaan kedaerahan yang selama ini monoton atau itu-itu saja, disini mulai membuka cakrawala. Terkait Otonomi daerah. Bukan hal baru jika di Indonesia begitu mencolok perbedaan antara daerah yang “basah” dan daerah yang “kering”. Tentang bagaimana sebuah pemerintahan di daerah mengelola kekayaan alamnya, menata sumber daya manusianya, menjalankan kewenangan untuk sebesar-besar kemakmuran di wilayahnya, sampai saat ini belum mencapai titik sempurna. Bahwa manusia adalah tempat khilaf, itu benar. Namun ketika banyak kepala daerah harus memakai rompi tahanan i karena tersandung kasus suap atau korupsi, ini tidak bisa dianggap kekhilafan masal. Harus ada yang berubah dalam mengelola daerah. Ketika peraturan perundang-undangan sedemikian manisnya melakukan perubahan, dengan dalih evalusasi, maka seharusnya daerah juga lebih bisa mempermanis tata kelolanya. Perimbangan hak dan kewenangan pusat dan daerah, harus senantiasa dijaga sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan sekedar menghabiskan anggaran menjelang akhir periode jabatan, misalnya. Namun lebih dari itu. Daerah harus membuktikan, bahwa kesejahteraan masyarakat di wilayahnya terjamin aman. Seharusnya, dengan otonomi daerah, tidak boleh lagi ada pengemis, felandangan, anak-anak putus sekolah, yang hilir mudik di jalanan. Seharusnya, dengan otonomi daerah, tidak boleh lagi ada pasien yang ditolak rumah sakit karena tidak memiliki kemampuan finansial. Seharusnya, dengan otonomi daerah, laju pendidikan, infrastruktur, dan perekonomian daerah, menjadi sesuatu hal yang pantas dibanggakan. Karena otonomi memberikan keleluasaan, terutama pada pemimpin di daerah, untuk mengembangkan sumber daya alam dan manusianya yang selaras dengan harapan konstitusi. Bukan memunculkan raja-raja baru dengan cakupan konglomerasi yang jauh dari nilai keadilan dan kearifan lokal. Daerah bahkan diberikan keleluasaan mengatur wilayahnya sedemikian rupa, sebagai si empunya rumah yang tentunya lebih mengetahui sisi kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Tentang bagaimana persoalan masyarakat di daerah mampu ditangkap oleh penentu kebijakan, itu penting. Maka jangan biarkan otonomi ini hanya sebatas kata-kata di atas kertas. Masyarakat ingin melihat. Mahasiswa sebagai pemuda yang sarat dengan idealisme, ingin melihat kondisi riil di daerahnya benar- ii benar sejalan dengan kaidah normatif. Karena hukum dibuat, sejatinya untuk memberikan kemanfaatan yang luas dan sebesar- besarnya bagi masyarakat. Terima kasih dari Prodi Hukum FBHIS UMSIDA, terutama kepada kolega saya, dosen pengampu mata kuliah otonomi daerah. Semoga buku ini menjadi salah satu oase ditengah kegersangan kepercayaan publik pada masa depan daerahnya. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Kaprodi Hukum FBHIS UMSIDA, Noor Fatimah Mediawati,SH,MH iii KATA PENGANTAR DOSEN MATA KULIAH HUKUM OTODA CATATAN PERGESERAN KONSEP OTONOMI DAERAH PASCA REFORMASI: (Sebuah Pengantar) Oleh: Rifqi Ridlo Phahlevy Otonomi daerah adalah salah satu amanah reformasi yang menjadi bagian dari upaya demokratisasi tata kelola bernegara dan upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Issue utama yang mendasari tuntutan tersebut adalah realitas ketatanegaraan Indonesia di era Orde Baru yang meletakkan Daerah sebatas obyek kebijakan dan pembangunan oleh Pemerintah Pusat. Otonomi daerah dipandang sebagai solusi dalam menyelesaikan problem ketidakadilan dan ketimpangan sosial dan ekonomi antar daerah dan wilayah di Indonesia. Ide dasarnya adalah mendekatkan kebijakan pemerintahan negara dengan realitas sosial kemasyarakatan yang ada di daerah, menjadikan masyarakat daerah sebagai subyek penentu kebijakan dan pembangunan di daerah. Harapannya adalah untuk menciptakan tradisi kepemerintahan dan pembangunan yang selaras dengan tuntutan dan kebutuhan faktual masyarakat daerah. Guna mewujudkan amanah refromasi tersebut, maka sejak tahun 1999 disusunlah undang-undang tentang otonomi daerah, dimulai dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ditengah euforia demokrasi politik di awal reformasi, UU No. 22 Tahun 1999 hadir dengan ide tentang kemerdekaan daerah dalam mengelola dirinya. Ide tersebut menghendaki agar kepemerintahan daerah terlepas dari intervensi dan control pusat, yang selama ini dianggap sebagai biang ketidak adilan dan kemiskinan di daerah. Begitu “liarnya” Ide otonomi daerah dimasa iv undang-undang tersebut, hingga kita kesulitan untuk mencari pembeda yang signifikan dengan konsep federasi. Terlepas dari implikasi positif dengan terbukanya ruang politik dan demokrasi di daerah, Pemberlakuan undang-undang tersebut menghasilkan anomaly negara kesatuan. Otonomi yang tidak jelas batasnya telah melahirkan raja-raja kecil di daerah, penggunaan anggaran daerah dan pembangunan yang miss-orientasi, serta menjamurnya korupsi oleh elit politik daerah. Keberlakuan undang-undang tersebut tidak lama, karena pada tahun 2004 digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. UU No. 32 Tahun 2004 hadir sebagai refleksi atas proses tata kelola pemerintahan daerah dibawah UU No. 22 Tahun 1999 yang dianggap terlalu liar dan menjauh dari prinsip dan konstruksi negara kesatuan republic Indonesia. Secara sistematis, keberadaan undang-undang ini juga merepresentasi semangat amandemen UUD RI 1945 yang telah menegaskan NKRI sebagai bentuk negara yang baku, dengan otonomi daerah sebagai instrumen pembagian kekuasaan didalamnya. Pembenahan dilakukan mulai dari struktur hingga aspek relasional pusat-daerah. Setelah UU 22/99 mengotonomkan seluruh struktur pemerintahan di daerah, pada UU 32/04 dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari struktur pemerintah pusat yang berjalan dalam skema dekonsentrasi. Penegasan konteks NKRI juga terlihat dari perubahan konsep otonomi daerah dalam UU 32/04, dengan menegaskan lingkup otonomi bukan wewenang mengatur, namun juga ada hak dan kewajiban yang beriringan didalamnya. Penegasan tata hierarkhi dan pola relasional pusat dan daerah, memberi Batasan tentang konstruksi ketatanegaraan yang berbentuk kesatuan, satu hal yang sebelumnya samar terlihat. Terlepas dari nilai baik perubahan tersebut, satu yang terlihat dari perubahan ini adalah semakin rigidnya pengaturan tentang hubungan kewenangan dan keuangan antara pusat dan daerah, serta ruang lingkup pemerintahan di daerah. Konsep yang dikembangkan dalam UU 32/04 berlaku hingga tahun 2014 sebelum digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hadirnya konsep otonomi daerah v dalam UU 23/14 tidak lepas dari evaluasi atas praktek kepemerintahan di bawah UU 32/04 yang menyisakan beberapa masalah yang mesti diperbaiki. Titik tekan dari lahirnya UU 23/14 adalah kebutuhan Pemerintah menjamin efektifitas dan efisiensi kerja pemerintahan dan tata hubungan pusat dan daerah. Keluasan otonomi dan pola hubungan pusat dan daerah selama ini dianggap kurang produktif bagi usaha percepatan pembangunan dan ketercapaian program kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, salah satu yang tampak jelas dalam perubahan kali ini adalah semakin rincinya pengaturan terkait wewenang, hak dan kewajiban yang ada pada pemerintahan daerah. Hal itu menandakan semakin sempitnya ruang berkreasi bagi daerah dalam menata kelola serta mewujudkan tujuan otonomi daerahnya. Paket pengaturan di tahun politik 2014 juga memperlihatkan adanya proses resentralisasi, terlebih jika dikaitkan dengan proses penyusunan beberapa revisi undang- undang tentang sumber daya alam dan UU Cipta Kerja yang banyak mereduksi kewenangan mengatur dan mengelola oleh Pemerintahan daerah. Pergantian undang-undang yang relative dekat diantara ketiganya memperlihatkan dinamika pemikiran dan pergulatan politik yang begitu kuat sepanjang reformasi ini. Sepanjang sejarah berdirinya NKRI, disamping pengaturan atas sumber daya alam, pengaturan atas tata kelola pemerintahan daerah merupakan ruang diskursus yang bertalian erat dengan dinamika relasional negara, pasar dan civil society. Perkembangan pemikiran tentang kedua tema tersebut juga senantiasa dinamis, terlebih pasca reformasi dimana keran demokratisasi dan kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat terbuka lebar. Tidak kunjung jelas capaian reformasi menjadikan ruang diskursus terkait konsep otonomi daerah tetap terbuka, dan menjadikan ragam pemikiran atasnya menemukan relevansinya. Pada titik inilah karya tulis yang ada dalam buku ini menemukan urgensinya, yakni untuk mendokumentasikan proses diskursus kebangsaan yang menandai proses tumbuh kembang peradaban. vi Sebagai proses menciptakan diskursus publik, karya dalam buku ini tentunya bukan sesuatu yang sempurna. Untuk itu diperlukan saran dan kritik untuk memperbaiki apa yang tertulis dan apa yang seharusnya ditulis kemudian. Terima kasih juga disampaikan atas kesungguhan setiap pihak yang terlibat dalam penulisan ini. Hormat kami, RR. Phahlevy vii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR KAPRODI HUKUM ........................................... i KATA PENGANTAR DOSEN MATA KULIAH .................................. iv DAFTAR ISI................................................................................ viii BAGIAN 1 : PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PERIODE 2011-2020 DI INDONESIA .............................................................................. 1 Okviani Assa Anggraini, Apriliya Nursya’bani Bachtyar, Cherin Ayudia Sari, Nana Mardiana dan Fahmi Shahab BAGIAN 2 : PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG KONSEP PEMILUKADA DAN PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PERIODE TAHUN 2000 – 2010 DI INDONESIA ............................................ 13 Alfian Pramadhika Putra, M. Ali Akbar, Cantika Evita Nancy Fanizsia, Hanin Ramadhanti, Lisa Alfiana. BAGIAN 3 : PERKEMBENGAN PEMIKIRAN TENTANG KEWENANGAN TERHADAP DESA DALAM KONTEKS MENCAKUP OTONOMI DAERAH 2011-2020 DI INDONESIA ........................... 25 Syntia Puspita Andini, Tahta Pertiwi, Damar Wulayana, Yuli Rahmawati, Rudy Chondro BAGIAN 4 : PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG PENERAPAN PERATURAN DENGAN PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA OTONOMI DESA............................................................... 40 Ningsriati, Ihza Qurnia, Moch. Ayub Abdul Aziz, Ananda Wahyu Nursukma, Alingga Rahma Yunita viii BAGIAN 5 : PERKEMBENGAN PEMIKIRAN TENTANG FUNGSI KARANG TARUNA DALAM SISTEM KELEMBAGAAN DESA PRA DAN PASCA BERLAKUNYA UU DESA .......................................... 54 Moh. Faizin ix BAGIAN 1 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PERIODE 2011-2020 DI INDONESIA 1 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PERIODE 2011-2020 DI INDONESIA Okviani Assa Anggraini, Apriliya Nursya’bani Bachtyar, Cherin Ayudia Sari, Nana Mardiana dan Fahmi Shahab Pendahuluan Produk Hukum Daerah merupakan produk hukum yang berbentuk peraturan. Produk Hukum Daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah, baik dibuat bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD maupun secara otonom oleh Kepala Daerah maupun DPRD. Dan secara umum Produk Hukum ini mempunyai dua produk utama, yaitu peraturan dan keputusan. Produk peraturan dapat dibuat secara sendiri oleh Kepala Daerah (Paraturan Kepala Daerah) maupun DRPD (Peraturan DPRD) atau dapat juga dibuat secara bersama (Peraturan Daerah) sedangkan Produk Keputusan dapat dibuat oleh Kepala Daerah dan DPRD dalam kapasitasnya dan untuk kebutuhan pengaturan kedalam maupun keluar terkait tata kerjanya. Tujuan serta fungsi dari adanya pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu untuk menjalankan amanah undang-undang antara peraturan diatasnya serta untuk menjembati aspirasi lokal dalam pemerintahan. Dalam pembentukan produk hukum daerah ini menggunakan asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah yang mana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan disertai dengan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang tidak bertentangan ataupun bertolak belakang dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam pembentukan produk hukum ini masing-masing memiliki wewenang, yaitu dimana DPRD beserta Gubernur memiliki wewenang untuk membentuk atau membuat 2 Peraturan Daerah Provinsi; DPRD beserta Bupati Atau Walikota memiliki wewenang untuk membentuk atau membuat Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota; dan Gubernur maupun Bupati atau Walikota memiliki wewenang untuk membuat atau membentuk Peraturan Kepala Daerah. Jadi tujuan kami dalam menulis artikel ilmiah ini adalah ingin menganalisis beberapa penelitian perkembangan pemikiran tentang pembentukan produk hukum daerah dalam periode tahun 2011-2020 di Indonesia. Dan manfaat dari penulisan artikel ini yaitu supaya kita dapat memahami serta mengetahui perkembangan dari adanya pem-bentukan produk hukum periode 2011-2020 di dalam beberapa daerah serta dalam beberapa ketentuan di Indonesia. Pembahasan Berdasarkan tujuan dari artikel alamiah diatas, maka pemabahasan yang akan kami analisis yaitu mengenai pembentukan Produk Hukum Daerah dalam periode tahun 2011- 2020 didalam beberapa daerah serta beberapa ketentuan di Indonesia. Pada tahun 2013 dalam penelitian yang ditulis oleh Kuniawan terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerin-tahan dijelaskan bahwa dalam rangka menjalankannya fungsi pemerin-tahan, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah melakukannya berbagai aksi dan upaya untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah yang diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kepentingan hak dan kewajiban bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Dan selama periode 2007 sampai berkahirnya masa pemeriksaan yaitu tanggal 30 Maret 2012, Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan sebanyak 61 (enam 3 puluh satu) Peraturan Daerah.1 Jadi menurut analisis kami bahwa di Kabupaten Aceh Tengah tujuan dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu supaya menciptakan dan meningkatkannya kepentingan pelayanan serta kesejahteraan bagi masyarakat setempat, maka sebagai masyarakat Indonesia kita juga bisa menerapkan tujuan dari produk hukum daerah ini supaya seluruh masyarakat Indonesia merasa telah terpenuhi hak serta kewajibannya. Pada tahun 2014 dalam penelitian terkait Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang ditulis oleh Yuri Sulistyo, Antikowati dan Rosita Indrayati dijelaskan bahwa pengawasan dalam produk-produk hukum daerah haruslah dilakukan secara kuat supaya dapat mencegah adanya ketentuan yang saling berlawanan dan tidak merugikan masyarakat umum, karena itu Pemerintah Daerah harus mebentuk produk hukum daerah sesuai pada asas-asas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan supaya produk hukum yang dihasilkan tidak lagi berlawanan dengan ketertiban umum serta aturan hukum yang lebih tinggi dan supaya produk hukum tersebut tidak akan dibatalkan oleh Kemendagri.2 Dalam pembatalan peraturan daerah sebenarnya juga dapat dibatalkan oleh perpres, kewenangan kemendagri hanya memberi usulan saja. Jadi menurut analisis kami bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada yang mana 1 Kuniawan, 2013, “Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah”, hlm. 544. 2 Sulistyo, Yuri, dkk. 2014 “Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, hlm. 11. 4 sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi supaya nantinya tidak dapat membatalkannya karena produk hukum tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada Tahun 2018 terdapat penelitian terkait Penerapan Peraturan Pemerintahan Nomor 59 Tahun 2015 terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditulis oleh Irwandi dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintahan Nomor 59 Tahun 2015 telah menjelaskan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan dalam merancang undang-undang. Untuk merancang suatu undang-undang maka dibutuhkannya perancangan terlebih dahulu dikarenakan perancangan merupakan bekal kemampuan untuk mengawali tahapan perencanaan hingga tahapan pengesahan suatu undang-undang. selain Peraturan Pemerintahan Nomor 59 Tahun 2015 guna mewujudkannya kepastian hukum terkait pembentukan produk hukum daerah ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah, penyusunan dan penulisan dalam produk hukum daerah yang dibuat oleh Pemeritahan Provinsi Kepalauan Riau masih jauh dari kata sempurna seperti kurang sosialisasi, adanya ego Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan produk hukum daerah tersebut dibatalkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia karena bertentangan dengan peraturan perundang- undangan diatasnya atau yang lebih tinggi.3 Jadi menurut analisis kami bahwa dalam pembentukan produk daerah haruslah sempurna sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada supaya nantinya tidak dibatalkan oleh Kementrian seperti halnya dengan 3 Irwandi. 2018 “Penerapan Peraturan PemerintahNomor 59 Tahun 2015 Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”, hlm. 63. 5 produk hukum daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kepulauan Riau. Pada tahun 2018 juga terdapat penelitian tentang Tertib Regulasi Dalam Pembentukkan Peraturan Daerah yang ditulis oleh Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan bahwa dalam pembentukan Produk Hukum terdapat 4 unsur tertib regulasi, yaitu tertib kewenangan; tertib prosedur; tertib substansi; dan tertib implementasi. Tertib kewenangan merupakan perumusan ketentuan dalam produk hukum daerah untuk memposisikan wewenang berdasar-kan kekuasaan hukum, hak yang dimiliki oleh pejabatatau bertindak dalam pembuatan oeraturan dan keputusan secara akurat, benar dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Tertib prosedur merupakan setiap pembentukan produk hukum daerah harus sesuai tatacara dan urutan dari awal sampai akhir secara sistematis yang diatur untuk menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tertib substansi merupakan substansi produk hukum daerah berupa isi yang termuat dalam produk hukum daerah, terdiri dari politik buku, materi muatan serta asas hukum. Tertib implementasi merupakan suatu rangkaian dalam penyusunan produk hukum daerah sesudah ditetapkan untuk kemudian selanjutnya siap dilaksanakan. Setelah produk hukum daerah disahkan dibutuhkan adanya langkah-langkah hukum lanjutan supaya peraturan daerah berjalan ekeftif. Efektifitas dalam peraturan daerah merupakan keseimbangan antara peraturan daerah dengan pelaksanaannya. Implementasi akan berjalan efektif apabila dalam pelaksanaannya mematuhi apa yang telah diatur dalam peraturan daerah tersebut.4 Jadi menurut analisis kami adalah bahwa dalam membentuk suatu produk hukum daerah haruslah memiliki 4 4 Zudan Arif Fakrulloh, 2018. “Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah”, hlm. 714-725. Jurnal Ilmu Hukum. 6 unsur tertib regulasi yang terdiri dari tertib kewenangan, tertib prosedur, tertib substansi dan tertib implementasi. Supaya produk hukum daerah nantinya seimbang antara peraturan dengan pelaksanaannya serta supaya produk hukum daerah tersebut berjalan dengan efektif demi mewujudkannya kebutuhan ma- syarakat. Pada tahun 2019 dalam penelitian Permadi Setyonagoro terkait Wacana Hukum Uji Konstitusionalitas Produk Hukum Peraturan Daerah ditulis bahwa penafsiran atas UUD 1945 terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukannya uji konstitusionalitas yang tidah hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik dan tafsir gramatik tetapi juga harus bertumpu pada penafsiran sosiologis dan teleologis demi terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan serta untuk mengatasi permasalahan ketiadaan norma hukum yang mengatur secara tegas uji konstitusionalitas produk hukum daerah. Perlu dilakukannya penafsiran ini supaya tidak terjadinya penundaan lagi bagi pemenuhan keadilan rakyat untuk menggugat haknya yang dilanggar oleh produk hukum daerah.5 Dan dalam pengeluaran putusan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa yang berwenang melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah adalah Mahkamah Agung dan sudah diatur dalam undang- undang. Jadi menurut analisis kami bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah tidak hanya berpusat pada original intent, tafsir historik dan tafsir gramatik tetapi juga harus berpusat pada penafsiran sosiologis dan teleologis supaya terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan serta untuk mengatasi permasalahan ketiadaan ketentuan hukum yang mengatur secara tegas uji konstitusionalitas produk hukum daerah. dan supaya tidak 5 Setyonagoro, Permadi., 2019 “Wacana Hukum Uji Konstitusionalitas Produk Hukum Peraturan Daerah”, hlm. 63. 7 terjadinya penundaan lagi bagi pemenuhan keadilan rakyat untuk menggugat haknya yang dilanggar oleh produk hukum daerah. Masyarakat Indonesia dapat memerhatikan hal tersebut dalam pembentukan produk hukum daerah. Dan dalam pengeluaran putusan Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam melakukan pembatalan peraturan daerah adalah mahkamah agung yang sudah diatur dan dijelaskan dalam undang-undang. Pada tahun 2020 terdapat penelitian yang ditulis oleh Ahmad Saleh, Malicia Evendia dan Mertha Riananda terkait Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dijelaskan bahwa meskipun perlindungan terhadap anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ditingkat pusat, tetapi harus diimbangi dengan peraturan daerah, karena masih minimnya produk hukum daerah yang memberikan perlindungan serta pemenuhan hak atas anak jadi sangat dibutuhkannya dukungan untuk terwujudnya peraturan daerah tentang perlindungan anak.6 Jadi menurut analisis kami bahwa meskipun sudah adanya peraturan yang mengatur di tingkat pusat tetapi Daerah tetap harus menerapkan peraturan tersebut secara terperinci karena itu sama halnya dengan memberikan dukungan dalam terwujudnya peraturah tersebut dan supaya masyarakat Indonesia lebih paham mengenai aturan tersebut. Dan terakhir pada penelitian di tahun 2020 juga tentang Ke- wenangan Mendagri Membatalkan Perda dalam Kedudukannya Sebagai Lembaga Eksekutif yang ditulis oleh Jeremia Radix menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri tidak boleh melakukan pembatalan secara sepihak. Menurut konstitusi pengujian legalitas dalam pembatalan peraturan daerah yang telah berlaku secara sah 6 Saleh, Ahmad., dkk. 2020, “Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak”, hlm. 20. 8 hanya dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung, Mendagri tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan hukum. Menurut Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 sebenarnya Mendagri memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Dearah, tetapi jika dilihat dari UU No. 12 Tahun 2011 Apabila Mendagri melakukan pembatalan perda maka itu salah secara hukum. Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan pertentangan undang- undang dengan undang-undang dasar diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap yang lebih tinggi dipeiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung.7 Jadi menurut analisis kami lembaga eksekutif, presiden maupun kementrian sebenarnya tidak memiliki kewenangan dalam pembatalan peraturan daerah secara sepihak dengan alasan apapun. Yang memiliki wewenang dalam pembatalan perda adalah Mahkamah Agung sesuai dengan hukum perundang- undangan yang kuat serta diikuti oleh UU No. 12 Tahun 2011. Pentutup Jadi dapat kami ambil kesimpulan dari beberapa penelitian terkait pembentukan produk hukum daerah dalam periode tahun 2011 sampai tahun 2020 di Indonesia haruslah sebagai berikut: 1. Bahwa tujuan dalam pemben-tukan produk hukum daerah yaitu supaya menciptakan dan me-ningkatkannya kepentingan pe-layanan serta kesejahteraan bagi masyarakat setempat, maka sebagai masyarakat Indonesia kita juga bisa menerapkan tujuan dari produk hukum daerah ini supaya seluruh masyarakat Indonesia merasa telah terpenuhi hak serta kewajibannya. 7 Radix, Jeremia 2020. “Kewenangan Mendagri Membatalkan Perda Dalam Kedudukannya Sebagai Lembaga Eksekutif”, hlm. 23-24. 9 2. Bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada yang mana sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi supaya nantinya Pemerintah tidak dapat membatalkannya karena produk hukum tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. 3. Bahwa dalam pembentukan produk daerah haruslah sempurna sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada supaya nantinya tidak dibatalkan oleh Kementrian. 4. Bahwa dalam membentuk suatu produk hukum daerah haruslah memiliki 4 unsur tertib regulasi yang terdiri dari tertib kewenangan, tertib prosedur, tertib substansi dan tertib implementasi. Supaya produk hukum daerah nantinya seimbang antara peraturan dengan pelaksanaannya serta supaya produk hukum daerah tersebut berjalan dengan efektif demi mewujudkannya kebutuhan ma-syarakat. 5. bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah tidak hanya berpusat pada original intent, tafsir historik dan tafsir gramatik tetapi juga harus berpusat pada penafsiran sosiologis dan teleologis supaya terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan serta untuk mengatasi permasalahan ketiadaan ketentuan hukum yang mengatur secara tegas uji konstitusionalitas produk hukum daerah. dan supaya tidak terjadinya penundaan lagi bagi pemenuhan keadilan rakyat untuk menggugat haknya yang dilanggar oleh produk hukum daerah. Masyarakat Indonesia dapat memerhatikan hal tersebut dalam pembentukan produk hukum daerah. Dan dalam pengeluaran putusan Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam melakukan pembatalan peraturan 10 daerah adalah mahkamah agung yang sudah diatur dan dijelaskan dalam undang-undang. 6. Bahwa meskipun sudah adanya peraturan yang mengatur di tingkat pusat tetapi Daerah tetap harus menerapkan peraturan tersebut secara terperinci karena itu sama halnya dengan memberikan dukungan dalam terwujudnya peraturah tersebut dan supaya masyarakat Indonesia lebih paham mengenai aturan tersebut. 7. Bahwa lembaga eksekutif, presiden maupun kementrian sebenarnya tidak memiliki kewenangan dalam pembatalan peraturan daerah secara sepihak dengan alasan apapun. Yang memiliki wewenang dalam pembatalan perda adalah Mahkamah Agung sesuai dengan hukum perundang- undangan yang kuat serta diikuti oleh UU No. 12 Tahun 2011. Intinya dalam pembentukan produk hukum daerah haruslah berpedoman dengan pangaturan yang lebih tinggi atau diatasnya supaya produk hukum tersebut sempurna sesuai dengan ketentuan yang ada dan nantinya tidak akan dibatalakan dan produk hukum haruslah bersifat kuat dan mengadung 4 unsur tertib regulasi serta adanya keseimbangan antara peraturan yang dibuat dengan pelaksanaannya, supaya dapat mewujudkannya kebutuhan ma-syarakat serta supaya masyarakat dapat merasakan keadilan. Dan yang berhak dalam pembatalan produk hukum daerah adalah Mahkamah Agung, karena menurut UU No. 12 Tahun 2011 pelanggaran peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap yang lebih tinggi dipeiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung. Dan lembaga eksekutif, presiden maupun kementrian sebenarnya tidak memiliki kewenangan dalam pembatalan peraturan daerah secara sepihak dengan alasan apapun. Jadi meskipun menurut Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 11 Mendagri memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Dearah, tetapi jika dilihat dari UU No. 12 Tahun 2011 Apabila Mendagri melakukan pembatalan perda maka itu salah secara hukum. Daftar Pustaka Kuniawan, 2013, “Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah”, hlm. 544. Sulistyo, Yuri, dkk. 2014 “Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, hlm. 11. Irwandi. 2018 “Penerapan Peraturan PemerintahNomor 59 Tahun 2015 Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”, hlm. 63. Zudan Arif Fakrulloh, 2018. “Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah”, hlm. 714-725. Jurnal Ilmu Hukum. Setyonagoro, Permadi., 2019 “Wacana Hukum Uji Konstitusionalitas Produk Hukum Peraturan Daerah”, hlm. 63. Saleh, Ahmad., dkk. 2020, “Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak”, hlm. 20. Radix, Jeremia 2020. “Kewenangan Mendagri Membatalkan Perda Dalam Kedudukannya Sebagai Lembaga Eksekutif”, hlm. 23- 24. 12 BAGIAN 2 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG KONSEP PEMILUKADA DAN PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PERIODE TAHUN 2000-2010 DI INDONESIA 13 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG KONSEP PEMILUKADA DAN PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PERIODE TAHUN 2000-2010 DI INDONESIA Alfian Pramadhika Putra, M. Ali Akbar, Cantika Evita Nancy Fanizsia, Hanin Ramadhanti, Lisa Alfiana Latar Belakang Indonesia merupakan Negara yang menggunakan system pemerintahan demokrasi terpimpin yang mana artinya dalam berkehidupan bernegara setiap harinya Indonesia dipimpin oleh satu orang yang disebut Presiden. Presiden di Indonesia memiliki dwi fungsi yaitu sebagai kepala Negara dan juga kepala pemerintahan. Untuk menjangkau warga masyarakat yang terletak di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas ini, Presiden dalam menjalankan tugas memiliki wakil nya ditingkatan mulai dari Provinsi hingga tingkatan terendah yaitu tingkat desa. Pemilukada secara langsung maupun tidak telah menjadi stigma yang banyak dijustifikasi oleh banyak pihak sebagai wadah ataupun arena untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik mulai dari tingkatan terbawah, yang sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Stigma ini muncul ketika pemilukada merupakan suatu bentuk pengkondisian kekuasaan bersifat sentrifugal sehingga tidak terpusat pada satu tangan ataupun satu kelompok dan/atau golongan. Pertarungan elite menjadi sesuatu hal yang lumrah dan bukan hal yang tabu lagi yang mana akuntabilitas pemerintahan pun lebih terjamin dan responsive terhadap kepentingan masyarakat luas akan tetapi mengikis demokrasi secara perlahan dan pendalaman demokrasi pun menjadi sebuah keniscayaan. Dengan dijadikannya pemilukada sebagai lahan kontestasi kekuasaan di daerah, banyak sekali ancaman terhadap 14 pelaksanaan pemilukada ini. Bagaimana tidak setiap dari golongan, mulai dari golongan yang kecil hingga golongan yang memiliki jumlah massa yang banyak akan berlomba – lomba untuk memenangkan kontestasi tersebut. Ketika kepentingan golongan saja yang dijadikan prioritas maka sudah pasti kepentingan yang bersifat universal akan semakin tertinggal dan memang sengaja ditinggalkan. Sehingga ketika suatu golongan yang memenangkan kontestasi tersebut membentuk rezim politik yang perlu dipertanyakan akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan pemerintahan tersebut dan menempatkan masyarakat sebagai obyek suara saja tanpa harus mempedulikan suara masyarakat yang seharusnya menjadi kepentingan yang perlu dijadikan sebagai prioritas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Menurut Abdul Djalil, mengapa sistem pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan secara langsung yaitu untuk; 1. Memberikan kepastian terhadap rotasi kepemimpinan pemerintahan secara konstitutional untuk melahirkan kepemimpinan yang legitimatif; 2. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah ini menunjukkan bahwa masyarakat melek politik; 3. Sebagai sarana merubah tatanan negara dan masyarakat yang lebih baik; dan yang terakhir 4. Menjadi ajak penyaringan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.8 Meskipun sebegitu rupa pelaksanaan pemilukada yang menjadi ajang kontestasi demokrasi, pemilukada juga dijadikan sebagai salah satu indicator ukuran sejauh mana demokrasi di daerah yang melaksanakan pemilukada yang berkesesuaian dengan UU32/04 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya undang - undang ini mau tidak mau seluruh wilayah yang ada di dalam wilayah kedaulatan negara harus melaksanakan pemilukada sesuai undang – undang yang berlaku. 8 Kushandajani. Pilkada dan Demokratisasi di Daerah. Topik Utama. 15 Menjadi salah satu ajang kontestasi politik terbesar yang ada di Indonesia pemilukada pada awalnya memiliki tujuan yang sangat baik yaitu mewujudkan kepentingan rakyat diatas segalanya itu merupakan sesuai dengan pengimplementasian dari sila ke – 4 Pancasila. Namun seiring perkembangan jaman tujuan dilaksanakan pemilukada mulai bergeser kepada kepentingan partai politik dan mengenyampingkan kepentingan masyarakat yang semestinya sebagai kepentingan universal yang diprioritaskan. Maka dari itu tulisan ini yang berjudul Perkembangan Pemikiran Tentang Konsep Pemilukada Dan Pemilihan Kepala Desa Pada Periode Tahun 2000 – 2010 Di Indonesia dengan maksud untuk mengetahui perkembangan pemikiran dari para peneliti terhadap konsep pemilukada dan pilkades pada tahun 2000 hinggan 2010. Pembahasan Pada perkembangan pemikiran tentang konsep pemilukada dan pemilihan kepala desa, pemilukada dinilai sebagai pembaharuan dalam tatanan politik pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, desa memegang peranan penting. Yang salah satunya aspek penting dalam desa yaitu pemilihan kepala desa, karena kepala desalah yang akan menentukan dalam proses pelaksanaan pengembangan desa itu sendiri. Masa Reformasi menjadikan terjadinya perubahan yang cukup besar seperti halnya dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa tertuang dalam pasal 93 s/d 111. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut menjadikan perubahan dalam pengertian desa yaitu kemandirian desa untuk mengatur rumah tangganya, urusan-urusannya atas dasar asal usul istiadat tradisi yang berkembang dan hidup yang berkembang pada masyarakat. 16 Dalam proses pemilihan kepala desa terdapat banyak terjadi proses penghamburan uang (money politic) yang dianggap tidak kondusif bagi pematangan demokrasi. Pada calon Kepala Desa yang memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang dianggap masyarakat sebagai uang transport. Dalam hal ini pemilihan Kepala Desa menjadi acuan empiris dari Pemilihan Kepala Daerah.9 Pada sistem pemilukada dibutuhkan beberapa evaluasi yang penting untuk dilakukan antara lain dalam hal proporsionalitas hasil pemilihan, jenis pemerintahan, pengaruh bentuk dari karakter partai politik, pengaruh dari corak kompetisi, capaian karakter yang akan dihasilkan melalui pemilukada, struktur kepemimpinan yang akan terwujud, adapun hal penting lainnya dari pemilukada yakni bagaimana upaya yang harus dilakukan agar pandangan masyarakat tentang pemilukada bukan hanya sebagai acara penghamburan uang melainkan pemilukada ditujukan untuk kepentingan masyarakat demi terciptanya kemakmuran. Pada kegiatan tata kelola dalam penyelenggaraan pemilukada terdapat suatu hal yang perlu untuk dibenahi antara lain dalam kinerja KPUD mengingat KPUD dalam pelaksanaan pemilukada merupakan salah satu tokoh utama yang dituduh melakukan pelanggaran antara pihak-pihak terkait kegiatan pencalonan dengan pihak pengawas lapangan yang sering diduga sebagai pemicu kejanggalan sehingga menyebabkan konflik dengan DPRD, akibatnya kepercayaan masyarakat pada hasil pemilukada menurun. Adapun tata kelola pemerintahan pasca pemilukada yang dimana terdapat beberapa karakter kepemimpinan dari politik 9 AbdulMuis, Pemilihan Kepala Desa Sebagai Acuan Empiris Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung. 17 pemerintahan yang terbentuk pasca pemilukada. Seperti fenomena negara kuat, negara lembek, lemahnya kinerja pemerintah sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat, negara gagal, perekonomian masyarakat yang gagal akibat konflik yang terjadi, negara bayangan, negara yang terpecah. Namun disamping kegagalan yang terjadi, tidak semua daerah mengalami kegagalan karena banyak juga daerah-daerah yang turut serta menciptakan sistem tata kelola yang baik.10 Kedaulatan merupakan suatu hal yang dijunjung dalam suatu negara yang berarti disini kepentingan rakyat sangat diutamakan agar terciptanya negara yang makmur dimana hal ini diperoleh dari pelaksanaan pemilu yang terdiri dari pemilu DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan yang terakhir adalah pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah. Ketentuan dalam pemilukada masih berpedoman pada UU Perda. Terdapat pada UUD 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang dimana dalam mewujudkan negara yang demokratis terdapat tiga kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan Yudikatif tingkat pertama dan terakhir di bidang ketatanegaraan yang memiliki wewenang dalam menegakkan hukum dan keadilan. Adapun fungsi dari Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan pemilu adalah sebagai penyangga upaya hukum terakhir bagi pihak terkait pemilu yang merasa dirugikan. Begitu juga dengan perselisihan dalam penyelenggaraan pemilukada yang awalnya menjadi wewenang Mahkamah Agung yang kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai 10 Yogi.S.Permana, Pemilukada Dan Problematika Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. 18 kekuasaan yudikatif tertinggi yang berhak dalam menghapus perselisihan mengenai hasil dari pemilukada. 11 Negara dapat dikatakan sebagai negara yang menganut sistem demokrasi setelah memenuhi beberapa unsur antara lain memberikan kebebasan masyarakat untuk membentuk komunitas, memberi kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat, memberikan hak pada masyarakat dalam pemungutan suara, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menduduki jabatan yang sama, memberi hak kepada masyarakat dan tim sukses untuk berkampanye politik, memberi kebebasan memilih, memberi sumber informasi, memberikan lembaga yang bertugas untuk memenuhi kepentingan rakyat. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dinilai dapat memenuhi dari kelanjutan demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat terutama pada hasil pemilihan umum, yang termasuk pemilukada. Adapun fungsi dari Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan pemilukada yaitu sebagai penengah dalam mengadili perselisihan hasil pemilu. Pemilu adalah suatu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam esensi pemilu adalah sebagai sarana untuk membentuk negara yang berkedaulatan rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang sesuai dengan keinginan rakyat.12 Maka, dalam penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan dengan berbagai cara yang berkualitas agar segala upaya yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan. 11 HendraSudrajat, Kewenangan Mahkamah konstitusi Mengadili Perselisihan dari Pemilukada. 12 AnsirLauntu, Analisis Dan Eksistensi Politik Kandidat Walikota Dalam Meyakinkan Pemilih Pada Pilkada Kota Makassar Di Tinjau Dari Aspek Marketing Mix. 19 Adapun asas dari pemilu yang diatur dalam pasal 35 UUD sementara tahun 1950 yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan proses dari berpolitik demi mencapai kehidupan yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Pemilihan dilakukan oleh rakyat dengan tujuan agar terlihat fleksibel dalam menentukan sistem pilkada. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai wujud perkembangan dari demokrasi. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus berasal dari anggota partai politik dan apabila pihak calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bukan dari partai politik maka tidak diberi kesempatan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 sebagai pengujian UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memutuskan bahwa memperbolehkan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersifat perseorangan/tidak termasuk dari anggota Partai Politik. Dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah dan DPR membentuk UU nomor 12 tahun 2008 untuk menindaklanjuti bahwa pihak dalam pencalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bukan dari anggota Partai Politik harus memenuhi syarat tertentu untuk bisa mencalonkan. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah atau yang biasa disebut dengan Desentralisasi. Dalam sistem Desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD. Kepala Daerah bertanggungjawab penuh kepada DPRD dengan melaporkan pertanggungjawabannya selama menjabat di 20 akhir jabatannya. Kepala Daerah juga wajib melaporkan pertanggungjawabannya kepada Presiden dan wakil Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi. Didalam perkembangan budaya suatu bangsa tidak terlepas dari teknologi informasi yang disebut dengan media lini atas maupun media lini bawah, dimana semua hal dapat di ketahui oleh masyarakat dalam waktu yang sangat cepat. Seperti halnya sekarang ini penggunaan suatu media yang berisi pesan, visi, dan misi politik yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah dapat memberikan dampak positif yaitu menaikan suara mereka dalam pemilukada. Yang termasuk dalam media lini atas yakni: radio, koran dll. Sedangkan yang termasuk dalam lini bawah yakni: spanduk, baleho dll. Sedangkan di Indonesia menurut artikel yang berjudul “Media Above The Line Dan Below The Line Dalam Pilkada” karya Dr. Ibnu Hamad bahwa pemilu yang berada di Indonesia masih belum menunjukan media sebagai wadah kemenangan atas suara dari rakyat, hal ini disinyalir bahwa budaya Indonesia mempunyai ikatatan primordialisme yang akan membentuk jaring sosial. Hanya saja media dapat memperteguh suara-suara rakyat. Kesimpulan Hal yang dapat disimpulkan dari penjabaran diatas adalah pemilukada dinilai sebagai suatu pembaharuan dalam tatanan politik pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang salah satunya aspek penting dalam desa yaitu pemilihan kepala desa, karena kepala desalah yang akan menentukan dalam proses pelaksanaan pengembangan desa itu sendiri. Dalam proses pemilihan kepala desa terdapat banyak terjadi proses penghamburan uang atau biasa disebut (money politic) yang dianggap tidak kondusif bagi pematangan demokrasi. 21 Adapun tata kelola pemerintahan pasca pemilukada yang dimana terdapat beberapa karakter kepemimpinan dari politik pemerintahan yang terbentuk pasca pemilukada. Terdapat pada UUD 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang dimana dalam mewujudkan negara yang demokratis terdapat tiga kekuasaan yakini eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan Yudikatif tingkat pertama dan terakhir di bidang ketatanegaraan yang memiliki wewenang dalam menegakkan hukum dan keadilan. Adapun fungsi dari Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan pemilu adalah sebagai penyangga upaya hukum terakhir bagi pihak terkait pemilu yang merasa dirugikan. Negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi setelah memenuhi beberapa unsur antara lain memberikan kebebasan untuk membentuk komunitas, memberi kebebasan dalam berpendapat, memberikan hak dalam pemungutan suara, memberikan kesempatan untuk menduduki jabatan yang sama, memberi hak untuk berkampanye politik, memberi kebebasan memilih, memberi sumber informasi, memberikan lembaga yang bertugas untuk memenuhi kepentingan rakyat. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dinilai dapat memenuhi dari kelanjutan demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat terutama pada hasil pemilihan umum, yang termasuk pemilukada. Pemilu adalah suatu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam esensi pemilu adalah sebagai sarana untuk membentuk negara yang berkedaulatan rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang sesuai dengan keinginan rakyat. Adapun asas dari pemilu yang diatur dalam pasal 35 UUD sementara tahun 1950 yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 22 merupakan proses dari berpolitik demi mencapai kehidupan yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai wujud perkembangan dari demokrasi. Namun, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 sebagai pengujian UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memutuskan bahwa memperbolehkan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersifat perseorangan/tidak termasuk dari anggota Partai Politik. Dalam sistem Desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD. Kepala Daerah juga wajib melaporkan pertanggungjawabannya kepada Presiden dan wakil Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi. Didalam perkembangan budaya suatu bangsa tidak terlepas dari teknologi informasi yang disebut dengan media lini atas maupun media lini bawah, dimana semua hal dapat di ketahui oleh masyarakat dalam waktu yang sangat cepat. Sedangkan yang termasuk dalam lini bawah yakni: spanduk, baleho dll. DAFTAR PUSTAKA Jurnal : HendraSudrajat, Kewenangan Mahkamah konstitusi Mengadili Perselisihan dari Pemilukada. Kushandajani. Pilkada dan Demokratisasi di Daerah. Topik Utama. LauntuAnsir, Analisis dan Eksistensi Politik Kandidat Walikota Dalam Meyakinkan Pemilih Pada Pilkada Kota Makassar Di Tinjau Dari Aspek Marketing Mix. 23 MuisAbdul, Pemilihan Kepala Desa Sebagai Acuan Empiris Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung. Permana.S.Yogi, Pemilukada dan Problematika Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Referensi Undang-Undang : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 24 BAGIAN 3 PERKEMBENGAN PEMIKIRAN TENTANG KEWENANGAN TERHADAP DESA DALAM KONTEKS MENCAKUP OTONOMI DAERAH 2011-2020 DI INDONESIA 25 PERKEMBENGAN PEMIKIRAN TENTANG KEWENANGAN TERHADAP DESA DALAM KONTEKS MENCAKUP OTONOMI DAERAH 2011-2020 DI INDONESIA Syntia Puspita Andini, Tahta Pertiwi, Damar Wulayana, Yuli Rahmawati, Rudy Chondro Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai sistem pemerintahan yang demokrasi. Didalam negara demokrasi ini tentu terdiri dari berbagai macam suku, budaya, golongan, bahasa, dan agama yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan bangsa Indonesia ini. Dasar dari negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan suatu negara kesatuan dan ini juga dimuat dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam terselenggaranya otonomi daerah, tercantum pada Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur pemerintahannya sendiri dalam mengurus suatu urusan yang berdasarkan kepemerintahanya sendiri yang berdasarkan pada suatu asas yaitu asas otonomi yang bertugas yaitu untuk membantu daerah. Tujuan ini memeliki yang mana utuk meningkatkan masyarakat yang mana untuk semakin lebih baik dalam hal untuk hubungan atara suatu kepemerintahan antar pusat maupun juga daerah. Terdapat unsur yang paling mendasar daerah di Indonesia, desa (pemerintahan desa) akan menjadi daerah yang terintegrasi, walau otonomi merupakan unsur titik beratnya yang mana terletak pada kabupaten / kota yang secara pokok level kepemerintahan harus yang memulai dari sub tingkat yang paling bahwa, yaiu yang disebut desa. 26 Otonomi desa merupakan sistem pemerintahan desa yang dimana desa adalah dimana penduduk atau warganya yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai wewenang yang mengatur serta juga mengurus urusuna dari kepentingan penduduk atau masyarakat tersebut. Makna otonomi desa itu sendiri mempunyai arti keterlibatan dan kebebasan masyarakat desa dalam mengurus serta mengembangkan desanya yang sesuai dengan adat istiadat, norma, budaya dan juga nilai dari potensi desa. Tugas dari kepala desa berdasarkan pasal 26 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan yang mana untuk suatu tugas dari kepala desa yaitu mengadakan atau yang menyelenggarakan kepemerintahan desa, menyelenggarakan pembinaan desa, menyelenggarakan pembangunan desa, dan menyelengarakan suatu pemberdayaan desa. Dalam hal ini dari Peran suatu Kepala desa juga sangat penting yang mana peran tersebut untuk penyelengaraan tanggungjawab ke kepala desa untuk memegang perannya yang mana sebagi wakil rakyat yang mana sudah terpilih dan dipilih oleh masyaraka desa secara langsung. Apa pengertian dari desa di lihat dari sudut panang UU dan Para Ahli?.Apa pengertian dari Otonomi Desa?Apa pengertian dari otonomi daerah? Apa maksud dari kewenangan? PEMBAHASAN : Pengertian Desa Dalam hal ini berbicara mengenai Desa bahwa menurut ahli Rahrdjo, menyatakan Desa yaitu sesuatu yang mana dikaitkan dengan adanya unsur cara hidup keluarga atau Kebersahajaan, Keterbelakangan, Tradisionalise,sosialis, dan subsitensi. Bahwa dalam masyarakat desa berpedoman dalam kehidupannya sehari- hari mengandalkan atau menggantungkan terhadap alam. Alam yang mana mempunyai arti bahwa segalanya bagi masyarakat atau 27 penduduk desa, yang mana alam inilah memenuhi kebutuhan masyarakat atau penduduk setempat sehari-hari. Dan alam inilah yang mana dipergunakan untuk tempat tinggalnya penduduk desa. Berbeda dengan Rahrdjo, menurut ahli Koentjaraningrat yang mana memiliki pemikikran bahwa desa atau masyarakat pedesaan yaitu yang memiliki ciri-ciri dari tata pola kehidupan sekitar yang mana terlihat dalam konteks kehidupannya,ikatan dalam pergaulan, dan seluk-beluk masyarakat atau penduduk pedesaan yakni : 1. Para penduduknya saling mengenal bukan individualisme, 2. Penduduknya memiliki sifat solidaritas yang tinggi, dan mempunyai rasa gotong royong dan kebersamaan. Artinya dalam sikap atau unsur inilah masyarakat atau penduduk desa memiliki rasa hutang jasa atau empati dan kebaikan yang tinggi.13 Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah yang mana mempunyai ciri khas adat. Desa adalah unsur keutuhan atau integritas masyarakat atau penduduk hokum yang dimana memiliki batas wilayahnya yang mana kewenangan tersebut untuk mengatur urusan keperintahan atau tujuan ataupun juga kemauan masyarakat setempat yang memiliki ciri di akui oleh peerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.14 Dari penjelasan yang di atas mengenai desa, desa memiliki ciri-ciri khas tersendiri yang mana desa jugamempunyai kewenangan sendiri dan memiliki batas wilayahnya mempunyai produk hokum sendiri. Masyarakat atau penduduk desa mempunyai jiwa gotong royong yang tinggi bukan rasa individualisme. 13 Jefri S.Pakaya.Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah.Legilasi Indonesia Vol.13 no.01. Maret 2016 14 UU no 6 Tahun 2014 28 OTONOMI DESA Berbicara mengenai suatu Otonomi Desa yang mana dalam otonomi desa ini menjelaskan bahwaotonomi desa aitu yang mengatur tentang rumah tangganya sendiri, desa mempunyai subyek hokum yang berhak memberikan kewenangan atau membuat tindakan hokum, membuqat peraturan, menyelengarakan kerjasama, dll. Tetapi disi lain desa sebagai daerah atau Kawasan otonom ini tidak bisa dilihat dari sisi subjek hukumnya melainkan juga dilihat dengan adanya bagian dan implikasi desentralisasi tetapi juga dari pihak sangkut paut dengan desa dan dengan negara. Maka hal inilah desa juga mempunyai hak untuk mendapatakan pembagian kewenangan.15 Menurut ahli Widjaya menyatakan bahwa otonomi desa yaitu otonomi yang real keberadaanya, utuh, bulat, dan keberadanyaan bukan pemerian dari kepemerintahan, tetapi disini pemerintahan memberikan kewajiban untuk menghormati adanya otonom tersebut yang d buat atau yang mana dimiliki oleh desa tersebut. Dalam hal ini otonom desa memiliki kerangka dan kewenangan kepemerintahan dan khususnya dalm penyelenggaraan. Maka otonom desa ini masyarakat atau penduduknya memiliki kewenangan tersendiri dan batas-batas wilayahnya yang mana memiliki peraturan atau kewenangan dan mengurus urusan setempat erdasarakan unsur adat istiadat dan hokum terntu. Tetapi berbeda dengan halnya otonomi yang dimiliki oleh provinsi ataupun kabupaten/kota, yang mana desa dilihat dari ciri khas unsur adat istiadatnya tetapi disini dilihat darai unsur penyerahan wewenang dari kepemerintahan.16 15 Nyimas Latifah Letty Aziz.Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. Vol 13. No 2.Desember 2016 16 Novianto M.Hanor. “Perubahan Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistematika Ketatanegaraan”. Vol.18. no 4 Desember 2013 29 Dalam hal ini berbicara mengenai apa yang di jelaskan di atas bahwa desa atau otonomi desa adalah segumpulan yang memiliki kewenangan dan aturan-aturan tertentu yang sudah memiliki ciri atau kebijakannya masing-masing dan mengurusi urusan pemerintahan atau kepemerintahannya sendiri. Dan yang telah di ucapkan oleh otonom inilah bilamana adanya penetapan dari negara adalah dengan adanya suatu hak asal muasal dan suatu adat keistiadatannya. Dalam keberedaan desa dan desa adat inilah mendapatkan perbuatan ataupun perlakuan yang mana sama dari Pemerintah dan Pemda (Pemerintah Daerah). Adapun mengenai tentang SOP dalam Pemerintahan Desa yang mana sudah di atur sesuai denfan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tatta Kerja Pemerintahan Desa yakni adanya perangkat desa,keseketariatan yang membantu kepala desa untuk mengurus urusan dalam produk hokum apa yang akan di buatkan untuk rancangan desa dll, adapun satuan tugas kewilayahan desa atau yang di sebut dengan pelaksana kewilayahan yang mana disini mengatur keuangan desa, dan Pelaksana teknisi yang dimana maksud dari pelaksana teknisi ini adalah pengelolaan administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat atau penduduk di desa atau melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala desa. OTONOMI DAERAH Dalam Otonomi Daerah yang mana bermaksud untuk memberikan suatu kewenangan pemerintah tersebut dengan maksud dan tujuan bahwa suatu otonomi daerah itu mengelola daerahnya sendiri dan untuk lebih mengenal daerahnya itu sendiri. UU No 32 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa otonomi daerah adlah yang mengelola daerahnya itu sendiri dengan wewenang atau peraturan yang ada, hak, kewajiban yang mengatur atau mengurus urusan di daerahnya atau wilayahnya 30 tersebut. Maka otonomi daerah adalah kesatuan wewenang yang mengatur daerahnya atau wilayahnya itu sendiri yang memiliki batas kewilayahannya untuk mengurus urusan suatu kepemerintahan termasuk kebijakan-kebijakan yang ada di dalam wilayahnya atau kemasyarakatan tersebut dan mengelola daerah atau wilayahnya. Dalam hal ini juga kewenangan bahwa otonomi daerah yang mana membantu dalam urusan kepemerintahan dimana mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat. Berbicara mengenai Peluang dan suatu tantangan dari persaingan global yang mana memberikan tugas atau kewenangan yang seluas-lusanya untuk daerah yang disertai dengan pemberian hak atau kewajiban untuk menyelengarakan atau yang mengadakan daerah dalam kesatuan system penyelenggara pemerintah.17 Dalam otonomi daerah ini adapun dimana pengawasan, pengawasan inilah yang menjadi dasar dalam kebijakan otaonomi daerah yang mana pemerintah pusat yang melakukan berbagai pengawasan pada pemerintah daerah. Pengawasan inilah yang mana bertujuan untuk menilai sejauh mana daerah otono tersebut melaksanakan ketentuannya sesuai dengan fungsi yang telah diatur di undang-undang. Pemeintah inilah turut serta turun tangan dalam mengenai kewenangan mengenai persoalan- persoalan yang ada pada wilayahnya atau daerahnya tersebut. Dimana pemerintah juga yang bertanggung jawab untuk menjamin negara ketuhan negara, dan pelayanan yang adil seluruh rayaktanya dan menjamin apa yang sudah ada dalam peraturannya dan konsekuensinya dalam prinsip negara hokum. 18 17 UU No 32 Tahun 2004 18 Endrik Safudin. “Efektifitas Pembentukan Daerah Dalam Upaya Mendukung Otonomi Daerah Di Indonesia” vol.13 No.1 Tahun 2016 31 Kewenangan a. Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah Dalam konteks mengenai kewenangan antra Pusat Dan daerah dimana hal ini otonomi daerh belum sepenuhnya bisa terlaksana atau berjalan yang baik. Kewenangan ini belum sepenuhnya dialksanakan dengan hati oleh Pemerintah Daerahnya. Yang mana pemerintah Pusat tidak memberikan kewenangan yang terlalu besar untuk pada Daerah, ada beberapa daerah yang belum siap menjalankan tugasnya. Tidak hanya itu yang menjadi persoalan dalam kewenangan yang mana adanaya terkait dengan konteks bahwa segala sesuatunya harus pada konteks Negara Kesatuan yang mana untuk menjaga wilyahnya atau daerahnya untuk mewujudkan negara. b. Kewenangan Desa dalam Kebijakan Otonomi Desa Berbicara mengenai kewenagan, kewenangan dalam desa inilah yang memiliki kewenangan luas oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanakan Kebijakan suatu Otonomi Daerah, pemerintah daerah inilah yang menjadi dasar untuk mempunyai legitimasi yang cukup kuat untuk berbagai tindakan yang diambil, contohnya seperti adanya pembangunan di daerah atau wilayajhnya, melaksanakan berbagai kegiatan, dalam berbai sector. Maka disnilah Pemerintah Daerah menjadi patokan atau acuhan untuk proses pembangunan di daerah dimana apa yang sudah telah di susun, walaupun disisi lain yang menjadi persoalan desa diberikan otonom yang lebih luas. Dalam hal ini dari proses pembangunan wilayah harus bertentenagan dengan adanya kebijakan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah. Maka dari sinilah Kebijak Otonomi Desa tamak dengan Kbijakn Otonomi desa dapat berkehendak semaunya yang 32 mana ada Batasan dari Pemerintah Daerah. Mengenai seluruh Peraturan yang ada pada Peraturan Derah inilah terbukannya Ruang bagi upaya dalam pemberdayaan terhadap Masyarakat desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa harus bergantung pada dirinya sendiri tidak mengandsalan Pemerintah Daerah dan Pusat.19 c. Kewenangan Desa Dalam Aturan Perundang-Undangan Berbicara mengenai kewenangan desa dalam aturan perundang-undangan ini yang mana terkait dalam undang- undang no 6 tahun 2014 tentang desa, kewenangan desa ini mewujudkan tata penyelenggaraan suatu Pemerintah Daerah yang mensejahterkan social yang lewat atau melalui dengan membangun daeraah atau wilayahnya yang terbagi karena negara Indonesia ini bersifat atau mempunyai karakter otonom atau yang mana diistilhakan dengan administrasi. Dalam hal ini asas dalam otonomi ini yang mempunyai kewenangana dan tugas untuk membantu secara yuridis ,aupun formal yang mana sudah di jelaskan dalam Pasal 18 UUD 1945. 1. Negara Republik Indonesia yang mana terbagi dalam daerahnya : daerah provinsi dibagi atas dasar Kabupaten dan Kota, yang memiliki unsur kepemerintahaan daerah yang sudah di atur dengan peraturan yang ada atau perundang-undangan yang ada. 2. Kewenangan dalam Kepemerintahn Provinsi maupun kota ini yang mana mengurus urusan sendiri yang bersifat asas otomi dan tugas untuk pembantuan 3. Dalam Pemerintah Provinsi atau Kota ini memiliki ciri yang mana DPR dipilih oleh rakyat. 19 Sakinah Nadir. “Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa” Vo.1 Tahun 2013 33 4. Berbeda dengan DPR yang mana DPR dipilih oleh rakyat, namun Gubernur, Bupati atau Walikota disini dipih secara demokrasai. 5. Dalam hal ini untuk kerangka dan tata cara penyelenggaran pemerintah daerah sudah diatur dalam undang-undang 6. Pemerintah daerah menjalankan tugas sesuai dengan wewenangnya 7. Pemerintah daerah harus menjalankan tugas untuk melaksanakan otonomi dalam tugas pembantuan. d. Kewenangan atau Kedaulatan Desa Dalam Menjadikan Perwujudan kepada Otonomi Daerah Berbicara mengenai desa dan asas desa, Desa ini bagian dari system kepemerintahan kabupaten ataupun kota dan dalam hal ini desa, desa tidak mempunyai teori asa yang membenarkan tentang kewenangan atauun juga urusan dari pihak kabupaten ataupun kota untuk desa. Hal ini, kewenangan atupun urusan desa, desa menggunakan yang Namanya asas rekognisi dan subsidiritas, bukan mengunakan asas desentralisasi. Dalam kewenangan desa juga tidak mengikuti dari skema apa yang sudah ada di dalam kewenangan Kabupaten ataupun kota, tetapi disini desa skema menggunakan asas yangb bertujuan untuk kepentingan penduduk atau masyarakat sekitar yang secara langsung kewenangan itu dari Desa masing-masing. Berdesarkan skema yang ada pada penjelasan tadi, yang mana kewenangan Desa menjadi utama yaitu : 1. Kewenangan yang bersifat diakui oleh Negara. Yang artinya dalam kewenangan inilah untuk mengelola asset SDA, tanah ulayatnya, Tanah Kas Desa, yang berbentuk dengan susunannya, melestarikan budayanya atau 34 wilayahnya, menyelesaikan suatu sengketa dengan cara adat. 2. Kewenangan yang kedua ini merujuk pada kepentingan masyarakat yang mana bersekala local (yang mengenai Desa) yaitu : adanya membentuk suatu organisasi kepemrintahan desa, melaksanakan kepemilihan kepala desa, membentuk Badan Perwakilan Desa, mengelola APBDes atupun jga mengembangkan BUMDesa, dan membentuk Lebaga suatu Kemasyarakatan. Berbicara mengenai desa, desa juga berhak menolak apa yang tidak menjadi tugasnya atau kewenagannya yang mana tugas tersebut adalah tugas pembantuan yang tidak disertai dengan unsur suatu dana ataupun fasilitas dan personil. Maka desa memiliki tiga kewenangan yaitu : 1.Kewenangan darimana (asal- usul) 2. Kewenangan atributif 3. Tugas Pembantuan. Dalam hal ini ada juga mengenai asas dalam Desa dalm penyelenggaraan yaitu, asas kepastian hokum, asas tata tertib kepentingan masyarakat ataupun umu, asas keterbukaan, asas efesiensi dll Dalam unsur kepemerintahan inti dari Kepemerintahn Desa dalam mlaksanakan tugas atau kewenanganya yaitu berdasarkan adannya kewenangan Kabupaten/Kota yang mana diarahkannya dengan diserahkan pengaturannya Kepada Desa. Dari urusan Pemerintah Daerah tersebut maka akan mendapatkan peningkatan terhadap pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melaui dengan Pemerintahan Daerah yang penyerahanya dari pemerintah yang bersangkutan. Mengenai otonom, Inti dari suatu otonom yaitu yang mana memiliki kewenangan dari atasan kepemerintahan. Maka ketika terjadi dalam mengirimkan kewenangan antar tingkat pemerintah maka perjanjian adalah otonomi. Sedangkan pada dasarnya otonomi adalah suatu hak, wewenang, dan kewajiban untuk 35 mengatur urusan urusanya sendiri.Dalam wewenang Desa yang sudah mempunyai apa yang diterapkan dari pihak Desa tersebut maka desa dapat juga mempunyai hak untuk memilih kewenangan yang mana sesuai dengan kondisi dan dengan adanya kapasitas local. Mengenai kedudukan dari suatu wewenang ataupun kewenangan Daerah otonom, maka hal inilah daerah suatu otonom ini mendapat kewenangan yang bersifat kewenangan asas desentralisasi. Asas desentralisasi yaitu asas otonomi yang mana diberi oleh pemerintah. Lain halnya dengan Desa yang mengartikan bahwa suatu Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai prinsip yang mana mengatur ataupun menata hidupnya individu atau disebut sendiri yang menggunakan dasar Lembaga yaitu Lembaga local yaitu yang menggunakan asas subsidiritas, yang mana kewenangan ini sudah ada di dalam masyarakat tersebut, bukan asal muasalnya dari suatu pemberian. Mengenai desentralisasi yang mana suatu daerah tidak bisa menjalankan atas kewenangannya, maka kewenangan hasil tersebut dapat diambil lagi oleh pihak Pemerintah, sedangkan mengenai subsidiaritas, yang mana ada kendala dari penanggung jawaban ataupun eksternalitas, maka penduduk atau masyarakatnya yang meminta pemerintah agar mengambil alih. Berbicara mengenai suatu urusan dari pemerintah yang bertujuan atau yang dijalankan oleh pihak desa yaitu yang disebut dengan otonomi desa atau juga disebut dengan rumah tangga desa, urusan suatu dari daerah otonomi dan urusan dari piha pembantuan di samping pemerintah pusat ataupun daerah maka kewenangn dari pemerintah desa inilah menjadi sasaran atau tujuan yang telah menjadi ketetapan (strategis), secara organisasi atu juga disebut dengan Lembaga, kebijakan dalam mengelola atau menggerakkan urusan dari pemerintahan tersebut. Berbicara mengenai apa yang sudah di jelaskan tersebut maka adanya: 36 1. Tugas atau tujuan Rumah Tangga/ Otonomi Desa Yaitu yang mana tugas atau tujuan Otonomi Desa yang mana kewenanagan ataupun wewenang yang sudah merapatkan dalam pihak pemerintah desa. Berbicara mengenai suatu urusan otonomi desa yang mana dalam otonomi desa ini yaitu adanya hak dalam asal-usul, dalam adat istiadatnya, dan kebudayaan desa yang sudah telah di Kelola dengan baik atau jua sudah di jaga, tidak hanya itu serta juga mengembangkan atau memajukan di kehidupan masyarakat setempat. Dari apa yang sudah ada pada di atas yang menjelaskan bahwa otonomi desa aitu bersifat adat istiadat dll, itu juga di dalam desa mempunyai unsur berbeda- beda karena dari perbedaanya tersebut maka berpengaruh terhadap kapasitas pemerintah desa, kemampuan BPD dan juga peran penduduk atau masyarakat ataupun pembinaan dalam pemerintahan desa yang mempunyai sifat keputusan politik dan juga dala urusan administrasi kepemerintahan desa. 2. Tugas Pemerintahan Kabupaten/ Kota yang diatur dengan Pengaturan Kepala Desa. Dalam hal ini berbicara mengenai wewenang atau kewenangan yang sudah telah melakukan atas dasar yang telah di tetapkan dari kewenangan kabupaten/kota ini yang mana tersebut akan di kirimkan atau di serahkan kepihak pengaturannya yaitu yang disebut ke pihak kepada desa. Maka dari urusan inilah atau dari urusan suatu Pemerintah daerah inilah yang mana secara langsung akan mendapatkan peningkatan terhadap suatu pelayanan atau juga pemberdayaan penduduk sekitar yang secara langsung 37 melalui adanya aturan suatu daerah dan penyerahanya tersebut dari pemerintah yang berkaitkan.20 KESIMPULAN : Bahwa didalam masyarakat Desa yang masih memegang pedoman didalam kehidupan sehari hari masyarakatnya masih mengandalkan dan masih sangatlah bergantung pada alam yang ada disekitar masyarakat. Bahwa setiap desa mempunyai ciri khas atau perbedaan tersendiri, biasanya bisa terlihat dari Kewenangan pemerintahan desa dan juga batas - batas tertentu yang didalam wilayahnya terdapat produk hukum tersendiri atau khusus. Bahwa didalam otonomi desa, desa itu sendirilah yang mengurus dan mengatur sendiri urusan rumah tangga desa, memiliki kewenangan sendiri dalam wewenang nya yang telah diakui oleh negara dan juga memiliki kewenangan sendiri dalam hal memajukan kesejahteraan masyarakat desa dimana kewenangan tersebut hanya ditujukan pada masyarakat desa saja. Bahwa didalam otonomi daerah Terdapat kewenangan membantu urusan pemerintahan pusat manakala bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Didalam pelaksanaan otonomi daerah juga diadakan pelaksanaan pengawasan yg jadi dasar dalam seberapa diberlakukannya peraturan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dijalankan dengan sebaik-baiknya atau tidak. SARAN : Berdasarkan dari penbahasan serta uraian diatas, maka dapat disarankan sebagai bentuk upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut diatas terkait pemikiran 20 Jefri S.Pakaya.Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah.Legilasi Indonesia Vol.13 no.01. Maret 2016 38 tentang kewenangan terhadap desa dalam konteks mencakup otonomi daerah. Diantaranya pemerintah daerah bisa melakukan penyesuaian regulasi daerah dengan cara menyingkronkan serta harus ada harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan desa. Selain hal itu, pemerintah daerah juga perlu mensosialisasikan peraturannya dan juga pelaksanaannya yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah pusat kepada setiap aparatur desa ,sehingga bisa diimplementasikan secara optimal dan maksimal. DAFTAR PUSTAKA Jefri S.Pakaya.Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah.Legilasi Indonesia Vol.13 no.01. Maret 2016 UU no 6 Tahun 2014 Nyimas Latifah Letty Aziz.Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. Vol 13. No 2.Desember 2016 Novianto M.Hanor. “Perubahan Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistematika Ketatanegaraan”. Vol.18. no 4 Desember 2013 UU No 32 Tahun 2004 Endrik Safudin. “Efektifitas Pembentukan Daerah Dalam Upaya Mendukung Otonomi Daerah Di Indonesia” vol.13 No.1 Tahun 2016 Sakinah Nadir. “Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa” Vo.1 Tahun 2013 39 BAGIAN 4 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG PENERAPAN PERATURAN DENGAN PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA OTONOMI DESA 40 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG PENERAPAN PERATURAN DENGAN PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA OTONOMI DESA Ningsriati, Ihza Qurnia, Moch. Ayub Abdul Aziz, Ananda Wahyu Nursukma, Alingga Rahma Yunita Pendahuluan Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang sudah diamanatkan oeh Undang-undang dasar 1945 Pasal 1. Konsekuwensi dari menyatakan diri Indonesia sebagai Negara hukum adalah dengan memenuhi salah satu indicator yang haruds dipenuhi, yaitu adanya perlindungan Negara atas Hak Asasi Manusia (Human Right), jalannya pemerintahan syang didasari pada pembagian kekuasaan (Trias Politica) dan pemerintah sebagai representasi dari Negara menghormati dan menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang disebutkan dia ats maka akan mewujudkan struktur pemerintahan yang baik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Good Governance. Salah satu yang menyambut dengan baik dengan adanya otonomi dan Good Governance adalah pemeritah desa. Juga sekaligus menjadi tantangan tersendiribagi otonomi daerah untuk dapat memberikan sentuhan pembangunan desa yangs esuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat desa yang ebrsangkutan. Di dalam perfektif ini, pembangunan desa tidak hanya dengan melkukan pembangunan fisik semata, namun juga dengan melkukan pembangunan individu dan kelompok terkait utuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa yang terkait. Konsep kemandirian yang dalam perspektif sosiologi, selalu berjalan palarel yangse lalu disamakan dengan kata dasar dalam bahasa Inggris yakni resilience (kemandirian), yang juga 41 memiliki makna tidak bergantung atau memiliki kebebsan untuk dapt mengelola dirinya sendiri, dan juag bermakna berkelanjutan. Republik Indonesia adalah Negara yang besar, dengan memiliki jumlah pulau yang kurang-lebih sebanyak 17.508 pulau, yang tergabung ke dalam 34 Provinsi, dengan 514 Kabupaten dan Kota, dengan 74.754 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh Indonesia (Data Kementerian Dalam Negeri). Dari desa-desa yang disebutkan tadi memiliki memiliki ragam otnominya sendiri-sendiri yang sesuai dengan amanat dari Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau juga yang biasa disebut sebagai Undang - Undang Desa. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh. Sebagai bagian kesatuan kemasyarakatan hukum yang memiliki susunan asli dan hak yang istimewah, maka pemerintah desa dapat melakukan perbuatan hukum yang baik dalam lingkup hukum public dan perdata. Desa sebagai entitas juag memiliki kekayaan dan harta benda Otonomi daerah yaitu kewenangan hak dari daerah untuk mengembangkan dan mengatur sumber datas atas potensi yang berada di tempat daerahnya sendiri. Kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari peran tata kelola yang baik serta benar. Dengan ketata kelolaan yang baik dan benar diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sistem pemerintahan good governance tidak terlepaskan dari tata kelola dengan prinsip yang baik dan benar. Good Governance merupakan suatu system peyelegaraan managemen pembangunan yang kukuh dan penuh tanggung jawab yang dapat sejalan dengan nilai – nilai demokrasi serta keadaan yang efisien, adapun good governance memiliki maksud dan tujuan untuk memangkas praktik yang buruk dari pengurusan administrasi dan investasi kedepannyaagar terwujudnya system 42 pemerintahan yang baik dengan menjujung tinggi prinsip tata kelola yang baik dan benar maka hal tersebut dapat diwujudkan dengan tindakan seperti : turut serta masyarakat, ditegakannya supremasl hukum (pengadilan), ketransparanan dan fleksibel, kepedulian dan stakeholder, berorientas dalam consensus, kesetaraan untuk semua masyarakat, efektivitas dan evisiensi, keakuntabilitasan, dan visi yang strategis.21 Akuntabilitas yaitu diterapkannya kewajiban bagi pegawai pemerintah untuk bertindakan selaku penanggung jawab dan bertanggung gugat bagi segala keputusan dan aturan yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah, para penanggung jawab di jajaran pemerintahan, pengaruh dari luar dan elemen – elemen masyrakat yang bertanggung jawab langsung kepada jalannya pemerintahan terhadap masyarakat. Organisasi yang lainnya tentu saja bertanggung jawab atas organisasi satu dan organisasi lainnya. Akutabilitas bisa disebut sebagai suatu perwujudaan kewajiban bagi suatu instansi dijajaran pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan kesuksesan dan kekaburan melaksanakan visi dan misinya, akomodasi akuntabilitas juga dapat dilakukan dengan pendekatan strategis perubahan yang cepat terjadi kepada organisasi bagi hal ini dilakukan agar terhindar dari pihak – pihak yang tidak berkepentingan yang menyangkut keseimbangan jalannya pemerintahan . Ada tiga pilar utama dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik, yakni Pemerintah itu sendiri, warga, dan peran serta pihak swasta.22 Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang 21 Idup Suhady,dkk. 2005. Dasar-Dasar Good Governance. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara 22 Ulfia Pamujiningsih, Eksistensi Peraturan Desa Sebagai Perwujudan Good Gevornance Dalam Pelaksanaan Pembangunan, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019) 43 No. 28 yang diterbitkan pada tahun 1999 berkaitan dengan Penyelenggaraaan Negara yang bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang membuat msayarakt tidak memilik kepercayaan dan kepuasaan terhadap kinerja dari pemerintah yang seharunya memberika pelayanan publik, UU ini menjadi semacam semangat dalam pewujdukan jalannya Good Governence. Salah satu amanat yang diebrikan oleh Reformasi yang terjadi pada 1998, dengan merubah kosep corak dari yang asalanya daalah Government menjadi Goverance salah satunya dengan memebrikan hak kepada par akepala daerah untuk membentuk pemerintahan otonomi dan memberi tugasapembantuan. Lahirnya sebuah wacana Good Governance bersumber dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik pmerintahan, seperti korupsi, Kolusi, dan nepotisme (KKN) dikarenakan masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggaraa urusan publik. Otonomi5Desa6merupakan3otonomi yang6asli, bulat5dan utuh serta5bukan merupakan3pemberian dari6pemerintah.2Sebagai kesatuan4masyarakat hukum7yang mempunyai5susunan asli4berdasarkan hak8istimewa, maka9desa dapat melakukan perbuatan hukum5baik hukum publik maupun8hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda. Sebagai perwujudan dalam pemerintahan demokrasi, pada Desa dibuat Badan Perwakilan Desa yang tepat bagi kebudayaan yang berkembang di Desa yang saat ini bersangkutan, yang berguna sebagal lembaga7legislasi4dan pengawasan8dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimaksudkan bahwa Desa yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas 44 wilayah yang berwenang untuk melakukan pengaturan dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak dalam asal-usul, dan hak ketradisionalan yang diakuan dan dihormati kedalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Simbol dari kesatuan masyarakat desa adalah pemerintahaan desa dibawah pimpinan. Mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah Desa mempunyai tugas mengatur kehidupan masyarakat desa, mengatur perekonomian desa, memnjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan apabila terjadi perselisihan antar masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama6dengan BPD. Dalam rancangan peraturan desa diharapkan pula dapat memperbesar dan mempengaruhi kalkulasi naik Pendapatan Asli Daerah. Pembahasan Konsep Good Governance Pemerintah dewasa ini memiliki banyak sekali penerapan prinsip-prinsip yang diterapkan untuk melakukan pelayanan yang baik dan benar dalam kaitannya dengan pengelolaan urusan- urusan yang menyangkut publik. Pada basic-nya, konsepPmerintahan yang Baik (Good Governnance) dalam penerapannya secara baik, maka akan memberikan efek positif terhadap pemerintahan yang menjadikan pemerintahan yang baik. Namun, begitu juga dengan sebaiknya, jikalau penerapan konsep Good Governance tidak mungkin dijalankan dengan semestinya dan benar maka akan memberikan implikasi yang buruk bagi rakyatnya, yang efeknya menjadikan environment buruk bagi 45 kinerja aparat pemerintahan sehingga akan membuat pemerintahan tersebut rawan dan menjadi tempat subur bagi tumbuhnya tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Governance sendiri dapat didefinisikan atau dimaknai sebagai suatu the authoritative direction and administrations of the affair of men / women in a nation. State, city, etc.23 Yang memiliki artian kurang lebih sebagai berikut: yakni sebuah otoritas yang dapat memberikan perintah, juag seabgai administrasi urusan manusia di dalam sebuah Negara, daerah, kota dan sebagainya. Sedangkan menurut lembaga Pengembangan Progam Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP), mendefinisikan Governance sebagai pelaksanaan urusan-urusan politik, eknomi, dan sebagai otoritas dalam melaksanakan urusan negara dalam pelbagai tingkatan kebutuhan. Juga tidak ketinggalan dari Bank Dunia ynag membeikan definisi terkait hal di atas sebagai pemerintah yang mengelola sumber daya sosial dan ekonomi juag administrasi untuk kepetningan Negara. Jadi, dapat kita tarik satu garis lurus dengan pengertian- pengertian yang telah dijabarkan di atas terkait dengan pemerintahan yang baik. Sehingga dapat kita definiskan sebagai suatu konsep dasar dalam menyelenggarakan manajerial pembangunan yang terukur dan memiliki tanggung jawab yang berjalan searah dengan demokrasi yang efisien. Juga guna mencegah alokasi anggaran yang tidak sesuai dan pencegahan tindakan korupsi yang baik dari segi politik ataupun administrasi. Dalam mewujudkan good governance yang diinginkan maka terdapat beberapa rangkaian yang dapat mempengaruhi prinsip 23 I Wayan Sundana dkk, PKM Mewujdukan Penyelenggaraan Desa yang Sejalan Dengan PRinsip-Prinsip Good Governance di Desa Sumerta Kelod KEcamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. (Denpasar: Jurnal Sintesa, 2018) 46 tata kelolaan terhadap Pemerintahan Desa untuk mewujudkan good governance sesuai dengan adanya ukur indikator good governance yang mencakup ketransparasian, kepartisipasian dalam penegakan hukum, upaya daya tanggap, orientasi kekonsensusan, kesetaraan, keefektifitasan dan keefisiensian, keakuntabilitasan, visi strategis. Dalam transparasi yang dimaksud yakni mencakup akses masyarakat dalam memperoleh informasi yang diinginkan dengan mudah tanpa adanya disinformasi yang didapat, yaitu dalam memperoleh informasi tentang tata kelola dan pencapaian serta hasil – hasil penerapan peraturan yang dicapai khususnya di tingkat desa. Dalam mewujudkan good governance ketransparasian adalah salah satu faktor penyebab berhasilnya sistem good governance tersebut.24 Pemerintah Desa diharapkan memmaparkan informasi secara transparan terkait pengelolaan Dana Desa terhadap masyarakat nya dengan menyelenggarakan rapat bulanan ataupun tahunan terkait hal tersebut. Dalam rapat tersebut setidaknya dihadiri dari beberapa pihak mencakup dari pihak desa maupun dari elemen masyarakat khusnya antara lain karang taruna, ketua rw, ketua rt, rapat tersebut bertujuan guna mencapai kesepakatan pembangunan dan pencapaian hingga penerapan bagaimana sebaiknya proses penerapan good governance dapat diterapkan sebaik mungkin. Informasi yang berhubungan dengan desa dapat diakses dengan mudahnya oleh masyarakat guna menunjang keperluan yang menangkut kepengurusan dalam kepentingan bagi masyarakat itu sedndiri, yang berarti disini Pemerintah Desa khususnya dengan terbuka kepada siapapun masyarakat yang memiliki maksud dan tujuan. 24 Sulistiyani, Ambar Teguh. 2000. Memahami good Governance 47 Dalam tingkat pemerintah desa juga pastinya mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran dalam mengelola sumber pendapatan desa, dengan demikian dalam hal ini dibutuhkan sistem yang baik dengan menerapkan system good governance dalam pengelolaan dana desa yang diatur oleh pemerintah desa. Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang kegiatannya dengan menggunakan beberapa model pendekatan, yaitu ceramah, FGD, dan sharing dengan cara tatap muka tentang Pelaksnaan Pemerintahan Desa yang Sejalan pada adanya Prinsip-Prinsip Good Governance di Desa dapat berlangsung dengan sebaik - baiknya dan lancer tanpa adanya kerusakan pemerintahan. Pendampingan melalui kegiatan dalam system FGD kepada aparat pemerintah desa harus segera dilakukan secara insidental berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang terlibat atau mitra, Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan dengan menyongsong “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Sejalan dengan Prinsip-Prinsip yang termasuk Good Governance” disampaikan beberapa sub tema dan indikator good governance, antara lain meliputi: 1) efisiensi, 2) efektivitas, 3) penegakan hukum, 4) daya tanggap, 5) orientasi konsensus, 6) kesetaraan, 7) partisipasi dan transparansi, 8) akuntabilitas, 9) visi strategis Keterbatasaan dalam waktu pertemuan yang sangat mengakibatkan tidak tersampainya seluruh materi yang ada bisa tersampaikan dengan sangat detil. Kegiatan yang diawali dengan penuh penghayatan, dan kemudian harus dilanjutkan dengan diskusi dan dilanjutkan dengan proses sharing. Dari kegiatan inilah mulai tampak bahwa masyarakat sejatinya belum memahami tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang seharusnya sudah sejalan dengan prinsip-prinsip good governance 48 yang baik dan benar, namun demikian adanya bahwa antusiasme peserta dan kaingin tahuan mereka masih belum yang mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam penerapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sangat tinggi dan harus akan tetapi kendala yang masih menghambat antusiasme mereka adalah keterbatasnnya ruang dan waktu diskusi. Berbagai pertanyaan yang timbul mulai diajukan dengan antusias oleh para peserta untuk sesi tanya jawab. Oleh karena itu inti dari pertanyaan para peserta adalah: Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, Transparansi bagi pelayanan public dan Penegakan hukum Penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat efektuif dan efisien Kesetaraan bagi hal yang bersifat politik. Dan di beberapa desa/wilayah, Kepala Urusan Pemerintahan ditugaskan untuk dan bagi pengelola data induk, data mutasi penduduk, untuk yang terakhir mengelola data – data penduduk dan masyarakat sementara. Yang kedua adalah Kepala Urusan Umum masih memiliki wewenang untuk mengelola buku data dan dalam inventaris desa. Secara keseluruhan dalam adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk meningkatkan keahlian, keterampilan dan peningkatan pengetahuan serta masih dalam kapasitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang harus dan masih sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini harus diukur pada lima indikator yang sudah disebutkan sebelumnya pada pengertian diatas, juga dapat ditinjau dari segi kepuasan para peserta setelah mengikuti kegiatan yang ada. Manfaat yang akan diperoleh oleh aparat pemerintah desa adalah mengembangkan pemahaman, pengertian dan kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sudah sejalan dengan prinsip-prinsip 49 good governance. Sedangkan bagi masyarakat manfaat yang diperoleh adalah peningkatan pengetahuan dalam menjalankan hak – hak serta kewajibannya terlibat kedalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip dalam good governance. sebagian desa mencantumkan beberapa aturan dan prinsip tentang Keuangan Desa erat dengan adanya pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pemerintahan desa. Oleh sebab itu beberapa prinsip yang sangat penting harus sangat diperhatikan dalam keuangan desa menurut Herlianto (2017), yaitu yang pertama, dalam adanya pengelolaan keuangan tidak hanya merupakan kewenangan perangkat desa sahaja, tapi masyarakat desa masih harus berperan di dalamnya, sehingga perlu diaadakannya partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat masih harus mengetahuinya secara transparan terkait kewenangan keuangan desa. Kedua, dalam bidang kepemerintahanan, keuangan desa yang seharusnya tidak hanya dialokasikan bagi penggajian aparat desa saja tetapi bagaimana dana desa juga bisa dapat menciptakan kemampuan Sumber Daya Manusia desa yang lebih baik. Ketiga, bidang kemasyarakatan masih terus harus juga dijadikan sebagai prioritas dari program yang berjalan atau kegiatan di desa seperti yang di amanatkan ke dalam undang-undang dan memperoleh alokasi anggaran yang cukup bagi penunjang berjalannya good governance dalam tingkat desa. Bahwa dalam pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang berupa tindakan administrative yang masih berkaitan dengan kegiatan yang mulai dari proses perencanaan anggaran, penggunaan, penyimpanan, pencatatan dan pengawasan terhadap keluar masuknya uang atau dana instansi. Kemudian ada 3 (tiga) prinsip utama yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan 50 yang masih berkaitan dan harus diterapkan dalam system good governance yaitu, 1. Prinsip ketransparansian atau keterbukaan, memberikan arti pemenuhan bagi kebutuhan hidup masyarakat khalayak, atau bahwa seluruh masyarakat harus dapat memiliki hak dan akses terhadap pengelolaan keuangan agar dapat mengetahui pemrosan dalam manajemen keuangan karena sangat menyangkut aspirasi dari masyarakat dan keinginan dari masyarakat. 2. Prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat, artinya bahwa masyarakat selain bisa mengetahui anggarannya, masyarakat juga masih perlu mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dari pelaksanaan pemantauan anggaran tidak hanya berhak untuk mengetahui anggaran secara transparan tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas terrencananya atau pelaksanaan anggaran ke dalam pelaksanaan kegiatan dan benar dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya 3. Prinsip value for money, berarti harus berdasarkan dalam prinsip - prinsip pokok dalam penganggaran anggaran yaitu ekonomis artinya memilih dan serta menggunakan sumber daya dengan jumlah populasi serta kualitas tertentu dengan adanya harga yang lebih murah tanggung jawab yang sesuai dengan aadanya tugas nya masing - masing. Tetapi di Pemerintah Desa ini masyarakat sejatinya menilai bahwa beberapa perangkat desa yang ada dengan sengaja tidak menjalanakan tugas dan bertanggung jawabnya secara semaksimal mungkin. Pemerintah Desa tidak hanya diam dengan adanya masalah seperti itu, untuk mengatasi akibat terjadinya kinerja perangkat desa yang masih kurang optimal Pemerintah Desa. ini menyelenggarakan pelatiahan secara tahap - bertahap dan bersinambung kepada perangkat desa serta Pemerintah Desa melakukan juga masih 51 melakukan pengrekutan pemuda yang berguna membantu desa dalam melakukan pengawasan atau harus menjalankan tugas harus dengan kiteria tertentu, misalnya berasal dari Desa tersebut.. Penutup Kesimpulan Dari review artikel dan jurnal yang sudah saya rangkum dan saya ambil garis besarnya bahwasannya good governance sangat penting diterapkan dalam tata kelola pemerintahan dengan baik sebagaimana mestinya dan penerapan yang solid, dengan efisien dan dengan secara efektif diterapkan guna mengimbangi kesinergian dalam berinteraksi yang secara kontruktif antara Negara, sector luar swasta dan dari kalangan masyarakat Dalam good governance memiliki banyak prinsip yang harus diterapkan sejalan dengan berjalannya good governance demi tercapainya pemerintahan yang baik bagi seluruh masyarakat. Prinsip tersebut antara lain : daya ketanggapan, kepengawasan, transparansi, kesadaran, penegakan hukum, profesionalisme dan keakuntabilitasan. Good governance masih mengalami pengalaman panjang demi penerapannya di Indonesia khususnya pada tingkat desa. Saran .Pemerintah Pusat seharusnya memulai melakukan terobosan dengan menerapkan berbagai cara agar penerapan good governance sampai hingga di pemerintahan terendah contohnya dengan memulai mengawali menjadi pengayom dan melayani masyarakat sebab apabila pemerintah pusat melakukan hal tersebut otomatis terobosan yang dilakukan pemerintah pusat 52 tersebut menyebar dan menjadi contoh baik bagi penyelenggara pemerintahan dari tingkat pemerintahan menengah hingga ke pemerintahan paling bawah Daftar Pustaka Jurnal Subadi dab Tiara Oliviarizky Toernisia, PERKEMBANGAN KONSEP ATAU PEMIKIRAN TEORITIK TENTANG DISKRESI BERBASIS PERCEPATAN INVESTASI DI DAERAH, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Hendi Sandi Putra, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNACE DI DESA KALIBELO KABUPATEN KEDIRI Ulfia Pamujiningsih, EKSISTENSI PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Thomas S. Kaitahu, GOODCORPORATE GOVERNANCE DAN PENERAPANNYA Titiek Puji Astuti, Yulianto, GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN DANA DESA MENYONGSONG BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 I Nyoman Sudana, I Nyoman Wiratmaja dan I Wayan, PKM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG SEJALAN DENGAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE , 2018 Bambang Dewantoro, Meida Rachmawati, PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA SEBAGAI PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE 53 BAGIAN 5 PERKEMBENGAN PEMIKIRAN TENTANG FUNGSI KARANG TARUNA DALAM SISTEM KELEMBAGAAN DESA PRA DAN PASCA BERLAKUNYA UU DESA 54 PERKEMBENGAN PEMIKIRAN TENTANG FUNGSI KARANG TARUNA DALAM SISTEM KELEMBAGAAN DESA PRA DAN PASCA BERLAKUNYA UU DESA Moh. Faizin Sekilas Pandang tentang Otonomi Daerah Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara kesatuan, dimana kekuasaan pemerintahan tertinggi ada ditangan Presiden yang mana sesuai amanat undang-undang dasar 1945 presiden seagai pemegang tertinggi kekuasaan pemerintahan25. Konsekwensi dari adanya sistem negara kesatuan tersebut adalah adanya sistem kelembagaan yang terpusat di pemerintahan pusat. Pemerintah Pusatlah yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 34 Provinsi dan beribu-ribu pulau,26 akan sangat sulit jika menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat seluruhnya. Hal tersebut akan sangat tidak menguntungkan bagi daerah yang memiliki letak geografis yang sangat jauh dari ibu kota negara/ pusat pemerintahan, dikarenakan adannya potensi kurangnya perhatian, Kurangnya Pemantauan, serta kurangnya respon yang cepat dari pemerintah pusat akibat dari jarak yang jauh tersebut. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (terkait urusan Pemerintah Konkuren) untuk mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri atau 25 DPR RI, “Undang Undang Dasar 1945,” Website Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, accessed November 5, 2021, https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945. 26 “Indonesia,” in Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, November 5, 2021, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indonesia&oldid=19364016. 55 yang biasa kita kenal dengan istilah otonomi daerah. Pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sehingga dalam hal ini menimbulkan suatu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dapat dilakukan dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi ataupun tugas pembantuan. Terkait Otonomi daerah sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah27 yang sebelumnya diatur dalam undang- undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah28. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dalam artian disini adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/Kota berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah mereka sesuai dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah.29 Dibawah pemerintahan Provinsi dan pemerintahan kabupaten/ kota, ada pemeritahan Desa yang juga memiliki otonomi untuk mengurus dan mengelola wilayahnya yang dikenal dengan otonomi desa. Desa merupakan pemerintahan paling dasar dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia yang merupakan ujung tombak dalam sistem ketatanegaraan. Berikut akan di jelaskan terkait tata urutan pembagian wilayah administratif dalam negara kesatuan Indonesia. 27 “UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI],” accessed November 5, 2021, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014. 28 “UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI],” accessed November 5, 2021, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004. 29 “UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI].” 56 Sistem pembagian wilayah Negara kesatuan Indonesia :30 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi; 2. Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota; 3. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan; 4. Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah Desa sendiri memiliki Otonomi Desa, yang mana berarti desa memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai kearifan budaya lokal guna kemakumar dan kesejahteraan desa. Peranan desa sebagai sistem pemerintahan paling dasar memegang peran sangat penting dalam kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa yang tidak lepas dari fungsi desa itu sendiri yang dari masa ke masa memiliki pergeseran dan perkembangan. Dalam mewujudkan tujuan desa yaitu mensejahterahkan masyarakat desa, desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada untuk membantu mewujudkan tujuan desa. Lembaga kemasyarakatan desa yang dimaksud disini adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).31 30 “Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi,” accessed November 5, 2021, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/39TAHUN2001PPPenj.htm. 31 “UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa [JDIH BPK RI],” accessed November 5, 2021, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu- no-6-tahun-2014. 57 Karang taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Sejarah Karang Taruna Bangsa yang hebat adalah bangsa yang mengenal sejarah bangsanya. Istilah yang dikemukakan oleh salah satu founding father kita Ir. Soekarno tersebut sangat pas bagi kita para generasi penerus bangsa untuk menumbuhkan semangat dalam mempelajari sejarah perkembangan bangsa, salah satunya adalah sejarah karang taruna. Karang taruna didirikan pada masa pemerintahan orde lama yaitu pada tahun 1960.32 Karang Taruna lahir sebagai wujud dari semangat kepedulian generasi muda untuk turut serta membantu mencegah dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial masyarakat, khsusnya permasalahan remaja pada kala itu. Perkembangan Karang Taruna dari waktu ke waktu mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik jumlah maupun program kegiatannya. Hingga saat ini Karang taruna tumbuh di setiap kelurahan dan desa di wilayah Indonesia. Sejalan dengan perkembangan Karang Taruna yang mampu memberikan peran dan kontribusi dalam pembangunan di wilayah, Karang Taruna memiliki landasan hukum yang memperkuat keberadaannya di masyarakat, yaitu: • Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/KEP/1981 tentang Susunan Oganisasi dan Tata Kerja Karang Taruna 32 Tomi Nugraha, “Sejarah Berdirinya Organisasi Karang Taruna Tamanmartani,” JOGJA DAILY, accessed November 5, 2021, https://jogjadaily.com/2021/08/sejarah-berdirinya-organisasi-karang- taruna-tamanmartani/. 58 •Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 yang menetapkan Karang Taruna sebagai salah satu wadah pengembangan generasi muda • Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna • Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna • Penjelasan Undang-undang No.6 TAHUN 2014 Tentang Desa • Peraturan Menteri Sosial no. 25 tahun 2019 tentang karang taruna Dengan adanya landasan hukum, eksistensi karang taruna dalam pembangunan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Dalam konteks pembahasan kita kali ini adalah mengerucut pada perkembangan pemikiran fungsi karang taruna pasca Reformasi. perkembangan pemikiran tentang fungsi dan kewenangan Desa Sebelum kita membahas terkait perkembangan Fungsi Karang taruna, kita terlebih dahulu mengetahui perkembangan pemikiran tentang fungsi dan kewenangan desa sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang tentang desa (UU Desa). Sebelum berlakunya UU Desa, terkait fungsi dan kewenangan dari desa sendiri diatur dalam undang-undang no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut kewenangan desa adalah terkait33 : a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; 33 “UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI].” 59 d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Akan tetapi setelah berlakunya undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa, penjelasan terkait kewenangan dari desa semakin jelas. Kewenangan desa yang dimaksud adalah dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, serta hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa yang dimaksud meliputi34: a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan lokal berskala desa; c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika kita melihat sekilas terkait kewenangan dari desa berdasarkan apa yang tertulis dalam undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan kewenangan dari desa berdasarkan UU Desa diatas, dalam UU desa lebih memperjelas dan memperluas terkait kewenangan desa dalam mengelola urusan pemerintahan desa. Hal tersebut dapat dilihat dalam point b yaitu desa mempunyai kewenangan lokal berskala desa. Dengan bertambahnya kewenangan dari desa, lebih diperjelas bidang dan lingkup kewenangan yang menjadi urusan desa dalam hal ini adalah otonomi desa. Jelas yang dimaksud penulis disini adalah sudah diatur dengan detail dan terperinci terkait batasan-batasan hak dan kewajiban dari desa, kewenangan dari desa, dan hubungan antara desa dengan lembaga 34 “UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa [JDIH BPK RI].” 60 administrafif lainnya yang ada diatasnya, baik pusat maupun daerah provinsi, kabupaten/kota. Pengaturan terkait karang taruna sebagai salah satu dari lembaga kemasyarakatan desa tidak lepas dari undang-undang ini. Kedudukan dan Peran Karang Taruna Pra berlakunya UU Desa Fungsi Karang Taruna menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna Jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna Karang Taruna mempunyai fungsi sebagaimana berikut3536 : a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; b. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; c. Meningkatkan usaha ekonomi produktif; d. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; e. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan f. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, bhineka tunggal ika dan tegaknya negara kesatuan republik indonesia. 35 “Permensos No. 77/HUK/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna [JDIH BPK RI],” accessed November 5, 2021, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130263/permensos-no-77- tahun-2010. 36 “Permensos No. 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna [JDIH BPK RI],” accessed November 5, 2021, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135241/permensos-no-23- tahun-2013. 61 Kedudukan dan Peran Karang Taruna Pasca Berlakunya UU Desa Peraturan Menteri Sosial no. 25 tahun 2019 tentang karang taruna, Karang Taruna memiliki Fungsi37: a. Penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial karang taruna; b. Upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat; c. Merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat; d. Upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, karang taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja; e. Merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi; f. Merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; g. Merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda; h. Merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan i. Merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. 37 “Permensos No. 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna [JDIH BPK RI],” accessed November 5, 2021, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129419/permensos-no-25- tahun-2019. 62 Untuk lebih jelasnya terkait perkembangan pemikiran fungsi karang taruna dalam kepmensos 77/2010 permensos 23/2013 dan dengan permensos 25/2019 dapat dilihat dalam tabulasi sebagai berikut : Tabulasi Pergeseran Fungsi Karang Taruna Pra Berlakunya UU Desa Pasca Berlkunya UU Desa a. Mencegah timbulnya a. Penyelenggaraan masalah kesejahteraan keorganisasian dan sosial, khususnya generasi administrasi kesejahteraan muda; sosial karang taruna; b. Menyelenggarakan b. Upaya mengembangkan kesejahteraan sosial organisasi, meningkatkan meliputi rehabilitasi, kapasitas generasi muda, perlindungan sosial, jaminan pemberian kemudahan, dan sosial, pemberdayaan sosial pendampingan untuk dan diklat setiap anggota generasi muda dan masyarakat terutama masyarakat; generasi muda; c. Merupakan upaya c. Meningkatkan usaha menengahi penyelesaian ekonomi produktif; permasalahan sosial yang d. Menumbuhkan, ada di masyarakat; memperkuat dan d. Upaya melakukan memelihara kesadaran dan komunikasi dan tanggung jawab sosial setiap memberikan informasi anggota masyarakat untuk sosialisasi kebijakan, terutama generasi muda program, dan kegiatan untuk berperan secara aktif pemerintah, pemerintah dalam penyelenggaraan daerah, karang taruna, kesejahteraan sosial; badan usaha, dan/atau e. Menumbuhkan, mitra kerja; memperkuat, dan e. Merupakan upaya memelihara kearifan lokal; mengoptimalkan dan penyelenggaraan organisasi f. Memelihara dan dan program kerja melalui 63 memperkuat semangat metode dan teknologi sesuai kebangsaan, bhineka tunggal dengan kebutuhan ika dan tegaknya negara masyarakat dan kesatuan republik indonesia. perkembangan teknologi; f. Merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; g. Merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda; h. Merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan i. Merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. 64 Perkembangan Pemikiran tentang Fungsi dari karang taruna sendiri tidak lepas dari perkembangan fungsi dari desa yang mana dalam UU desa telah dijelaskan lebih detail terkait lingkup kewenangan dari desa.38 Selain itu juga dalam UU desa telah dijelaskan terkait dari fungsi dari lembaga kemasyarakatan desa yaitu adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Jika kita mengkaji terkait karang taruna berdasarkan kepastian hukumnya sebelum dan sesudah adanya Undang- undang desa, dapat dipastikan bahwa kedudukan karang taruna pasca adanya UU Desa memberikan kedudukan hukum yang lebih tinggi karena tidak hanya diatur dalam peraturan menteri saja, akan tetapi sudah diatur dalam undang-undang yang mana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan hirarki perundang-undangan, Undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan menteri. Jika kita bandingkan antara fungsi dari karang taruna berdasarkan kepmensos 77/2010 dan permensos 23/2013 dengan permensos tahun 2019 tentang karang taruna, menurut hemat penulis, dalam permensos 25/2019, pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota kepada karang taruna sebagai bagian dari pemerintahan desa (konkuren) yang dijelaskan dengan sangat jelas dalam fungsi karang taruna khussnya dalam point (d) terkait karang taruna sebagai media komunikasi, dan informasi pemerintah kepada masyarakat desa dalam sosialisasi kebikjakan, program pemerintah yang mana dalam kepmensos 77/2010 dan 38 “UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa [JDIH BPK RI].” 65 permensos 23/2013 tidak menjelaskan dengan detail terkait pelimpahan urusan pemerintahan tersebut. Kemudian terkait perkembangan pemikiran fungsi karang taruna dalam kepmensos 77/2010 dan permensos 23/2013 dengan permensos 25/2019 tentang karang taruna, dalam kepmensos 77/2010 dan permensos 23/2013 terkait fungsi dari karang taruna hanya mengambarkan fungsi karang taruna secara umum yang terbagi dalam 6 point (a-f), tidak secara langsung memberikan penjelasan bentuk dari fungsi karang taruna, hanya gambaran umum yang dapat dimaknai dalam banyak cara. Sedangkan dalam permensos 25/2019 telah dijelaskan dengan jelas terkait fungsi dari karang taruna dan upaya untuk mencapai fungsi tersebut yang mana tertuang dalam 9 point (a – i).39 Menurut hemat penulis, jika kita melihat permensos 25/2019 tersebut telah sangat jelas dalam menjelaskan fungsi dari karang taruna dan upaya dalam mencapai fungsi tersebut, hubungan antara karang taruna dengan lembaga administratif pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Penjabaran yang sangat jelas terkait fungsi dari karang taruna dalam sistem pemerintahan desa, sehingga sinergi antara pemerintah desa dengan karang taruna akan terjalin dengan baik. Daftar Pustaka “Indonesia.” In Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, November 5, 2021. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indonesia&oldi d=19364016. Nugraha, Tomi. “Sejarah Berdirinya Organisasi Karang Taruna Tamanmartani.” JOGJA DAILY. Accessed November 5, 39 “Permensos No. 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna [JDIH BPK RI].” 66 2021. https://jogjadaily.com/2021/08/sejarah-berdirinya- organisasi-karang-taruna-tamanmartani/. “Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.” Accessed November 5, 2021. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/39TAHUN2001 PPPenj.htm. “Permensos No. 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna [JDIH BPK RI].” Accessed November 5, 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135241/perme nsos-no-23-tahun-2013. “Permensos No. 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna [JDIH BPK RI].” Accessed November 5, 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129419/perme nsos-no-25-tahun-2019. “Permensos No. 77/HUK/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna [JDIH BPK RI].” Accessed November 5, 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130263/perme nsos-no-77-tahun-2010. RI, DPR. “Undang Undang Dasar 1945.” Website Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Accessed November 5, 2021. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945. “UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa [JDIH BPK RI].” Accessed November 5, 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no- 6-tahun-2014. “UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI].” Accessed November 5, 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no- 23-tahun-2014. “UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI].” Accessed November 5, 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no- 32-tahun-2004. 67 68