SALINAN PUTUSAN Nomor 135/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Perhimpunan Jiwa Sehat, berkedudukan di Jalan Asem Gede Nomor 9M, Utan Kayu Selatan, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum bernama Jenny Rosanna Damayanti selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Barat Blok D Nomor 17, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum bernama Dra. Hj. Ariani selanjutnya disebut -------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), berkedudukan di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutif bernama Titi Anggraini selanjutnya disebut ------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Khorunnisa Nur Agustyati Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 Agustus 1987 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Alamat : Gema Pesona Estate Blok AJ Nomor 2, RT 008/011, Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut ------------------------------------------------- Pemohon IV; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa dengan hak substitusi bertanggal 16 Oktober 2014 memberi kuasa kepada i) Veri Junaidi, S.H., M.H.; ii) Fadli Ramadhanil, S.H.; iii) Tigor G. Hutapea, S.H.; iv) Arie Muhammad Haikal, S.H.; dan v) Armanda Pransiska, S.H., yaitu advokat, pengabdi bantuan hukum, dan pegiat demokrasi, yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar keterangan ahli para Pemohon; Mendengar keterangan saksi para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca kesimpulan para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 23 Oktober 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 295/PAN.MK/2015 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 135/PUU- XIII/2015 tanggal 5 November 2015, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 November 2015, menguraikan hal-hal sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 A. Pendahuluan Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan satu-satunya sarana untuk melakukan pergantian pemerintahan di daerah secara sah dan konstitusional di Indonesia. Pilkada juga merupakan salah satu bentuk transisi kekuasaan politik ditingkat lokal yang diharapkan mampu memberikan perbaikan dan pembenahan bagi daerah secara umum. Lebih khusus lagi, pergantian rezim pemerintahan daerah melalui Pilkada bersematkan harapan besar, yakni munculnya pergeseran kesejahteraan bagi masyarakat di daerah, sebagaimana tujuan dan hakikat demokrasi itu sesungguhnya. Bahwa demokrasi merupakan cara untuk menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat banyak. Sejak rezim pilkada langsung yang dimulai pada tahun 2005, proses perbaikan terhadap mekanisme penyelenggaraan Pilkada terus dilakukan. Setidaknya, perbaikan regulasi pilkada terbaru, yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perdebatan terkait dengan regulasi pilkada terjadi pada akhir tahun 2014, ketika muncul dua pilihan teknis pemilihan, apakah akan tetap dengan pemilihan secara langsung atau pemilihan kepala daerah dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang sempat menyetujui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Namun karena kuatnya desakan publik agar pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diujung pemerintahannya mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mengatur bahwa pemilihan kepala darah dilaksanakan secara langsung. Perpu Nomor 1 Tahun 2014 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pascadisahkan langsung dilakukan revisi atas inisiatif DPR. Hasil revisi kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hasil revisi tersebut di atas menghasilkan ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a bahwa salah satu persyaratan warga negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang sedang “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Ketentuan ini sangat potensial akan menghilangkan hak seorang warga negara untuk terdaftar sebagai pemilih dan memberikan hak suaranya di dalam penyelenggaraan Pilkada. Ketentuan ini sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci, apa kualifikasi yang jelas untuk seorang yang disebut “sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Oleh sebab itu, ketentuan di dalam Pasal ini telah membuat negara tidak memperlakukan secara sama setiap warga negaranya di dalam suatu aktivitas penyelenggaraan negara. Selain itu, ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a sepanjang frasa “tidak sedang terganggu jiawa/ingatannya” juga telah menghilangkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara di hadapan hukum yang mestinya dipenuhi oleh negara. Selain itu, di dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, sama sekali tidak memberikan prasyarat untuk seorang warga negara dapat di daftar sebagai pemilih “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Begitu juga di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, ketika penyelenggaraan Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoba membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di beberapa daerah. Atas dasar itu, pengujian konstitusionalitas ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a ini menjadi sangat penting untuk menyelamatkan hak memilih setiap warga negara untuk tetap didaftar dan dapat memberikan suara di dalam penyelenggaraan Pilkada nantinya. B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang- Undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang- undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 5. Bahwa melalui permohonan ini, para pemohon mengajukan pengujian Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian materil Undang-Undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, in casu Pasal 57 ayat (3) huruf a sepanjang frasa “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”, terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. C. Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana Undang-Undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem cheks and balances berjalan dengan efektif; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”; Pemohon Badan Privat (Organisasi Non Pemerintah) 7. Bahwa Pemohon I adalah lembaga yang berbentuk perhimpunan yang aktivitasnya fokus melakukan kajian dan pendampingan terhadap orang-orang yang mengidap gangguan jiwa/ingatannya, atau penderita skizofernia (penderita psikososial); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 8. Bahwa tentang akvitas dari Pemohon I dalam melakukan kajian dan pendampingan terhadap orang-orang yang terganggu jiwa/ingatannya, atau pemderita skizofernia (penderita psikososial) tertuang di dalam Akta Pendirian Perhimpunan Jiwa Sehat Pasal 5, tertanggal 5 Agustus 2002, yang menjelaskan maksud dan tujuan didirikannya Perhimpunan Jiwa Sehat adalah: 1) Secara terus menerus berupaya menghapuskan stigma (pandangan negatif) dan diskriminasi mengenai makna kesehatan jiwa; 2) Sebagai wujud komitmen dan dukungan terhadap proses pemulihan orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa; 3) Sebagai wadah bagi orang dengan masalah kesehatan jiwa, keluarganya dan orang yang peduli; 4) Sebagai pusat kegiatan bermakna untuk proses pemulihan orang dengan masalah keehatan jiwa; 5) Sebagai pusat informasi dan forum komunikasi bagi orang dengan masalah jiwa; 6) Sebagai kekuatan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak-orang dengan masalah jiwa; 7) Sebagai media untuk menata ulang hubungan antara dokter, pasien (orang dengan masalah kesehatan jiwa, dan keluarga dengan pendekatan yang berpusat pada konsumen dan kelaurganya; 8) Untuk memperjuangkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkesinambungan bagi orang dengan masalah kesehatan jiwa serta keluarganya; 9) Memperjuangkan kesempatan untuk menikmati hak-hak sipil politik dan sosial budaya bagi orang dengan masalah kesehatan jiwa. (bukti-P4) 9. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya Perhimpunan Jiwa Sehat, juga dijabarkan usaha-usaha yang dilakukan yang tercermin di dalam Pasal 6 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga diantaranya: 1) Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan/atau instansi- instansi pemerintah maupun non-pemerintah di dalam maupun luar negeri; 2) Mengadakan studi dan penelitian (research) mengenai masalah-masalah gangguan jiwa; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 3) Mengadakan kegiatan-kegiatan social yang antara lain meliputi usaha yang bersifat advokasi, penyuluhan, konsultasi dan bimbingan serta diseminasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan persoalan gangguan jiwa; 4) Menyelenggarakan pusat-pusat pemulihan kesehatan jiwa yang berbasis pada masyarakat; 5) Dan kegiatan lain atau usaha yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perhimpunan serta hukum yang berlaku; 10. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perkumpulan Jiwa Sehat, maka pemberlakukan pasal a quo sangat patut untuk dimohonkan oleh Pemohon I karena sesuai dengan maksud dan tujuan didirkannya Perhimpunan Jiwa Sehat, pada Pasal 5 angka 6, yakni “sebagai kekuatan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak orang dengan masalah kesehatan jiwa”. 11. Bahwa dengan pemberlakuan pasal a quo, telah nyata merugikan dan sangat potensial menghilangkan hak-hak orang dengan masalah kesehatan jiwa, karena warga negara dengan masalah kesehatan jiwa, telah nyata tidak bisa didaftar sebagai pemilih sebagaimana diatur di dalam pasa a quo; 12. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya Perhimpunan Jiwa Sehat melakukan beberapa usaha antara lain terlihat di dalam Pasal 6 angka 3 Akta Pendirian Perhimpunan Jiwa Sehat yakni “mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha yang bersifat advokasi, penyuluhan, konsultasi dan bimbingan serta diseminasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan persoalan gangguan jiwa”; 13. Bahwa langkah Pemohon I mengajukan uji konstitusionalitas pasal a quo adalah bagian dari usaha untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya Pemohon I, karena Pemohon I telah terlanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, bahwa untuk memperjuangkan dan menikmati kesempatan hak-hak politik dan sosial budaya bagi seorang dengan masalah kesehatan jiwa yang terancam, terganggu dan hilang dengan berlakunya pasal a quo; 14. Bahwa sebagaimana tertulis di dalam Pasal 20 Akta Pendirian Pemohon I (bukti-P4), menyebutkan “Badan Pengurus Perhimpunan Jiwa Sehat diwakili oleh Ketua atau Sekretaris….” Yang berarti dalam pengajuan permohonan ini, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Pemohon I diwakili oleh Ketua Umum yang saat ini dijabat oleh Jenny Rosanaa Damayanti; 15. Bahwa Pemohon II adalah organisasi yang bersifat otonom, independen, dan non partisan, dan memiliki fungsi sebagai wadah perjuangan hak-hak sipil dan politik penyandang cacat sesuai dengan tujuan dari didirikannya Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) pada Pasal 5 Akta Pendirian PPUA Penca tertanggal 22 Agustus 2008, yakni “mewujudkan aspirasi hak-hak politik penyandang cacat dalam pemilu agar lebih terjamin dan terlindungi atas dasar kesetaraan dan kesamaan hak dalam menyalurkan hak untuk dipilih dan memilih secara mandiri, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aksesibel dan non diskriminasi” (bukti-P4); 16. Bahwa untuk mencapai tujuan didirikannya PPUA PENCA melakukan usaha sebagai mana disebutkan di dalam Pasal 9 Akta Pendirian PPUA PENCA, yakni: 1) Melakukan koordinasi, pendampingan, dan advokasi dalam rangka memperjuangkan hak-hak sipil dan politik penyandang cacat; 2) Menjadi mitra kerja bagi penyelenggara pemilu, pemerintah legislative, yudikatif dan masyarakat; 3) Menyalurkan aspirasi hak-hak sipil dan politik penyandang cacat dalam pemilu tingkat nasional maupun pemilu tingkat daerah; 4) Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak sipil dan politik penyandang cacat; 5) Mengupayakan terakomodasinya hak-hak sipil dan politik penyandang cacat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 17. Bahwa upaya dari Pemohon II melakukan uji konstitusionalitas pasal a quo kepada Mahkamah, merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan dari didirikannya PPUA PENCA dalam melindungi dan menjamin hak-hak sipil dan politik penyandang cacat dalam pelaksanaan pemilihan umum nasional dan pemilihan umum daerah, dalam hal ini pemilihan kepala daerah. 18. Bahwa dengan berlakunya pasal a quo, telah nyata merusak, menghambat, dan mengancam tujuan didirikannya PPUA PENCA, yang berarti telah melanggaran hak konstitusional Pemohon II dalam melindungi hak-hak politik penyandang cacat, yang salah satunya adalah warga negara negara yang terganggu kesehatan jiwanya, untuk bisa tidak didaftar sebagai pemilih; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 19. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Akta Pendirian PPUA PENCA menyebutkan alat kelengkapan PPUA PENCA yang melaksanakan kepengurusan PPUA PENCA yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris, seorang bendahara dan departemen-departemen yang disesuaikan dengan kebutuhan, maka dari itu karena dalam menjalan fungsi dan aktivitas dari PPUA PENCA adalah ketua, yang saat ini dijabat oleh Drs. Hj. Ariyani, maka yang bersangkutan mewakili PPUA PENCA dalam mengajukan permohonan ini; 20. Bahwa Pemohon III adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia; 21. Bahwa tugas dan peranan Pemohon III dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon (bukti P-4); 22. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon III dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon I. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Nomor 279 tertanggal 15 November 2011yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon III, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang Pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang Pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan Pemilu dan demokrasi; 23. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon I telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya; b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik; c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas; d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu; e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan f. Menyelenggarakan proses pemantaun pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. 24. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon III merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon III. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian Undang- Undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon III untuk mewujudkan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis di Indonesia; 25. Bahwa pemberlakuan pasal a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon III akibat adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan proses pendaftaran pemilih sebagai salah satu bahagian penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; 26. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami Pemohon III adalah tidak adilnya proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, khsusnya proses pendaftaran pemilih, yang tidak mendaftar warga negara negara yang mempunyai penyakit gangguan jiwa, telah merugikan usaha dan upaya pemohon III untuk membangun system penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bekeadilan, non diskriminasi, dan demokratis; 27. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 15 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini Direktur Eksekutif, berhak mewakili Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian…; Pemohon Perseorangan 28. Bahwa Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti-P5); 29. Bahwa Pemohon IV adalah individu yang kesehariannya bergiat untuk memperjuangkan dan membangun sistem penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan dan demokratis, dan menghasilkan beberapa buku, diantaranya, Politik Hukum Sistem Pemilu (2012), Menata Ulang Jadwal Pilkada (2014), dan Melakukan Pendampingan dan Penelitian Terhadap Pendaftaran Pemilih Untuk Pemilu 2014; 30. Bahwa pada proses pelaksanaan Pemilu 2014, mulai dari Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Pemohon IV adalah individu yang aktif melakukan meyakinkan dan advokasi ke KPU, untuk memberikan instruksi kepada penyelenggara Pemilu di daerah, agar membuat TPS di rumah sakit jiwa guna melindungi hak pilih warga negara yang mengidap gangguan jiwa dan sedang berada di rumah sakit jiwa; 31. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemohon IV berhasil dengan dikeluarkannya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 395/KPU/V/2014 tanggal 6 Mei 2015 perihal Pendaftaran Pemilih di Rumah Sakit Jiwa, Panti Sosial/Jompo dan Pelabuhan Udara Internasional (bukti-P3); 32. Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, telah nyata tidak memberikan prinsip keadilan dan non diskriminasi terhadap setiap warga negara untuk bisa didaftar sebagai pemilih di dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah, dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur, berkeadilan dan demokratis dan ini jelas merugikan hak konstitusional Pemohon IV dan mementahkan segala upaya dan usaha yang telah dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap proses pendaftaran pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah; 33. Bahwa Pemohon IV adalah pembayar pajak (tax payer) yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (bukti-P6). Pemohon IV sebagai tax payer menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar, karena ketentuan pasal a quo adalah ketentuan yang tidak berkeadilan, diskriminatif, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 serta melahirkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; 34. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi diatas, maka telah nyata para Pemohon memiliki kapasitas dan legal standing untuk menjadi Pemohon, karena mengalami kerugian konstitusional yang terjadi atau sangat potensial terjadi dengan diberlakukannya ketentuan di dalam pasal a quo. D. Alasan-alasan Permohonan Ruang lingkup pasal yang diuji Bahwa pemohonan ini mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sepanjang frasa “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Dasar konstitusional yang digunakan 1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 2. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Argumentasi Permohonan 1. Bahwa proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia, agar seorang warga negara dapat memilih di dalam suatu pemilihan umum, setiap regulasi Pemilu memberikan prasyarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh seorang warga negara; 2. Bahwa prasyarat yang dimaksudkan berlaku untuk setiap Pemilu, mulai dari pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, termasuk juga pemilihan kepala daerah; 3. Bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provnsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan “Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 4. Bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provnsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan “Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih”: 5. Bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini”; 6. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan “Warga ngara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 1 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih”; 7. Bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan “Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar pemilih”; 8. Bahwa dalam penyelenggaraan dan persiapan Pemilu 2014, KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 395/KPU/V/2014 tertanggal 6 Mei 2014 (bukti P-3), pada poin 3 (tiga), menyebutkan, “KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS di rumah sakit jiwa, panti sosial dan pelabuhan udara internasional khusus pegawai yang bertugas dengan cara mendaftarkan pemilih tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tetap dengan memeperhatikan kesiapan dan ketersediaan petugas menjadi anggota KPPS serta efektifitas dan efesiensi dari segi anggaran”; 9. Bahwa Komisoner KPU Hadar Nafis Gumay pada persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2014 mengatakan, “tidak ada larangan khusus di undang-undang bagi penyandang gangguan mental baik yang tinggal di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) maupun yang sudah keluar atau berobat jalan untuk mengikuti pemilu. Pada dasarnya semua sama. Tapi kemampuan mereka jika tidak mungkin, kalau sedang akut tentu tidak bisa. Namun, kalau sedang tenang bisa. Jadi sangat bergantung pada kondisi yang bersangkutan” (lihat http://news.detik.com/ berita/2546081/kpu-tegaskan-pemilih-yang-sakit-jiwa-tetap-bisa-mencoblos, dikunjungi pada Selasa, 15 September 2015). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 10. Bahwa jika dilihat di dalam Undang-Undang a quo, ketentuan di dalam prasyarat warga negara menjadi seorang pemilih juga diatur, dimana dalam ayat (1) disebutkan “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih; 11. Bahwa pada ayat (3) Undang-Undang a quo, menyebutkan “Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 12. Bahwa jika dilihat dari syarat seorang warga negara bisa didaftar sebagai pemilih di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, telah terang benderang sama sekali tidak ada prasyarat untuk seorang warga negara sedang “tidak terganggu jiwa/ingatannya” agar bisa didaftar sebagai pemilih. Prasyarat seorang warga negara Indonesia dapat didaftar sebagai pemilih hanya mencakup dua hal saja: 1) Pada hari pemungutan suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan 2) Sudah/pernah kawin. 13. Bahwa pada pelaksanaan Pemilu 2014 sebagai Pemilu terakhir yang dilaksanakan, KPU secara faktual dan aktif mengakomodir untuk mendaftar pemilih yang ada di Rumah Sakit Jiwa agar dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014 sebagaimana dijelaskan di dalam bukti P-3. 14. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam pasal a quo, telah nyata membuat perbedaan perlakuan negara kepada setiap warga negara yang mestinya diperlakukan sama tanpa kecuali; 15. Bahwa dengan adanya prasyarat di dalam Undang-Undang a quo untuk seorang warga negara yang akan didaftar sebagai pemilih, telah membuat suatu perlakukan yang diskriminatif, tidak adil, dan menghilangkan dengan begitu dini hak memilih seorang warga negara untuk dapat berpartisipasi di dalam memilih calon kepala daerahnya, sert amenimbulkan ketidakpastian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 hukum dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya pada tahapan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih; 16. Bahwa ketentuan di dalam pasal a quo akan memperkuat stigma terhadap penderita gangguan jiwa yang merupakan masalah penting dalam upaya pengobatan penderita. Stigma (kesan negatif yang keliru) bahwa penderita gangguan jiwa tidak bisa disembuhkan dan tidak memiliki akal sehat, yang diperkuat oleh pasal a quo adalah keliru mengingat faktanya banyak penderita yang bisa sembuh dan mampu bekerja dan hidup di tengah masyarakat. Stigma dapat membuat penderita mengalami berbagai perilaku yang merugikan, misalnya mengalami diskriminasi dan disingkirkan dalam kehidupan social sekaligus Keadaan yang merugikan ini akan mempersulit proses penyembuhan dan rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa. 17. Bahwa sikap menghormati martabat penderita gangguan jiwa dengan menjamin dan memberikan kesempatan penderita berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dengan mengikuti Pemilu/Pilkada, akan meningkatkan rasa diterima oleh masyarakat dan meningkatkan percaya diri penderita, dan tentu proses penyembuhan dan rehabilitasi penderita menjadi lebih baik; 18. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal a quo telah tidak sejalan dengan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa oleh Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, “bahwa upaya promotif kesehatan jiwa ditunjukkan untuk salah satunya adalah menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi orang dengan gangguan jiwa sebagai bagian dari masyarakat”; 19. Bahwa adanya ketentuan dan anggapan orang yang tidak cakap bagi seorang dengan gangguan jiwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1330 KUH Perdata, bukanlah sesuatu yang bisa menjadi dasar untuk menjadikan orang dengan gangguan jiwa bisa didaftar sebagai pemilih; 20. Bahwa jika merujuk KUH Perdata perihal orang dalam pengampuan, mesti melihat proses yang begitu panjang dan sistematis di dalam ketentuan KUH Perdata; Adapun gambaran prosesnya adalah sebaga berikut: Pasal 433 KUH Perdata mengatur “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Kemudian Pasal 436 KUH Perdata mengatur menyatakan bahwa “semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan”; Pasal 437, “Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. dengan buktibukti dan penyebutan saksi-saksinya” Pasal 438. “Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda” Pasal 439. “Pangadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan. Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dan anggota-anggota keluarga sedarah” Pasal 440. “Bila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, berpendapat bahwa telah cukup keterangan yang diperoleh, maka Pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar perisstiwa-peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas” Pasal 442. “Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan Jaksa.” Pasal 443. “Bila dimohonkan banding, maka Hakim banding sekiranya ada alasan,. dapat mendengar lagi atau menyuruh mendengar lagi orang yang dimintakan pengampuan” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Pasal 444. “Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini, harus diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara; semuanya atas ancaman hukuman membayar segala biaya, kerugian dan bunga sekiranya ada alasan untuk itu” Pasal 449. “Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu” Pasal 446. “Pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan.Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum” 21. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan di dalam KUH Perdata di atas adalah jelas bahwa untuk menyatakan seseorang tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum (termasuk memilih dalam Pemilu) tidak bisa dilakukan begitu saja, melainkan haruslah melalui proses pengadilan yang komprehensif dan penetapan hakim. Proses peradilannya sendiri bisa memakan waktu berbulan- bulan. Apakah proses hukum ini memungkinkan untuk dilakukan terhadap setiap orang di Indonesia, mulai dari perkotaan sampai pelosok desa, yang dianggap sedang dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap (terganggu ingatannya) sebelum proses pendaftaran pemilih berlangsung? 22. Bahwa Kalaupun hal penetapan orang dibawah pengampuhan dianggap mungkin dilakukan, sistem pengampuhan sendiri sebetulnya mengandung banyak kelemahan terutama terkait dalam hak memilih dalam pemilu. Pasal 433 Kitab UU Hukum perdata menyatakan setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Artinya ada kemungkinan seseorang yang berada dibawah pengampuhan cakap untuk menggunakan pikirannya sehingga cakap untuk memilih dalam pemilu. Lalu bagaimana cara untuk mencegah agar jangan ada orang yang berada di bawah pengampuhan namun cakap menggunakan pikirannya terampas hak pilihnya? Konsekwensinya tentu harus dilakukan pemeriksaan secara mendalam satu per satu. Hal ini memunculkan banyak pertanyaan. Siapa yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pemeriksaan? Tentunya orang yang mempunyai kompetensi di bidang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 kejiwaan seperti psiokolog atau psikiater. Apakah kita mempunyai tenaga yang cukup untuk melakukan pekerjaan tersebut hingga ke seluruh pelosok di Indonesia? Jumlah psikiater di Indonesia hanya sekitar 600 sampai 700 orang. Hampir separuhnya berada di Jakarta dan hampir seluruhnya berada di pulau Jawa. Lalu bagaimana dengan biaya untuk melakukan asesmen ini? Mendatangkan psikiater dan psikolog sampai kepelosok desa? 23. Bahwa Selain masalah teknis dan finansial terkait penilaian kecakapan seseorang untuk memilih juga mendatangkan banyak masalah prinsipal. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pada keinginan untuk melindungi integritas sistem politik dari orang-orang yang dianggap tidak mampu untuk memformulasikan pandangan politik yang benar/valid. Berdasarkan argumen tersebut, mereka yang dianggap tidak memiliki kapasistas untuk memilih per definisi juga dianggap tidak mampu untuk memilih secara kompeten. Namun legitimasi dari argumen ini juga patut dipertanyakan, karena bukan negara yang menentukan manakah pilihan politik yang “benar” itu. Walaupun mungkin ada penyandang disabilitas yang tidak mampu untuk membuat pilihan politik yang rasional, namun banyak sekali kalangan diluar penyandang disabilitas yang juga tidak membuat pilihan politik yang “rasional” dan “kompeten”. Contohnya banyak orang yang memilih salah satu calon karena dibayar (politik uang). Jelas ini bukanlah sebuah pilihan berdasarkan pertimbangan yang rasional, valid dan kompeten. Oleh karena itu, apabila baik penyandang disabilitas maupun yang bukan penyandang disabilitas bisa melakukan pilihan politik yang tidak rasional dan kompeten, tidak adil bahwa hanya penyandang disabilitaslah yang dibatasi hak pilihnya serta diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan kompetensi. Hanya Prasangka dan diskriminasi terhadap disabilitaslah yang bisa membenarkan praktek ini; 24. Bahwa penilaian kapasitas memilih bukanlah cara yang proporsional untuk menguji kompetensi seseorang untuk memilih. Penilaian kapasitas berdasarkan pada asumsi bahwa adalah mungkin untuk secara objektif memisahkan pemilih yang "tidak mampu" dari yang lain. Namun secara ilmiah tidak ada cut-off point antara orang yang mampu memilih dengan yang kurang/tidak mampu untuk memilih. Ditambah lagi dengan pandangan yang sudah berlangsung demikian lama bahwa penyandang disabilitas mental tidak mampu untuk mengelola urusan mereka, untuk membuat keputusan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 kompeten, dan untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Bahkan para profesional yang berpartisipasi dalam proses penilaian, seperti psikolog, psikiater, pekerja sosial dan lain-lain, juga tidak kebal terhadap prasangka ini. Dengan demikian, asesmen terhadap kemampuan untuk memilih akan selalu beresiko tercabutnya hak memilih dari para penyandang cacat yang sebetulnya mampu memilih; 25. Bahwa Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Disabilitas melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Pasal 29 dari konvensi ini menuntut Negara untuk memastikan bahwa para penyandang disabilitas secara efektif dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk dengan menjamin hak pilihnya. Pasal 29 tidak melihat adanya pembatasan yang bisa dibenarkan, juga tidak mengizinkan adanya pengecualian untuk kelompok penyandang disabilitas tertentu. Oleh karena itu, pengecualian hak untuk memilih atas dasar disabilitas mental (gangguan jiwa), baik yang sekedar dugaan maupun yang aktual, termasuk pembatasan berdasarkan penilaian individual, merupakan diskriminasi atas dasar kecacatan; 26. Bahwa penting untuk diketahui alasan utama yang menyebabkan orang dengan gangguan jiwa berada dibawah pengampuan karena mereka dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Namun ketentuan ini jelas bersikap diskriminatif bagi orang dengan gangguan jiwa, karena jika berbicara persoalan orang yang tidak cakap, seseorang yang dengan penyakit fisik yang kronik dan dalam kondisi berat, misalnya penderita koma atau kehilangan kesadaran di dalam perawatan di ruang Intensive Care Unit (ICU) juga mesti diberikan larangan yang jelas dengan peraturan perundang-undangan bahwa mereka bukanlah orang yang cakap hukum dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum terutama mereka mesti disebutkan tidak bisa didaftar sebagai pemilih di dalam Pemilu; 27. Bahwa penting untuk dipahamai kalau Kalaupun penderita gangguan jiwa dianggap tidak mampu (sehingga perlu pengampuan), maka hanya berlaku pada sangat sedikit penderita gangguan jiwa yaitu hanya pada penderita dengan gejala yang sangat berat dan permanen. 28. Bahwa Menurut Pedoman Penggolongan Penderita Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ), yang disebut gangguan jiwa sangat beragam, bisa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 mencapai lebih dari seratus gangguan sesuai dengan banyaknya tanda dan gejala gangguan jiwa. Tiap gangguan jiwa mempunyai gejala atau gangguan yang spesifik untuk fungsi otak tertentu, namun tetap ‘normal’untuk fungsi otak yang lain. Dengan demikian hampir semua penderita gangguan jiwa cukup mampu untuk menentukan mana yang terbaik bagi mereka. 29. Bahwa penderita yang kehilangan semua kemampuan akalnya untuk memutuskan sesuatu sangat sedikit, misalnya hanya pada mereka yang mengalami dementia (kepikunan) berat, serta gangguan mental retardasi berat. Untuk penderita gangguan jiwa lain yang tergolong berat seperti skizofrenia dan bipolar, kondisi ketidakmapuan memutuskan hanya berlaku saat penderita mengalami kondisi akut yang berat yang biasanya dapat segera sembuh dengan pengobatan (ketidakmampuan yang bersifat sementara). 30. Bahwa Pemeriksaan apakah seorang mengalami gangguan jiwa dan tidak mampu menentukan pilihan tidaklah mudah dan harus dilakukan oleh seorang ahli, yaitu dokter ahli kedokteran jiwa. Khusus untuk penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa harus dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi. Karenanya norma ini sebenarnya sulit dilaksanakan mengingat jumlah ahli yang sangat terbatas, hanya sekitar 600- 700 psikiater di Indonesia, dan hanya tersedia di kota-kota besar; 31. Bahwa jaminan orang dengan gangguan jiwa memiliki hak politik dan sosial sama dengan warga negara lainnya dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (vide Pasal 148), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 32. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam pasal a quo yang tidak memberikan rincian dan kualifikasi yang jelas terhadap maksud dari frasa “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” untuk seorang warga negara yang akan didaftar sebagai pemilih, sangat potensial memunculkan ketidakpastian hukum untuk seorang warga negara yang akan didaftar sebagai pemilih di dalam proses penyelenggaraan pilkada; 33. Bahwa untuk seorang warga negara yang mengidap psikososial atau disabilitas gangguan mental, bukanlah penyakit dan gejala yang muncul terus menerus dan setiap saat. Bagi mereka yang mengidap psikososial, dapat saja terkadang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 gejala gangguan mental pada dirinya muncul, dan dapat juga gejala tersebut hilang dan yang bersangkutan dapat menjadi normal kembali. 34. Bahwa dengan tidak adanya waktu, kondisi, dan orang yang dapat memastikan kapan seorang pengidap psikososial kambuh gejalanya, dan kapan pula gejala psikososial yang ada pada diri yang bersangkutan hilang, maka menjadi tidak relevan ada prasyarat bagi seorang warga negara, untuk bisa didaftar sebagai pemillih, maka orang tersebut harus dipastikan tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, sebagaimana diatur di dalam pasal a quo; 35. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam pasal a quo dan dibandingkan proses dan tahapan pilkada yang disusun, telah nyata dan sangat potensial menghilangkan hak pilih seorang warga negara dalam pemilihan kepala daerah; 36. Bahwa di dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota diatur pemutakhiran daftar pemilih dimulai dari tanggal 4 Juni 2015; 37. Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wail Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota ditetapkan bahwa penetapan daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 adalah tanggal 3 sampai 4 Oktober 2015; 38. Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wail Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota ditetapkan bahwa proses pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 dilaksanakan pada 9 Desember 2015, yang artinya ada rentang waktu selama 65 hari, dari 4 Oktober 2015 menuju ke 9 Desember 2015; 39. Bahwa sesuai dengan alasan permohonan poin 17 dan 18, maka dengan adanya jarak yang waktu dari penetapan daftar pemilih tetap ke hari pemungutan suara, dan terdapat ketentuan pasal a quo, dimana ada pembatasan bagi seorang yang mengidap penyakit terganggu jiwa/ingatannya untuk didaftar sebagai pemilih, maka ketika daftar pemilih tetap telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 direkapitulasi dan ditetapkan, maka seketika itu seorang warga negara yang mengidap penyakit terganggu jiwa/ingatannya telah kehilangan hak pilihnya karena tidak bisa didaftar oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih; 40. Bahwa berdasarkan analisa dan ilmu medis terhadap seorang yang mengidap penyakit terganggu jiwa/ingatannya, sangat tidak mungkin penyakit gangguan jiwa/ingatannya itu berlangsung ters menerus, apalagi selama 65 hari; 41. Bahwa ketika seorang warga negara sudah tidak didaftar sebagai seorang pemilih dalam pemilihan kepala daerah karena ketika petugas pemutkhiran daftar pemilih mendatangi yang bersangkutan, dan penyakit ganggun jiwanya kambuh, maka seorang warga negara tersebut sudah tidak didaftar sebagai pemilih; 42. Bahwa kalau jika seorang pengidap penyakit ganggguan jiwa sudah sembuh dan kembali seperti sedia kala kesehatannya setelah tanggal 4 Oktober 2015 (waktu penetapan daftar pemilih tetap), maka tidak ada jaminan untuk seorang warga negara tersebut dapat didaftar, serta masuk ke dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah, sehingga ketentuan di dalam pasal a quo telah membuat keadaaan ketidakpastian hukum untuk seorang warga negara dan juga untuk tahapan pemilihan kepala daerah, khususnya pemutakhiran daftar pemilih; 43. Bahwa para Pemohon yakin dengan dibatalkannya ketentuan pasal a quo oleh Mahkamah maka akan memberikan jaminan kepada orang dengan gangguan jiwa untuk bisa berpartisipasi dan memberikan hak suara dan hak politiknya di dalam proses pelaksanaan pemilu atau pilkada, karena mereka sudah bisa dan dijamin untuk didaftar di dalam daftar pemilih tetap tanpa kecuali, sama akan halnya dengan warga negara lainnya; 44. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi permohonan yang telah disampaikan di atas, maka telah nyata terlihat bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. E. Petitum Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut diatas, maka para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Dalam Provisi: 1. Menerima permohonan provisi; 2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan, dan memutus permohonan ini karena terkait langsung dengan proses pemutakhiran daftar pemilih di dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sudah berjalan, dan ditetapkan daftar pemilih tetap pada tanggal 4 Oktober 2015, sementara pemungutan suara dilaksankaan pada 9 Desember 2015. Sehingga ada rentang waktu lebih kurang selama 65 hari, dari waktu penetapan daftar pemilih, sampai hari pemungutan suara, yang semestinya hak pilih penderita penyakit gangguan jiwa untuk didaftar sebagai pemilih mesti diselematkan, sesuai dengan Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikotan dan Wakil Walikota. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk seluruhnya: 2. Menyatakan Pasal 57 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 3. Menyatakan Pasal 57 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dimuat dalam Berita Negara. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 395/KPU/V/2014 perihal Pendaftaran Pemilih di Rumah Sakit Jiwa, Panti Sosial/Jompo dan Pelabuhan Udara Internasional, bertanggal 6 Mei 2014. 4. Bukti P-4 : Fotokopi Anggaran Dasar Pemohon I (Perkumpulan Jiwa Sehat); Anggaran Dasar Pemohon II [Pusat Pemilihan Umum Penyandang Cacat (PPUA Penca)]; Anggaran Dasar Pemohon III [Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)]. 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Ketua Umum Pemohon I; fotokopi KTP Ketua Umum Pemohon II; fotokopi KTP Direktur Eksekutif Pemohon III; dan fotokopi KTP Pemohon IV. Selain itu, para Pemohon mengajukan 2 (dua) saksi dan 3 (tiga) ahli yang menyampaikan keterangan secara lisan dan/atau tertulis pada sidang tanggal 4 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut. Saksi 1. Rhino Ariefiansyah  Saksi adalah associate researcher pada Pusat Kajian Antropologi UI.  Saksi didiagnosa psychotic schizophrenia tahun 2006 setelah pertama kali mendapatkan simptom di tahun 2005.  Saksi pernah berobat di Rumah Sakit Marzuki Mahdi di Bogor, lalu melakukan pengobatan atau mengkonsumsi obat selama lima tahun ditambah satu tahun dengan obat teknologi terbaru.  Hingga saat ini saksi masih mengkonsumsi obat antipsychotic dengan dosis rendah sebagai emergency toolkit.  Dalam kondisi demikian pada 2009 saksi mengikuti Pemilu, Pilpres, Pileg, serta Pilkada. Demikian pula pada 2014 saksi mengikuti Pemilu di semua level. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27  Saksi terdaftar sebagai pemilih sejak usia 17 tahun hingga saat ini.  Simptom schizophrenia kadang terasa kuat dan kadang hanya lemah.  Terhadap simptom demikian saksi bisa mengelola tetapi kadang tidak mampu.  Dalam upaya mencari sekolah, saksi harus menyatakan bahwa memiliki riwayat gangguan jiwa, dan bahkan beberapa sekolah menolak menerima murid dengan gangguan jiwa.  Gangguan schizoprenia yang dialami oleh saksi tidak berpengaruh ketika saksi menentukan pilihan pada Pemilu. Hanya saja saksi merasa lebih emosional saat menentukan pilihannya. 2. Fathiyah  Saksi adalah ibu rumah tangga.  Saksi didiagnosa bipolar dan pernah dirawat 2008.  Bipolar muncul saat kondisi down, sehingga saksi merasa ketakutan.  Karena tidak kontrol saksi pernah kambuh pada 2014.  Setelah dirawat sekarang sudah pulih dan minum obat dosis ringan satu jenis.  Saksi terdaftar sebagai pemilih sejak usia 17 tahun, dan hingga saat ini masih mengikuti pemilihan umum, yaitu Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014.  Di bidang yang lain tidak pernah mengalami kesulitan terkait gangguan jiwa yang disandangnya.  Meskipun sedang mengalami gangguan bipolar, saksi tidak mengalami kesulitan dalam menentukan pilihannya. Ahli 1. Prof. (Emeritus) Ronald Clive McCallum, LLB., LL.M.  Ahli lahir tahun 1948 dalam kondisi tunanetra.  Ahli belajar hukum di Australia dan Kanada.  Ahli bekerja di Mahkamah Agung New South Wales.  Ahli adalah Profesor Hukum di Universitas Sidney, diangkat pada 1993.  Ahli adalah tuna netra pertama yang diangkat menjadi guru besar di Universitas Sidney.  Pada 2002-2007 menjadi Dekan FH Universitas Sidney.  Pada 2005 memperoleh penghargaan bidang hukum dari negara Australia. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28  Pada Januari 2011 pemerintah Australia menetapkan saksi sebagai Manula Australia.  Pada 2008 ahli diangkat menjadi anggota Komite PBB untuk Hak Penyandang Disabilitas, hingga Desember 2014.  Ahli menjadi Ketua Komite sejak April 2010 hingga 2013.  Pasal 21 Deklarasi Universal HAM menyebutkan semua orang memiliki hak untuk memilih.  ICCPR yang ditetapkan pada Desember 1966, di Pasal 25 menegaskan hak setiap orang untuk memilih dalam pemilihan umum.  Hingga tahun 2000 masih banyak orang terhalang memberikan suara karena kondisi disabilitas.  Konvensi PBB tentang Penyandang Disabilitas ditetapkan Desember 2006, dan telah diratifikasi oleh Indonesia maupun Australia. Total terdapat 162 negara dan Uni Eropa yang meratifikasi konvensi tersebut.  Pasal 29 Konvensi dimaksud menyebutkan bahwa semua penyandang disabilitas baik fisik maupun mental berhak mengikuti pemilihan umum.  Pasal 29 paragraf a Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, “Negara- negara pihak menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas beserta kesempatan untuk menikmatinya atas dasar kesetaraan dengan orang lain dan berjanji untuk: a. Memastikan agar penyandang disabilitas dapat secara efektif dan sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Antara lain dengan: pertama, memastikan adanya prosedur, fasilitas dan materi pemberian suara yang tepat dapat diakses dan mudah dipahami serta digunakan. Kedua, melindungi hak-hak penyandang disabilitas untuk memilih dengan surat suara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa ancaman dan untuk mendukung pemilihan umum untuk secara efektif, memegang jabatan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat pemerintahan, memfasilitasi penggunaan teknologi alat bantu dan teknologi baru apabila diperlukan. Ketiga, menjamin dinyatakannya secara bebas kehendak penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilihan umum dan untuk tujuan ini, dimana diperlukan, atas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 permintaan mereka, mengizinkan mereka dibantu oleh orang yang mereka pilih sendiri ketika memberikan suaranya”.  Pasal di atas mengharuskan pemerintah agar membolehkan setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, memberikan suara dalam pemilu ketika mereka ingin memilih.  Pasal tersebut juga mengharuskan pemerintah menyediakan tempat pemungutan bagi setiap orang. Pemerintah harus menyediakan TPS sedemikian rupa sehingga penyandang disabilitas di kursi roda dapat juga mengikuti pemilihan, atau mengajak pendamping dalam hal penyandang disabilitas tidak dapat menuliskan pilihannya.  Konvensi tersebut memunculkan banyak negara yang mengijinkan warga negaranya mengikuti pemilihan umum.  Terdapat Kasus Alajos Kiss v Hungary yang ditangani Komisi Eropa untuk HAM pada Mei 2010. UU Hongaria menyatakan bahwa seseorang yang berada di bawah perwalian akan kehilangan hak pilihnya. Mahkamah Hongaria menyatakan ketentuan demikian bertentangan dengan demokrasi. Paragraf 44 putusan a quo menyatakan kesimpulan Mahkamah Eropa untuk HAM bahwa penghapusan hak pilih secara semena-mena, tanpa evaluasi peradilan secara individual, dan semata-mata hanya karena disabilitas mental yang karenanya membutuhkan perwalian, adalah hal yang tidak selaras dengan alasan sah untuk membatasi hak pilih.  Pemerintah Hongaria, setelah kasus Kees, mengubah Undang-Undangnya dan mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah perwalian harus membuktikan di hadapan pengadilan bahwa dia memiliki kemampuan untuk memberikan suaranya dalam pemuilihan umum. Hal ini diadukan kepada Komisi Eropa Untuk HAM dan dikenal sebagai Kasus Zsolt v Hungary. Komisi Eropa Untuk HAM memutuskan Undang-Undang yang baru tersebut tidak sah karena mensyaratkan orang dengan disabilitas untuk membuktikan terlebih dahulu kemampuannya memilih.  Di Jepang tedapat kasus Ibu Nagoya. Nagoya yang mengidap down syndrom memiliki kemampuan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari namun kesulitan mengambil keputusan mengenai properti yang dimilikinya. Nagoya telah mengikuti pemilihan umum selama 30 tahun, kemudian Pemerintah Jepang membuat UU yang menempatkan orang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 dengan down syndrom sebagai orang di bawah perwalian (koken) orang tuanya dan karenanya yang bersangkutan tidak lagi dapat mengikuti pemilihan umum. Putusan Pengadilan Negeri Tokyo menyatakan bahwa undang-undang yang menjadi payung hukum bagi ketentuan tersebut merupakan diskriminasi terhadap hak asasi manusia. Adapun terkait kekhawatiran bahwa orang yang tidak memiliki kapasitas memberikan suara akan dicampuri pihak lain sehingga mengakibatkan ketidakadilan, hal demikian tidak didukung bukti bahwa terjadinya.  Sejak diberlakukannya konvensi Hak Penyandang Disabilitas, telah banyak negara yang menyesuaikan Undang-Undang negaranya dengan Konvensi, antara lain Australia, Kanada, Inggris, dan Selandia Baru.  Menghalangi disabilitas untuk memberikan suaranya adalah tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas tersebut.  Dalam Kasus Kiss, Undang-Undang hanya menyatakan bahwa siapapun yang berapa di bawah pengampuan akan kehilangan hak pilih. Paragraf 44 mengatakan bahwa undang-undang yang berbeda memerlukan kajian/diskusi yang berbeda pula.  Jika orang-orang di bawah perwalian harus menjalani pemeriksaan untuk mengetahui kemampuannya melakukan pemilihan, maka hal tersebut memerlukan Undang-Undang yang berbeda. 2. Bivitri Susanti, S.H., LL.M.  Istilah penyandang disabilitas intelektual dan mental baru dimasukkan secara resmi ke dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas yang sudah disepakati oleh DPR dan Pemerintah pada 17 Maret 2016, namun belum disahkan dan diundangkan.  Dalam RUU tersebut dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.  Pasal 4 ayat (1) RUU tersebut menyatakan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi: a) penyandang disabilitas fisik; b) penyandang disabilitas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 intelektual; c) penyandang disabilitas mental; dan/atau d) penyandang disabilitas sensorik.  Pada bagian penjelasan diuraikan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain a) lambat belajar; b) disabilitas grahita; c) down syndrome. Sedangkan yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi a) psychosocial, di antaranya schizophrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, seperti autis dan hiperaktif.  Negara tidak memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas karena belas kasihan, melainkan karena hak, sehingga hak-hak ini harus diterapkan secara akuntabel.  Hak untuk memilih adalah hak konstitusional warga negara yang tidak dapat didiskriminasi atas dasar apa pun juga.  Hak disabilitas bukanlah kebijakan hukum (legal policy) melainkan hak konstitusional.  Landasan kesetaraan bagi penyandang disabilitas adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.  Dalam koridor pengaturan pemilihan umum, termasuk pilkada, syarat untuk didaftar sebagai pemilih merupakan fondasi dari hak untuk memilih.  Bila seseorang tidak didaftar maka jelas dia akan kehilangan hak politiknya, padahal ketentuan yang dimohonkan pengujian tidak mengkualifikasi lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya.  Ketentuan demikian secara substantif melanggar hak semua penyandang disabilitas intelektual dan mental. Hal demikian berbeda dengan kebijakan hukum pembuat Undang-Undang dalam hal penentuan batas umur untuk ikut serta dalam pemilu seperti yang dinyatakan oleh Putusan MK pada 2007.  Hak bagi penyandang disabilitas memang tidak disebutkan secara langsung dalam Konstitusi maupun dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena hak ini merupakan perkembangan dari doktrin HAM yang universal. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32  Istilah disabilitas (disability) digunakan untuk menggantikan istilah “cacat” karena istilah cacat sudah berkonotasi negatif dan sering kali digunakan untuk sesuatu yang rusak atau tidak normal. Disabilitas adalah konsep untuk menerangkan suatu cara pandang dalam melihat hambatan yang dialami seseorang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dalam cara pandang disabilitas, hambatan yang dialami oleh seseorang dalam menjalankan aktivitas disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak mudah diakses, tidak accessible. Dengan cara pandang ini solusi masalahnya ada pada intervensi negara terhadap lingkungan tempat beraktivitas supaya lebih accessible.  Sedangkan jika menggunakan istilah cacat, kita akan lebih melihat kondisi fisik seseorang yang menurut kita tidak sesuai dengan lingkungan yang kita terima seperti apa adanya (taken for granted). Sehingga kalau kita memahami dengan istilah cacat maka solusinya berfokus pada intervensi terhadap fisik seseorang tersebut.  Apabila memposisikan keberadaan hambatan sebagai tidak terpenuhinya hak asasi penyandang disabilitas, maka solusinya adalah pemenuhan hak asasi tersebut. Sedangkan kalau pendekatan medis yang digunakan dalam konsep cacat, maka pemenuhan hambatan bergantung kepada belas kasihan (charity base) orang lain terhadap kondisi penyandang cacat.  Pendekatan sosial dalam konsep disabilitas ini sudah diadopsi oleh Indonesia melalui ratifikasi CRPD dan juga dalam RUU Penyandang Disabilitas. Dengan cara pandang ini solusi berdasar hak asasi bagi penyandang disabilitas wajib dipenuhi dan dijamin oleh negara.  Pasal 57 ayat (3) huruf a tidak membuka peluang partisipasi terlebih dahulu bagi penyandang disabilitas intelektual dan mental, melainkan justru tidak memasukkan mereka sebagai pemilih, sehingga menghilangkan hak politik mereka.  Konsep tidak cakap menurut KUH Perdata terkait dengan konsep pengampuan yang diatur dalam Pasal 1330. Cara untuk memperoleh pengampuan diatur rinci dalam Pasal 436 sampai Pasal 446 KUH Perdata. Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekali pun ia kadang- kadang cakap menggunakan pikirannya. Namun hal demikian harus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 ditetapkan oleh Pengadilan dan sifat penetapan ini adalah individual, tidak bisa diberlakukan masif begitu saja.  Pasal 44 KUHP mengatur mengenai ketidakmampuan seseorang yang bisa menjadi alasan pemaaf. Pasal 44 ayat (1) menyatakan, “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Ayat (2) menyatakan, “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”. Dalam konsep ini pun harus ada putusan Pengadilan secara individual.  Kompetensi sebagai saksi diatur dalam HIR Pasal 145 dan Pasal 171 UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 145 HIR mengatur bahwa pihak-pihak yang tidak dapat didengar di pengadilan sebagai saksi adalah salah satunya orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang. Orang gila atau sakit jiwa tidak dapat dijadikan saksi namun tetap boleh diperiksa untuk diambil keterangannya tanpa disumpah (Pasal 171 UU 8/1981).  Ada studi perbandingan yang dilakukan Thomson Reuters Foundation mengenai legislasi terkait dengan penyandang disabilitas, dipublikasikan 17 Juni 2015. Dalam laporan tersebut hampir semua negara yang diteliti tidak membolehkan adanya pembatasan dalam memilih dan dipilih, kecuali bila ada penetapan secara individual oleh pengadilan. Hanya Meksiko yang melarang sejak awal.  Pasal 57 ayat (3) huruf a mengandung masalah karena tidak ada kualifikasi lebih lanjut terhadap ketentuan sedang terganggu jiwa atau ingatannya. 3. Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ.  Pasal 57 ayat (3) huruf a yang menyatakan syarat menjadi pemilih harus sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya (yang merujuk pada penderita psikosis). Hal demikian tidak sesuai dengan fakta klinis dan kontra produktif dengan upaya pemulihan penderita. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34  Meskipun penderita psikosis mengalami disabilitas dalam sebagian fungsi mentalnya, namun mereka tetap dapat hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik menurut dirinya.  Ketentuan yang dimohonkan pengujian dimaksud dapat mememberikan kesan keliru tentang orang dengan gangguan jiwa sehingga membuat masyarakat menjauh serta mendorong timbulnya sikap dan pandangan negatif.  Untuk menentukan orang terganggu jiwa atau ingatannya harus berpedoman pada buku yang sudah disepakati bersama, yaitu Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) Edisi III.  Variasi gangguan jiwa dari yang ringan hingga yang sangat serius, sangatlah luas.  Mengacu pada riset kesehatan dasar tahun 2013 diperkirakan lebih dari 6% penduduk Indonesia memenuhi kriteria atau mengalami gangguan mental emosional yang dapat dikategorikan menderita gangguan jiwa.  Dalam UU 18/2012 tentang Kesehatan Jiwa penderita disebut sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan menetapkan individu sebagai ODGJ hanya boleh dilakukan oleh profesional tertentu, yaitu psikiater, dokter, dan psikolog klinis.  Ketentuan yang dimohonkan pengujian tidak mengatur mengenai proses penentuan seorang yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya, sehingga dapat dianggap bahwa panitia pendaftar pemilih dapat menentukan apakah orang sedang menderita gangguan atau jiwanya dan mencoret orang tersebut dari daftar pemilih. Hal demikian secara klinis tidak dapat dibenarkan karena diperlukan pendidikan khusus dan ketrampilan klinis yang cukup untuk dapat menentukan status kesehatan jiwa seseorang.  Jika yang dimaksud “yang sedang terganggu jiwanya” adalah orang dengan psikosis, seperti tetsirat dalam keterangan Pemerintah, penetapan demikian juga harus mengacu pada UU Kesehatan Jiwa, yaitu dilakukan oleh profesional tertentu.  Setidaknya ada empat komponen untuk menilai apakah seseorang memiliki kapasitas atau tidak, yaitu a) apakah dia mengerti akan adanya pilihan yang diberikan; b) apakah dia mampu menyatakan pilihannya; c) apakah dia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 memiliki alasan untuk memilih; dan d) apakah dia mengetahui konsekuensi pilihannya.  Dari banyak penelitian dapat disimpulkan bahwa kapasitas seseorang tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir. Orang dengan gangguan jiwa psikosis seperti penderita schizophrenia, bipolar, atau depresi berat tidak otomatis kehilangan kapasitas dalam menetukan pilihan. Hanya penderita yang mengalami disfungsi kognitif yang berat yang kemampuan kapasitasnya berkurang atau dapat dianggap tidak memiliki kapasitas.  Namun fungsi kognitif dapat ditingkatkan dengan pembelajaran dan pelatihan sehingga kapasitasnya dapat diperbaiki dan kembali dimiliki.  Memilih dalam pemilihan umum bukan pilihan yang sulit. Tidak ada pilihan salah dalam berpartisipasi dalam Pemilu, serta tidak ada konsekuensi buruk bagi pasien maupun masyarakat bila seorang penderita melakukan pilihan. Pilihan dalam pemilihan umum bukan benar atau salah, akan tetapi memilih mana yang terbaik untuk pemilih. Pilihan yang tersedia dalam pemilihan umum juga sudah melewati berbagai proses penjaringan, sehingga pilihan apapun yang diberikan akan dianggap benar.  Pilihan pada pemilu sangat sederhana sehingga semua individu dapat dianggap mampu memilih termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa.  Gangguan jiwa seperti penyakit fisik lainnya bersifat kronik dan kambuh- kambuhan, artinya ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) psikosis, misalnya, tetap dapat berfungsi normal pada sebagian besar kehidupannya.  Umumnya gangguan jiwa psikosis bersifat kronik dan kambuhan. Jadi penderita gangguan jiwa kehilangan beberapa fungsi mentalnya hanya dalam keadaan kambuh.  Dalam kondisi kambuh berat penderita dapat mengalami halusinasi, pemikiran yang keliru, atau sikap yang tidak semestinya. Dalam kondisi klinis yang serius demikian, penderita wajib mendapatkan pengobatan dan perlu ditanyakan kesediaannya untuk diobati.  Jika kekambuhan berat ini terjadi pada hari H Pemilu tentu penderita tidak mungkin datang ke tempat pemungutan suara untuk berpartisipasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 memberikan suaranya. Namun di luar periode kekambuhan berat tersebut, pemikiran, sikap, ingatan, dan perilaku penderita tetap dapat normal.  Proses pendaftaran pemilih hingga hari pemungutan suara berlangsung dalam periode waktu yang lama. Menghapus seseorang dari daftar pemilih akan menghapus hak penderita pada hari Pemilu tersebut, padahal pada hari pemungutan suara kemungkinan besar penderita sudah berada dalam kondisi yang baik atau mampu memilih.  Kehilangan kapasitas memilih pada episode kambuh sebenarnya tidak hanya mutlak atau khas milik penderita gangguan jiwa. Hal sama dapat terjadi pada penderita penyakit non psikis atau penyakit fisik lainnya.  Penderita epilepsi tentu tidak dapat datang ke TPS untuk memilih jika pada saat yang sama dia mengalami kekambuhan atau kejang-kejang. Atau penderita penyakit gula (diabetes militus) tidak dapat datang pada hari pemungutan suara jika dia mengalami serangan akut dan mengalami koma diabetikus.  Kehilangan kemampuan memilih juga dapat terjadi pada orang sehat yang tiba-tiba pada hari pemungutan suara mengalami kecelakaan atau mengalami musibah sehingga tidak dapat datang ke TPS.  Dengan demikian penghapusan penderita gangguan jiwa dari daftar pemilih sangat tidak tepat karena secara klinis dan bersifat diskriminatif.  Sebagian penderita mengalami disabilitas akibat gejala-gejala penyakit yang dideritanya, sehingga menghambat proses pengembalian penderita ke dalam masyarakat.  Dengan demikian proses pengobatan untuk penderita gangguan jiwa tidak hanya menghilangkan gejala tetapi juga harus mengatasi disabilitasnya yang mungkin timbul akibat perkembangan penyakit. Pengobatan orang dengan gangguan jiwa khususnya psikosis tidak terbatas pada pemberian obat untuk menghilangkan gejala, tetapi juga meliputi proses rehabilitasi psikososial.  Seiring waktu kondisi penderita dapat berubah dan berbeda di antara individu dengan psikosis, sehingga penerapan status-status yang bersifat umum sangat tidak tepat.  Dengan obat yang tersedia saat ini pemulihan dapat dicapai oleh sebagian besar penderita. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37  Pemulihan orang dengan gangguan jiwa yang serius bukan terletak di wilayah klinis, bukan terletak pada hubungan dokter-pasien, bukan terletak pada pemberian obat-obatan atau perawatan di rumah sakit, tetapi terjadi pada faktor psikososial yang dihadapi orang dengan gangguan jiwa.  Banyak penderita dengan gejala yang sudah hilang atau minimal setelah mendapatkan pengobatan, namun kembali kambuh karena mengalami tekanan psikososial saat berada di tengah keluarga atau di masyarakat. Misalnya diarak, ditertawakan, dilempari batu, dan sebagainya.  Berbagai masalah psikososial dapat terjadi karena terdapat kesan yang keliru tentang orang dengan gangguan jiwa, terutama psikosis. Banyak anggota masyarakat yang menganggap gangguan jiwa tidak dapat disembuhkan, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dianggap berbahaya, atau dianggap bukan manusia normal, sehingga perlu disingkirkan atau dijauhi.  Untuk memulihkan secara optimal, stigma negatif masyarakat terhadap penderita harus dikurangi dengan memberikan informasi yang tepat tentang gangguan jiwa, menciptakan berbagai kebijakan untuk melindungi penderita, serta mendorong peneriman masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa.  Dengan demikian kebijakan yang tertuang dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 sangat bertentangan dengan semangat dan upaya yang seharusnya dilakukan klinisi dan masyarakat.  Secara internasional terdapat dua pedoman diagnosis, yaitu International Classification of Diseases dan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2016, serta menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan Maret 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UU 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa pengujian kelima syarat tersebut terhadap posita para pemohon adalah sebagai berikut: a. Bahwa para pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. b. Bahwa hak-hak yang diatur pada pasal-pasal a quo adalah-hak-hak warga negara atau hak-hak perorangan. c. Bahwa Pemohon I, II, dan III adalah perkumpulan bukan perorangan, maka menurut penalaran yang wajar Pemohon I, II, dan III tidak mempunyai hak atas pasal-pasal a quo. d. Bahwa ketentuan atau norma yang dianggap merugikan para pemohon adalah Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi: “Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa ingatannya”. e. Bahwa menurut penalaran yang wajar subjek hukum yang dapat terganggu jiwa/ingatannya adalah perorangan sedangkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah perkumpulan bukan perorangan maka dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 sendirinya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak logis mengalami kerugian berupa hilangnya hak untuk didaftar sebagai pemilih sebagai akibat adanya Pasal 53 ayat (3) huruf a. f. Bahwa karena syarat-syarat a, b, c pada angka 2 tidak memeuhi syarat maka dengan sendirinya huruf d dan huruf e tidak memenuhi syarat. 4. Bahwa meskipun Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mendalilkan sebagai perkumpulan tetapi para Pemohon tidak mendalilkan pemohon adalah badan hukum perkumpulan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan maka karenanya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III harus dianggap sebagai bukan badan hukum. 5. Bahwa meskipun pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan, tetapi karena yang diuji adalah pasal yang mengatur “subjek hukum yang sedang terganggu jiwa/ingatannya” sedangkan dari keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon tidak terdapat dalil adanya kemungkinan atau potensi kemungkinan atau menurut penalaran yang wajar pemohon IV akan mengalami gangguan jiwa/ingatan, maka dengan sendirinya kerugian hak konstitusional pemohon IV tidak ada. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dan Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak dalam perkara dimaksud. II. Penjelasan Pemerintah Atas Materi Permohonan Terhadap materi yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa hak asasi manusia adalah materi yang terdapat di dalam UUD 1945. Sebelum disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 yang memuat Pasal XA tentang Hak Asasi Manusia, UUD 1945 telah mengakui beberapa macam hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 2. Pasal 27 ayat (1) adalah ketentuan yang tidak diubah ketika terjadi gelombang reformasi konstitusi pada kurun waktu 1999-2002. Bahkan, eksistensinya makin diperkuat dengan diadopsinya ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 3. Bahwa hak memilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara spesifik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. 4. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil keberatan pemohon, pemerintah mengambil dua hal yang menjadi keberatan Pemohon yaitu: (1) pasal a quo yang diuji bersifat dikriminatif bagi orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya, dan (2) jika orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya tidak terdaftar maka serta merta tidak dapat memilih. 5. Bahwa pemerintah berpendapat pasal a quo tidak diskriminatif tetapi bersifat pembatasan atau pengecualian hak sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi para penderita yang sedang terganggu jiwa/ingatannya, dan hal itu sejalan dengan prinsip hukum umum dan universal yang telah ada sejak lama yang telah diterapkan baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana dan di banyak negara. Perlindungan hukum ini penting diberikan negara karena secara faktual para penderita pada umumnya tidak berdaya secara ekonomi sehingga bisa dengan mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang lebih kuat secara ekonomi. 6. Bahwa dalam Undang-Undang Hukum Perdata kita yang berlaku dari tahun 1838, pembatasan hak bagi yang terganggu jiwa/ingatannya terdapat pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 Pasal 1320 yang mengatur salah satu syarat sahnya perjanjian adalah apabila perjanjian dibuat oleh orang yang cakap. Lebih lanjut Pasal 1330 ayat (2) menjelaskan bahwa: “yang tak cakap membuat perjanjian adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan”. 7. Bahwa dalam Undang-undang Kitab Undang Hukum Pidana kita yang berlaku dari tahun 1866 pada Pasal 44 ayat (1) memberikan perlindungan hukum bagi yang terganggu jiwa/ingatannya yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. 8. Bahwa sesungguhnya para Pemohon tidak keberatan adanya pembatasan atau pengecualian hak bagi yang terganggu jiwa/ingatannya seperti dinyatakan pada angka 27 halaman 16: “Bahwa penting untuk dipahami kalaupun penderita gangguan jiwa dianggap tidak mampu (sehingga perlu pengampuan), maka hanya berlaku pada sangat sedikit penderita gangguan jiwa yaitu hanya pada penderita dengan gejala yang sangat berat dan permanen”. 9. Bahwa pemerintah sepakat terhadap keinginan para Pemohon, dengan memastikan adanya sistem yang akurat dan terpercaya dalam menentukan apakah seseorang sedang terganggu jiwa/ingatannya dan tentu yang dapat menentukan hal tersebut adalah profesi dokter. 10. Bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar pemilih dalam Pemilhan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (3) mengatur syarat penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya adalah harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Lengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sehingga tidak memenuhi syarat, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter” 11. Bahwa hadirnya peraturan KPU diatas menjawab kekhawatiran para Pemohon pasal a quo potensial memunculkan ketidakpastian hukum. Melalui surat keterangan dokter lahir kepastian hukum untuk menentukan apakah seseorang sedang terganggu jiwa/ingatannya. 12. Bahwa para pemohon mendalilkan jika tidak terdaftar maka tidak dapat memilih adalah dalil yang tidak tepat karena baik secara normatif maupun secara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 faktual sesorang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dapat memilih. Ketentuan ini secara tegas terdapat dalam Pasal 57 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih; (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih sebagimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih warga negara Indonesia sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. Tidak sedang terganggu jiwa/igantannya dan/atau; b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. 13. Bahwa sesuai Pasal 22E UUD 1945 Pemerintah berpendapat bahwa adanya syarat-syarat bagi Calon Pemilih dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, seperti tercantum dalam ketentuan tersebut di atas, adalah menjadi kewenangan pembuat Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) guna menentukan syarat-syarat tertentu, termasuk syarat sedang tidak terganggu jiwanya atau ingatannya dan karenanya menurut Pemerintah pilihan hukum (legal policy) yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang (detournement de pouvoir); 14. Selain hal-hal tersebut di atas, menurut Pemerintah tampak jelas bahwa ketentuan a quo telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 15. Pemerintah menyadari bahwa penentuan materi muatan sebuah Undang- Undang merupakan kewenangan dari lembaga pembentuk Undang-Undang yang bersifat open legal policy. Namun terkait dengan pengujian UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada prinsipnya Pemerintah berpendapat bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dapat menjadi instrumen hukum yang mampu menjamin terwujudnya Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis yang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dan keadilan. 16. Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut dalam angka 1 sampai dengan angka 13, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah menjamin adanya kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 17. Pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat yang telah peduli dalam memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap dialog masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan membangun kehidupan demokrasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan membantu mewujudkan dari Cita-Cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. III. Petitum Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 4. Menyatakan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 14 Maret 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang a quo. Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah sebuah badan privat; sementara Pemohon IV adalah pemohon perseorangan. Pemohon I adalah lembaga yang berbentuk perhimpunan yang aktivitasnya fokus melakukan kajian dan pendampingan terhadap orang-orang yang mengidap gangguan jiwa/ingatannya, atau penderita skizofernia (penderita psikososial); Pemohon II adalah organisasi yang bersifat otonom, independen, dan nonpartisan, dan memiliki fungsi sebagai wadah perjuangan hak-hak sipil dan politik penyandang cacat sesuai dengan tujuan dari didirikannya yang tertuang dalam Akta Pendiriannya. Pemohon III adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan individu yang kesehariannya bergiat untuk memperjuangkan dan membangun sistem penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan dan demokratis. 2) Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam permohonannya beranggapan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU a quo, yang pada pokoknya bentuk kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon yaitu bahwa untuk memperjuangkan dan menikmati kesempatan hak-hak politik dan sosial budaya bagi seorang dengan masalah kesehatan jiwa yang terancam, terganggu dan hilang karena tidak didaftar sebagai pemilih, serta tidak adilnya proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang berkeadilan non diskriminasi dan demokratis Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tersebut, DPR RI berpandangan bahwa setiap warga negara Indonesia termasuk para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tetapi in casu terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang didalilkan para Pemohon tidak berdasar, karena bentuk kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon tidak ada relevansinya dengan hak konstitusional yang dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Psal 28D ayat (1) UUD 1945. Atas dasar itu sudah jelas tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang a quo, karenanya keliru dan tidak cermat para Pemohon mempertentangkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang a quo dengan batu uji Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jika dihubungkan dengan bentuk kerugian sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. 4) Bahwa Pemohon IV dalam permohonannya beranggapan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang a quo merugikan hak konstitusionalnya karena ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang a quo adalah ketentuan yang tidak berkeadilan, dislriminatif, serta melahirkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah. Hak konstitusional yang dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sama sekali tidak terlanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang a quo, karena bentuk kerugian sebagaimana yang didalilkan Pemohon IV, tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang a quo. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionaInya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 konstitusionaInya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. 2. Pengujian atas Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8 Tahun 2015 Terhadap UUD Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, DPR RI memberi keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut mengandung makna bahwa UUD adalah merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap komponen bangsa untuk menjalankan kedaulatannya berupa pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berangsa dan bernegara. Bahwa DPR RI berdasarkan UUD 1945 adalah lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedualatan/ kekuasaan oleh UUD 1945 untuk membuat Undang-Undang. Dan jika dikaitkan dengan konsep negara Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], maka Undang-Undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap komponen masyarakat termasuk didalamnya Pemohon dan juga negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Gagasan negara hukum yang dianut UUD 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (supremacy of law) yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law) pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya adalah konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 2) Bahwa pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakat termasuk Pemohon bahwa hukum itu memang “supreme”. Bahwa selain asas supremasi hukum (supremacy of law) dalam konsep negara hukum sebagaimana dianut dalam UUD 1945 yaitu asas legalitas (due process of law). Dalam konsep negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau “rules and procedures” (regels). 3) Bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani “demos” yang berarti rakyat dan kata “kratos” atau kata “cratein” yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kedudukan sebagai penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, suara rakyat adalah suara Tuhan “Vox Populei Vox Dei”. Rakyat memilih para wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Konsep negara demokrasi di Indonesia dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” 4) Bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah bentuk pengejawantahan dari konsep negara demokrasi. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945. Bahwa hal ini juga secara spesifik dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak memilih juga tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, hak memilih dan dipilih melekat pada setiap individu. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu mekanisme pelaksanaan hak memilih dan dipilih dalam suatu negara yang demokratis, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota. masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. 5) Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai pelaksanaan dari konsep negara demokrasi harus dibatasi oleh hukum (nomokrasi), agar demokrasi tidak ‘kebabalasan’ dan keos (mobokrasi). Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari rechsstaat ataupun rule of law. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (rechstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (everything must be done according to the law). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang menggunakan sistem hukum civil law dinamakan rechtstaat dan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon yang menggunakan sistem hukum common law disebut rule of law. Menurut Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum (rechtstaat) adalah perlindungan hak-hak asasi manusia; permisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan Peradilan administrasi dalam perselisihan. Sementara itu, menurut A.V Dicey, unsur-unsur rule of law adalah Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law), kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law), dan terjaminnya hak asasi manusia. Indonesia juga menganut konsep negara hukum, sehingga demokrasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 di Indonesia dibatasi oleh hukum (nomokrasi), sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 6) Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengandung makna bahwa segala warga negara termasuk para Pemohon memiliki kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan ada kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Begitu pula para Pemohon sudah sepatutnya menjunjung hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Bahwa hal yang paling mendasar/esensial dari hukum (Undang-Undang) adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap orang untuk menjalankan hak dan kewajibannya hingga diharapkan dapat tercipta keadilan dan kemanfaatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kepastian hukum dan pelaksanaan HAM tidak dapat diberikan oleh hukum (undang-undang), maka sesungguhnya hukum atau Undang-Undang itu tidak mempunyai nilai atau manfaat sama sekali. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan HAM harus diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang mengatur, “untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip Negara hokum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”, dalam hal ini termasuk juga pelaksanaan hak memilih yang diatur dalam UU Pilkada juncto UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada yang pada intinya mengatur proses pendaftaran pemilih yaitu: “Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau”, adalah merupakan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah secara tertib, efektif, efisien sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan Penyelenggara Pemilu tanpa harus mengorbankan asas pemilihan yang demokratis. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 8) Bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sesuai dengan tahapan penyelenggaran pemilihan yang demokratis sebagaimana diatur UU Pilkada, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada justru memberikan jaminan menempatkan semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan, serta pengakuan dan perlindungan kepastian hokum yang adil bagi semua warga Negara termasuk para Pemohon. Bahwa dalam perkara para Pemohon bukanlah pihak yang terkait langsung dengan berlakunya ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada, sehingga tidak berdasar apabila kerugian para Pemohon dipertentangkan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 9) Bahwa atas dasar ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Bahwa Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan: “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Atas dasar ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 tersebut, pengaturan pendaftaran pemilih bagi orang yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada adalah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hokum bagi setiap warga Negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang efektif, efisien, dan tertib sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis. Bahwa justru apabila tidak ada ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada akan berpotensi mengganggu dan melanggar hak asasi orang lain yang sudah terdaftar sebagai pemilih untuk mewujudkan terselenggaranya tahapan pemilihan kepala daerah yang demokratis, efektif, efisien, dan tertib. 10) Bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarkat demokratis sebagaimana diamanatkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 terkait dengan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah yang demokratis khususnya pengaturan pendaftaran pemilih sudah diatur dalam UU Pilkada [in casu: Pasal 57 ayat (3)] huruf a UU Pilkada juncto UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. (selanjutnya disebut UU Kesehatan Jiwa). Bahwa atas dasar Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28D UUD 1945, ketentuan norma Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada tidak mengurangi dan melanggar hak konstitusional orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya tetapi semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarkat demokratis, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 11) Bahwa untuk memahami makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU Pilkada, para Pemohon dipandang perlu untuk memahmami dahulu pengertian kesehatan jiwa dan orang dengan gangguan jiwa (disingkat ODGJ) yang diatur dalam UU Kesehatan Jiwa. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kesehatan Jiwa mengatur: “kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental spiritual, dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secra produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya”. Selanjutnya perlu memahami pengertian ODGJ yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kesehatan Jiwa, bahwa “ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”. Bahwa apabila para Pemohon cermat dalam memahami makna ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Kesehatan Jiwa, bahwa pangaturan pendaftaran pemilih yang diatur dalam rumusan norma Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada sudah tepat dan benar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 dan tidak bersifat diskriminatif, justru memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta UU Kesehatan Jiwa. 12) Bahwa bunyi ketentuan Pasal 148 UU Kesehatan yaitu: (1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain. Bahwa Pasal 148 UU Kesehatan memang memberikan hak yang sama sebagai warga negara kepada pendertita gangguan jiwa, namun para Pemohon tidak mencermati Pasal 148 UU Kesehatan secara utuh, karena dalam Pasal 148 ayat (2) UU Kesehatan juga telah dinyatakan bahwa terhadap persamaan hak tersebut “…kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.” Dalam hal ini peraturan perundang-undangan menyatakan lain, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang a quo yang diujikan oleh para Pemohon. 13) Bahwa terhadap Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menggunakan istilah “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” secara semantik merupakan suatu keadaan yang dapat berubah sewaktu-waktu, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon bahwa tidak mungkin penyakit gangguan jiwa/ingatan berlangsung secara terus menerus. Berbeda dengan istilah “nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” atau “tidak terganggu jiwa/ingatannya” yang menunjukkan suatu keadaan permanen dan pasti. Oleh karena itu, meskipun UU Nomor 8 Tahun 2015 mengatur mengenai syarat pendaftaran pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang a quo, namun tetap terbuka kesempatan bagi orang yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak memilih dalam pilkada. Hal ini diatur dalam Pasal 61 UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa: (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan. (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. 14) Bahwa apabila Pasal 61 UU Nomor 8 Tahun 2015 dikonstruksikan dengan keadaan orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut jika dalam keadaan sadar saat hari pemilihan Pilkada tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain. Dengan demikian, sesungguhnya Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang a quo tidak mencabut, membatasi, atau mengurangi serta menghalangi hak memilih seorang warga negara secara diskriminatif, melainkan untuk menciptakan suatu ketertiban penyelenggaran pilkada yang demokratis. 15) Bahwa pengaturan pendaftaran pemilih sebagai bagian rangkaian dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan yang diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada justru sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang mengatur: “Pasal 148 ayat (1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain”. Arti dari ketentuan Pasal 148 UU Kesehatan tersebut, bahwa pada prinsipnya negara menjamin penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara, tetapi UU Kesehatan Jiwa memberikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 pengecualian sepanjang peraturan perundang-undangan menyatakan lain in casu norma Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada. 16) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon a quo, DPR RI berpandangan bahwa justru sesuai dengan Negara yang berdasarkan atas hukum yang dianut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, UU Pilkada Pasal 57 ayat (3) huruf a telah memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga Negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan maksud agar terwujud penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis, aman, efektif, efisien dan tertib sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 17) Bahwa pembentukan undang-undang a quo sudah sejalan dengan amanat UUD Tahun 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011). Bahwa UUD 1945 telah mengatur mengenai pemerintah daerah yakni dalam Pasal 18 UUD 1945 dan pada ayat (4) dinyatakan bahwa untuk pengisian kepala dari masing-masing pemerintah di daerah dipilih secara demokratis. 18) Bahwa tujuan dibentuknya UU Pilkada (UU Nomor 8 Tahun 2015) adalah untuk mengubah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 1 Tahun 2015), yang kedua-duanya merupakan Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai pemilihan kepala daerah. Bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebelumnya berdasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Bahwa perlu dijelaskan bahwa berdasarkan keputusan rapat dengar pendapat antara Komisi II dengan pemerintah pada tanggal 3 Juni 2009 disepakati bahwa pemerintahan desa dan pemilihan kepala daerah diatur secara terpisah dan tersendiri dengan UU Pemerintahan Desa dan UU Pemilihan Kepala Daerah. Pemecahan UU Pemda tersebut karena lingkup pengaturan dari UU 32 Tahun 2004 ini dianggap terlalu luas. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 19) Bahwa pada dasarnya UU Pilkada (UU Nomor 8 Tahun 2015) memberikan pengaturan penting yakni terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, UU 8 Tahun 2015 merupakan Undang-Undang yang menyempurnakan pengaturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015. Penyempurnaan ini diperlukan dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2015 sampai pertengahan 2016 terdapat pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerah nya telah mendekati akhir masa jabatan masing-masing kepala daerah dan wakil kepala daerahnya dan memerlukan dasar hukum untuk melaksanakan pemilihannya secara serentak. 20) Bahwa norma awal rumusan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 sejatinya adalah bunyi norma dari UU Nomor 1 Tahun 2015 yang merupakan Undang-Undang penetapan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang. Adapun bunyi norma asli dari Pasal 57 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2014 adalah: Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: (a) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau”. Bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah pasal yang merupakan hasil perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 2015 yang merupakan undang-undang penetapan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang. Bahwa norma pengaturan pendaftaran pemilih awalnya diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, sebelum lahir Undang-Undang tersendiri yang mengatur mengenai Pilkada. Pengaturan norma yang serupa dengan norma Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 diatur dalam norma Pasal 69 ayat (2) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, “Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: (a) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;” Perbedaannya terletak pada kata “nyata-nyata”. 21) Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang membandingkan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 terhadap persyaratan pemilih dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Nomor 42 Tahun 2008) adalah perbandingan yang tidak berdasarkan hukum, karena sepadan, karena pengujian UU Nomor 8 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 Tahun 2015 harus diuji dengan UUD Tahun 1945 bukan dengan Undang- Undang. 22) Bahwa terhadap Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8 Tahun 2015 yang dipertentangkan oleh para Pemohon dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, DPR RI berpandangan bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai kegunaan atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, sebagaimana dinyatakan oleh Jeremy Bentham, “the greatest happiness for the greates number.” Pada dasarnya frasa Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang a quo adalah guna menjamin pilkada yang demokratis bagi sebanyak mungkin orang. Ketidakpastian kesadaran dari orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya akan sangat menghambat efektivitas penyelenggaraan Pilkada, karena sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon tidak mungkin menyediakan tim dokter ahli jiwa untuk menentukan apakah seorang yang mengalami gangguan jiwa dapat menentukan pilihan atau tidak. Para Pemohon sendiri juga menyatakan dalam permohonan bahwa, “saat ini hanya tersedia 600-700 orang psikiater di Indonesia dan hanya tersedia di kota-kota besar.” UUD 1945 sebagai dasar konstitusional di Indonesia juga melakukan pembatasan atas pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa, frasa dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang a quo ditujukan bagi efektivitas suatu penyelenggaraan pilkada yang demokratis, efektif, efisien, dan tertib sehingga pada akhirnya penyelenggaraan Pilkada yang demokratis menghasilkan kemanfaatan bagi setiap orang yang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah yang demokratis. 23) Bahwa terhadap Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 yang dipertentangkan oleh para Pemohon dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, DPR RI berpandangan bahwa dalil para Pemohon sendiri dalam argumentasi permohonannya menyadari bahwa tidak ada kepastian kapan seseorang dapat yang mengalami gangguan jiwa dalam keadaan sadar untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Perlu dijelaskan bahwa salah satu tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum, sehingga frasa dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a UU a quo adalah untuk memberikan kepastian hokum bahwa pemilih dalam pilkada adalah orang yang memiliki kesadaran dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut Gustav Radbruch dan Theo Huijbers, kepastian hukum menunjuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kesadaran dari orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya adalah suatu keadaan yang subjektif yang mengancam terciptanya kepastian hokum. Penyelenggaraan Pilkada yang demokratis akan sulit diwujudkan, apabila ternyata hak suara dari pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh orang lain. Mochtar Kusumaatmadja juga menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat. Dengan demikian orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya tidak masuk dalam daftar pemilih adlah demi menjamin ketertiban umum dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis berdasarkan kepastian hukum yang adil di masyarakat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang mulya memberikan amar putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2) Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak- setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima; 3) Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan; 4) Menyatakan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5) Menyatakan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Komisi Pemilihan Umum sebagai Pihak Terkait menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 21 April 2016, serta menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 21 April 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 April 2016, dan keterangan tertulis bertanggal 2 Mei 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa materi permohonan dalam perkara Nomor 135/PUU-X111/2015 pada pokoknya menyatakan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 bersifat diskriminatif dan menghilangkan dengan begitu dini hak memilih seorang warga negara untuk dapat berpartisipasi dulam pemilihan calon kepala daerah, dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. 2. Bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU memiliki kewenangan untuk membentuk dan menyusun pedoman teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dalam bentuk Peraturan KPU termasuk tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 3. Bahwa KPU dalam menyusun Peraturan KPU pada prinsipnya menjamin hak konstitusional setiap warga negara. Salah satu bukti nyata KPU senantiasa menjamin hak konstitusional setiap warga negara adalah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 lalu, dimana setiap warga negara tanpa terkecuali (termasuk penyandang cacat/disabilitas) memiliki hak untuk memillih apabila memenuhi syarat sebagai Pemilih. 4. Bahwa sejalan dengan prinsip tersebut, KPU dalam menyusun Peraturan KPU harus tetap memerhatikan ketentuan Undang-Undang yang menjadi landasan pembentukan peraturan dimaksud. Undang-Undang yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 5. Bahwa pengaturan terkait syarat pemilih dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, berbeda dengan pengaturan datam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon memberikan batasan secara limitatif untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, salah satunya adalah tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. 6. Bahwa pada prinsipnya, dengan adanya pembedaan pengaturan dalam undang-undang pada Pileg/Pilpres dengan Pilkada terkait penyandang disabilitas mental/mengalami gangguan jiwa, justru akan membuat rumit dan membingungkan penyelenggara dalam tahapan pemutakhiran Data Pemilih. Seorang yang pada Pileg/Pilpres terdaftar dalam DPT, namun pada Pilkada yang bersangkutan menjadi tidak terdaftar atau dikeluarkan dari DPT karena adanya perbedaan pengaturan tersebut. Sementara, DPT Pemilu idealnya harus berkesinambungan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu mengingat DPT pada pemilu sebelumnya menjadi dasar penetapan DPT pada Pemilu selanjutnya. 7. Bahwa pembatasan terhadap penyandang disabilitas mental/mengalami gangguan jiwa untuk terdaftar dalam DPT sama saja menghilangkan hak pilih warga Negara yang harusnya dijamin oleh Negara. Terlebih, pada Pilkada 2017 nanti misalnya yang akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017, penetapan DPT dilaksanakan pada 6 Desember 2016, sehingga ada jeda waktu 2 bulan 9 hari yang masih sangat dimungkinkan bagi yang bersangkutan untuk memilih. 8. Bentuk penjaminan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental/mengalami gangguan jiwa adalah dengan dibangunnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang lalu. KPU tetap melayani para penyandang disabilitas mental/ mengalami gangguan jiwa dengan mendatangkan TPS yang ada di sekitar RSJ. Sebagai contoh: a. 62 penyandang disabilitas mental/mengalami gangguan jiwa yang dirawat di RSJ Marzuki Mandi Kota Bogor, terdaftar dalam DPT dan memilih pada Pemilihan Legislatif pada 9 Juli 2014; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 b. 41 penyandang disabilitas mental/mengalami gangguan jiwa yang dirawat di RSJ Banyumas, terdaftar dalam DPT dan memilih pada Pemilihan Legislatif pada 9 Juli 2014; c. RSJ Bangli, Bali mendata para penyandang disabilitas mental/mengalami gangguan jiwa yang dirawat di RSJ tersebut, untuk didaftar dalam DPT dan memilih pada Pemilihan Legislatif pada 9 Juli 2014; 9. Sehubungan dengan pokok permohonan, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memberikan pembatasan, KPU berdasarkan prinsip pemenuhan jaminan hak konstitusional warga negara tetap memberikan pengaturan yang melindungi hak setiap warga negara termasuk orang yang terganggu jiwa/ingatannya. KPU dengan berpedoman pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemudian memberikan pengaturan bahwa orang yang terganggu jiwa/ingatannya tetap masuk dalam Daftar Pemilih Tetap kecuali adanya surat keterangan dokter yang menyatakan orang tersebut sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015. 10. Bahkan seandainya seorang yang tidak terdaftar dalam DPT, namun ketika tahapan pemungutan suara Pemilih dengan gangguan mental sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya, maka KPU tetap memberikan jaminan dipenuhinya hak konstitusional setiap warga Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 yang berbunyi, “Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas lain”. Ketentuan tersebut diatur juga dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi: “Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas lain kepada KPPS pada pemungutan suara; b. Didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir A.Tb2-KWK.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 11. Berdasarkan penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 10, KPU secara eksplisit telah memberikan hak yang sama kepada setiap warga Negara termasuk seorang dengan gangguan mental, kecuali dinyatakan melalui surat keterangan dokter yang menyatakan orang tersebut sedang terganggu jiwa/ingatannya. 12. Bahwa terkait adanya perbedaan pengaturan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD perihal syarat Pemilih, dimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memberikan syarat limitatif yaitu tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, KPU telah memberikan masukan kepada DPR pada proses penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang- Undang. KPU sebagai penyelenggara pada saat Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana pelaksanaan tahapan pemungutan suara termasuk disediakannya TPS di Rumah Sakit Jiwa. 13. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan pengaturan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait syarat Pemilih, hal tersebut tidak disebabkan karena adanya kejadian khusus di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) pada penyelenggaraan Pemilu lalu. Di berbagai RSJ yang menjadi tempat pemungutan suara seperti di RSJ Marzuki Mahdi Kota Bogor, RSJ Banyumas, RSJ Bangli, Bali, KPU belum pernah menerima laporan dari Bawaslu atau kepada Bawaslu terkait dengan adanya mobilisasi massa yang sedang terganggu jiwa/ingatannya pada pemungutan suara lalu atau adanya mobilisasi Pemilih di RSJ. [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 26 April 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 April 2016; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), yang menyatakan: “(3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” [3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.5] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.4] dan [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: [3.7] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon I (Perhimpunan Jiwa Sehat) mendalilkan sebagai perhimpunan yang bergiat dalam bidang pengkajian dan pendampingan bagi orang-orang dengan gangguan jiwa/ingatan; Pemohon II (Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat) mendalilkan sebagai lembaga independen dan nonpartisan yang dibentuk sebagai wadah perjuangan hak-hak sipil dan politik penyandang cacat; dan Pemohon III (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) mendalilkan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergiat untuk mendorong demokratisasi serta dilaksanakannya pemilihan umum yang demokratis (vide bukti P-4). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 Adapun Pemohon IV (Khorunnisa Nur Agustyati) mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih serta seorang pembayar pajak (vide bukti-P5 dan bukti P-6), yang bergiat memperjuangkan dan membangun sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan demokratis. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015, telah merugikan orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa karena menghilangkan hak mereka untuk didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Lebih lanjut hilangnya hak para pemilih dengan masalah kesehatan jiwa demikian mengakibatkan tidak tercapainya tujuan para Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dalam kapasitasnya sebagai badan hukum yang bergiat di bidang pembelaan dan penguatan hak-hak orang dengan gangguan jiwa/ingatan; kedudukan Pemohon III dalam kapasitasnya sebagai badan hukum yang bergiat mendorong Pemilu demokratis; serta kedudukan Pemohon IV sebagai perseorangan warga negara dan pembayar pajak, telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi akta- akta notaris terkait lembaga para Pemohon, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), dan fotokopi NPWP, (vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-6). Terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, sebagai badan hukum, Mahkamah menilai ketiga Pemohon dimaksud telah membuktikan adanya kepentingan hukum dengan ketentuan a quo yang dimohonkan pengujian. Namun Pemohon IV menurut Mahkamah tidak dapat membuktikan memiliki kepentingan hukum secara langsung dengan ketentuan a quo yang dimohonkan pengujian. Bahwa status pembayar pajak (tax payer) yang didalilkan Pemohon IV memang dapat memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah, namun tentu saja untuk perkara pengujian Undang-Undang yang berkaitan erat dengan pajak dan kerugian konstitusional pembayar pajak. Dalam kaitannya dengan pengujian a quo, yang mempermasalahkan penghilangan hak orang dengan gangguan jiwa/ingatan untuk dicatat dalam daftar pemilih, Mahkamah berpendapat Pemohon IV harus membuktikan dalilnya mengenai aktivitasnya di bidang advokasi bagi orang dengan gangguan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 jiwa/ingatan. Setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon IV, Mahkamah menilai Pemohon IV tidak dapat membuktikan hal yang demikian. Potensi kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tersebut memiliki kemungkinan untuk tidak lagi terjadi seandainya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon yaitu agar ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Adapun Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohoan a quo. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa permasalahan utama dalam permohonan ini adalah para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 karena para Pemohon tidak akan didaftar sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat tahap pendaftaran pemilih. Hal yang dikuatirkan para Pemohon adalah tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih akan berakibat mereka tidak dapat mengikuti pemilihan umum. Selain itu menurut para Pemohon, pengecualian orang-orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftaran calon pemilih adalah hal yang tidak tepat karena tidak jelasnya kriteria gangguan jiwa/ingatan dimaksud. Gangguan jiwa memiliki dimensi (jenis atau kategori) luas, yang masing-masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihannya. [3.11] Menimbang bahwa pemahaman atas ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak dapat dilepaskan dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 rangkaian seluruh ketentuan dalam Pasal 57 yang terdiri dari empat ayat sebagai berikut. “(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.” [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon dimaksud, menurut Mahkamah memang terlihat kaitan yang sangat erat, bahkan terlihat identik, antara pendaftaran sebagai calon pemilih dengan hak pilih itu sendiri. Namun demikian Mahkamah memandang bahwa pendaftaran calon pemilih dan hak pilih adalah dua hal yang secara prinsip berbeda. Hak pilih adalah hak warga negara untuk mengikuti pemilihan umum sebagai pemilih. Adapun pendaftaran pemilih menurut Mahkamah adalah sebuah upaya/kegiatan administratif yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai jumlah warga negara yang memiliki hak pilih. Pendaftaran pemilih merupakan sebuah upaya administratif untuk memastikan bahwa warga negara yang memiliki hak pilih telah dapat mempergunakan haknya pada saat pemilihan umum nanti. Keseluruhan ketentuan Pasal 57 tersebut, yang tidak dijelaskan lebih lanjut oleh pembentuk Undang-Undang pada bagian penjelasan, menunjukkan bahwa pendaftaran pemilih meliputi dua konteks, yaitu: a. sebagai syarat bagi pemilih untuk mengikuti/menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum; dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 b. sebagai kegiatan administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum; [3.13] Menimbang bahwa ketika pendaftaran pemilih diposisikan sebagai syarat bagi pemilih untuk dapat mempergunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, menurut Mahkamah harus dirujuk ketentuan Pasal 57 ayat (4) UU 8/2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa syarat berupa terdaftar sebagai pemilih bukanlah satu-satunya syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Syarat terdaftar dalam daftar pemilih demikian adalah syarat alternatif atau pilihan. Andai pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih, yang bersangkutan masih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan cara menunjukkan “Kartu Tanda Penduduk Elektronik”, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang. Kata “sedang” dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 menunjukkan kesementaraan, sehingga maksud ketentuan tersebut di atas adalah merujuk pada keterangan DPR, merupakan perlakuan yang terbatas bagi seseorang pada waktu dan kondisi tertentu saja, dan bukan perlakuan untuk masa seterusnya. Menurut DPR, ketentuan tersebut tidak menghalangi hak pilih WNI bersangkutan dalam pemilihan umum jika kelak pada saat diselenggarakannya pemungutan suara WNI bersangkutan sudah tidak sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Hal demikian diatur dalam Pasal 57 ayat (2). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, jika terdaftar sebagai pemilih bukan merupakan syarat mutlak untuk mengikuti pemilihan umum, atau dapat disimpangi selama memenuhi syarat lainnya, lalu apa signifikansi keberadaan ayat (3) yang mensyaratkan bahwa warga negara untuk dapat terdaftar sebagai pemilih harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan keterangan DPR, Presiden, dan menurut penalaran Mahkamah, ketentuan Pasal 57 tersebut dapat ditafsirkan bahwa para calon pemilih yang tidak memenuhi syarat ayat (3), baik karena alasan sedang terganggu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 jiwa/ingatannya [vide ayat (3) huruf a] maupun karena sedang dicabut hak pilihnya [vide ayat (3) huruf b], tetap dapat mengikuti pemilihan umum dengan mendasarkan pada ketentuan ayat (2). Tentu saja ketika kondisi “sedang terganggu jiwa/ingatannya” serta kondisi “sedang dicabut hak pilihnya” sudah tidak lagi terjadi. [3.14] Menimbang bahwa khusus dalam kaitannya dengan Pasal 57 ayat (3) huruf a, Mahkamah berpendapat gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal yang memiliki karakteristik berbeda. Gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kategori yang beririsan namun tidak selalu dapat dipersamakan begitu saja. Gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik yaitu otak sebagai wahana penyimpan dan pemroses memori, sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka. Masing-masing jenis gangguan, baik gangguan jiwa maupun gangguan ingatan, memiliki turunan yang beragam. Dengan demikian menurut Mahkamah penggunaan tanda baca “/” (garis miring) dalam frasa “gangguan jiwa/ingatan” yang tercantum pada Pasal 57 ayat (3) huruf a harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa dengan gangguan ingatan, melainkan adalah pengelompokan dua kategori berupa gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai satu himpunan yang dikecualikan dari warga negara yang berhak untuk didaftar dalam daftar pemilih. [3.15] Menimbang bahwa secara umum gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan, dari perspektif medis memiliki beberapa jenis yang lebih spesifik. Jika melihat dari sisi waktu/durasi gangguan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu a) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat relatif permanen atau kronis; dan b) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat sementara, tidak permanen, atau episodik. Adapun dari sisi kualitasnya, gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu a) gangguan ringan; b) gangguan sedang; dan c) gangguan berat. Masing-masing tingkatan kualitas (stadium) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan demikian memiliki perbedaan tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan pemulihan maupun dari sisi kualitas pemulihan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 Terdapat penderita yang mengalami pemulihan kondisi kejiwaan atau ingatan nyaris mencapai seratus persen atau setidaknya mengalami pemulihan yang memampukan penderitanya untuk beraktivitas kembali secara normal, baik aktivitas fisik maupun psikis. Namun terdapat pula penderita yang tidak mengalami pemulihan kondisi jiwa dan/atau ingatan, bahkan sekadar dalam batas minimal untuk dapat beraktivitas secara psikis. Mahkamah dapat memahami bahwa dalam interaksi masyarakat sehari- hari istilah gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan selalu dibayangkan sebagai kondisi “gila”, atau yang secara medis disebut sebagai sakit jiwa (psikosa). Padahal sebenarnya “gila” hanya satu jenis dari abnormalitas mental. Adapun jenis abnormalitas mental lain adalah gangguan jiwa (neurosa), yang memiliki rentang kategori sangat luas. Keluasan rentang kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan dalam bahasa sehari-hari terlihat dari berbagai istilah, antara lain “stres”, “cemas”, “paranoid”, “latah”, “fobia”, dan “pikiran buruk”. Tentu tidaklah sama kondisi antara orang dengan gangguan jiwa semisal psikosis dengan orang yang “hanya” mengalami stres dalam kadar ringan. Mahkamah berpendapat bahwa kerancuan persepsi demikian, yang saat ini tidak dapat dihindari terjadinya di dalam masyarakat, harus mulai dibenahi demi mencegah perlakuan yang tidak tepat kepada orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan. Putusan pengadilan memiliki posisi penting untuk ikut menjernihkan berbagai kerancuan yang cenderung menimbulkan stigmatisasi serta perlakuan yang tidak tepat kepada orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan tersebut. [3.16] Menimbang bahwa, seandainya yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang bahwa orang yang dikecualikan dari pencatatan pemilih adalah orang dengan psikosis (gila), yang memiliki ciri antara lain hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri, hal demikian menurut Mahkamah tidak perlu diatur secara khusus karena orang dengan psikosis demikian telah pasti, dengan penalaran yang wajar, tidak akan didaftar oleh petugas pencatat pemilih karena orang dengan psikosis demikian memang tidak memiliki keinginan untuk mengikuti pemungutan suara. Tidak perlu diaturnya larangan didaftar sebagai pemilih bagi orang dengan psikosis, menurut Mahkamah, adalah setara dengan tidak perlu diaturnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 larangan didaftar bagi orang yang sedang menghadapi kematian (sakaratul maut), sedang mengalami koma, dan lain sebagainya. Ketika orang dengan psikosis diatur secara khusus dalam Undang-Undang a quo, khususnya dalam ketentuan mengenai pencatatan pemilih, bahkan diletakkan dalam kategori gangguan jiwa/ingatan, hal demikian akan membawa akibat hukum pula kepada orang dengan gangguan jiwa/ingatan yang bukan psikosis. [3.17] Menimbang bahwa di hadapan hukum terutama dalam kaitannya dengan hak untuk memilih dan hak untuk terdaftar dalam daftar pemilihan, yang mengasumsikan adanya kemampuan membuat pilihan, masing-masing kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan sebagaimana diuraikan di atas tidak boleh diperlakukan secara sama. Artinya untuk membatasi hak bagi pemilih yang kebetulan orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan, Undang- Undang harus memperhatikan benar-benar karakteristik masing-masing jenis/tipe gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan dari pemilih. DPR dalam keterangannya mengatakan bahwa dalam memaknai frasa “terganggu jiwa/ingatannya” harus merujuk pada konteks Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, serta Pasal 148 UU 36/2009 tentang Kesehatan. Pasal 1 UU Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa, “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. 3. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.” Adapun Pasal 148 UU Kesehatan menyatakan bahwa, “(1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 [3.17.1] Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, UU Kesehatan maupun UU Kesehatan Jiwa tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara mengetahui atau setidaknya kriteria untuk menilai apakah seorang warga negara sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Andai pun UU 18/2014 merumuskan kriteria tertentu, atau bahwa kriteria demikian dapat merujuk pada kriteria kesehatan jiwa menurut ilmu kedokteran, psikologi, dan/atau psikiatri, penentuan apakah seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Dibutuhkan keahlian (profesi) tertentu untuk dapat dengan tepat menilai seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Bahkan Pasal 73 UU Kesehatan Jiwa juncto Pasal 150 UU Kesehatan Jiwa mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum harus dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa bahkan melibatkan dokter spesialis bidang lain dan/atau psikolog klinis. Penyelenggara pemilihan umum tentu bukan lembaga yang tepat untuk melaksanakan tugas demikian karena lembaga penyelenggara pemilihan umum tidak didesain untuk melakukan diagnosis kesehatan jiwa dan/atau ingatan. Ketiadaan pedoman serta lembaga yang tepat untuk menjalankan ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional calon pemilih untuk terdaftar sebagai calon pemilih. [3.17.2] Presiden dalam keterangannya menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, telah mengatur bahwa penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Terhadap keterangan demikian Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam peraturan KPU tidak dapat difungsikan sebagai penjelasan atas UU 8/2015 in casu Pasal 57 ayat (3) huruf a. Seadainya pun ketentuan demikian merupakan bagian dari norma Pasal 57 ayat (3) huruf a, quod non, tidak dijelaskan dengan tegas siapa pihak yang dibebani kewajiban untuk menyediakan surat keterangan dokter sebagai bukti dan bagaimana cara menentukan calon pemilih mana yang harus menunjukkan bukti berupa surat keterangan dokter dimaksud. Bukankah ketentuan demikian secara logika sulit untuk diterima ketika orang dengan gangguan jiwa justru diberi beban tambahan untuk menunjukkan atau membuktikan kepada penyelenggara pemilihan umum bahwa dia tidak berhak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 didaftar. Dengan kata lain, tidaklah mungkin seseorang yang ingin didaftar justru diminta menunjukkan bukti bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk didaftar. [3.18] Menimbang bahwa rumusan Pasal 57 ayat (3) huruf a menurut Mahkamah telah menyamakan konsekuensi bagi semua kategori penderita gangguan jiwa dan/atau penderita gangguan ingatan. Jika ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a adalah ketentuan yang berdiri sendiri dan karenanya mengandung norma hukum yang juga berdiri sendiri, Mahkamah berpendapat ketentuan demikian menunjukkan indikasi pelanggaran atas hak konstitusional para Pemohon untuk memilih [vide Pasal 22E ayat (1)] dan hak untuk mendapatkan pengakuan hukum [vide Pasal 28D ayat (1)]. Apalagi ketika Pasal 57 ayat (3) huruf a dibaca dalam kaitannya dengan ayat (4) yang kemudian mengatur bahwa pemilih yang kebetulan sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya pada saat pendaftaran pemilih akan kehilangan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum periode saat itu, yang mana waktu pelaksanaan pemilihan umum berbeda dengan waktu pendaftaran pemilih. Namun karena ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a adalah ketentuan yang harus dibaca dalam kaitannya dengan ayat (4) juncto ayat (2), maka sifat inkonstitusional ayat (3) huruf a telah dihilangkan oleh ayat (4) juncto ayat (2). Norma hukum dalam Pasal 57 ayat (4) juncto ayat (2) telah menutup atau menghilangkan potensi inkonstitusionalitas ayat (3) huruf a sehingga ayat (3) huruf a tersebut dapat tetap ada tanpa mengandung potensi gangguan atas hak konstitusional para Pemohon, khusus hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Meskipun kemudian muncul pertanyaan sebagaimana telah dinyatakan pada paragraf [3.13] di atas, yaitu apa signifikansi keberadaan Pasal 57 ayat (3) huruf a. Jika demikian bukankah sebenarnya ketentuan Pasal 57 ayat (3) boleh tidak ada, karena esensi norma dalam ketentuan ayat (3) telah dinegasikan oleh ketentuan ayat (4) juncto ayat (2) dan karenanya tidak lagi siginifikan mempengaruhi hak para Pemohon untuk mempergunakan hak pilihnya. [3.19] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan muatan norma Pasal 57 ayat (3), keberadaan huruf b pada ayat (3) tersebut mengemukakan permasalahan yang berbeda. Bahwa seseorang yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan kemudian tidak didaftar sebagai pemilih, kelak pada saat pemungutan suara WNI bersangkutan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 tetap tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan apapun, kecuali hak pilih tersebut sudah dipulihkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Norma ayat (3) huruf b tersebut tentu dimaksudkan sebagai pembatasan hak yang tidak boleh dinegasikan bahkan oleh keberadaan ayat (4). Tidaklah dapat diterima oleh akal sehat bahwa seseorang yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan karenanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih, boleh menggunakan hak pilihnya berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2), yaitu dengan menunjukkan identitas diri sebagai warga negara. Ketentuan mengenai warga negara yang telah dicabut hak pilihnya [yaitu ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf b] bukan merupakan ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan secara khusus selain sekadar membandingkan maksudnya dengan keberadaan ayat (3) huruf a demi menemukan kandungan norma hukum yang lebih umum dalam Pasal 57 ayat (3) dimaksud. Perbandingan demikian bagi Mahkamah menunjukkan bahwa kata “sedang”, baik dalam rumusan Pasal 57 ayat (3) huruf a maupun huruf b, dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai suatu kesementaraan. [3.20] Menimbang bahwa selain berkaitan dengan dimensi hak asasi manusia, berupa pembatasan hak pilih warga negara in casu para Pemohon, Pasal 57 ayat (3) juga memiliki dimensi lain yang tidak boleh tertinggal untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dimensi dimaksud adalah dimensi administratif berupa kegiatan pendaftaran pemilih yang menghasilkan daftar pemilih. Mahkamah menilai ketentuan Pasal 57 ayat (3) juncto ayat (1) telah memberikan ruang kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membangun pangkalan data (database) mengenai pemilih yang tujuannya demi memperlancar pelaksanaan pemilihan umum. Bahwa tanpa kegiatan pendaftaran pemilih, yang kemudian menghasilkan daftar pemilih, niscaya penyelenggara pemilihan umum akan kesulitan antara lain dalam memperhitungkan ketersediaan logistik Pemilu, melakukan penghitungan/rekapitulasi hasil pemilihan umum, serta kesulitan lainnya. Mahkamah meyakini bahwa tanpa adanya suatu daftar pemilih, pemilihan umum secara teknis akan lebih sulit diselenggarakan dan akibatnya akan lebih sulit Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 bagi negara untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Kegiatan administratif berupa pendaftaran pemilih itu sendiri, menurut Mahkamah secara prinsip tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pendaftaran pemilih dilakukan sebelum atau mendahului pemungutan suara dalam pemilihan umum, sehingga menurut Mahkamah pemilihan umum merupakan conditio sine qua non dari pendaftaran pemilih. Oleh karenanya Mahkamah menilai perlindungan bagi hak untuk terdaftar sebagai pemilih adalah sama dengan perlindungan bagi hak untuk memilih itu sendiri. Keduanya secara konstitusional dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [3.21] Menimbang bahwa dari seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, secara ringkas khusus dalam kaitannya dengan pengujian Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat: 1. hak untuk memilih dan hak untuk didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum adalah hak semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat; 2. kegiatan pendaftaran pemilih adalah wilayah administratif yang tidak langsung berkorelasi dengan terpenuhinya hak pilih; 3. gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kondisi yang berbeda meskipun keduanya secara kategoris beririsan; 4. tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum; dan 5. ketiadaan pedoman/kriteria dan ketiadaan lembaga/profesi yang tepat untuk melakukan analisis kejiwaan terhadap calon pemilih, mengakibatkan ketentuan a quo berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional. [3.22] Menimbang bahwa meskipun hak para Pemohon untuk mengikuti pemungutan suara dalam rangka pemilihan umum tetap terjamin, namun karena Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 menimbulkan tafsir yang dapat menghilangkan hak para Pemohon untuk didaftar dalam daftar pemilih, yang mana hak demikian dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berpendapat Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”. [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon IV tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok Permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian: 1.1. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”; 1.2. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”; 2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada pukul 11.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. ttd. Anwar Usman Wahiduddin Adams ttd. ttd. I Dewa Gede Palguna Aswanto ttd. ttd. Maria Farida Indrati Manahan MP Sitompul ttd. ttd. Suhartoyo Patrialis Akbar PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id