1 S ALI N AN PUTUSAN Nomor 55/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Agustus 2019, memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., Khoirunnisa Nur Agustyati, S.IP., M.IP., dan Heroik Mutaqin Pratama, S.IP. adalah kuasa hukum, beralamat di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan 2 Penyelenggara Pemilu; Mendengar dan membaca keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon; Membaca kesimpulan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 September 2019, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 116/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 September 2019 dengan Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 3 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. B. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon 4 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem cheks and balances berjalan dengan efektif; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian 5 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”; • Pemohon Badan Privat (Organisasi Non Pemerintah) 7. Bahwa Pemohon adalah organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia; 8. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di 6 Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon (bukti P-5); 9. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi; 10. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Menerbitkan jurnal pemilu dan demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum pemilu, buku tentang alokasi kursi dan daerah pemilihan, serta buku-buku terkait pemilu lainnya; b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik; c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas; d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu; e. Mengawal proses seleksi penyelenggara pemilu yang transparan dan akuntabel; dan f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. 7 11. Bahwa selain aktivitas yang sudah disebutkan pada poin 10 dari poin a sampai f, Pemohon telah menghasilkan kajian komprehensif terkait dengan gagasan kodifikasi undang-undang pemilu bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya yang dilakukan sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2017, dengan spesifik mengusulkan penyelenggaraan waktu penyelenggaraan pemilu serentak terbagi dua menjadi pemilu serentak nasional dan serentak lokal. Gagasan terkait dengan jadwal pemilu tersebut merupakan sebuah persoalan yang berkaitan langsung dengan materi permohonan a quo; 12. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang- undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebes, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam UUD 1945; 13. Bahwa pemberlakuan pasal a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, akibat adanya sistem penyelenggaraan pemilu, terutama penjadwalan pemilu yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Desain sistem pemilu serentak yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 telah merugikan Pemohon, karena sudah tidak bersesuaian dengan tujuan organisasi dari Pemohon, serta membuat aktifitas-aktifitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia; 14. Bahwa upaya-upaya serius dan sungguh telah dilakukan oleh Pemohon untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemilu serentak yang demokratis, taat asas, dan rasional dalam menata manajemen pemilu, dibuktikan oleh Pemohon dalam menulis beberapa buku dengan tema terkait: misalnya Kodifikasi UU Pemilu dan Menata Ulang Jadwal Pilkada. Penulisan buku ini adalah upaya dari Pemohon untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis. Dengan pemberlakuan UU a quo, telah 8 secara nyata merugikan Pemohon, karena upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon selama ini, khususnya untuk mewujudkan sistem pemilu serentak yang adil dan demokratis telah menjadi sia-sia; 15. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah sistem pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana sudah diperjuangkan dan menjadi aktivitas utama Pemohon selama ini. Desain pemilu lima kotak dimana pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada satu hari yang bersamaan, telah membuat pemenuhan prinsip-prinsip pemilu demokratis yang merupakan cerminan dari asas pemilu sebagaimana termaktub di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 telah terlanggar. Karena tujuan dari organisasi sebagaimana tercermin di dalam akta pendirian Pemohon, yakni untuk mewujudkan sistem pemilu yang demokratis dan berkeadilan, Pemohon jelas mengalami kerugian konstitusional di dalam perkara a quo, dan oleh sebab itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini; 16. Bahwa kedudukan hukum Pemohon di dalam melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan UU tentang Kepemiluan dan UU Pemilihan Kepala Daerah telah berkali-kali diujikan di Mahkamah Kontitusi. Beberapa diantaranya adalah perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang memohonkan perpanjangan waktu untuk pengurusan pindah memilih di dalam pemilu dan beberapa materi lainnya. Kemudian juga di dalam perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015 terkait perlindungan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental. Di dalam dua perkara ini, Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam melukukan pengujian undang- undang terkait, dan Mahkamah mengabulkan sebagian dari materi permohonan; 17. Bahwa selain dua perkara di atas, kedudukan hukum Pemohon juga diterima oleh Mahkamah pada perkara Nomor 72/PUU-XV/2017, meskipun terkait dengan materi permohonan, Mahkamah belum mengabulkan permohonan Pemohon; 9 18. Bahwa karena materi yang diajukan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah oleh Pemohon di dalam perkara ini adalah perihal tentang sistem kepemiluan dan pemilihan kepala daerah, berdasarkan pula kepada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya terkait dengan legal standing Pemohon di dalam pengujian undang-undang terkait dengan kepemiluan dan kepala daerah, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini; 19. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini Direktur Eksekutif, berhak mewakili yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian…; 20. Bahwa dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada poin 19, Direktur Eksekutif Perludem adalah pihak yang berhak mewakili Perludem di dalam dan di luar pengadilan, yang dalam hal ini adalah sdri. Titi Anggraini, oleh sebab itu, di dalam permohonan ini, Pemohon diwakili oleh sdri. Titi Anggraini; C. Alasan-alasan Permohonan ✓ Ruang lingkup pasal yang diuji Bahwa pemohonan ini mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap pasal-pasal dibawah ini: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak”; 2. Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak”. 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia; 2. Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang; “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”; 3. Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang “Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat walikota sampai terpilihhnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”; ✓ Dasar konstitusional yang digunakan 1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”; 11 2. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”; 3. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap llima tahun sekali”; 4. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”; 5. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing- masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”; ✓ Argumentasi Permohonan • Tentang Desain Pemilu Serentak Lima Kotak Tidak Memberikan Penguatan Terhadap Sistem Presidensil 1. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013, pada bagian pertimbangan hukum paragraph [3.17] halaman 84, Mahkamah menjelaskan bahwa “Bahwa selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta checks and balances dari pemerintahan presidensial dengan keyakinan sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya memilih secara cerdas dan efisien”; 2. Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum di atas, Mahkamah ingin memberikan penegasan bahwa di dalam desain sistem pemilu serentak, akan memberikan efek satu sama lain antara keterpilihan presiden dan anggota DPR. Meskipun pengaruh itu akan tetap diserahkan kepada kemerdekaan dan kebebasan 12 pemilih di dalam menentukan pilihan politiknya di dalam sebuah pemilihan umum; 3. Bahwa pertimbangan hukum MK sebagaimana disebutkan pada poin 1, juga memberikan penegasan, bahwa sebuah desain pelaksanaan jadwal pemilu, adalah sesuatu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peta checks and balances, terutama terkait dengan efektivitas sistem presidensil di Indonesia. Efektifitas di dalam sistem presidensil ini tentu saja ditujukan untuk memberikan penguatan terhadap posisi presiden sebagai pemegang kekuasaan dengan menjalankannya sebagaimana diatur di dalam UUD 1945; 4. Bahwa desain pelaksanaan pemilu lima kotak akan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan, karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan. Kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional, akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berubah-ubah ketika pemilihan kepala daerah tidak diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD, baik di tingkat provinsi, maupun pada tingkat kabupaten/kota; 5. Bahwa sebagai gambaran penting di dalam argumentasi ini, kita dapat melihat, bagaimana bekerjanya instrumen jadwal pemilu serentak pada pemilu 2019 yang lalu, dengan melahirkan presiden terpilih, yang diikuti pula dengan perolahan suara partai politik pendukung yang dominan. Ini tentu saja akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap penguatan sistem presidensil, terutamanya bekerjanya presiden dengan kuat dalam memegang kekuasaan, memegang daulat rakyat, dan dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan bertanggung jawab. Sementara, situasi yang sama sekali tidak terjadi ketika melihat pemerintahan daerah, karena penyelenggaraan pemilihan untuk Gubernur, 13 Bupati, dan Walikota tidak diserentakkan dengan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 6. Bahwa terkait dengan penguatan sistem presidensil, adalah salah satu pertimbangan yang penting disampaikan oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Oleh sebab itulah, pilihan untuk menyerantakkan pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif menjadi penyelenggaraan pemilu yang dinilai konstitusional, guna mewujudkan pemilu yang lebih demokratis, mendorong kerjasama partai politik yang lebih bersifat programatik, dan tidak berorientasi kepada kepentingan jangka pendek, apalagi untuk pencalonan presiden saja; 7. Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk penguatan sistem presidensil tersebut, Mahkamah menyatakan pemilihan umum yang konstitusional adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih jabatan-jabatan politik yang diatur di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yakni pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Waki Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah; 8. Bahwa tujuan untuk menguatkan bekerjanya sistem presidensil, logika penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah haruslah berada di dalam kerangka berfikir yang sama, selaras, dan seimbang; 9. Bahwa pentingnya keselarasan dan keseimbangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, juga dikonfirmasi di dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya- anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; 10. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, DPRD provinsi, maupun kabupaten/kota adalah bagian dari pemerintahan daerah, yang mesti diperhitungkan keseimbangan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan gubernur, bupati, dan 14 walikota. Salah satunya tentu saja jadwal pemilihannya yang sama-sama dilaksanakan melalui sebuah proses pemilihan umum yang langsung dan demokratis mesti didesain secara serentak untuk membangun pemerintahan daerah yang dapat berjalan efektif; 11. Bahwa membangun sebuah sistem presidensil yang efektif, serta menghindari kerjasama antara calon presiden dengan partai politik tidak berdasarkan praktik transaksional belaka dalam proses pencalonan sehingga pemilihan presiden harus diserentakkan dengan pemilihan DPR, haruslah berada pada logika yang sama, antara pemilihan anggota legislatif daerah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; 12. Bahwa meskipun pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak disebutkan eskplisit di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang mengatur terkait jabatan politik yang diatur melalui pemilihan umum, menurut Pemohon, hal tersebut tidaklah menghalangi upaya untuk melihat penguatan sistem presidensil yang sangat berkaitan dengan waktu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; 13. Bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, memang disebutkan di dalam bab tersendiri, yakni di dalam Bab VI UUD 1945 tentang pemerintah daerah, yakni di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”; 14. Bahwa selain itu, di dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 disebutkan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabuaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”; 15. Bahwa menurut Pemohon, pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan eksplisit disebutkan dipilih 15 melalui pemilihan umum, sementara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota disebutkan dipilih secara demokratis, mestilah dimaknai secara sistematis, dengan pendekatan penguatan sistem presidensil yang disebabkan oleh jadwal pelaksanaan pemilu serentaknya; 16. Bahwa di dalam kerangka politik hukum di Indonesia, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung, serta tugas, fungsi, dan wewenang dari gubernur, bupati, dan walikota di dalam kerangka otonomi daerah, mengharuskan adanya irisan kepentingan dan kewenangan dalam fungsi cheks and balances dengan DPRD di daerah masing-masing. Dalam konteks ini, menurut Pemohon, hubungan dua lembaga, antara DRPD dan kepala daerah, tidaklah bisa dilepaskan dari proses pemilihannya, khususnya jadwal pelaksanaan pemilu serentaknya; 17. Bahwa kenyatannya, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang tidak serentak dengan pemilihan DPRD, menghadirkan konfirgurasi politik berbeda-beda, serta membuat tidak efektifnya jalannya pemerintahan, dan ini tentu saja mempengaruhi kerja- kerja penguatan sistem presidensil sekaligus efektiftas berjalannya otonomi daerah; 18. Bahwa pertanyaan pentingnya adalah, apakah bisa pemilihan kepala daerah digabungkan pelaksanaannya dengan pemilihan DPRD yang secara eskplisit disebutkan di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang merupakan bagian dari pemilihan umum. Menurut Pemohon, karena asas, prinsip, dan penyelenggara, serta rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah tidak ada yang berbeda dengan pemilihan DPRD, pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan DPRD. Sebab dengan menyelenggarakan pemilihan DPRD dengan pemilihan kepala daerah secara bersamaan akan menghasilkan pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD yang jauh lebih kredibel, lebih rasional, dan memberikan rasionalitas terhadap 16 pemerintahan yang terpilih pascapemilu lebih efektif dan kuat, guna mewujudkan tujuan pemilu dan demokrasi itu sendiri; 19. Bahwa pertanyaan berikutnya adalah, apakah isu waktu penyelenggaraan pemilu adalah isu konstitusioalitas sebuah norma atau hanya terbatas pada isu realitas waktu penyelenggaraan pemilu saja yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Menurut Pemohon, ketentuan norma di dalam UU a quo terkait pengaturan pemilu serentak, sebagaimana pula diputus oleh Mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya merupakan isu konstitusional yang sangat penting dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah. 20. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-XVI/2018, khususnya pada bagian pertimbangan hukum pada angka 10 halaman 92, Mahkamah mengatakan “Bahwa meskipun soal penentuan jumlah personal penyelenggara pemilu merupakan legal policy pembentuk undang-undang dimana Mahkamah pada dasarnya berpendapat bahwa setiap putusannya yang meyangkut legal policy, bahwa sesuatu sifatnya legal policy hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sehingga masalah a quo, kebijakan pembentuk undang-undang mengurangi jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota di beberapa kabupaten/kota menjadi 3 orang sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya nyata-nyata melanggar salah satu prinsip yang membenarkan adanya legal policy, yatu prinsip rasionalitas. Oleh sebab itu, tidak ada keraguan sedikitpun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapa kabupaten/kota menjadi berjumlah 3 orang (tiga) orang ditengah pertambahan beban penyelenggara pemilu, lebih-lebih dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden serentak tahun 2019, adalah sesuatu yang irasional”; 17 21. Bahwa penyelenggaran pemilu serentak dengan lima kotak suara secara sekaligus, telah secara nyata menimbulkan kerumitan bagi pemilih di dalam memberikan pilihan politiknya. Terkait hal ini akan kami jelaskan di dalam rangkaian argumentasi berikutnya, yang dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Inilah yang membuat pemilu serentak lima kotak menjadi irasional bagi pemilih, karena mesti menghadapi surat suara yang banyak, jumlah calon yang banyak, sehingga mustahil pula kita akan berharap pemilih akan rasional dalam memberikan pilihan politiknya; 22. Bahwa selain memberatkan bagi pemilih, pemilu serentak lima kotak juga telah menunjukkan bahwa penyelenggaraannya meningkatnya suara tidak sah, sehingga ini jelas merendahkan derajat keterwakilan pemilih di dalam sebuah proses pemilu. Terkait dengan kuantitas suara tidak sah akan dijelaskan pada poin argumentasi berikutnya; 23. Bahwa selain itu, di dalam pertimbangan hukum Mahkamah di dalam poin 8 Putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 halaman 92 Mahkamah menyebutkan bahwa “selain pertimbangan profesionalitas, penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota harus pula mempertimbangkan dengan cermat dan saksama rancang-bangun manajemen penyelenggaraan pemilu (election management) yang rasional, terukur, dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat”; 24. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, jika jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota serta anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tugasnya menyelenggarakan teknis tahapan pemilu dipertimbangkan dari aspek manajemen pemilu untuk menjamin pemenuhan kedaulatan rakyat, tentulah hal yang jauh lebih mendasar dari itu, yakni tentang desain keserentakan pemilu yang berdampak kepada manajemen pemilu, mulai dari beban kerja penyelenggara, besarnya suara tidak sah, dan keluhan faktual pemilih bahwa pemilu serentak menyulitkan, 18 menjadi penting untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah konstitusionalitasnya; 25. Bahwa berdasarkan uraian diataslah kemudian, penting bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya tentang apa yang diputus di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang desain penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak, untuk membagi pelaksanaan pemilu serentak menjadi dua bagian, yakni serentak nasional untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden, lalu serentak lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan DPRD Kabuaten/Kota bersamaan dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota; • Tentang Desain Pemilu Serentak Lima Kotak Tak Sesuai dengan Asas Pemilu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 1. Bahwa asas pemilu di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali haruslah menjadi basis bertindak, untuk menentukan desain sistem pelaksanaan pemilu di Indonesia. Setiap desain pelaksanaan pemilu, mulai sistem pelaksaaan, pelaksanaan setiap tahapan pemilu, hingga sampai kepada penetapan hasil pemilu mesti dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil; 2. Bahwa asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang disebutkan jelas di dalam teks konsitusi yakni, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, adalah prasyarat kumulatif yang tidak bisa dilepaskan antara yang satu dengan yang lain. Lebih dari itu, selain mesti dipenuhi secara kumulatif, asas pemilu tersebut mesti tercermin dengan jelas, pasti, dan presisi di dalam desain penyelenggaraan pemilu; 3. Bahwa adanya kata ”dilaksanakan” di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tentu saja merujuk kepada sistem penyelenggaraan pemilu yang disiapkan, agar sebuah penyelenggaraan pemilu betul-betul sesuai dengan asas pemilu dan menjadi sebuah pelaksanaan pemilu yang demokratis dan konstitusional; 19 4. Bahwa asas pemilu yang disebutkan di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 harus dipenuhi secara kumulatif di dalam mendesain sistem pelaksanaan pemilu; 5. Bahwa komisi pemilihan umum, untuk dapat melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil tersebut, mestilah diturunkan dan dioperasionalkan dalam sebuah kerangka hukum pemilu (electoral law) yang rasional, terukur, dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat, baik dari segi pemilih, aspek penyelenggara pemilu, maupun dari aspek peserta pemilu; 6. Bahwa tujuan dari kerangka hukum pemilu yang rasional, terukur, dan menjamin prinsip kedaulatan rakyat adalah untuk memastikan detail tahapan pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara profesional, memfasilitasi hak politik setiap orang dengan adil, serta melindungi pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tujuan utama dari pelaksanaan pemilihan umum. Oleh sebab itu, kerangka hukum adalah sesuatu hal yang paling mendasar untuk menguji apakah sebuah penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas pemilu yang diatur di dalam konstitusi atau tidak; 7. Bahwa ketentuan di dalam UU a quo, terutama yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan pemilu serentak adalah ketentuan yang tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 8. Bahwa ketentuan di dalam UU a quo, adalah tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya mengatakan bahwa memisahkan pelaksanaan pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif, dalam hal ini DPR, dan juga DPD, adalah sebuah sistem pelaksanaan pemilu yang inkonstitusional. Oleh sebab itu, sejak Pemilu 2019 dan seterusnya, menurut Mahkamah yang putusannya bersifat final dan mengikat, sistem pelaksanaan pemilu yang 20 konstitusional adalah menyerentakkan pelaksanaan pemilu presiden dengan pelaksanaan pemilihan anggota legislatif; 9. Bahwa setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, menjelang persiapan Pemilu 2019 disusunlah kerangka hukum pemilu yang menghasilkan UU a quo, dimana pelaksanaan pemilu serentak dilaksanakan dengan cara memilih lima jenis pemilihan secara sekaligus, yakni memilih DPR, Presiden, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam tanggal, hari, dan jam yang sama; 10. Bahwa dengan sistem pelaksanaan pemilu dengan memilih lima jenis pemilihan secara sekaligus, telah dilaksanakan pada Pemilu 17 April 2019 yang lalu, telah terbukti menimbulkan banyak persoalan, dimana persoalan tersebut adalah terkait langsung sebagai akibat dari kerangka hukum pemilu yang tidak disiapkan secara baik dan terukur, serta tidak berlandaskan pada asas pemilu yang telah diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 11. Bahwa persoalan yang dimaksud oleh Pemohon akan diterangkan di dalam uraian di bawah ini, dimana persoalan ini sangatlah mendasar, untuk melihat secara nyata, bahwa sistem pelaksanaan pemilu serentak di dalam UU a quo telah bertentangan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasis, jujur, dan adil: I. Pemilu lima kotak adalah sesuatu yang tidak bisa di manajemen (unmanageable) bagi penyelenggara pemilu a. Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat 2.249 tempat pemungutan suara (TPS) yang mesti melaksanakan pemungutan suara susulan. Artinya, 2.249 TPS tidak bisa melaksanakan pemungutan suara secara serentak karena persoalan logistik pemilu. Baik karena persoalan terlambat, tertukar, maupun logisitik yang rusak. Hal ini menunjukkan memanejemen logistik pemilu dengan lima kotak adalah sesuatu yang menimbulkan potensi 21 persoalan di dalam mengatur logisitik pemilu, sebagai salah satu tahapan paling penting dalam sebuah pemilu; b. Bahwa dengan menyelenggarakan pemilu lima kotak, telah membuat pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara menjadi sangat panjang dan melelahkan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per tanggal 16 Mei 2019, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia adalah 527 jiwa dan tercatat 11.239 orang sakit setelah menyelenggarakan tugasnya sebagai anggota KPPS. Hal ini membuktikan, secara manajemen pelaksanaan, khususnya untuk proses pemungutan dan penghitungan suara yang mesti selesai pada hari yang sama (setelah ada putusan Mahkamah diberi waktu tambahan sampai pukul 12.00 waktu setempat sehari setelah pemungutan suara) adalah sesutu pekerjaan yang mesti diselesaikan di luar batas kemampuan daya tahan tubuh manusia. Hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-XVI/2018, bahwa rasionalitas di dalam menentukan pilihan pengaturan manajemen pemilu, merupakan isu konstitusionalitas yang berkaitan langsung dengan pemenuhan asas penyelenggaraan pemilu; c. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah ujung tombang dari penyelenggaraan kedaulatan rakyat di dalam sebuah pelaksanaan pemilihan umum. Jika suara yang telah diberikan pemilih diproses dan dikerjakan dengan tidak hari-hati, di dalam sebuah kelelahan yang luar biasa, hal ini jelas menjadi sesuatu penilaian dimana desain penyelenggaraan pemilu serentak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 22 d. Bahwa selain proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai ujung tombak yang menjaga kemurnian suara pemilih, terdapat pula proses rekaptulasi suara di tingkat kecamatan yang akan menggabungkan seluruh suara pemilih di masing-masing TPS pada setiap kelurahan. Dengan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berjumlah lima orang, proses rekapitulasi pemilu dengan lima kotak adalah sesuatu yang unmanageable bagi penyelenggara pemilu. Menghitung lima jenis lima surat suara dengan batasan waktu tertentu adalah sesuatu yang berpotensi membuat kemurnian suara pemilih menjadi tidak terjaga; e. Bahwa management election yang rasional dan terukur adalah perwujudan dari pemenuhan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang untuk memenuhi asas ini dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, termasuk KPPS dan PPK yang merupakan struktur penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan kecamatan. Oleh sebab itu, jika di dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat TPS dan Kecamatan di dalam UU a quo adalah sesuatu yang tidak terukur dan tidak rasional, hal ini tentu menjadi salah satu hal yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; II. Pemilu Lima Kotak Memperbesar Suara Tidak Sah, Menurunkan Derajat Keterwakilan a. Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019, berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU, terdapat total suara tidak sah sebesar 17.503.953 jika dibandingkan dengan total jumlah pengguna hak pilih sebesar 157.475.213, persentase suara tidak sah terbilang sangat besar, yakni 11,21%. Jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif yang sudah ditetapkan oleh KPU, 23 jumlah suara tidak sah ini hanya kalah dari total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara 27.053.961, dan kalah dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai pemenang kedua pemilu yang meriah 17.594.839. Total suara tidak sah ini mengalahkan perolehan suara masing-masing 7 partai politik lain yang meraih kursi di DPR. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel.1 Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan Suara Tidak Sah No. Partai Politik Perolehan Suara Suara Tidak Sah 1. PKB 13.570.097 17.503.953. 2. Gerindra 17.594.839 17.503.953. 3. PDIP 27.053.961 17.503.953. 4. Golkar 17.229.789 17.503.953. 5. Nasdem 12.661.792 17.503.953. 6. Garuda 702.536 17.503.953. 7. Berkarya 2.929.495 17.503.953. 8. PKS 11.493.663 17.503.953. 9. Perindo 3.738.320 17.503.953. 10. PPP 6.323.147 17.503.953. 11. PSI 2.650.361 17.503.953. 12. PAN 9.572.623 17.503.953. 13. Hanura 2.161.507 17.503.953. 14. Demokrat 10.876.507 17.503.953. 15. PBB 1.099.848 17.503.953. 16. PKPI 312.775 17.503.953. 24 b. Besarnya suara tidak sah ini salah satunya disebabkan oleh kebingungan pemilih untuk memberikan pilihan pada lima surat suara sekaligus. Bisa dibayangkan, banyaknya suara yang tidak sah tentu saja membuat kualitas dan derajat keterwakilan dalam pemilu menjadi rendah. Jika diibaratkan suara tidak sah adalah peserta pemilu legislatif, total suara yang diperoleh akan menduduki peringkat ketiga suara terbanyak di Pemilu 2019. Fakta inilah yang menjadi persoalan mendasar di dalam penyelenggaraan pemilu serentak dengan lima kotak. Padahal, memaksimalkan dan memfasilitasi derajat keterwakilan pemilih adalah salah satu unsur utama bagi sebuah penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; c. Bahwa tentang kesulitan pemilih menghadapi pemilu lima kotak ini sudah terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menemukan 74% publik dari hasil disurvei menyatakan pemilu serentak dengan mencoblos lima surat suara ini menyulitkan pemilih. Pengumpulan data terkait survei ini dilakukan setelah Pemilu 2019, yakni pada 27 Juni sampai 8 Agustus 2019, dirilis 28 Agustus 2019; (Bukti-P6) d. Bahwa dengan penyelenggaraan pemilu lima kotak telah membuat suara yang telah diberikan pemilih menjadi sia- sia, terbuang dengan jumlah yang sangat besar, dikarenakan kerumitan di dalam pemberian suara untuk lima jenis surat suara sekaligus. Termasuk juga upaya yang telah dilakukan oleh pemilih untuk berpartsipasi di dalam pemilu menjadi tidak mampu meningkatkan derajat keterwakilan sebagaimana prinsip daulat rakyat yang dijamin oleh UUD 1945, karena terhalang secara faktual oleh desain jadwal pelaksanaan pemilu serentak lima kotak sebagaimana diatur di dalam UU a quo; 25 12. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penyelenggaraan pemilu serentak dengan memilih lima jenis lima surat suara sekaligus merupakan desain yang tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu dan bertentangan dengan UUD 1945; • Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang Tidak Sesuai dengan Tujuan dengan Penguatan Pemerintahan Daerah 1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan tata kelola pemerintahannya sendiri dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) dan Pasal 18A ayat (1) yang berbunyi: ▪ Pasal 18 ayat (1) UUD 1945: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang; ▪ Pasal 18 ayat (2) UUD 1945: Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; ▪ Pasal 18 ayat (5) UUD 1945: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat; 2. Bahwa dalam rangka menjalankan otonomi daerah mengatur pembentukan dua lembaga daerah untuk mengurusi tata kelola pemerintahan daerah yakni: kepala 26 daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang dipilih secara demokratis, sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan DRPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, dan juga disebutkan melalui pemilihan umum di dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945; 3. Bahwa kewenangan dan fungsi pemerintah daerah tidak jauh berbeda dengan bekerjanya sistem pemerintahan presidensial seperti, kewenangan kepala daerah dan DPRD yang setara salah. Salah satu bentuk kesetaraan dan mewujudkan fungsi checks and balances antar dua lembaga ini adalah satu adalah keduanya diberikan kewenangan untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Lebih lanjut dalam perumusan peraturan daerah, kepala daerah dan DPRD membahas secara bersama- sama untuk memperoleh persetujuan bersama. Pola hubungan kewenangan ini senada dengan relasi kerja antara Presiden dan Wakil Presiden dengan DPR dalam perumusan perundang-undangan yang diatur dalam UU 1945 Pasal 20 ayat (2) “Setiap rancangan undang- undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”; 4. Bahwa kesetaraan kewenangan antara kepala daerah dan DPRD dan efektivitas pemerintahan di daerah, pada realitasnya sering kali terganggu yang salah satunya disebabkan oleh keterpisahan waktu penyelenggaraan pemilu kepala daerah dengan pemilu DPRD. Adapun dua dampak yang ditimbulkan dari terpisahnya waktu pemilu kepala daerah dengan DPRD adalah sebagai berikut: I. Politik transaksional untuk kepentingan jangka pendek demi kepentingan calon kepala daerah. Praktik ini 27 sudah menjadi fakta yang sudah sangat meresahkan. Meskipun belum dituntasan di dalam sebuah putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, beberapa dugaan praktik mahar politik menjadi tanda bahwa ada masalah serius berupa pencalonan kepala daerah berupa praktik transaksional pencalonan pemilihan kepala daerah. Praktik transaksional ini disebabkan oleh dua hal utama: pertama pemilihan anggota DPRD dipisahkan dengan pemilihan kepala daerah; II. Inefektivitas pemerintahan daerah karena pemerintahan dibentuk atas dasar kepentingan jangka pendek. Pemisahan pemilu kepala daerah dengan pemilu DPRD berdampak pada efektivitas pemerintahan daerah terutama dalam perumusan kebijakan seperti peraturan daerah. Dalam setiap perumusan peraturan daerah, kepala daerah dan DPRD diberikan kewenangan untuk mengajukan dan merumuskan peraturan daerah. Namun, DPRD diberi kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan peraturan daerah dari kepala daerah. Sehingga persoalan yang muncul ialah sering kali kepala daerah terpilih mendapatkan minoritas dukungan kursi di DPRD yang menganggu efektivitas pemerintahan daerah bahkan memicu praktek korupsi. Studi yang dilakukan oleh Didik Supriyanto (2014) yang berjudul “Bukan Pilkada Serentak tapi Pemilu Daerah” misalnya menjelaskan: “Kasus-kasus korupsi yang menjerat kepala daerah bukan semata- mata karena faktor moral dan mental, tetapi juga karena sistem yang mengkondisikan mereka terlibat politik transaksional. Hampir semua kepala daerah tidak mendapatkan dukungan DPRD dalam 28 menjalankan pemerintahan, karena mereka berasal dari partai politik atau koalisi partai politik yang tidak menguasai mayoritas kursi DPRD. Peta politik demikian menjadikan pemerintahan daerah melakukan transaksi politik dengan DPRD agar kebijakannya dapat diterima”. Beberapa contoh kasus tidak efektifnya pemerintahan daerah sebagai akibat dari pemisahan pemilu kepala daerah dengan DPRD lalu berujung korupsi adalah kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Jambi yang mesti menyerahkan uang kepada anggota DPRD Jambi untuk menyetujui APBD yang diajukan oleh Gubernur Jambi; III. Bahwa persoalan ini bisa juga disebabkan pula oleh lemahnya dukungan Gubernur terpilih di Pilkada oleh DPRD. Jika kita lihat di Pilkada Serentak 2015, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Zumi Zola dan Fachrori Umar didukung oleh minoritas partai politik yang terdiri dari tiga partai politik yakni Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kedaulatan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan komposisi kursi DPRD sebanyak 14 atau 25% dari total kursi yang tersedia yakni 55 kursi. Persoalan yang sama terjadi pula di Kota Malang diamana Walikota dan DPRD terlibat praktek korupsi secara bersama-sama dalam pembahasan APBD-P. 5. Bahwa uraian argumentasi di atas telah menjadi terang, ketika pemilihan kepala daerah dipisahkan dengan pemilihan DPRD berakibat tidak mampu diwujudkannya pemilihan secara demokratis sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945, serta juga membuat gagalnya upaya untuk menjalankan pemerintahan daerah dalam 29 kerangka otonomi daerah seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah; 6. Bahwa gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala daerah, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi di daerah yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat, tentu mesti dapat pula bekerja secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, dengan tetap bersandar ada prinsip checks and balances dalam sebuah kekuasaan; 7. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif hampir tidak bisa didapatkan karena waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terpisah dengan pemilihan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; 8. Bahwa waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terpisah dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, akan membuat pemerintahan daerah yang lemah, rawan praktik transaksional, bahkan berpotensi terjadi praktik korupsi, karena baik gubernur, bupati, dan walikota, akan selalu menghadapi konfigurasi politik yang berbeda-beda dengan DPRDnya masing-masing, bersebab waktu pemilihannya yang tidak bersamaan; 9. Bahwa sebagai gambaran penting dari berubah-ubahnya konfigurasi politik yang dihadapi kepala daerah karena jadwal pemilihan yang terpisah dengan DPRD adalah, 171 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada pada 27 Juni 2018 yang lalu, tentu saja baru mulai beradaptasi dengan konfigurasi politik di DPRD daerahnya masing-masing. Tetapi, baru saja mereka beradaptasi, konfigurasi DPRDnya akan segera berubah, karena DPRD daerahnya akan segera berganti 30 setelah baru saja dipilih melalui Pemilu 17 April 2019, sementara masa jabatan kepala daerah yang dipilih pada 27 Juni 2018, masih menjabat sampai tahun 2023; 10. Bahwa kondisi inilah yang membuat pemerintahan daerah cendrung lemah, berpotensi tidak demokrasi, dan bergeser dari fungsi pelaksana otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warga sebagaimana amanat UUD 1945; 11. Bahwa dengan menyerentakkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan DPRD akan meminimalisir potensi praktik transaksional jangka pendek antara calon kepala daerah dengan DPRD, dan hal ini tentu saja akan mengupayakan proses pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis; 12. Bahwa berdasarkan uraian di atas juga, dengan dimohonkannya agar penyelenggaraan pemilu serentak dilaksanakan menjadi dua bagian, yakni pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah, jadwal-jadwal transisi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di dalam UU Pilkada mesti dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; 13. Bahwa dengan adanya permohonan ini akan membuka kemungkinan Mahkamah mengubah pendiriannya, khususnya di dalam putusan yang menyatakan pemilihan kepala daerah bukanlah rezim pemilu, oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada, adalah sesuatu yang sangat bisa dilakukan oleh Mahkamah, apalagi dengan mempertimbangkan aspek pemenuhan asas pemilu dan pemilihan sebagaimana diatur di dalam UUD 1945; 14. Bahwa terkait dengan kemungkinan Mahkamah untuk membuat sebuah norma atau akibat hukum baru setelah 31 mempertimbangkan konstitusionalitas norma yang diuji oleh Pemohon di dalam perkara pengujian undang- undang, tidak kali ini saja dilakukan oleh Mahkamah; 15. Bahwa di dalam perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019, dimana Pemohon merupakan salah Pemohon yang diterima kedudukannya oleh Mahkamah pada perkara tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang di dalam amar putusan jika dicermati dengan hati-hati, menimbulkan norma hukum baru. Lebih lengkap dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini di dalam amar Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII untuk sebagian; 2) Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”; 3) Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”. 4) Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”. 16. Bahwa amar putusan MK pada poin 2, 3, 4 sebagaimana dikutip oleh Pemohon di atas adalah bentuk putusan Mahkamah yang melahirkan norma baru serta akibat hukum. Hal ini tentu saja adalah sesuatu yang sangat 33 konstitusional, karena memang Mahkamah Konstitusi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memberikan tafsir terhadap sebuah ketentuan norma hukum dan menilai konstitusioalitasnya dengan konstitusi; 17. Bahwa untuk mengantisipasi pembahasan undang- undang tentang pemilu yang bisa saja dibahas oleh DPR bersama dengan Presiden periode 2019-2024, diawal masa pemerintahan, serta menghindari terjadinya perubahan-perubahan norma ditengah tahapan pelaksanaan pemilu, menjadi sangat penting untuk memberikan batasan konstitusional tentang sistem pemilu serentak segera oleh Mahkamah Konstitusi. D. Petitum Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut: Dalam Provisi: 1. Menerima permohonan provisi; 2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan, dan memutus permohonan ini karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan jadwal pemilu yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republlik Indonesia 34 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota”; 3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republlik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota”; 4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan serentak dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota melalui pemilu serentak daerah dua tahun setelah pelaksanaan pemilu serentak nasional”; 5. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Reublik Indonesia 35 Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) “Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat walikota sampai terpilihhnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 7. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara; Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20`7 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 36 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pendirian Perludem; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Survei Pasca-Pemilu 2019 Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Identitas Direktur Eksekutif Perludem. Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Khairul Fahmi dan Didik Supriyanto, yang memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 9 Januari 2020 dan keterangan lisan di bawah sumpah dalam sidang tanggal 13 Januari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Khairul Fahmi Setelah menyelenggarakan Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak untuk memlih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa pemilu secara serentak dengan lima kota memiliki berbagai persoalan yang cukup serius, sehingga membutuhkan evaluasi. Persoalan tersebut tidak saja terkait manajemen dan teknis pelaksanaan, melainkan juga berhubungan dengan substansi pemilu, yaitu kemurnian hak pilih warga negara sebagai wujud konkrit kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Jika dirunut ke belakang, desain pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam putusan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, MK menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilpres yang tidak bersamaan dengan penyelenggaraan anggota legislatif adalah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Putusan itu didasarkan atas tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan sistem pemerintahan presidensial, original intent pembentukan UUD 1945, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta hak memilih warga 37 negara secara cerdas. Ketika putusan tersebut dibacakan pada Januari 2014, pada umumnya para pemikir hukum tata negara dan pakar ilmu politik mendukung putusan dimaksud. Kuatnya dukungan bahkan ditandai dengan adanya pihak yang menyayangkan kenapa putusan tersebut agak terlambat dibacakan, di mana apabila diputuskan lebih awal, pemilu serentak pertama tentu akan dapat dilaksanakan pada tahun 2014. Dari pengalaman tersebut, ahli hendak menegaskan adalah pendirian MK mengenai pemilu serentak ketika itu sesungguhnya mendapatkan dukungan luas dari kalangan pemikir hukum tata negara, pakar politik, bahkan juga publik. Dari tiga alasan pokok yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut, argumentasi MK yang paling mendapatkan dukungan adalah alasan keterkaitan desain sistem pemilu dengan sistem pemerintahan presidensial. Di mana, desain keserentakan Pilpres dengan pemilu legislatif akan berkonstibusi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang dikehendaki oleh konstitusi sendiri. Adapun pertimbangan terkait original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 justru mendapat kritikan dari sebagian pemikir hukum tata negara dan ilmu politik kala itu. Alasannya, menyerentakkan Pilpres dengan pemilu seluruh anggota legislatif, baik pusat maupun daerah akan menyebabkan beratnya beban penyelenggaraan dan juga akan menyebabkan pemilih tidak dapat memberikan hak suaranya secara rasional. Kritikan ini ternyata memang menjadi kenyataan dalam Pemilu serentak 2019, di mana penyelenggara menanggung beban manajemen penyelenggaraan yang berat, sehingga muncul persoalan seperti tidak begitu siapnya logistik pemilu, banyaknya surat suara yang tidak sah, dan yang lebih berat adalah meninggalnya lebih dari 550 orang penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Terlepas adanya laporan dari Kementerian Kesehatan bahwa faktor yang menyebabkan banyaknya petugas yang meninggal adalah karena stroke, gagal jantung dan alasan kesehatan lainnya, namun beban kerja penyelenggaraan pemilu ikut berkonstribusi terhadap munculnya masalah tersebut. Apabila dua pertimbangan pokok Mahkamah ketika mengabulkan pengujian UU 38 Nomor 42 Tahun 2008 tersebut dianalisa lebih jauh, tentunya kita bisa memahami bahwa putusan menyerentakkan pilpres dengan pemilu legislatif merupakan putusan yang sudah tepat dari aspek bagaimana MK mengawal pemurnian dan penguatan sistem presidensial. Hanya saja, dari aspek manajamen penyelenggaraan dan upaya menjaga kemurnian hak pilih dalam pemilu, desain keserentakan yang ditafsirkan MK memang memiliki masalah tersendiri. Ketika desain keserentakan pemilu 2019 harus dievaluasi, maka desain waktu penyelenggaraan pemilu tetap harus berada dalam kerangka memperkuat sistem presidensial. Pada saat yang sama, juga harus mempertimbangkan aspek manajemen penyelenggaraan dan kemudahan pemilih dalam menentukan pilihannya secara rasional. Dengan demikian, evaluasi keserentakan pemilu tidak harus dijawab dengan kembali pada desain waktu penyelenggaraan yang diterapkan sebelumnya. Sebab, desain tersebut jelas tidak memiliki konstribusi lebih untuk penguatan sistem presidensial. Berdasarkan kerangka pikir demikian, maka keserentakan pilpres dengan pemilu anggota DPR dan DPD seharusnya tetap dipertahankan. Sebab, keserentakan itulah yang secara nyata berdampak terhadap penguatan sistem presidensial sebagamana dimaksud MK dalam Putusan Nomor 14/PUU- XI/2013. Lagi pula, mekanisme check and balances yang diharapkan terjadi adalah antara kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang Presiden dengan kekuasaan legislatif yang dipegang DPR. Adapun keserentakan pilpres dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota hampir tidak memiliki dampak terhadap perimbangan kekuasaan presiden dengan lembaga legislatif. Sebab, hubungan kekuasaan presiden dengan kekuasaan DPRD bukanlah hubungan yang bersifat horizontal, melainkan vertikal. Oleh karena itu, alasan penguatan sistem presidensial dengan menyerentakkan pilpres dengan pemilu anggota DPRD sesungguhnya tidaklah relevan. Hal ini secara jelas juga dapat dibaca dalam pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 14/PUU- XI/2013, di mana penguatan sistem pemerintahan yang dimaksud MK adalah hubungan kekuasaan Presiden dengan DPR, dan sama sekali tidak membahas DPRD. Apabila desain keserentakan yang akan berdampak terhadap rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hanyalah keserentakan antara pilpres 39 dan pemilu anggota DPR dan DPD, maka sudah seyogianya pilpres tidak diserentakkan dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pendirian yang demikian tentunya akan berdampak terhadap pokok pertimbangan kedua yang dikemukakan MK dalam Putusan Nomor 14/PUU- XI/2013, yaitu mengenai original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Terlepas dari pilihan metode penafsiran yang digunakan MK ketika itu, yang pasti desain kesentakan pemilu yang menyerentakkan pilpres dengan pemilu seluruh anggota legislatif (pusat dan daerah dan sistem proporsional terbuka) ternyata memiliki masalah. Masalah tersebut tidak saja terkait manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan, dan kemurnian hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang mesti dilindungi. Ketika desain keserentakan yang ada berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses penyelenggaraan pemilu sesuai asas jujur dan adil, maka realitas tersebut tentunya patut menjadi dasar bagi Mahkamah untuk memperbaiki dan/atau mungkin menyempurnakan pendiriannya terkait desain keserentakan pemilu, khususnya pendirian yang didasarkan pada original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Pertimbangan agar hak pilih dapat dilaksanakan sesuai prinsip pemilu yang jujur dan adil [Pasal 22E ayat (1) UUD 1945] tentunya harus lebih diutamakan dibandingkan pertimbangan original intent norma Pasal 22E ayat (2) dimaksud. Pemenuhan standar penyelenggaraan pemilu yang mampu menjamin hak pilih warga negara diberikan secara rasional dalam pemilu yang jujur dan adil tersebut secara tidak langsung juga akan memperkuat sistem presidensial. Hal mana, kesempatan warga negara untuk mengenal kandidat secara baik dan menentukan pilihan secara logis akan turut menentukan kualitas kekuatan politik yang mengisi kekuasaan eksekutif dan legislatif pusat sesuai yang dikehendaki konstitusi. Oleh karena itu, koreksi atas desain keserentakan pemilu memang perlu dilakukan, namun sebaiknya cukup dengan merevisi penafsiran atas Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 sembari tetap mempertahankan dan memperkuat argumen MK bahwa desain keserentakan pilpres dan pemilu anggota legislatif adalah 40 untuk memperkuat sistem presidensial yang ada. Jika Pilpres hanya diserentakkan dengan pemilu anggota DPR dan DPD, lalu bagaimana dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota? Sebanding dengan desain penyelenggaraan pemilu tingkat nasional yang disandarkan pada kerangka penguatan sistem presidensial, kerangka berpikir desain pemilu anggota DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota seharusnya juga disesuaikan dengan keberadaan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 18 UUD 1945 ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota menjalankan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 UUD 1945 merupakan kerangka konstitusional dalam mendesain sistem penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dalam kerangka otonomi daerah dimaksud, desain waktu penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang diserentakan dengan pemilu anggota DPR, apalagi pilpres justru menyebabkan isu daerah kehilangan tempat dalam pemilu. Isu-isu pembangunan daerah berbasis prinsip otonomi tidak muncul karena tertutupi oleh agenda nasional yang dibawa dalam pilpres dan pemilu legislatif tingkat nasional. Oleh karena itu, jika Pasal 18 UUD 1945 telah menempatkan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah, maka desain pemilu anggota DPRD haruslah pula dalam kerangka memperkuat peran DPRD dalam menjalankan otonomi daerah. Salah satu cara memperkuat DPRD adalah dengan mendesain penyelenggaraan pemilu anggotanya terpisah dari pemilu legislatif dan eksekutif nasional. Penguatan otonomi daerah melalui desain ulang penyelenggaraan pemilu anggota DPRD tersebut setidaknya akan terjadi dalam pada empat hal penting. Pertama, parpol sebagai infrastruktur politik baik di tingkat daerah akan memiliki ruang dan kesempatan lebih dalam mengeksplorasi agenda-agenda politiknya berbasis daerah otonomi dalam NKRI; Kedua, warga negara pemegang hak pilih akan mempunyai kesempatan lebih luas dalam mengenali dan memilih berdasarkan agenda politik yang diusung parpol peserta pemilu, baik ketika 41 pemilu nasional maupun pada saat pemilu DPRD; Ketiga, sistem akuntabitas politik partai politik akan terbangun berbasis agenda yang diusung di setiap level pemilu yang dilaksanakan, termasuk daerah; Keempat, penerapan asas pemilu yang jujur dan adil akan lebih mudah dikontrol dibanding jika diserentakan seperti desain saat ini. Di samping untuk memperkuat otonomi daerah, pemisahan pemilu anggota DPRD dari pemilu anggota DPR, DPD, dan pilpres juga akan dapat difungsikan sebagai mekanisme evaluasi terhadap kinerja parpol. Dalam arti, jika selisih waktu penyelenggaraan pemilu nasional dengan pemilu DPRD terpaut paling tidak 2 tahun, maka pemilu anggota DPRD akan menjadi ajang evaluasi terhadap parpol-parpol yang terpilih dalam pemilu nasional dan begitu juga sebalik. Hal tersebut setidaknya akan dapat pula memicu peningkatan kinerja parpol sebagai infrastruktur politik dengan segala peran strategisnya dalam kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia. Dengan konsep pemisahan demikian, apakah pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota akan diserentakkan atau dipisah satu sama lain? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat bergantung pada desain dan fokus otonomi daerah yang dikehendaki. Dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 dinyatakan, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, desain otonomi daerah merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Oleh karena itu, secara linear, desain waktu penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota juga menjadi bagian dari wewenang pembentuk undang-undang untuk merancangnya. Hanya saja, desain tersebut harus diletakkan dalam kerangka memperkuat daerah otonom di mana fokus otonomi daerah tersebut diletakkan oleh pembentuk undang- undang. Pada saat yang sama, juga dengan mempertimbangkan kekhususan yang dimiliki tiap-tiap daerah. Lebih jauh, pemisahan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari pemilu nasional juga menimbulkan pertanyaan terkait pemilihan kepala daerah. Apakah pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan serentak dengan pemilu gubernur, bupati, dan walikota? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan berkaitan langsung dengan 42 sistem pilkada yang akan diterapkan, apakah langsung atau tidak langsung. Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Frasa “secara demokratis” dalam ketentuan tersebut memberi ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan sistem pilkada yang akan digunakan, apakah dipilih secara langsung atau tidak langsung. Terkait adanya dua pilihan sistem pilkada, MK bahkan pernah juga menegaskan bahwa pilkada tidak termasuk pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, namun ketika ia dilaksanakan langsung, maka secara materil pilkada adalah pemilihan umum. Berdasarkan norma konstitusi tersebut dan juga pendirian MK dalam sejumlah putusannya, penyelenggaraan pilkada dapat saja dilakukan secara langsung dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung. Hal ini akan sangat bergantung pada kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Ketika pembentuk undang-undang menentukan pilkada dilaksanakan secara langsung, maka untuk memperkuat otonomi daerah, penyelenggaraannya lebih baik diserentakkan dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Lebih jauh, desain yang demikian juga dapat menjadi cara untuk mengefisienkan penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah. Sejalan dengan itu, jika pilkada dilaksanakan secara langsung dan diserentakkan dengan pemilu anggota DPRD, maka mekanisme penyelesaian masalah hukum terkait proses dan hasil pemilu anggota juga berlaku untuk pilkada. Dalam hal ini, ketika wewenang penyelesaian sengketa hasil pemilu anggota DPRD ada pada MK, maka penyelesaian sengketa pilkada pun juga menjadi wewenang MK. Oleh karena itu, pendirian MK sebelumnya yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada tentunya juga perlu ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan desain kepemiluan yang ada. Langkah tersebut sangat diperlukan agar kerangka konstitusional penyelenggaraan pemilu dan pilkada berada dalam ruang yang sebangun. Sebelum mengakhiri keterangan ini, dari uraian di atas ahli berkesimpulan sebagai berikut: 43 A. Desain keserentakan pilpres dengan pemilu anggota legislatif merupakan masalah konstitusional yang menjadi wewenang MK untuk memutuskan. Sebab, desain tersebut berkenaan dengan penguatan sistem presidensial yang diatur UUD 1945; penguatan otonomi daerah; dan penjaminan negara terhadap kemurnian hak pilih sebagai hak fundamental warga negara. Dalam kerangka pikir konstitusional yang demikian, penafsiran original intent Pasal 22E ayat (2) haruslah ditinjau ulang dan diiringi dengan penegasan perlunya pemisahan pilpres dan pemilu anggota legislatif tingkat nasional dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. B. Sistem pilkada dan desain penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Hal mana wewenang tersebut harus didasarkan atas agenda penguatan otonomi daerah yang dikehendaki Pasal 18 UUD 1945. Hanya saja, ketika pembentuk undang-undang menentukan pilkada dilaksanakan secara langsung, maka asas pemilu, desain penyelenggaraan dan lembaga penyelenggaranya pun mesti tunduk pada ketentuan pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945. Didik Supriyanto Ahli menyampaikan keterangan Ahli dengan dilampiri buku berjudul “Menata Ulang Jadwal Pilkada Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah”, karya: Didik Supriyanto, Khoirunnisa Agustyati, August Mellaz, Cetakan I, Oktober 2013, Penerbit Yayasan Perludem. Penguatan Presidensialisme Melalui Pengaturan Jadwal Pemilu1 Oleh: Didik Supriyanto2 A. Pendahuluan 1 Naskah dibacakan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi pada Senin, 13 Januari 2019 sebagai Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019. Bersama naskah ini disertakan buku berjudul Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah oleh Didik Supriyanto, S.I.P., M.I.P., Khoirunnisa, dan August Mellaz yang diterbitkan oleh Perludem pada 2013, sebagai pelengkap keterangan tertulis ini. 2 Peneliti pemilu, penulis buku-buku pemilu, dan kolumnis pemilu di media massa. Anggota Panwas Pemilu Pusat pada Pemilu 2004, Pemantau Pilkada 2005-2008, Pemantau Pemilu 2009, Petugas KPPS Pemilu 2014, dan Pengawas Pemilu Lapangan Pilkada DKI Jakarta 2017. 44 MPR menetapkan lima kesepakatan sebelum mengubah konstitusi: pertama, tidak mengubah bagian Pembukaan UUD 1945; kedua, tetap mempertahankan NKRI; ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial; keempat, meniadakan Penjelasan UUD 1945 dengan mengangkat hal-hal yang bersifat normatif ke dalam pasal-pasal, dan; kelima, melakukan perubahan dengan cara addendum. Kesepakatan pertama, keempat, dan kelima tuntas seiring dengan selesainya empat Perubahan UUD 1945. Sedang kesepakatan kedua dan ketiga masih terus mencari formula karena rumusan konstitusi yang terkait dengan kesepakatan kedua dan ketiga masih menimbulkan banyak tafsir. Demi mempertegas sistem pemeritahan presidensial, Perubahan Pertama UUD 1945 antara lain mengatur: masa jabatan presiden (Pasal 7) dan hubungan presiden dan DPR (Pasal 5, 20, 21). Perubahan Ketiga UUD 1945 antara lain mengatur: pemilu presiden (Pasal 6A); pemilu DPR, DPRD, DPD, dan presiden; dan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 22E). Perubahan Keempat UUD 1945 mengatur pemilu presiden putaran kedua. Sementara untuk mempertahankan NKRI dilakukan melalui Perubahan Kedua UUD 1945, yang antara lain mengatur: NKRI terbagi atas provinsi, provinsi terbagi atas kabupaten/kota; setiap provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah menurut asas otonomi dan pembantuan; pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki DPRD provinsi dan kabupaten/kota; pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dikepalai gubernur dan bupati/walikota; anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dipilih melalui pemilu; gubernur dan bupati/walikota dipilih secara demokratis (Pasal 18). Pasal-pasal konstitusi yang menunjukkan kuatnya presidensialisme terbatas, sehingga upaya memperkuat presidensialisme mau tidak mau harus dilakukan melalui pemilu sebagai mekanisme politik demokratis untuk menghasilkan pemerintahan. Di sinilah pokok masalahnya, sebab undang-undang pemilu selama ini belum sepenuhnya mengarahkan pasal-pasalnya ke sana. Menjadi rumit karena UUD 1945 juga memilih presidensialisme pada bentuk pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga bagaimana memperkuat dan mengefektifkan presidensialisme pada pemerintahan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota melalui pemilu adalah tantangan besar undang-undang pemilu. 45 Dalam sistem pemerintahan parlementer atau parlementerisme, rekayasa pemilu untuk menghasilkan pemerintahan efektif dilakukan dengan mengatur variabel sistem pemilu: besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian saura, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi, dan calon terpilih. Namun dalam presidensialisme di mana terdapat dua jenis pemilu, yaitu pemilu eksekutif dan pemilu legislatif, mengatur jadwal pemilu juga menjadi variabel penting untuk menghasilkan pemerintahan efektif. Sejauh mana undang-undang pemilu cukup tepat mengatur jadwal pemilu jadi fokus tulisan ini. Tulisan ini juga memperhatikan proses pelaksanaan pemilu, khususnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Sebab, pengaturan jadwal pemungutan dan penghitungan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung penyelenggara, pemilih, peserta, dan calon. Dalam hal ini konstitusi sudah jelas mengatur bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan harus berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. B. Kelemahan Presidensialisme Di dunia ini dikenal tiga sistem pemerintahan: sistem pemerintahan parlementer atau parlementerisme dengan contoh utama Inggris; sistem pemerintahan presidensial atau presidensialisme dengan contoh utama Amerika Serikat, dan; ketiga, sistem pemerintahan campuran, dengan contoh utama Perancis. Ciri utama presidensialisme adalah: pertama, kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat seorang presiden; kedua, presiden bekerja sama dengan parlemen, presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan; ketiga, presiden dan parlemen dipilih melalui pemilu; dan keempat, masa jabatan presiden tetap. Linz dan Valenzuela (1994) menunjukan bahwa parlementerisme lebih stabil daripada presidensialisme yang memiliki periode tetap. Dalam kurun 1946-1999, terdapat 1 dari 23 pemerintahan presidensial gagal, sedang parlementerisme hanya 1 dari 58. Sumber instabilitas presidensialisme adalah kekuasaan yang seimbang antara presiden dan parlemen sehingga sulit mencari penyelesaian jika terjadi konflik. Selain kontrol terus menerus, parlemen dapat menghambat kerja presiden melalui kewenangan legislasi dan penganggaran. Terdapat tiga faktor penyebab presidensialisme cenderung tidak efektif. Pertama, kemunculan fenomena deadlock karena penolakan legislatif kepada eksekutif. 46 Kedua, adanya keterpisahan politik sebagai dampak dari mekanisme separation of power antara legislatif dan eksekutif sehingga menjadikan hubungan keduanya tidak harmonis. Ketiga, terjadinya personalisasi kekuasaan pada presiden dan kekakuan pemerintahan akibat model fixed term. Pembangunan demokrasi tidak cukup bertumpu pada stabilitas pemerintahan, lebih dari itu adalah soal efektivitas pemerintahan. Di sinilah dikenal konsep governability yaitu stabilitas pemerintahan dan kemampuannya memerintah. Governability dipengaruhi oleh jumlah partai, polarisasi antarpartai, partisipasi partai dalam pemerintahan, serta hubungan antara mayoritas legislatif dan eksekutif, yaitu divided government atau pemerintahan tidak kongruen dalam presidensialisme, atau kabinet minoritas dalam parlementerisme. Yang dimaksud dengan divided government adalah pemerintahan di mana presiden bukan berasal dari partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas parlemen. Menurut Cheibub (1994), divided government dapat terjadi karena tiga hal: pertama, jumlah partai politik efektif di parlemen terlalu banyak; kedua, tidak menggunakan sistem pemilu mayoritarian dalam memilih parlemen, dan; ketiga, pemilu parlemen dan pemilu presiden tidak dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Fiorina (1996) menyebut waktu penyelenggaraan pemilu parlemen dan presiden sebagai faktor utama penyebab terjadinya divided government. Pemerintahan terbelah terjadi ketika anggota legislatif dan pejabat eksekutif dipilih pada waktu yang berbeda dan/atau cara yang tidak sama. Jadi bukan penggunaan sistem pemilu mayoritarian yang menghasilkan dwipartai atau sistem pemilu proporsional yang menghasilkan multipartai di parlemen yang menjadi faktor terjadinya divided governement, tetapi lebih pada perbedaan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden. C. Pemilu Serentak sebagai Solusi Lijphart (1994) meyakini, pemilu serentak (concurrent election) merupakan solusi untuk mengatasi divided government. Pemilu serentak adalah pemilu parlemen dan pemilu presiden yang diselenggarakan bersama dalam satu hari H pemilihan. Kajian Pyane dkk. (2002) menunjukkan, pemilu serentak tidak hanya berhasil menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen, tetapi juga berkecenderungan membentuk pemerintahan kongruen, di mana presiden terpilih berasal dari partai 47 atau koalisi partai yang menguasai mayoritas parlemen. Di sini terdapat dua faktor penyebab: terbentuknya koalisi sebelum pemilu dan terjadinya coattail effeck. Pemilu serentak mendorong terbentuknya pemerintahan kongruen karena partai- partai terpaksa menggalang koalisi lebih dini sebelum pemilu. Pemilu serentak menimbulkan coattail effect yaitu kecenderungan pemilihan presiden dan keterpilihannya berpengaruh terhadap pemilihan dan keterpilihan anggota parlemen. Jelasnya, keterpilihan Calon Presiden A mempengaruhi keterpilihan calon anggota parlemen dari partai atau koalisi partai yang mengajukan Calon Presiden A. Dalam pemilu serentak, pemilih akan memilih presiden sekaligus partai atau koalisi partai pendukung presiden. Pemilih merasa memilih presiden lebih penting daripada memilih anggota parlemen. D. Pemerintahan Tidak Efektif dan Terbelah Pemisahan pemilu presiden dari pemilu legislatif menghasilkan pemerintahan tidak efektif terbukti dari hasil pemilu presiden 2004. Pasangan SBY-Kalla meraih 61% suara dalam pemilu presiden putaran kedua dan mendapat dukungan koalisi partai yang menguasai 64,5% kursi DPR. Namun sepanjang lima tahun pemerintahan berjalan tidak efektif: sering gonta-ganti kebinet dan penolakan rancangan kebijakan oleh DPR dengan contoh utama subsidi BBM. Ketidakefektifan pemerintahan juga terjadi dari hasil pemilu presiden 2009. Meski SBY-Boediono meraih 64% suara dalam satu putaran dan didukung koalisi partai yang menguasai 74,5% kursi DPR, pemerintahan tidak efektif. Sepanjang tahun pertama, pemerintahan SBY-Boediono dihantam skandal Bank Century yang menyebabkan polarisasi dukungan partai di DPR. Gonta- ganti kebinet terjadi, demikian juga dengan penolakan rancangan kebijakan. Mengapa pemerintahan SBY-Kalla dan SBY-Boediono tidak efektif meski koalisi partai pendukung menguasai mayoritas DPR tidak? Ada empat faktor yang harus diperhatikan: ketiadaan partai besar, ketidaksepakatan platform politik, waktu pembentukan koalisi pendek, dan proses pembentukan koalisi bertahap. Menurut Gallanger dkk. (1992), partai besar adalah partai yang menguasai sedikitnya 40% kursi parlemen. Dengan penguasaan sebesar itu, partai bisa mengendalikan kawan koalisi dan mendikte lawan. Partai Golkar yang menang dalam Pemilu 2004 hanya merebut 23,3% kursi DPR, sedang Partai Demokrat 48 yang menang dalam Pemilu 2009 hanya menduduki 26,8% kursi DPR. Meski tidak ada perbedaan ideologi di antara partai koalisi pendukung SBY-Kalla dan SBY-Boediono, namun mereka tidak memiliki platform politik bersama. Mereka menerima begitu saja “visi, misi, dan program” yang disusun tim kampanye. Akibatnya gonta-ganti anggota kabinet itu tak terhindarkan karena partai sekadar menyodorkan kader tanpa melihat platform. Demi melancarkan rebutan kursi kabinet, partai menggunakan DPR sebagai arena manuver politik. Pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, jarak pemilu legislatif dengan pemilu presiden dua bulan. Pembentukan koalisi pengusung calon presiden, baru dilakukan setelah pemilu legislatif: pertama, undang-undang mengatur, partai atau kaolisi partai bisa mengajukan calon apabila memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara; kedua, perolehan suara atau kursi pemilu legislatif jadi daya tawar berkoalisi; ketiga, partai memiliki harapan mendapatkan suara dan kursi lebih besar dalam pemilu legislatif. Akibatnya, proses pembentukan koalisi terburu- buru sehingga tak mungkin terbentuk koalisi solid. Pemilu presiden yang diselenggarakan dua bulan setelah pemilu legislatif, menyebabkan proses pembentukan koalisi bertahap: pertama, partai tergabung setelah pemilu legislatif dan sebelum pemilu presiden, kedua, partai tergabung setelah pemilu presiden putaran pertama, dan; ketiga, partai tergabung setelah pemilu presiden. Inilah sumber kerapuhan koalisi: di satu pihak partai-partai yang lebih awal berkoalisi menuntut kursi kabinet lebih banyak karena merasa telah bekerja keras meraih suara; di lain pihak, partai terakhir bergabung karena memiliki kursi terbanyak, juga menuntut lebih banyak kursi kabinet. Apabila penyelenggaraan pemilu presiden yang terpisah dari pemilu legislatif pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 menghasilkan pemerintahan (SBY-Kalla dan SBY-Boediono) tidak efektif, pemisahan pemilu presiden dari pemilu legislatif pada Pemilu 2014 menghasilkan pemerintahan terbelah. Pasangan Jokowi-Kalla yang memenangi pemilu presiden didukung oleh koalisi partai yang hanya menguasai 37,14% kursi DPR hasil pemilu legislatif sebelumnya. Pemerintahan pun nyaris lumpuh sepanjang tahun akibat pertikaian di DPR. Koalisi partai oposisi yang menguasai mayoritas DPR menolak berkompromi dengan koalisi partai pendukung pemerintah dalam memperebutkan kursi 49 pimpinan DPR dan MPR. Pemerintahan Jokowi-Kalla pun tidak bisa mengajukan rancangan kebijakan karena DPR dilanda kemelut internal. Situasi baru berubah ketika Jokowi-Kalla menarik partai oposisi untuk bergabung dengan koalisi dengan kompensasi mendapat kursi di kebinet sehingga koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi-Kalla menguasai mayoritas DPR. E. Putusan Mahkamah Konstitusi Pemerintahan tidak efektif (SBY-Kalla dan SBY-Boediono) akibat pemisahan pemilu presiden dan pemilu legislatif melatarbelakangi lahirnya Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014. Putusan itu menyatakan, bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilu legislatif dari pemilu presiden tidak konstitusional. MK pun memerintahkan agar kedua jenis pemilu itu diselenggarakan serentak mulai Pemilu 2019. Tujuan dari putusan ini adalah untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial. Putusan MK tersebut mendapatkan pembenaran dari dua kali pemilu. Pertama, pada saat penyelenggaraan pemilu presiden masih dipisah dari pemilu legislatif pada Pemilu 2004 menghasilkan pemerintahan terbelah (Jokowi-Kalla). Kedua, pada saat penyelenggaraan pemilu presiden diserentakkan dengan pemilu legislatif pada Pemilu 2019 menghasilkan pemerintahan kongruen, di mana Jokowi-Amin yang memenangi pemilu presiden dengan raihan 55,50% suara, koalisi partai pendukungnya menguasai 60,69% kursi DPR. Masalahnya, keterbelahan atau ketidakefektifan yang berhasil diatasi Pemilu 2019 hanya berlaku pada pemerintahan nasional, sedangkan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota kondisinya masih tetap terbelah dan tidak efektif. Hal ini terjadi karena Pemilu 2019 hanya menyerentakkan pemilu presiden dan pemilu parlemen nasional (DPR), sementara pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota masih terpisah dari pilkada gubernur dan bupati/walikota. Belajar dari Pemilu 2019, maka solusi untuk mengatasi keterbelahan atau ketidakefektifan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota adalah menyerentakkan penyelenggaraan pilkada gubernur dan bupati/walikota dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Sampai di sini terdapat dua pilihan: pertama, menyatukan penyelenggaraan pilkada ke dalam pemilu serentak presiden dan legislatif sehingga menjadi satu 50 pemilu serentak total nasional; atau kedua, menyelenggarakan pemilu serentak nasional untuk memilih presiden, anggota DPR, lalu dua sampai tiga tahun kemudian menyelenggarakan pemilu serentak daerah untuk memilih gubernur dan bupati/walikota serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Pilihan pemilu serentak total nasional mengandung beberapa kelemahan. Pertama, sepanjang lima tahun periode kekuasaannya, pemerintahan nasional maupun daerah tidak bisa dikontrol karena koalisi partai oposisi lemah dan pemilih tidak bisa memberikan hukuman (tidak memilih kembali) karena pemilu baru datang lima tahun kemudian. Kedua, pemilih mendapat perlakuan tidak adil karena sulit bersikap rasional (bingung) saat memberikan suara akibat banyaknya calon yang harus dipilih. Ketiga, penyelenggara menghadapi pekerjaan yang unmanageable karena volume pekerjaan yang sangat besar. Keempat, partai politik tidak berkomunikasi intensif dan terus menerus dengan konstituen karena jeda pemilu demikian lama. Sebaliknya, pemilu nasional dan pemilu daerah memiliki beberapa kekuatan. Pertama, pemerintah hasil pemilu nasional (presiden dan koalisi partai pendukungnya) dikontrol oleh pemilih melalui pemilu daerah. Sebab jika kinerja pemerintah hasil pemilu nasional buruk, maka pemilih dapat menghukumnya dengan tidak memilih calon kepala daerah dan calon anggota DPRD yang berasal dari partai yang tergabung dalam koalisi partai nasional; demikian sebaliknya pemerintahan hasil pemilu daerah bisa dikontrol oleh pemilu nasional. Situasi inilah yang dapat mengatasi kelemahan presidensialisme di mana eksekutif cenderung menyalahgunakan kekuasaan akibat fixed term. Kedua, pemilih mendapatkan kenyamanan dalam memberikan suara karena mereka menghadapi jumlah calon yang tidak terlalu banyak sehingga bisa bersikap rasional. Ketiga, penyelenggara menanggung pekerjaan yang masih manegeable karena jumlah surat suara yang dicetak dan didistribusikan ke seluruh TPS, serta jumlah calon dan partai yang dihitung saat pemungutan dan penghitungan suara tidak terlalu banyak. Keempat, partai menjadi dewasa dan bertanggung jawab karena dipaksa terus menerus mendekati konstituen karena dalam kurun lima tahun digelar dua pemilu. F. Pemilu Daerah dan Otonomi Daerah 51 Salah satu kritik terhadap Pemilu 2019 adalah hilangnya isu-isu daerah dalam kampanye akibat terpaan isu nasional yang dibawakan oleh calon presiden dan wakil presiden bersama tim kampanye nasional. Hal ini bisa dipahami karena sumber daya dan dana serta penguasaan media ada di tangan tim kampanye presiden. Masyarakat juga lebih tertarik dengan isu-isu nasional daripada isu-isu daerah, karena sebagian masyarakat menyadari kebijakan nasional akan mempengaruhi kebijakan daerah, bukan sebaliknya. Namun terpaan isu nasional yang melenyapkan isu daerah, sesungguhnya bukan baru terjadi pada kampanye Pemilu 2019, tetapi sudah terjadi pada kampanye Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 yang juga memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota bersamaan dengan anggota DPR dan DPD. Jadi, lenyapnya isu-isu daerah pada kampanye Pemilu 2019, bukan semata faktor pemilu presiden disatukan dengan pemilu legislatif, tetapi juga dipengaruhi oleh hadirnya pemilu DPR yang bersamaan dengan pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota seperti Pemilu Legislatif 2004 dan 2009. Sebab, lebih mudah bagi partai nasional untuk mengangkat isu-isu nasional dan memerintahkan partai daerah untuk menduplikasinya sebagai bahan kampanye. Selain itu, sistem pemilu proporsional daftar terbuka untuk memilih anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota mendorong setiap calon mengkampanyekan dirinya sendiri sehingga mengabaikan isu-isu yang disiapkan partai. Hilangnya isu daerah dalam Pemilu 2019 maupun Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 tentu berdampak terhadap kinerja DPRD provinsi dan kabupaten/kota karena selama kampanye partai dan calon tidak menawarkan dan memperhatikan tuntutan publik atas isu-isu daerah. Dengan demikian fungsi pemilu sebagai wahana bagi pemilih dan calon anggota DPRD untuk membahas berbagai masalah daerah sebagai bahan masukan pembuatan kebijakan pemerintah daerah, tidak berjalan dalam Pemilu 2019 maupun Pemilu Legislatif 2004 dan 2009. Setuasi ini jelas tidak sejalan dengan konstitusi. Menurut Pasal 18 UUD 1945, setiap provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota dikepalai gubernur dan bupati/walikota. Anggota DPRD provinsi 52 dan kabupaten/kota dipilih melalui pemilu, gubernur dan bupati/walikota dipilih secara demokratis, yang lalu ditafsirkan dipilih melalui pemilu. Pasal 18 UUD 1945 juga menegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/ kota mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri menurut asas otonomi. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah melaksanakan otonomi. Pasal 18 UUD 1945 tersebut menunjukkan ada kaitan jelas antara pemilu untuk memilih kepala daerah dan anggota DPRD, dengan fungsi pemerintahan daerah dalam menjalankan asas otonomi. Sebab, dalam menjalankan pemerintahan daerah, kepala daerah dan anggota DPRD harus menempatkan isu-isu daerah sebagai basis kebijakan. Itu artinya, secara tersirat konstitusi menempatkan (kampanye) pemilu sebagai wahana bagi calon kepala daerah dan calon anggota DPRD untuk menawarkan dan mendiskusikan dengan masyarakat tentang isu- isu daerah yang akan jadi kebijakan. Dengan demikian jika pemilu anggota DPRD mengabaikan isu-isu daerah, hal ini jelas tidak konstitusional. Oleh karena itu apabila Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 serta Pemilu 2019 yang bertujuan memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota kampanyenya mengabaikan isu-isu daerah, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengeluarkan pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari pemilu legislatif sebagaimana terjadi pada Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 serta Pemilu 2019. Selanjutnya pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota tersebut diserentakkan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) karena kedua pemilu sama-sama bertujuan mengisi pemerintahan daerah yang fungsinya adalah menjalankan otonomi daerah. Pada titik inilah maka pemilu daerah merupakan pilihan paling konstitusional, sebagaimana dikehendaki Pasal 18 UUD 1945. G. Penguatan Pemerintahan Daerah Pemilu 2019 sudah menujukkan bahwa penyerentakkan pemilu presiden dengan DPR terbukti menghasilkan pemerintahan kongruen di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih mendapatkan dukungan mayoritas DPR dari koalisi partai yang mencalokannya. Pemerintahan kongruen inilah modal utama presidensialisme efektif. Hasil studi Payne dkk. (2002) di negara-negara Amerika Latian, juga membuktikan penyerentakkan pemilu presiden dan pemilu parlemen 53 nasional berkecenderungan menghasilkan pemerintahan kongruen sebagai akibat terbentuknya koalisi partai sebelum pemilu dan bekerjanya coattile efect. Apakah pemilu daerah yang menyerentakkan pemilihan kepala daerah dengan anggota DPRD juga berhasil membentuk pemerintahan daerah kongruen? Pertanyaan itu penting mengingat sejak penyelenggaraan pilkada yang berserakan waktunya sepanjang 2005-2008 dan 2010-2013 hingga upaya penyatuan waktunya sepanjang 2015-2018, konstelasi politik pemerintahan daerah yang dihasilkannya tidak karu-karuan. Maksudnya, tidak ada hubungan yang jelas antara latar belakang politik calon kepala daerah terpilih dengan partai-partai yang mencalonkannya dan dengan peta penyebaran penguasaan kursi DPRD. Hubungan calon kepala daerah dengan partai-partai berhenti setelah penetapan calon. Selanjutnya calon bersama tim sukses menggalang suara nyaris tanpa dukungan partai atau koalisi partai yang mencalonkan. Dengan situasi politik seperti itu, sulit diharapkan pemerintahan daerah efektif. Hampir pasti setiap rancangan kebijakan yang diajukan kepala daerah ditolak DPRD jika tidak disertai politik transaksional. Ini yang menjelaskan mengapa setiap kali kepala daerah terjerat kasus korupsi pasti menyeret anggota DPRD, atau sebaliknya. Inilah dampak dari pemisahan pilkada dari pemilu DPRD. Pemisahan tersebut tak hanya menghasilkan pemerintahan daerah tidak kongruen dan tidak efektif, tapi juga pemerintahan daerah koruptif. Oleh karena itu, demi menciptakan pemerintahan daerah yang kongruen dan efektif sekaligus mengurangi politik transaksional, maka menyerentakkan pilkada dengan pemilu DPRD ke dalam pemilu daerah menjadi solusi sistemik. Sejauh mana daerah berhasil melahirkan pemerintahan daerah yang kongruen sehingga efektif, hasil studi di beberapa negara Amerika Latin bisa jadi contoh. Menurut temuan Samuel (2000) dan Magar (2000), setelah menyelenggarakan pemilu nasional terpisah dari pemilu lokal, parlemen lokal di Brasil dan Mexico tidak hanya menjadi lebih sederhana,tetapi juga terbentuk pemerintahan kongruen. H. Penguatan Hubungan Pusat - Daerah Bagi negara-negara Amerika Latin, masalah multipartai di parlemen dan pemerintahan tidak kongruen selesai melalui pemilu nasional dan pemilu lokal, sebab sebagian besar mereka adalah negara federal. Dalam negara federal, 54 hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian, demikian jelas, sehingga kinerja di antara kedua pemerintahan ini cenderung tidak saling mempengaruhi. Hal ini berbeda dengan negara kesatuan, seperti Indonesia, di mana hubungan vertikal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sedemikian kuat sehingga mempengaruhi kinerja secara keseluruhan dan kinerja masing-masing. Jadi, soal governability yang terjadi pada negara kesatuan, tidak sebatas pada dimensi horisontal (hubungan antara legislatif dengan eksekutif), tetapi juga pada dimensi vertikal (hubungan antara pemerintahan nasional dengan pemerintahan lokal). Masalahnya menjadi lebih rumit jika hubungan vertikal itu tidak hanya dua tingkat (seperti antara pemerintahan federal dengan pemerintahan negara bagian), melainkan tiga tingkat atau lebih (seperti antara pemerintahan nasional, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota). Dengan kondisi tersebut, apakah pemilu serentak mampu mengatasi masalah governability untuk negara kesatuan yang memiliki tiga atau lebih tingkat pemerintahan? Di Brasil dan Mexico, meskipun pemilu nasional diselenggarakan secara terpisah dengan pemilu lokal, namun coattail effect dari pemilu nasional masih bekerja. Di sini kemenangan calon presiden pada pemilu nasional masih berdampak pada kemenangan calon gubernur pada pemilu lokal yang berasal dari partai atau koalisi partai yang mengajukan calon presiden terpilih pada pemilu nasional. Pengaruh itu semakin kuat jika jarak waktu antara pemilu nasional dengan pemilu lokal semakin sempit. Pemilu serentak menciptakan coattail effect tersendiri sebagai dampak dari penetapan calon gubernur dan calon walikota oleh koalisi partai lokal. Oleh karena itu, Samuel dan Magar menyimpulkan dampak dari dua coattail effect pada pemilu lokal justru lebih kuat daripada pemilu nasional. Sejauh pemerintahan nasional tidak melakukan kesalahan fatal dalam menjankan pemerintahan, hasil pemilu lokal cenderung sama dengan hasil pemilu nasional. Hal ini terjadi karena koalisi partai yang memenangkan pemilu nasional akan tetap mempertahankan koalisinya dalam menghadapi pemilu lokal. Pemilu lokal memaksa partai-partai lokal sedini mungkin menggalang koalisi guna memperbesar peluang meraih jabatan eksekutif maupun legislatif pemerintahan 55 lokal. Tentu saja bagi partai-partai lokal, yang paling mudah dilakukan sekaligus menjamin kemenangan adalah mempertahankan koalisi pemilu nasional untuk menghadapi pemilu lokal. Dengan demikian penyelenggaraan pemilu lokal tidak hanya berhasil menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen lokal, tetapi juga membentuk pemerintahan kongruen, baik secara horisontal maupun vertikal. I. Pendewasaan Partai Politik Konstitusi memberi peran besar kepada partai politik untuk mengisi struktur pemerintahan. Partai politik memonopoli pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Partai politik juga berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Melalui kader-kadernya di DPR, partai politik terlibat dalam pengisian jabatan hakim agung, hakim konstitusi, anggota BPK, serta anggota lembaga-lembaga negara independen. Demikian besarnya peran partai politik dalam mengisi struktur pemerintahan sehingga baik buruknya pemerintahan sangat bergantung pada kinerja partai poltiik. Namun pasca berlakunya UUD 1945 Perubahan, partai politik belum optimal (kalau tidak boleh disebut gagal) menjalankan peran strategis tersebut. Mereka seakan melepas tanggungjawabnya atas kinerja orang-orangnya yang duduk di pemerintahan; mereka membiarkan pejabat eksekutif dan anggota legislatif menyalahgunakan wewenang. Hal ini tercermin dari banyaknya pejabat eksekutif dan anggota legislatif terjerat kasus korupsi. Partai politik pun mengesampingkan posisinya sebagai lembaga perantara, yang menjembatani (kepentingan) masyarakat dan pemeritah (sebagai pengambil kebijakan). Semua ini terjadi sebagai akibat dari lemahnya kontrol masyarakat terhadap partai politik. Demi mendewasakan partai politik dalam menjalankan perannya, kontrol masyarakat pemilih terhadap partai politik harus ditingkatkan. Masyarakat pemilih tidak boleh membiarkan partai politik memain-mainkan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sebaliknya, mereka harus dipaksa bekerja untuk melayani kepentingan masyrakat pemilih. Posisi partai politik sebagai lembaga perantara harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari sehingga kontrol pemilih terhadap partai politik harus 56 ditingkatkan. Kontrol pemilih terhadap partai politik yang paling efektif adalah pemberian suara. Konstitusi menyatakan, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Ketentuan ini mengharuskan pemilihan anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem pemilu proporsional. Dalam sistem pemilu proposional tidak mungkin terjadi mekanisme recalling anggota legislatif oleh pemilih sehingga anggota legislatif terpilih cenderung bekerja tanpa kontrol pemilih. Untuk mengatasi masalah ini, mengatur jadwal pemilu menjadi satu-satunya alternatif. Caranya dengan mengatur waktu pelaksanaan pemilu legislatif daerah (DPRD) dari pemilu legislatif nasional (DPR). Selama ini pemilu anggota DPR dan DPRD dilaksanakan secara bersamaan selama lima tahun sekali. Itu artinya, selama lima tahun pemilih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap wakil-wakilnya di DPR dan DPRD, juga tidak bisa berbuat apa- apa terhadap partai politik yang mencalonkan mereka. Situasi inilah yang membuat anggota DPR dan DPRD bekerja tanpa kontrol, bahkan partai politik pun sering dibuat tak berdaya. Daya kontrol pemilih terhadap anggota legislatif dan partai politik akan meningkat jika jadwal pelaksanaan pemilu anggota DPR dipisah dari pemilu DPRD. Kalau saja pemilu DPR dilaksanakan tahun pertama, lalu pemilu DPRD dilakukan tahun ketiga, maka pemilu DPRD bisa menjadi kontrol terhadap kinerja hasil pemilu DPR, atau sebaliknya. Pemisahan jadwal tersebut memberi keleluasaan kepada pemilih untuk mengontrol anggota legislatif dan partai politik yang mencalonkannya. Apabila pemilih tidak puas dengan kinerja DPR dan partai politik yang dipilihnya, maka pada pemilu DPRD, pemilih bisa tidak memilih calon anggota DPRD dari partai politik yang sama. Sebaliknya, apabila pemilih tidak puas dengan kinerja anggota DPRD dan pertai politik yang mencalonkannya, maka pada pemilu DPR, pemilih bisa tidak memilih calon anggota DPR dan partai politik yang sama yang dipilihnya pada pemilu DPRD sebelumnya. Pemisahan pemilu DPRD dari pemilu DPR menjadikan dalam kurun lima tahun terdapat dua pemilu legislatif berbeda, yang masing- masing bisa meningkatkan kontrol pemilih terhadap kinerja partai politik. Situasi ini mendorong partai politik terus berhubungan dengan pemilih demi memenangkan pemilu DPR dan pemilu DPRD dua tahun kemudian. 57 Sebelum Pemilu 2019, di antara dua pemilu legislatif terdapat pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah. Namun jadwal yang berbeda ini tidak memberi efek kontrol terhadap partai politik, karena baik pada pemilu presiden maupun pemilihan kepala daerah, peran partai politik berhenti pada saat pencalonan. Begitu partai politik mengajukan berkas pencalonan ke KPU, tugas mereka selesai. Sebab kampanye dan penggalangan suara lebih banyak dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanyenya. Itulah sebabnya, dalam perjalanan pemerintahan kemudian, partai politik merasa tidak bertanggung jawab atas kinerja presiden dan kepala daerah, meski mereka yang mencalonkannya. Demi mengondisikan agar partai politik bertanggungjawab atas pasangan calon presiden dan wakil presiden serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pemilu presiden harus diserentakkan dengan pemilu DPR dalam pemilu nasional, dan pemiilihan kepala daerah perlu diserentakkan dengan pemilu DPRD dalam pemilu daerah. Pemilu nasional yang diselenggarakan secara terpisah dari pemilu daerah akan meningkatkan tanggungjawab partai politik pada masing-masing level pemerintahan. Mereka tidak bisa lepas tangan atas kinerja presiden dan kepala daerah, sebab mereka tidak hanya mencalonkannya tetapi juga bersama-sama berkampanye dan menggalang suara kemenangan. Pemisahan pemilu nasional dari pemilu daerah juga memudahkan pemilih untuk menghukum partai politik jika mereka tidak puas dengan presiden atau kepala daerah yang diajukannya. J. Pengurangan Beban Penyelenggara Dalam mengatur pemilu, konstitusi mengenal konsep penyelenggaraan dan pelaksanaan. Pasal 22E ayat (2) menyatakan, Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Sedangkan Pasal 22E ayat (1) berbunyi, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Oleh undang-undang pemilu, kedua konsep tersebut (diselenggarakan dan dilaksanakan) digunakan tidak konsisten. Padahal jika berpegang pada kententuan konstitusi dan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penyelenggaraan lebih luas daripada pelaksanaan. Ruang lingkup pengertian penyelenggaraan pemilu meliputi: a) penyusunan 58 peraturan, b) perencanaan dan penganggaran, c) persiapan, d) pelaksanaan, e) pengawasan, f) penegakan hukum, serta g) pelaporan dan evaluasi. Sedangkan pengertian pelaksanaan pemilu (yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu) terdiri dari: a) pembentukan daerah pemilihan, b) pendaftaran partai politik peserta pemilu, c) pendaftaran pemilih, d) pendaftaran calon, e) kampanye, f) pemungutan dan penghitungan suara, g) penetapan hasil pemilu, serta i) pelantikan calon terpilih. Pelaksanaan pemilu sebetulnya merupakan manajemen pemilu. Di sini pelaksanaan pemilu sering disebut dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Dari sekian banyak tahapan pemilu, tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan inti pemilu. Sebab pada tahap inilah pemilih memberikan suara, lalu pilihan-pilihan pemilih tersebut dihitung (dan direkap) untuk menentukan calon terpilih. Pada saat pemungutan suara berlaku asas: luber dan jurdil; sedangkan dalam penghitungan suara berlaku prinsip transparan dan jurdil agar pilihan pemilih otentik atau tidak dimanupulasi. Asas-asas inilah yang menjadi dasar manajemen pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Dan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab KPU dan jajarannya. Secara teknis pekerjaan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Legislatif 2004, 2009, dan 2014 sesungguhnya merupakan pekerjaan yang unmanageable. Pada Pemilu 2009 misalnya, terdapat 519.920 TPS di seluruh Indonesia dan 873 TPS luar negeri. Saat ini KPU melayani 48 partai politik dan ribuan calon anggota legislatif. KPU harus mencetak dan mendistribusikan 700 juta lebih surat suara yang terdiri dari 2.178 varian sesuai dengan jumlah daerah pemilihan. Semua pekerjaan penyediaan surat suara itu dilakukan kurang lebih dua bulan untuk seluruh TPS di seluruh penjuru tanah air dan puluhan kota di dunia. Dengan volume perkerjaan demikian besar, maka dari pemilu ke pemilu selalu saja terjadi masalah: surat suara datang terlambat, surat suara kurang, surat suara rusak, dan surat suara tertukar. Setelah pemungutan suara, KPU dan jajarannya harus menghitung suara secara berjenjang dari TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Umumnya penghitungan suara di TPS berjalan aman, lancar, dan jurdil. Namun rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota merupakan pekerjaan rawan. Di satu sisi, banyak pihak yang ingin mengubah hasil 59 rekapitulasi penghitungan suara; di sisi lain, petugas yang lelah dan teledor dapat menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak otentik. Pekerjaan yang unmanageable dalam pemungutan dan penghitungan suara tersebut menjadi bertambah berat ketika pemilu presiden diserentakkan penyelenggaraannya dengan pemilu legislatif pada Pemilu 2019. Dengan ditambahnya surat suara pemilu presiden dan penghitungan suara pemilu presiden, beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh petugas pemilu di tingkat bawah (KPPS di TPS) bertambah berat hingga melampaui batas kemampuan manusia. Itulah sebabnya mengapa pada Pemilu 2019 lalu terdapat setidaknya 500 petugas pemilu tingkat bawah meninggal dunia akibat kelelahan. Kejadian yang terus berulang pada pemilu legislatif, yakni surat suara datang terlambat, surat suara kurang, suarat suara rusak, dan surat suara tertukar, serta tidak otentiknya hasil rekapitulasi penghitungan saura, tentu mengurangi integritas proses dan hasil pemilu. Dan semua itu merupakan pelanggaran terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Para perumus undang-undang selalu mengatakan, bahwa ketentuan undang- undang sudah sah, soal pelaksanaannya menjadi tanggungjawab penyelenggara. Sementara para penyelenggara, karena tidak mau disebut tidak mampu menjalankan undang-undang, selalu menyatakan siap laksanakan. Bahkan laporan evaluasi beberapa pemilu legislatif, menunjukkan tidak adanya rekomendasi bagaimana mengurangai beban pekerjaan pemungutan dan penghitungan suara. Para perumus dan pelaksana undang-undang seakan sudah terbiasa pada model penyelenggaraan pemilu legislatif yang syarat beban. Padahal konstitusi tidak mengharuskan kelanjutan model penyelenggaraan pemilu legislatif. Pasal 22E hanya mengatur jenis-jenis pemilu, tetapi tidak mengatur jadwal penyelenggaraan masing-masing pemilu. Model pemilu nasional dan pemilu daerah merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban pekerjaan yang harus ditanggung penyelenggara. Dalam pemilu nasional, penyelenggara hanya menyiapkan tiga jenis surat: DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden; sedangkan dalam pemilu daerah penyelenggara menyiapkan empat suara: DPRD provinsi, gubernur dan wakil gubernur, DPRD kabupaten/kota, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Dengan 60 volume pekerjaan yang lebih kecil daripada pemilu legislatif (apalagi jika dibandingkan dengan Pemilu 2019), maka KPU dan jajarannya bisa mencetak dan mendistribusikan surat suara lebih terukur. Kemungkinan terjadi kesalahan pun bisa diantisipasi dengan baik. Berkurangnya surat suara yang harus dihitung oleh petugas di tingkat bawah tidak hanya mengurangi beban pekerjaan tetapi juga lebih menjamin otetisitas hasil penghitungan suara. Selain lebih mudah dikontrol, petugas juga tidak diterjang kelelahan. K. Keadilan Bagi Pemilih Menurut para pemantau pemilu internasional, Pemilu Legislatif 2004 merupakan pemilu paling rumit di dunia. Saat itu pemilu legislatif memilih empat lembaga: DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu 2019 yang menyerentakkan pemilihan presiden dan anggota legislatif berarti menambah satu lagi lembaga yang harus dipilih: presiden dan wakil presiden. Tentu saja Pemilu 2019 telah menciptakan rekor baru pemilu paling rumit di dunia. Kerumitan Pemilu 2019 maupun pemilu-pemilu legislatif sebelumnya, tidak hanya menjadi beban berat bagi penyelenggara, tetapi juga menjadi masalah serius bagi pemilih. Mereka sulit bersikap rasional saat memberikan suara. Kerumitan pemilu legislatif itu merupakan buah dari dua hal: pertama, pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem pemilu proporsional daftar terbuka, dan pemilu DPD menggunakan system mayoritarian berwakil banyak; kedua, penyatuan pelakasanaan pemilihan empat lembaga ke dalam satu hari H pemilihan. Akibatnya dalam bilik suara pemilih membawa empat kertas surat suara yang masing-masing mencantumkan jumlah calon sedemikian banyak. Contohnya adalah Pemilu 2009 yang menyertakan 48 partai politik untuk mengikuti pemilu DPR dan DPRD. Dengan besaran daerah pemilihan 3-10 kursi, surat suara DPR mencantumkan 144-480 nama calon, atau jika dirata-rata 6,5 kursi maka tercantum 312 nama calon. Lalu dengan besaran daerah pemilihan 3-12 kursi, sarat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing mencantumkan 144-576 nama calon, atau jika dirata-rata 7,5 kursi akan tercantum 360 nama calon. Sementara jumlah calon DPD rata-rata per provinsi adalah 15 nama calon. Jadi, untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 61 Kabupaten/Kota pemilih menghadapi 1.047 nama calon. Pemilih mana yang mampu bersikap rasional dalam situasi seperti itu? Itu pula yang menjadi sebab, mengapa pada Pemilu 2019 pemilih lebih terfokus pada surat suara pemilu presiden yang hanya menyediakan dua pasangan calon dibandingkan dengan surat suara pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang masing-masing mencantumkan ratusan nama calon. Mereka bingung menghadapi nama-nama calon yang demikian banyak. Suara tidak sah pun meningkat dari 10% pada Pemilu Legislatif 2014 menjadi 11% untuk pemilu legislatif pada Pemilu 2019. Pelaksanaan pemilu legislatif serta pemilu serentak presiden dengan pemilu legislatif, jelas-jelas merusak rasionalitas pemilih saat mereka berada di bilik suara. Memang ada yang mengatakan, bahwa dalam bilik suara sesungguhnya pemilih cukup memperhatikan gambar partai politik yang di bawahnya mencantumkan 3-12 calon saja. Namun memilih satu dari 48 partai politik saja bukan soal yang mudah. Apalagi sampai menjelang pemungutan suara, dari pemilu ke pemilu hanya 40 persen pemilih yang memilih preferensi partai politik. Sebagian besar pemilih “buta” dengan partai politik, apalagi terhadap calon-calon yang diajukannya. Situasi tersebut jelas-jelas melanggar asas keadilan bagi pemilih, karena pemilih bingung sehingga asal pilih pada saat memberikan suara. Pemilih menjadi korban dari penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif (pemilu empat surat suara) dan lebih tersiksa lagi saat pemilu presiden diserentakkan dengan pemilu legislatif (pemilu lima surat suara). Situasi tidak bisa dilanjutkan sehinga model penyerentakkan pemilu harus diubah menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemisahan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari pemilu DPR dan DPD mengurangi jumlah surat suara yang dibawa pemilih ke bilik suara dan secara signifikan mengurangi jumlah calon yang harus dipilih. Pada pemilu nasional pemilih hanya membawa tiga surat suara: DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden di mana hanya mencantumkan paling banyak empat pasangan calon. Sementara pada pemilu daerah pemilih membawa empat surat surat: DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, di mana dua surat surat terakhir paling banyak mencantumkan enam pasangan calon. 62 Apabila pada pemilu-pemilu sebelumnya, kepentingan dan kenyamanan pemilih dalam memberikan suara diabaikan, kini saatnya kepentingan dan kenyamanan pemilih dalam memberikan suara lebih diutamakan. Hal ini tidak saja demi memenuhi tuntutan konstitusional (luber dan jurdil), tetapi juga untuk menjaga rasional pemilih demi menghasilkan calon terpilih terbaik. L. Penutup Kerumitan pemilih dalam memberikan suara dan banyaknya petugas pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 telah memunculkan banyak pendapat untuk menyederhanakan penyelenggaraan pemilu. Kalangan partai politik dan DPR serta pejabat eksekutif dan birokrat mengusulkan agar model penyelenggaraan pemilu dikembalikan seperti sebelumnya, yakni pemilu legislatif, diikuti pemilu presiden, lalu pilkada secara nasional. Selain itu ada varian lain, yakni model pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Terhadap usulan tersebut ini perlu diberi dua catatan. Pertama, baik model pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada secara nasional, maupun model pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, sama-sama bertentangan dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, yang menghendaki keserentakkan pemilu presiden dengan pemilu legislatif. Namun putusan ini perlu juga dikembangkan dengan mengacu pada tujuan putusan, yakni membangun sistem presidensial efektif. Jika demikian, maka ruang lingkup tujuan putusan itu harus diperluas, yaitu mengefektifkan pemerintahan daerah, dengan cara menyerentakkan pemilihan kepala daerah dengan pemilu DPRD. Dengan demikian pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah sejalan dengan tujuan dari keluarnya putusan MK tersebut. Kedua, penyelenggaraan pemilu legislatif melanggar asas jujur dan adil bagi pemilih. Model pemilu dengan empat surat suara yang masing-masing mencantumkan ratusan nama calon tersebut jelas-jelas mengganggu kepentingan dan kenyamanan pemilih dalam memberikan suara. Pemilih sulit bersikap rasional sehingga sulit juga untuk menentukan calon terpilih terbaik. Penyelenggaraan pemilu legislatif juga memberi beban pekerjaan yang unmanageabel bagi penyelenggara sehinga dari pemilu ke pemilu selalu saja terjadi masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara: surat suara datang terlambat, surat suara 63 kurang, suarat suara rusak, dan surat suara tertukar, serta tidak otentiknya hasil rekapitulasi penghitungan suara. Pengaturan jadwal menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah dapat mengatasi masalah-masalah yang terus berulang dari pemilu ke pemilu tersebut. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 18 November 2019 terhadap perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang sekaligus dinyatakan sebagai keterangan untuk perkara a quo, yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: I. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945 Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, kemudian Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada dinyatakan inkonstitusional bersyarat yakni sebagai berikut: Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang dibagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak. sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang dibagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota”. 64 Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan serentak dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota melalui pemilu serentak daerah dua tahun setelah pelaksanaan pemilu serentak nasional”. Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar Pasal 201 ayat (7) dan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Pemohon mengajukan dalil permohonan bahwa frasa dan norma yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 18 ayat (3) 65 Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. II. KETERANGAN DPR RI A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 serta putusan- putusan setelahnya. B. Keserentakan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah Tindak Lanjut Putusan MK Terhadap pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon, terkait keserentakan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Frasa “secara serentak” dalam pasal-pasal UU Pemilu yang diajukan pengujian oleh para Pemohon merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. 66 a) Bahwa Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam amarnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Pilpres Tahun 2008); b) Dalam paragraf 3.17 pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut Mahkamah memberikan tiga dasar pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut: Pertama, untuk memperkuat sistem presidensial. Menurut Mahkamah berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan terkait model koalisi yang kerap menciptakan koalisi taktis bersifat sesaat, maka pelaksanaan pilpres setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh Konstitusi; Kedua, dari sisi original intent dan penafsiran sistematik yakni makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pilpres adalah dilakukan serentak dengan pemilu anggota lembaga perwakilan. Hal itu dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu.” [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001]; 67 Ketiga, terkait efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. c) Berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut, MK memerintahkan pemilu 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak. Dalam pertimbangan hukum [3.20] huruf b, dinyatakan diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak. d) Atas dasar hal tersebut, pembentuk undang-undang mengkodifikasikan berbagai undang-undang yang terkait dengan kepemiluan ke dalam 1 (satu) naskah undang-undang. Kodifikasi ini pun didasari karena pada saat itu, pengaturan mengenai pemilu masih tersebar dalam sejumlah undang-undang, yakni: - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Nomor 15 Tahun 2011); - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2012); dan - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Nomor 42 Tahun 2008). 2) Tindak lanjut Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 oleh pembuat undang-undang DPR RI dan Pemerintah, sudah selaras dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011) yang menentukan bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan MK. Tindak lanjut atas putusan MK tersebut telah dilakukan oleh DPR RI bersama-sama dengan Presiden dengan membentuk UU Pemilu. C. Pilkada Bukan Rezim Pemilu dan Desain Pelaksanaan Pilkada Serentak adalah Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) 68 Terkait dengan desain pilkada serentak yang berlaku saat ini yang yang diajukan Pemohon, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Pilkada merupakan bagian dari rezim pemilihan kepala pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan bukan merupakan rezim pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945. a) Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 angka [3.12.5], pilkada tidak termasuk dalam rezim pemilu melainkan masuk dalam rezim pemerintahan daerah (Pemda). Lebih lanjut, ketentuan mengenai pemilu diatur berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, sedangkan pilkada mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, pemilihan anggota DPRD tidak dapat digabung dengan pilkada. Sehingga jika Pemohon menginginkan desain pemilu yang baru, maka hal tersebut justru tidak sejalan dengan UUD 1945. b) Pemilu serentak (concurrent elections) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan (Benny Geys, 2006, dalam Naskah Akademik RUU Penyelenggaraan Pemilu). Dalam penggunaan sistem pemilu serentak, praktik umum yang banyak diterapkan adalah menggabungkan pemilihan eksekutif dengan pemilihan anggota legislatif. Sebagai contoh pemilu serentak mulai diterapkan di Brazil sejak awal 1994 dan berhasil menstabilkan dan mengefektifkan pemerintahan, sehingga dalam kurun 15 tahun kemudian, Brazil menjadi kekuatan ekonomi dunia. Sukses Brazil kemudian diikuti oleh negara-negara lain di kawasan itu, sehingga pemilu serentak berhasil mematahkan tesis bahwa sistem pemerintahan presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai dengan pemilu proporsionalnya. Penelitian memperlihatkan bahwa, di banyak negara, semakin serentak pemilu presiden dan pemilu anggota legislatif, semakin dapat dipetik manfaat konsolidasi baik untuk sistem kepartaian di 69 parlemen maupun sistem kepartaian kepresidenan (vide Naskah Akademik RUU Penyelenggaraan Pemilu). c) Oleh karena itu, desain yang diajukan Pemohon untuk menyelenggarakan pemilu serentak nasional dan serentak daerah karena pilkada serentak yang berlaku saat ini mengakibatkan tidak efektifnya jalannya pemerintahan adalah permintaan yang tidak berdasar. 2) Terkait dengan penormaan baru yang diinginkan oleh Pemohon kepada MK, DPR RI menerangkan bahwa hal tersebut akan bertentangan dengan posisi MK sebagai negative legislator. Peranan positive legislator berada pada DPR RI dan Presiden yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945. Jika Pemohon menginginkan adanya perubahan norma dalam UU Pemilu dan UU Pilkada maka upaya yang seharusnya dilakukan adalah mendorong kepada DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan perubahan atau penggantian terhadap kedua undang-undang tersebut. Oleh karena itu, permintaan Pemohon mengenai penormaan baru adalah permintaan yang tidak tepat dan tidak berdasar. 3) Sehubungan dengan Pemohon yang memohonkan Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada terkait masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 yang menjabat sampai dengan tahun 2024 untuk dibatalkan, DPR RI memberikan keterangan: a) bahwa keberadaan pasal a quo merupakan implikasi keputusan yang diambil dalam pembahasan undang-undang bahwa pilkada serentak nasional diagendakan dilaksanakan di tahun 2024. Penetapan tahun 2024 sebagai tahun pelaksanaan pilkada serentak nasional merupakan suatu rangkaian yang telah dibangun sejak pelaksanaan pilkada serentak secara bertahap yang sudah dimulai dari tahun 2015, 2017, dan 2018. Hal ini sesuai dengan 70 naskah akademik RUU Perubahan Kedua Atas UU Pilkada yang menyatakan bahwa: “Pelaksanaan pilkada serentak secara bertahap tersebut dilakukan sebagai upaya rekayasa penyamaan masa jabatan kepala daerah, hal ini diperlukan karena terdapat disparitas rentang waktu yang cukup tajam di antara 523 daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang akan menyelenggarakan pilkada di masa yang akan datang (vide Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua Atas UU Pilkada, hlm. 1). Selain itu dalam naskah akademik RUU Perubahan Kedua Atas UU Pilkada, dinyatakan pula bahwa: Konsepsi tahapan pemungutan suara serentak menuju pemungutan suara serentak secara nasional sesungguhnya sudah diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 namun kemudian tahapan waktu pemungutan tersebut perlu disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengingat akan terjadi pemotongan periode masa jabatan yang sangat lama dan masa jabatan penjabat menjadi terlalu lama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memformulasikan ulang tahapan menuju pilkada serentak nasional tersebut dengan mempertimbangkan pemotongan periode masa jabatan yang tidak terlalu lama dan masa jabatan penjabat yang tidak terlalu lama; kesiapan penyelenggara pemilihan; serta dengan memperhatikan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada tahun 2019. Penyelenggaraan pilkada serentak diterapkan karena dipandang lebih efisien dari sisi anggaran penyelenggaraan serta dimaksudkan agar stabilitas sosial, politik, dan penyelenggaraan pemerintahan tidak terlalu sering terganggu oleh eskalasi politik dari pelaksanaan pilkada yang terus- menerus (vide Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua Atas UU Pilkada, hlm. 13). b) Lebih lanjut lagi, ketika pilkada serentak nasional diagendakan di tahun 2024 bertepatan dengan agenda pemilu 5 tahunan yang juga dilaksanakan nanti di tahun 2024, pembentuk undang-undang mengharapkan bahwa nantinya dalam 5 tahun pemerintahan hanya 1-2 tahun saja fokus pemerintahan yang berkaitan dengan politik pemilihan, sehingga di tahun-tahun berikutnya negara bisa lebih fokus dalam kegiatan yang sifatnya produktif dalam upaya mewujudkan berbagai tujuan bernegara. Atas dasar itu pula maka masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih 71 di tahun 2020 yang akan datang sebagaimana tercantum Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada, hanya menjabat sampai tahun 2024. Pilihan ini tentunya sudah dicermati betul oleh pembentuk undang-undang dan sesuai dengan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang- undang yang dijamin dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang menentukan bahwa “susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.” Amanat konstitusi tesebut merupakan bentuk delegasi kewenangan kepada pembentuk undang-undang. Dengan demikian, maka pilihan kebijakan mengenai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih di tahun 2020 tersebut adalah konstitusional. 4) Terkait permohonan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada dinyatakan inkonstitusional, DPR RI memberikan keterangan bahwa pasal a quo adalah ketentuan untuk mengisi kekosongan jabatan menuju pilkada serentak nasional di tahun 2024. Keberadaan norma tersebut jelas dibutuhkan karena tidak dapat dibiarkan suatu daerah tidak memiliki pejabat untuk masa-masa transisi menuju keserentakan pilkada secara nasional. Oleh karenanya, dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU Pilkada, pembentuk undang-undang memberikan solusi yakni untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur dan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/walikota, diangkat penjabat bupati/walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati, dan walikota. Adapun ketentuan pengisian jabatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) DPR RI memberikan keterangan bahwa MK tidak pernah membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang terdapat dalam Pendapat Mahkamah pada point [3.17] Putusan MK Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut: 72 “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang- Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. D. Pembahasan Terkini Terkait Penyelenggaraan Pilkada Secara Serentak Bahwa DPR RI telah menyelenggarakan beberapa rapat dengar pendapat dengan pemerintah untuk membahas rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut: 1) Rapat Dengar Pendapat pada hari Senin, tanggal 4 November 2019 Rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otonomi Daerah dan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut: a) Rancangan Peraturan KPU terkait Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, meliputi: ➢ Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 73 b) Rancangan Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 2) Rapat Dengar Pendapat pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 Rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otonomi Daerah, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, dan Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil) dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut: a) Terhadap Rancangan Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan UU Pilkada, terkait sebagai berikut: ➢ Batas usia minimal anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara; ➢ Batasan dua periodisasi masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara; ➢ Surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh puskesmas. b) Terhadap Rancangan Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan UU Pilkada, terkait beberapa hal sebagai berikut: ➢ Syarat calon tentang mantan terpidana korupsi agar sesuai dan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU- XIII/2015; 74 ➢ Syarat calon tentang larangan melakukan perbuatan tercela; ➢ Format dan batas waktu penerbitan surat keterangan perekaman KTP - elektronik. E. Risalah Pembahasan UU Pemilu dan UU Pilkada Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang- undang a quo sebagai berikut: 1) Terkait dengan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dalam masa Persidangan II Rapat Kerja ke-1 hari Rabu, 30 November 2016. Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Penyelenggara Pemilu: • Anggota dari Fraksi Partai Golkar (Agung Widyantoro, S.H., M.Si.) berpandangan: …Pimpinan Pansus, para Menteri, rekan-rekan DPD dan hadirin yang kami muliakan. Seperti kita ketahui bersama atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU XI/20-13 tentang Pemilu serentak 2019, publik beserta partai-partai politik mulai mendiskusikan kembali regulasi untuk menyongsong pemilu serentak tersebut. Mengingat Pemilu 2019 adalah pemilu yang menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu haru H pemilihan atau concurent elektion muncul gagasan-gagasan agar aturan main mengenai pemilu dijadikan satu dalam sebuah naskah undang-undang. Dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang diminta menyiapkan undang-undang merespon dengan baik atas gagasan-gagasan yang muncul tersebut, terbukti Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang dianggap mencakup pengaturan tentang penyelenggara pemilu. Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden. Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI sungguh mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah. Bagi Fraksi Partai Golkar kodifikasi regulasi pemilu selain untuk menjawab pemilu serentak 2019 sesungguhnya sangat dibutuhkan demi kesesuaian dan konsistensi aturan mengenai pemilu. Karena dari sisi aktor sistem managemen dan penegakan hukum tidaklah ada perbedaan yang diameteral dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD... pilihan- pilihan itu adalah pilihan yang dianggap baik dan sempurna. • Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan (Erwin Moeslimin Singajuru) berpandangan: 75 …Saudara Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri, Saudara Ketua Komite I, beserta hadirin yang kita muliakan. Untuk memenuhi harapan pemilu serentak nasional memilih presiden, wakil presiden, dan anggota DPR, DPD, dan DPRD Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyampaikan sambutan baik dan hangat kepada pemerintah atas inisiatifnya menyusun RUU Kompilasi dari tiga undang-undang yang ada yakni UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, Wakil Presiden. Sekaligus penyempurnaan atas ketiga undang-undang tersebut yang dituangkan dalam RUU Penyelenggara Pemilu. 2) Terkait dengan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dalam masa Persidangan III Rapat Kerja ke-3 hari Kamis, 19 Januari 2017. Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Penyelenggara Pemilu: • Anggota dari Fraksi Partai Golkar (H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.) berpandangan: …Jadi saya kira bukan atas dasar karena serentak gitu tidak ada lagi korelasinya bukan, bukan tetap ada korelasinya urusan serentakpun ini pemilu yang kita lakukan adalah sebenarnya itu kehendak Undang-Undang Dasar, sebab yang dipilih itu memang lima kotak, lima kotak yang dipilih itu dalam pemilu untuk efisiensi pemilu kita lakukan serentak sekaligus. Jadi bagi Fraksi Partai Golkar serentak yang dimaksudkan adalah hari yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama, ya termasuk tanggal yang sama. Jadi kita sikap terang tidak misalnya tahun ini ya boleh kita buat gelombang begitu, tidak ada saya kira. 3) Terkait dengan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU Pilkada, dalam masa Persidangan II Rapat Panitia Kerja hari Jumat, 30 Januari 2015, anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Arif Wibowo) berpandangan: ... Ketua jadi menurut hemat saya, ini soal yang tidak mudah ya jadi kita akan coba disimulasikan semua, baiknya serentak nasional, keserentakan propinsi saya pernah diskusi formal dengan Pak Riza atau keserentakan sebagian dari wilayah kita yang lintas provinsi dan kabupaten kota nanti kita coba, simulasikan kita hitung matang dari berbagai aspek untuk sampai pada kesimpulan, pilihan keserentakan seperti apa? Yang saya tahu memang tidak diatur tegas di dalam UU, Konstitusi kita yang bisa dipahami sifatnya nasional adalah memang pileg dan pilpres tetapi ini ada open legal clousing, pijakan hukum terbuka. 76 Nah karena kebijakan hukum terbuka maka sangat tergantung kepada para pembentuk Undang-Undang. Nah saya kira ini bukan soal yang sederhana Ketua, tapi apa yang sudah indosh ketua tadi salah satu yang akan kita pikirkan karena kita juga bisa mencontoh di pengalaman banyak negara, menimbang lah setidaknya di Philipina itu pilkadanya juga serentak nasional, negara Philipina itu negara kepulauan seperti kita pemilihan bupati, gubernur, walikota di lakukan pada hari yang sama untuk seluruh negara Philipina tetapi tentu ada aspek-aspek lain kenapa mereka membuat satu sistem pelaksanaan local electionnya serentak, bahkan dibarengkan dengan para senator misalnya itu satu contoh jadi maksud saya Ketua, agar kita punya waktu yang cukup besok misalnya untuk kita kupas habis mengenai soal ini, dan harapannya dari sekretariat bisa menampilkan apa simulasinya untuk keserentakan, serentak provinsi, serentak nasional, atau serentak sebagian wilayah, sebagaimana yang diatur oleh Perpu menuju nasional jadi ada berbagai macam pola, saya kira saran saya itu ketua, ... [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2019 terhadap perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang sekaligus dinyatakan sebagai keterangan dalam perkara a quo, keterangan tertulis bertanggal 3 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 16 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa fakta empiris menyatakan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 memakan banyak korban penyelenggara pemilu, artinya desain penyelenggaraan Pemilu dengan 5 kotak seperti diinginkan oleh Pembentuk UUD 1945 sebagaimana menjadi salah satu dasar Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan dalam perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 perlu diuji dan dipertimbangkan kembali konstitusionalitasnya dari sisi hak-hak konstitusional yang telah nyata- nyata terlanggar. 2. Bahwa terhadap permohonan ini perlu dipandang sebagai upaya evaluasi atas hasil uji coba design yang nyata-nyata malah memakan banyak korban jiwa. Oleh karenanya penting kiranya bagi Mahkamah 77 untuk mempertimbangkan kembali pandangannya tidak hanya mendasarkan semata pada pertimbangan tafsir Original Intent atau tafsir Gramatikal Sistemis. Namun kiranya dapat juga dipertimbangkan dari sisi filosofis dan sosiologis. 3. Bahwa apabila kita melihat tujuan diajukannya permohonan dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, semangat awalnya adalah ingin menghapuskan Presidential Threshold melalui perubahan design penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu anggota legislatif, dengan kontruksi bahwa apabila pemilu diselenggarakan secara serentak maka Presidential Threshold sudah tidak lagi dibutuhkan. Namun Mahkamah menolak argumentasi Pemohon dan memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon yakni menyatakan bahwa pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan (pemilu 5 kotak), namun terhadap Presidential Threshold Mahkamah masih mempertahankan keberadaannya. Oleh karenanya apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka tidak ada gangguan yang akan timbul, yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. Justru akan menyelamatkan jatuhnya korban-korban yang tidak bersalah dalam pemilu di masa yang akan datang. 4. Namun apabila Mahkamah tidak mengabulkan, maka tentunya akan mengunci keinginan pembentuk Undang-Undang untuk merubah desain penyelenggaraan pemilu yang lebih manusiawi dan berkeadilan, karena secara konstitusional Mahkamah telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang diselenggarakan secara serentak dalam satu waktu yang sama (pemilu 5 kotak), ini tentunya malah akan membuat konstitusi menjadi statis dan mati, karena tidak dapat mengikuti kehendak rakyat sebagaimana pemilik merupakan kedaulatan tertinggi yang kemudian dilaksanakan oleh UUD 1945 sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 78 Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang- undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat, sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional 79 sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap pemilu presiden dan wakil presiden dalam undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, di mana presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR. 3. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, sama sekali tidak menetapkan bahwa jumlah pemilihan umum harus dilakukan secara serentak ataukah tidak secara serentak yang jelas pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, dengan demikian jelas bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan umum secara serentak/tidak serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pengaturan yang bersifat open legal policy. Dan jikapun jumlah tersebut akan diubah di masa mendatang menjadi kembali lagi tidak serentak antara pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD, maka pengubahan hal tersebut dilakukan melalui revisi peraturan perundang- undangan (legislative review) dan bukan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD telah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, dengan pertimbangan hukum yang pada intinya: 80 Putusan Mahkamah ketika mengabulkan permohonan agar pemilu dilaksanakan secara serentak didasari dengan 3 (tiga) alasan. Pertama, berdasarkan praktik ketatanegaraan, pelaksanaan pilpres dilakukan setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi, karenanya tidak sesuai dengan semangat ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedua, dari sudut pandang original intent, gramatikal, dan sistematis, pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Ketiga, pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara. Selain itu juga, akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat [vide Putusan MK Nomor 14/PUU-XII/2013]. 5. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa: “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional” dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa: “Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”. Makna frasa “secara serentak” pada ayat tersebut, pemilihan presiden putaran pertama atau satu-satunya putaran dalam pemilihan presiden dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemilihan anggota legislatif. Pemilu secara serentak adalah untuk efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pemilu, dapat menekan pengeluaran negara dalam pemilu. 6. Bahwa adanya pemilu yang dilaksanakan secara serentak diharapkan memberikan beberapa pengaruh positif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, diantaranya adalah serentaknya pelaksanaan kedua pemilu tersebut, penghematan anggaran pemilu dan anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan hak-hak konstitusional lain warga negara yang berkisar antara 5 sampai 10 triliyun rupiah. Hal tersebut akan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 81 7. Inti dari konsep pemilu secara serentak adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang kongruen, maksudnya terpilihnya pejabat eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang mendapat dukungan legislatif, sehingga pemerintahan stabil dan efektif. Kongruen dapat tercipta karena dalam pemilu serentak terdapat efek yang namanya coattail effect, di mana keterpilihan calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon legislatif. Artinya, orang setelah memilih capres akan cenderung memberikan pilihannya terhadap legislatif yang berasal dari partai yang mengusung presiden. 8. Pemilu yang dilaksanakan secara serentak dapat menciptakan koalisi berbasis kebijakan, sebab pemilu juga membutuhkan partai politik yang kuat dan daya tahan memadai dalam mewakili kepentingan masyarakat dan menawarkan pilihan-pilihan kebijakan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menuju kebaikan umum dan sekaligus meminimalkan pragmatisme politik yang kerap menjadi acuan aktor- aktor dan partai-partai politik dalam berkoalisi. Dengan pemilu secara serentak, partai politik diyakini tidak bisa lagi berkoalisi secara pragmatis. Partai politik akan lebih selektif mencari calon, dan tidak sekadar mengandalkan pertimbangan matematis. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan bermuara pada penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah. 9. Konflik antar partai atau pendukung partai bisa diminimalkan dan tidak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik menjadi lebih mudah untuk ditangani. Energi pendukung partai dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada pelembagaan partai politik. Bahkan pemilu secara serentak lebih efisien, hemat waktu, dan hemat biaya. Efisiensi dalam konteks pemilu secara serentak ini bisa dilihat dari beberapa aspek, antara lain efisiensi waktu dan biaya pemilu. Selanjutnya dalam aspek efisiensi biaya politik, karena biaya kampanye caleg dan capres jadi satu, maka politik biaya tinggi sebagaimana praktik yang terjadi saat ini bisa diminimalkan. Dampak positif lebih lanjut, berpotensi mengurangi money politics dan 82 korupsi. Selain itu, dengan pemilu secara serentak akan terjadi perubahan drastis mengenai presidential threshold, sebab semua partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu akan bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Bahkan, bisa jadi akan masuk juga calon presiden independen. 10. Secara prinsipil, Undang-Undang ini diperlukan sebagai dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, mengingat sudah tepatnya tindakan pembentuk undang-undang, kiranya sudah sepatutnya permohonan uji materiil UU a quo tidak dapat diajukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. 11. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi, tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang”. 12. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “sepanjang pilihan 83 kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian UU a quo yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 13. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu: i. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. ii. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 14. Dengan demikian Pemerintah tegaskan sekali lagi bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sama sekali tidak menetapkan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara serentak ataukah tidak secara serentak yang jelas pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, dengan demikian pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan umum secara serentak/tidak serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pengaturan yang bersifat open legal policy. Dan jikapun pemilihan umum serentak berdasarkan UU a quo yang diuji akan diubah di masa mendatang menjadi kembali lagi tidak serentak antara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka pengubahan hal tersebut dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan (legislative review) dan bukan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi, mengingat aturan hukum mengenai pemilihan umum adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis, dan karenanya adalah tidak tepat 84 jika penetapan serentak/tidaknya pelaksanaan suatu pemilu digantungkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan seyogianya merupakan kewenangan pembentuk UU dalam hal ini DPR dan Pemerintah dengan mendasarkan pada kebutuhan negara, masyarakat, serta memperhatikan faktor-faktor keamanan, ketertiban, serta efisiensi. 15. Bahwa hal tersebut telah sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2019 (hlm. 53-54) yang pada pokoknya menyatakan hukum pemilu adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis mengingat di dalam pemilu ada berbagai faktor antara lain kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan para kontestan pemilu, perkembangan teknologi informasi, teknik persuasi, bahkan bersentuhan dengan faktor keamanan dan ketertiban. Hal-hal demikian mengakibatkan undang-undang yang mengatur pemilu berpotensi sering diubah. Bahkan, pengaturannya dapat saja secara drastis berkebalikan karena mengikuti perkembangan kondisi sosial- politik. Perubahan-perubahan demikian dapat diterima karena sesungguhnya undang-undang bukan saja berfungsi memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, namun hukum berperan pula membentuk masyarakat atau setidaknya memberikan arah bagi perkembangan masyarakat, sebagaimana secara luas peran demikian diakui dalam doktrin law is a tool of social engineering hokum sebagai sarana perubahan sosial, yang apabila diletakkan dalam konteks Indonesia perubahan demikian dimaksudkan untuk membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan UUD 1945. 16. Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra pada saat memberikan keterangan sebagai ahli pada perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 antara lain menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan pemilu secara serentak, yakni “Dengan merujuk pengalaman itu, memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden/wakil presiden untuk membenarkan presidential threshold adalah bentuk pengingkaran terhadap kesempatan bagi semua partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 85 1945. Dalam pengertian ini, kekhawatiran munculnya calon presiden/wakil presiden dalam jumlah yang lebih banyak (sesuai dengan jumlah partai politik peserta pemilu) adalah kekhwatiran yang tidak paham dengan konsekwensi pemilihan langsung. Bahkan, kalaupun calon hadir dalam jumlah yang banyak, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan membuka kemungkinan adanya putaran kedua (second round). Oleh karena itu, basis argumentasi menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai dasar perhitungan ambang batas untuk mengajukan pasangan calon presiden dengan cara memisahkan waktu penyelenggaran pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden jelas merusak logika sistem presidensial. Tidak hanya itu, pemisahan jadwal tersebut untuk membenarkan hadirnya ambang batas jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 alias pilihan yang inkonstitusional”. 17. Kata “secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada dasarnya merupakan open legal policy (kebijakan hukum terbuka) bagi pembentuk Undang- Undang. Hal ini mengingat selama ini dalam praktik pengujian konstitusional di MK suatu norma undang-undang dapat dinilai: (i) sesuai dengan UUD 1945; (ii) tidak bertentangan dengan UUD 1945; atau (iii) bertentangan dengan UUD 1945. 18. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi 86 masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Bahwa Presiden juga memberikan keterangan tambahan tertulis tanpa tanggal pada bulan Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: Menindaklanjuti hasil persidangan pada tanggal 3 Oktober 2019 di Mahkamah Konstitusi dengan acara Pembacaan Keterangan Pemerintah, dimana beberapa Hakim mengonfirmasi beberapa substansi yang telah dibacakan dalam persidangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan keterangan tambahan sebagaimana dimintakan oleh Majelis hakim, untuk selanjutnya kami akan menanggapi beberapa pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut: 1. Alasan pemilu tetap serentak? Tanggapan Pemerintah: Bahwa pelaksanaan pemilu tetap akan dilaksanakan serentak dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan anggaran serta efektifitas dalam 87 penyelenggaraan pemilu, adapun kekurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 perlu mendapatkan evaluasi dan perbaikan, oleh karena pemilu tersebut merupakan awal peradaban penyelenggaraan pemilu serentak. Beberapa evaluasi dan perbaikan diantaranya: a. Kesiapan dan profesionalitas SDM penyelenggara pemilu perlu dilakukan evaluasi, faktor kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu menjadi hal fundamental dalam mengawal integritas pemilu. Seharusnya sejak awal para penyelenggara memaksimalkan kesiapan, terutama pada hal-hal yang bersifat teknis di lapangan, misalnya dengan memberikan bimbingan teknis yang optimal kepada KPPS. Minimnya pengetahuan terhadap pemahaman regulasi peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh KPPS dapat memengaruhi kesiapan anggota KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPPS adalah ujung tombak tingkat akurasi perolehan suara peserta pemilu. b. Pemilu serentak salah satu tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektifitas anggaran, namun pada pemilu serentak tahun 2019 ini belum tercapai, anggaran banyak terserap pada pengadaan logistik, pendistribusian logistik, dan honor untuk para petugas penyelenggara. Perlu ada penyederhanaan terkait logistik, misal berkas-berkas untuk penghitungan suara diganti dengan teknologi digital, sehingga tugas panitia pencoblosan akan lebih ringan jika manajemen pemilu lebih canggih. c. Metode pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dimana masyarakat harus memilih secara bersamaan antara Presiden, DPD, DPR, dan DPRD ini membuat masyarakat lebih fokus pada pemilihan presiden, padahal peranan legislator dan senator Dewan Perwakilan Daerah juga tak kalah penting dalam penyelenggaraan negara. Bisa dievalusi dengan dilakukan pemisahan antara pemilu serentak nasional yang dipisahkan dari pemilu serentak lokal. Pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden, DPD, dan DPR, sedangkan pemilu serentak lokal untuk memilih DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Diharapkan dengan pemisahan tersebut dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat, karena perhatian 88 pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara. d. Pada pemilu serentak tahun 2019 alat peraga yang digunakan disinyalir menjadi alasan masyarakat kerepotan dalam pelaksanaan pencoblosan. Diperlukan pembenahan terkait alat peraga, bisa dilakukan penyederhanaan dengan bantuan teknologi digital. Pembenahan urusan persiapan logistik, pencoblosan hingga penghitungan suara adalah hal utama yang harus dievaluasi. Adanya beberapa hambatan dalam hal personil diakibatkan semua proses pemilihan masih dilakukan dengan cara manual. Hal tersebut harus dievaluasi, semua proses akan lebih mudah dan efisien jika dibantu dengan teknologi digital, tugas panitia pencoblosan akan lebih ringan jika manajemen pemilu lebih canggih. 2. Pertimbangan filosofis dan sosiologis? Tanggapan Pemerintah: Secara filosofis penyelenggaraan pemilu seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya agar tercapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub di dalam pembukaan UUD 1945. Penyelenggaraan pemilu selain harus memenuhi asas-asas pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga untuk mendapatkan legitimasi pemilu dan pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilu. Secara sosiologis pemilu serentak mengikuti dinamika kehidupan sosial di masyarakat yang semakin kompleks, dimana masyarakat saat ini lebih antusias hal-hal yang bersifat praktis baik dari segi anggaran ataupun waktu. Pada pemilu serentak tahun 2019 respon masyarakat dalam mengikuti pemilu lebih tinggi daripada pemilu tahun 2014, ini menandakan bahwa masyarakat dapat menerima adanya pemilu serentak tersebut. [2.5] Menimbang bahwa Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang disampaikan secara lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019 serta keterangan tertulis dan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan, masing-masing tanggal 17 Oktober 2019 dan 29 Oktober 2019; Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang disampaikan secara lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29 89 Oktober 2019 serta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 31 Oktober 2019; dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang disampaikan secara lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019 serta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 17 Oktober 2019 dalam perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 juga dinyatakan sebagai keterangan dalam perkara a quo, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: [2.5.1] Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang telah memberikan keterangan lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019 serta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 17 Oktober 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa KPU selaku penanggungjawab akhir atas pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah, serata Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut Pemilu Tahun 2019) mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (untuk selanjutnya disebut KPPS) serta ucapan terima kasih atas semua pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019; 2. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, terlebih dahulu KPU akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagai berikut: a. Salah satu wujud implementasi demokrasi adalah memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui mekanisme pemilu. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat sekaligus sebagai wujud usaha untuk mencapai cita- cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dilakukan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD; b. Pemilihan pemimpin dan wakil rakyat melalui pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu memiliki 90 amanah untuk menggelar pesta demokrasi lima tahunan tersebut. KPU adalah penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Artinya, KPU tidak dapat dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun dalam menyelenggarakan pemilu. Sebagai konsekuensinya, KPU dalam menyelenggarakan pemilu harus transparan dan akuntable. Transparan artinya membuka seluas-luasnya akses informasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan aktif menginformasikan segala sesuatu terkait penyelenggaraan pemilu. Akuntable berarti apa yang dilakukan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan; c. Khairul Fahmi dalam penelitian berjudul “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945” mengemukakan bahwa keadilan pemilu merupakan sebuah konsep ihwal bagaimana pemilu sebagai sebuah kontestasi dilaksanakan sesuai aturan hukum yang dibuat secara adil untuk semua dan dilaksanakan oleh sebuah institusi independen dengan integritas terpelihara. Konsep tersebut didasarkan pada filosofi keadilan sosial yang dikandung sila kelima Pancasila, di mana semua warga negara mesti terjamin kesetaraan hak-haknya, terutama hak pilih sebagai hak politiknya. Sesuai konsep tersebut, kebebasan dan kesetaraan hak semua warga negara merupakan kunci mewujudkan keadilan pemilu. Di mana, untuk mewujudkannya, semua warga negara mesti bebas untuk menentukan pilihannya. Saat yang sama, juga bebas dari segala bentuk pengaruh maupun tindakan curang kontestan pemilu; d. Institute For Democracy and Electoral Assitance mengemukakan dalam “Electoral Justice: The International Handbook”, yang pada intinya menyatakan bahwa konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing-masing negara, maka sistem dan 91 praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda. Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparsialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem keadilan pemilu dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu; Gambar 1: Keadilan Pemilihan Umum e. Pemilu Tahun 2019 adalah pemilu nasional serentak pertama yang dilakukan sejak era reformasi. Pemilu Tahun 2019 memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2004, 2009, dan Pemilu Tahun 2014, hal tersebut karena di Pemilu Tahun 2019 dilakukan secara langsung untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dalam satu waktu yang seringkali disebut sebagai pemilu 5 (lima) kotak. Dasar hukum yang digunakan pada Pemilu Tahun 2019 juga berbeda dibanding dengan pemilu sebelumnya (Pemilu Tahun 2014). UU Pemilu menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019 yang merupakan penggabungan pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; f. Pemilu Tahun 2019 digelar pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta pemilu dari partai politik yang komposisinya terdiri dari 92 16 (enam belas) partai politik tingkat nasional dan 4 (empat) partai politik lokal Aceh. Sedangkan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan calon Nomor 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). KH. Ma’ruf Amin dan pasangan calon Nomor 02 H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno; g. Pada prinsipnya penyelengaraan Pemilu Tahun 2019 berjalan sesuai jadwal, program, dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif. Tentu dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bersikap tidak hanya profesional tetapi juga independen dengan menjunjung tinggi dan mengedepankan kepentingan umum, proporsionalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, efisien, dan efektif. Berdasarkan data, tingkat partisipasi pada Pemilu 2019 dapat dibilang cukup tinggi yaitu dengan angka partisipasi sebesar 81,93% (158.012.506 pengguna hak pilih) sedangkan jumlah pemilih pada Pemilu 2019 sebanyak 192.770.611 yang tersebar di 34 provinsi dan luar negeri, 514 kabupaten/kota, dan dilaksanakan di 813.336 TPS dengan rincian sebagai berikut: Gambar 2: Rincian Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) Total DPT 95.365.946 95.413.520 Dalam Negeri & Luar Negeri DPTHP-3 50,01% Dalam Negeri 49,99% 192.770.770 190.779.466 865.700 1.125.445 56,42% DPTHP-3 43,58% Luar Negeri 1.991.145 Gambar 3: Rincian Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019 93 Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019 Rekapitulasi Jumlah Partisipasi Masyarakat Secara Keseluruhan Termasuk Luar Negeri untuk PPWP dan DPR RI Dapil Jakarta 2 Partisipasi Laki-Laki Perempuan Total Masyarakat Pemilihan Presiden 80,18% 83,75% 81,97% dan Wakil Presiden Pemilihan DPR 79,90% 83,48% 81,69% Pemilihan DPD 80,23% 84,06% 82,15% Rekapitulasi Jumlah Partisipasi Masyarakat untuk Pemilih Disabilitas Secara Keseluruhan Termasuk Luar Negeri untuk PPWP dan DPR RI Dapil Jakarta 2 Partisipasi Laki-Laki Perempuan Total Masyarakat Pemilihan Presiden 47,81% 51,35% 49,60% dan Wakil Presiden Pemilihan DPR 47,15% 49,33% 48,25% Pemilihan DPD 47,23% 50,61% 48,94% h. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta membangun partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilih, KPU menempuh kebijakan proses penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dapat didokumentasikan oleh para saksi, pengawas pemilu, pemantau dan masyarakat yang hadir, termasuk mewajibkan KPU Kabupaten/Kota untuk mengupload hasil penghitungan suara pada tingkat TPS ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU supaya dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat luas dalam rangka mengantisipasi adanya kecurangan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh penyelenggara pemilu; i. Selanjutnya untuk memastikan validitas hasil pemilu, pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, dilakukan dalam rapat pleno secara terbuka yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan jajaran dari pengawas pemilu sehingga apabila terdapat kesalahan pencatatan data pemilu mengenai Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, dan Data Perolehan Suara pada tingkat TPS, maka akan segera dikoreksi berdasarkan persetujuan bersama yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1-PPWP berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan untuk masing-masing desa/kelurahan; j. Proses rekapitulasi secara berjenjang sampai dengan tingkat nasional selalu melibatkan saksi pasangan calon dan Bawaslu sesuai dengan 94 tingkatannya, dimana Bawaslu telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu sampai pada tingkat TPS, sehingga apabila ada kesalahan penghitungan suara atau kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan diperbaiki pada jenjang di atasnya; dan k. Seluruh upaya dan kebijakan tersebut di atas adalah juga merupakan tekad KPU guna menutup ruang pihak-pihak tertentu, yang bermaksud melakukan kecurangan dan/atau pelanggaran. l. Kanal untuk menguji akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 oleh KPU terkait hasil pemilu adalah di Mahkamah. Sepanjang penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 terdapat 261 (dua ratus enam puluh satu) permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan oleh peserta pemilu ke Mahkamah. Adapun rincian PHPU yang diajukan ke Mahkamah adalah sebagai berikut: Gambar 4: Rincian Perselihan Hasil Pemilu 2019 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 201 9 No Kasus Perkara Jumlah Kasus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 1 Ditolak 1 Kasus Total Kasus 260 Kasus Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 1 Ditolak 106 Kasus 2 Tidak Dapat Diterima 99 Kasus 3 Gugur 33 Kasus 4 Ditarik Kembali 10 Kasus 5 Dikabulkan 12 Kasus Total Kasus 260 Kasus m. Data di atas menunjukkan kesiapan KPU sebagai penyelenggara dalam menghadapi PHPU yang diajukan oleh peserta pemilu sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Selain itu hal tersebut adalah konsekuensi yuridis dan sekaligus wujud kesiapan KPU dalam menjalankan desain pemilu serentak 5 (lima) kotak suara; Tanggapan terhadap Pokok-Pokok Permohonan 95 3. Bahwa substansi permohonan dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, para Pemohon pada intinya mengajukan uji materi ketentuan dalam UU Pemilu, adapun para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa: a. Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan b. Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dengan alasan yang pada intinya bahwa beberapa ketentuan UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional (bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 28I ayat (4)UUD 1945). 4. Bahwa merujuk pada pokok-pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU sebagai Pihak Terkait akan memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilu khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12, 13, dan Pasal 14 UU Pemilu, KPU secara atributif memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban diantaranya: (1) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu (vide Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b UU Pemilu); (2) menetapkan strandar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan (vide Pasal 13 huruf g UU Pemilu); (3) menyediakan data hasil pemilu secara nasional serta melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 12 huruf e dan f, dan Pasal 14 huruf k dan l UU Pemilu). 6. Bahwa dalam menyusun norma yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU tetap berpedoman pada prinsip- prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil, dengan 96 menerapkan manajemen tata kelola pemilu yang baik serta tidak menyimpang dan/atau bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam UU Pemilu. 7. Bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu mengatur secara yuridis bahwa “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”. Selain itu Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa “Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, pengertian mengenai pemilu dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 1 angka 1 UU Pemilu yang mengatur bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, kata serentak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti bersama-sama (tentang gerakan dan waktunya), kata serentak juga sering digunakan untuk menggambarkan suatu kerja yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Berdasarkan pengertian dan pengaturan (konsep) dimaksud, dapat dipahami bahwa pengertian pemungutan suara pemilu dilakukan secara serentak adalah pemungutan suara Pemilu Tahun 2019 diselenggarakan secara bersama- sama atau hari, tanggal, dan waktunya bersamaan atau serentak. 8. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang di dalamnya memuat implikasi terhadap penyelenggaraan pemungutan suara, KPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara). Adapun beberapa pengaturan dalam PKPU Nomor 9/2019 yang relevan adalah sebagai berikut: 97 Pasal 4 PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berbunyi: Pasal 4 (1) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara serentak di TPS. (2) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan. (3) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU. (4) Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. 9. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014 memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 10. Bahwa Mahkamah melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 9, dalam pertimbangan hukum poin [3.17] halaman 78 – 84 secara terang dan tegas menyatakan: “Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga 98 Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Selanjutnya Mahkamah akan menguraikan ketiga dasar pertimbangan tersebut, sebagai berikut: Pertama, --- Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR 81 dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang,--- Menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik.--- Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedua, dari sisi original intent dan penafsiran sistematik. Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk 99 presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu.” Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu “... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.” (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001). Dengan demikian, dari sudut pandang original intent dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan 83 dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.--- Ketiga, sejalan dengan pemikiran di atas, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat;---“ 11. Bahwa perbandingan pengaturan terkait dengan sistem pemungutan suara dalam Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 1: Perbandingan Sistem Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019 Pengaturan Tahun 2014 Pengaturan Tahun 2019 BAB X (UU No. 8/2012) Pasal 167 ayat (3) PEMUNGUTAN SUARA Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Pasal 148 100 (1) Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak. (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk semua daerah pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPU. BAB IX (UU No. 42/2008) Pasal 347 PEMUNGUTAN SUARA (1) Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak. Pasal 112 (2) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan suara pemilu presiden pemungutan suara pemilu dan wakil presiden dilaksanakan ditetapkan dengan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan setelah KPU. pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Berkaitan dengan konsep pengaturan mengenai sistem pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019 pada prinsipnya tidak ada perbedaan sepanjang bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden Dan Legislatif dilaksanakan secara serentak pada Pemilu Tahun 2019, faktanya pada Pemilu Tahun 2014 maupun Pemilu Tahun 2019 untuk pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan pada pukul 07.00 – 13.00 waktu setempat sebagaimana pengaturan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan Pasal 4 ayat (4) PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. 12. Bahwa terlepas dari perbandingan pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu 2014 dan 2019 sebagaimana diuraikan dalam angka 11, pelaksanaan pemilu yang konstitusional telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan 101 Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10, dimana pada intinya Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang dilakukan secara serentak [sebagaimana pengaturan dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu]. Pada posisi ini KPU selaku pelaksana Undang-Undang wajib taat dan patuh pada norma yang termaktub di dalam peraturan perundang- undangan; 13. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon pada poin 8, 9, dan 10 pada halaman 22 – 24 mendalilkan bahwa “8. ---kondisi sosial politik dan fenomena masyarakat saat ini mengarah kepada tuntutan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak. Tuntutan tersebut didasari dari fakta-fakta empiris banyaknya korban sakit dan meninggal dunia akibat sistem penyelenggaraan pemilu yang begitu berat dan banyak tekanan akibat digabungkannya beban penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilu anggota legislatif pusat dan anggota legislatif daerah.---, 9. Bahwa banyaknya korban yang sakit bahkan meninggal, tentunya tidak lepas dari kerumitan dan beban waktu yang mengakibatkan para penyelenggara mengalami kelelahan secara fisik.---, 10. ---“Pertama, pemilu dengan lima surat suara. Di Tahun 2014 diselenggarakan empat pemilu sekaligus dengan empat surat suara, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota, itu sudah menimbulkan kelelahan dan beban kerja yang besar.---‘” (vide permohonan Pemohon), dalam hal ini KPU tidak dalam kapasitas untuk memberi keterangan lebih jauh, akan tetapi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik KPU akan memberikan informasi berkaitan dengan jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia pada penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagai berikut: Tabel 2: Rincian Petugas Badan Ad Hoc yang Sakit dan Meninggal Dunia PETUGAS BADAN AD HOC YANG SAKIT DAN MENINGGAL DUNIA Keterangan Jumlah Petugas yang Meninggal Dunia 886 Orang 102 Petugas yang Sakit 5.175 Orang Tabel 3: Rincian Persebaran Petugas Badan Ad Hoc yang Meninggal Dunia No Persebaran Wilayah/Provinsi Jumlah 1 Aceh 14 2 Bali 4 3 Banten 39 4 Bengkulu 8 5 D.I. Yogyakarta 15 6 DKI Jakarta 48 7 Gorontalo 0 8 Jambi 10 9 Jawa Barat 195 10 Jawa Tengah 108 11 Jawa Timur 123 12 Kalimantan Barat 33 13 kalimantan Selatan 21 14 Kalimantan Tengah 13 15 Kalimantan Timur 19 16 Kalimantan Utara 3 17 Kep. Bangka Belitung 1 18 Kepulauan Riau 3 19 Lampung 20 20 Maluku 8 21 Maluku Utara 0 22 Nusa Tenggara Barat 12 103 23 Nusa Tenggara Timur 17 24 Papua 13 25 Papua Barat 7 26 Riau 17 27 Sulawesi Barat 3 28 Sulawesi Selatan 16 29 Sulawesi Tengah 8 30 Sulawesi Tenggara 7 31 Sulawesi Utara 20 32 Sumatera Barat 12 33 Sumatera Selatan 31 34 Sumatera Utara 38 Total 886 14. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan sistem perekrutan PPK, PPS, dan KPPS telah dengan tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 72 UU Pemilu jo. Pasal 36 PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengatur mengenai syarat- syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS; 15. Bahwa implementasi pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 14, menunjukkan bahwa untuk menjadi petugas PPK, PPS, dan KPPS haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan. Kriteria yang digunakan semata-mata untuk menjamin kualitas dari petugas PPK, PPS, dan KPPS, bukan hanya sekedar kualitas teknis penyelenggaraan akan tetapi juga mempertimbangkan aspek kemampuan yaitu kesehatan jasmani dan rohani; 16. Bahwa fenomena sakit dan meninggalnya sejumlah petugas PPK, PPS, dan KPPS dalam hal ini tidak dapat serta merta dinilai sebagai akibat dari 104 pelaksanaan sistem pemungutan dan penghitungan suara secara serentak dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Selain itu, dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019 pada point [3.17] angka 5. Perihal Batas Waktu Penghitungan Suara halaman 96 – 98, secara terang dan tegas menyatakan: “---Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan a quo, sebagaimana telah disinggung di atas, adalah apakah batas waktu penghitungan suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi menyebabkan munculnya persoalan hukum yang dapat mengganggu keabsahan Pemilu, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.--- Bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama karena untuk pertama kalinya, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota legislatif (yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota). Salah satu konsekuensi keserentakan pemilu dimaksud adalah bertambahnya jenis surat dan kotak suara. Jika pada Pemilu 2014, in casu pemilu anggota legislatif, terdapat empat kotak suara maka pada Pemilu 2019, yang menggabungkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota legislatif, terdapat lima kotak suara. Penyelenggaraan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, akan menimbulkan beban tambahan dalam penyelenggaraan termasuk memerlukan waktu lebih lama. Apalagi, jumlah partai politik peserta Pemilu 2019 lebih banyak dari Pemilu 2014. Terkait dengan hal itu, Pasal 350 ayat (1) UU Pemilu mengantisipasi dengan cara membatasi bahwa pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Bahkan, setelah melalui simulasi, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU mengatur bahwa jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang.--- Oleh karena itu, dalam hal potensi yang tak dikehendaki tersebut benar- benar terjadi, sementara UU Pemilu menentukan pembatasan waktu yang sangat singkat dalam menghitung suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara, maka keabsahan hasil pemilu akan menjadi terbuka untuk dipersoalkan. Bahwa untuk mengatasi potensi masalah tersebut maka ketentuan pembatasan waktu penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dibuka namun dengan tetap memerhatikan potensi kecurangan yang mungkin terjadi. Potensi kecurangan mana akan terbuka jika proses penghitungan suara yang tidak selesai pada hari pemungutan suara lalu dilanjutkan pada hari berikutnya dengan disertai jeda waktu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, perpanjangan jangka waktu penghitungan suara hanya dapat dilakukan sepanjang proses penghitungan dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN. 105 Perpanjangan hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN, yaitu pukul 24.00 waktu setempat, merupakan waktu yang masuk akal, jika waktu tersebut diperpanjang lebih lama lagi justru akan dapat menimbulkan masalah lain di tingkat KPPS.--- untuk mengurangi segala kemungkinan risiko, terutama risiko kecurangan, lama perpanjangan waktu penghitungan suara cukup diberikan paling lama 12 (dua belas) jam. Dengan waktu tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan potensi tidak selesainya proses penghitungan suara di TPS/TPSLN pada hari pemungutan suara. Sehubungan dengan itu, maka Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.---” 17. Bahwa berkaitan dengan fenomena sakit dan meninggalnya sejumlah petugas PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan sebagai wujud dan bentuk kepedulian serta penghargaan atas kinerja dan pengabdian petugas PPK, PPS, dan KPPS, KPU memberikan apresiasi dan santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun rincian santunan yang telah diberikan adalah sebagai berikut: Tabel 4: Rincian Santunan yang Telah Diberikan JENIS Besaran Jumlah Besaran NO. KECELAKAAN Jumlah Orang Santunan yang Santunan (Rp.) KERJA diterima 1 Meninggal Dunia 4 Orang 36.000.000 144.000.000 35 Orang 36.000.000 1.260.000.000 62 Orang 36.000.000 2.232.000.000 34 Orang 36.000.000 1.224.000.000 27 Orang 36.000.000 972.000.000 30 Orang 36.000.000 1.080.000.000 90 Orang 36.000.000 3.240.000.000 101 Orang 36.000.000 3.636.000.000 86 Orang 36.000.000 3.096.000.000 59 Orang 36.000.000 2.124.000.000 106 100 Orang 36.000.000 3.600.000.000 Jumlah Total 628 Orang 22.608.000.000 2 Sakit (belum 33 Orang 2.000.000 66.000.000 diklasifikasikan ke dalam Cacat 91 Orang 4.000.000 364.000.000 Permanen, Luka Berat dan Luka 82 Orang 6.500.000 533.000.000 Sedang) 4 Orang 15.000.000 60.000.000 JUMLAH 210 Orang 1.023.000.000 18. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya lonjakan pembengkakan anggaran sebesar 61% pada Pemilu Serentak 2019 yakni 25,59 Triliun dari anggaran Pemilu 2014 sebesar 15,79 Triliun, KPU akan memberi gambaran tentang anggaran pada Pemilu 2019 sebagai berikut: Tabel 5: Pagu Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 TOTAL URAIAN ANGGARAN TA 2018 TA 2019 PEMILU 2019 RUTIN 1.998.709.410.000 2.312.244.178.000 4.310.953.588.000 TAHAPAN 11.512.513.144.000 15.791.894.892.000 27.304.408.036.000 TOTAL 13.511.222.554.000 18.104.139.070.000 31.615.361.624.000 Tabel 6: Realisasi Anggaran Penyelenggaran Pemilu Tahun 2019 TOTAL URAIAN ANGGARAN TA 2018 TA 2019 PEMILU 2019 REALISASI 10.173.169.066.883 14.986.935.688.097 25.160.104.754.980 Tabel 7: Sisa Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 TOTAL URAIAN ANGGARAN TA 2018 TA 2019 PEMILU 2019 107 SISA 3.338.053.487.197 3.117.203.381.903 6.455.256.869.100 19. Bahwa berkaitan dengan perbandingan anggaran penyelenggaraan tahun 2014 dan penyelenggaraan tahun 2019 tidak serta merta dapat dibandingkan secara langsung. Hal ini dikarenakan kenaikan anggaran adalah implikasi logis dari berubahnya situasi yang terjadi antara Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Tahun 2019, adapun beberapa faktor yang menyebabkan bertambahnya alokasi anggaran dalam Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut: a. Dampak adanya penambahan daerah pemekaran yang berimplakasi terhadap jumlah penyelenggara pemilu di daerah, baik PPK, PPS, dan KPPS (penambahan dimaksud dapat dilihat dalam Pemilu Tahun 2014, jumlah KPU Provinsi semula berjumlah 33 (tiga puluh tiga) Provinsi, namun pada Pemilu Tahun 2019 KPU Provinsi menjadi berjumlah 34 (tiga puluh empat) Provinsi, dan dalam Pemilu Tahun 2014, jumlah KPU Kabupaten/Kota sebanyak 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) Kabupaten/Kota, namun pada Pemilu Tahun 2019, jumlah KPU Kabupaten/Kota sebanyak 514 (lima ratus empat belas) KPU Kabupaten/Kota; b. Faktor inflasi harga dari penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 ke penyelenggaran Pemilu Tahun 2019; c. Bertambahnya keterlibatan kementerian dan lembaga negara dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, pada Pemilu Tahun 2014 kementerian dan lembaga negara yang terlibat diantaranya adalah KPU, Bawaslu, Polri, dan Kementerian Pertahanan, akan tetapi dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, kementerian dan lembaga negara yang terlibat diantaranya adalah KPU, Bawaslu, Polri, Badan Intelijen Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan lain sebagainya; d. Perbedaan sistem pembiayaan Kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, serta Presiden dan Wakil 108 Presiden, dimana dalam Pemilu Tahun 2014 pembiayaan kampanye sepenuhnya ditanggung oleh partai politik dan/atau calon masing-masing, namun dalam Pemilu Tahun 2019 pembiayaan kampanye sebagian dibebankan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; e. Bertambahnya waktu kampanye, dimana pada Pemilu 2014 waktu kampanye selama 1 (satu) bulan namun dalam Pemilu Tahun 2019 waktu kampanye menjadi 7 (tujuh) bulan; f. Bertambahnya jumlah peserta pemilu dan daftar pemilih tetap yang berimplikasi terhadap pengadaan dan distribusi logistik; dan g. Bertambahnya daerah pemilihan yang berimplikasi terhadap alokasi kursi dan jumlah TPS. Kesimpulan: 20. Bahwa bedasarkan apa yang telah diuraikan dalam keterangan Pihak Terkait (KPU) di atas, dengan ini KPU memberikan kesimpulan bahwa pada prinsipinya Pemilu Tahun 2019 terselenggara dengan aman, tertib, lancar sesuai dengan jadwal, tahapan dan program yang telah disusun; 21. Bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Artinya, dalam hal ini KPU sebagai pelaksana undang-undang. Terkait dengan desain dan sistem pemilu serentak yang telah dilaksanakan KPU selaku pelaksana, sepenuhnya akan menjalankan apa yang menjadi amanah undang-undang. Meskipun penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dapat dikatakan berjalan aman, tertib, dan lancar tetapi tetap perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan di beberapa hal. Evaluasi tersebut guna memperbaiki hal-hal yang kurang dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dapat dijadikan bahan masukan untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya; 22. Bahwa evaluasi perbaikan tersebut menurut pandangan KPU terutama bertumpu pada hal-hal yang bersifat teknis. Aspek teknis tersebut penting untuk dievaluasi terutama pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi. Penghitungan dan rekapitulasi merupakan aspek teknis yang memiliki beban cukup besar, selain karena banyaknya jenis formulir yang digunakan juga 109 limitasi waktu yang tersedia bagi penyelenggara untuk melakukan penghitungan maupun rekapitulasi. Diharapkan dengan adanya peristiwa- peristiwa yang terjadi sepanjang proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dapat menjadi bahan untuk mendesain kembali penyelenggaraan pemilu ke depan, sehingga hal-hal yang dirasa masih kurang baik dapat dibenahi pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Bahwa KPU telah memberikan keterangan tertulis tambahan atas jawaban terhadap pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2019 terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang perkara Nomor 37/PUU- XVII/2019 yang diterima di Kepaniteraan tanggal 29 Oktober 2019, yang juga dinyatakan sebagai keterangan dalam perkara a quo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Pertama, berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. 1. Bahwa dalam konstruksi pengaturan Undang-Undang Pemilu, tidak terdapat definisi mengenai pengertian pemungutan suara dan penghitungan suara. Definisi 6 pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 25 dan angka 26 Peraturan KPU tentang Pemungutan Penghitungan Suara. Di Pasal 1 angka 25, “Pengertian pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS pada surat suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul untuk pemilu presiden dan wakil presiden, mencoblos nomor urut atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk pemilu anggota DPD”. Pasal 1 angka 26, “Penghitungan suara adalah proses penghitungan suara, penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh partai politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Calon perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden, serta suara suara 110 yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak terpakai, dan surat suara rusak atau keliru dicoblos”. Berdasarkan pengertian pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 PKPU tentang Pemungutan Penghitungan Suara di TPS, waktu pemilih untuk menggunakan hak pilihnya terhitung ketika pemilih menerima surat suara dari petugas KPPS sampai dengan pemilih selesai menggunakan hak pilihnya atau dengan kata lain, sejak pemilih menerima surat suara menuju ke bilik suara, membuka surat suara, melakukan pencoblosan, melipat kembali surat suara, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara berdasarkan jenis pemilu, menandai jari dengan tinta, dan keluar dari TPS. Berkaitan dengan pengertian penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, waktu petugas KPPS melakukan penghitungan suara terhitung sejak petugas KPPS memulai melakukan penghitungan surat suara sampai dengan selesai menghitung dan dicatat ke dalam Form C-1 Plano. Sehingga dalam pandangan KPU, yang dimaksud dengan penghitungan suara itu selesai sampai dengan menuangkan atau mengadministrasikan hasil penghitungan suara di Form C-1 Plano. Kalau menyalin ke dalam Form C-1 dan lain-lain itu tidak masuk kategori penghitungan suara. 2. Bahwa mengenai waktu yang dibutuhkan oleh 1 pemilih dalam melakukan pemungutan suara dengan 5 kotak suara dan waktu yang dibutuhkan oleh petugas KPPS dalam melakukan penghitungan suara dengan 5 kotak suara pada Pemilu Tahun 2019, KPU pada dasarnya melakukan sejumlah simulasi pemungutan dan penghitungan suara di 3 titik atau wilayah dengan hasil sebagai berikut. Ini dalam keterangan tertulis pada angka 14, halaman 43 sampai dengan 61. A. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 19 Agustus 2017. Adapun hasil dari simulasi dimaksud adalah sebagai berikut. 111 1) Gambaran TPS yang dijadikan sebagai tempat simulasi pemungutan/penghitungan suara. 1. Jumlah DPT=500 pemilih. Ini ketika dilakukan sebelum KPU menyusun Peraturan KPU tentang Pemungutan Suara. Ketentuan tentang jumlah pemilih 500 berdasarkan ketentuan dalam undang- undang. 2. Jumlah suara yang telah disediakan 512 yang terdiri dari surat suara sesuai dengan DPT plus cadangan 2%. 3. Jumlah DPT yang memilih, yang hadir 429 orang pemilih. 4. Jumlah pemilih pindahan 1 pemilih. 5. Jumlah pemilih tambahan 6 orang pemilih. 6. Total jumlah pemilih di TPS=436 pemilih yang hadir. 7. Saksi yang hadir 22 orang. 8. Pengawas TPS=1 orang. 9. Bilik suara ada 4 buah. 2) Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara: a) Untuk pemungutan suara. Berdasarkan identifikasi pada pemilih, pemilih dengan usia produktif dan berpendidikan, waktu pemberian suara pada surat suara 4 menit. Pemilih lansia (lanjut usia) 5 menit. Pemilih kondisi hamil, ini perempuan maksudnya, hamil, 7 menit. Pemilih disabilitas, baik itu tunanetra atau dibantu keluarga, 7 menit. Pemilih tunanetra 9 menit. Pemilih kondisi sebagai ibu rumah tangga 4 menit. b) Kemudian penghitungan suara. Untuk jenis pemilihan presiden/wakil presiden penghitungan suara 1 jam 15 menit. Pengisian formulir Berita Acara dan sertifikat hasil suara, 20 menit. Untuk pemilu DPD RI 1 jam 40 menit, pengisian formulirnya juga 20 menit. Untuk pemilu DPR RI diperlukan waktu 2 jam 15 menit, pengisian formulir Berita Acara dan sertifikat hasil suara 20 menit. Untuk pemilu DPRD Provinsi diperlukan waktu 2 jam 15 menit, pengisian formulir sekitar 20 menit. Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 2 jam 15 menit, untuk pengisian formulir Berita Acara dan sertifikat hasil suara 20 menit. 112 B. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Bogor, pada tanggal 30 September 2017. Adapun hasil dari simulasi dimaksud sebagai berikut. 1) Gambaran TPS yang dijadikan tempat simulasi pemungutan/penghitungan suara. 1. Jumlah DPT=300 pemilih. 2. Jumlah surat suara tersedia=306, yaitu berasal dari 300 pemilih dalam DPT dan cadangan 2% dari DPT. 3. Jumlah DPT yang memilih, hadir memilih 251 pemilih. 4. Jumlah pemilih khusus=4 pemilih. 5. Pemilih tambahan tidak ada. 6. Total jumlah pemilih di TPS yang hadir=255 orang pemilih. 7. Saksi yang hadir=22 orang pemilih. 8. Pengawas TPS= 1 orang pemilih. 9. Bilik suara 4 buah. 2) Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. a) Untuk pemungutan suara: 1. Rata-rata pemilih berada di dalam TPS, maksudnya di dalam TPS ini mulai dari hadir sampai dengan keluar dari TPS sekitar 32 menit. 2. Rata-rata pemilih berada di dalam bilik suara, ini untuk memberikan suara atau mencoblos 5 menit. Waktu paling lama pemilih berada dalam TPS 1 jam 16 menit. Waktu paling lama pemilih berada di dalam bilik suara 8 menit. b) Penghitungan suara. 1. Untuk penghitungan suara pilpres, waktu awal penghitungan jam 14.30, waktu yang dibutuhkan 1 jam 6 menit. Jumlah pemilih 255 pemilih. Surat suara salah masuk ada satu surat suara DPR, jumlah suara sah 240, suara tidak sah 14, total suara sah tidak sah 254. 2. Untuk penghitungan suara pemilu DPR waktu awal penghitungan jam 15.36 waktu yang dibutuhkan 1 jam 14 menit, jumlah pemilih 251 pemilih, surat suara salah masuk 113 tidak ada, jumlah surat suara sah 237, suara tidak sah 14, total suara sah tidak sah 251. 3. Untuk penghitungan suara DPD waktu awal penghitungan jam 19.00. Waktu yang dibutuhkan 39 menit, jumlah pemilih 255 pemilih, surat suara salah masuk 1 surat suara pilpres, jumlah suara sah 237, suara tidak sah 17, total suara 254. 4. Penghitungan suara DPRD provinsi dimulai jam 20.00. Waktu yang diperlukan 1 jam 6 menit. Jumlah pemilih 252, jumlah suara salah masuk tidak ada, jumlah suara sah 242, suara tidak sah 10, total suara sah tidak sah 252. 5. Penghitungan suara DPRD kabupaten/kota. Waktu awal penghitungan jam 21.06 WIB. Waktu yang diperlukan 54 menit. Jumlah pemilih 252, surat suara salah masuk tidak ada, jumlah suara sah 238, suara tidak sah 14, total suara sah tidak sah 252. Penyalinan formulir. Jenis formulir. Untuk Formulir Model C-KPU, jumlah form ada 28, waktu masing-masing form sekitar 5 menit, petugasnya dilakukan oleh 2 petugas. Di dalam keterangan tertulis, sudah ada keterangan tentang jumlah petugas dan masing-masing tugasnya. Waktu yang dibutuhkan sekitar 70 menit. Kemudian, Model C1-Pilpres jumlah formulir ada 7, waktu yang diperlukan sekitar 10 menit, kemudian petugasnya ada 5 orang KPPS, waktu total yang diperlukan adalah 20 menit. Model C1-DPD jumlah formnya 8, waktu yang diperlukan 10 menit, dikerjakan oleh 5 KPPS waktu yang diperlukan rata-rata 20 menit. Model C1-DPR 21 halaman formulir, kemudian diperlukan waktu masing-masing 10 menit, petugas dikerjakan oleh 5 orang, waktu yang diperlukan adalah 50 menit. Model C1-DPR Provinsi 21 lembar, kemudian dikerjakan dalam waktu 10 menit masing-masing lembar, kemudian petugas 5 orang, waktu yang diperlukan 50 menit. 114 Model C1-DPRD kabupaten/kota formulir 21, waktunya 10 menit, kemudian dikerjakan oleh 5 KPPS, dan waktu yang diperlukan rata-rata 50 menit. Kesimpulan untuk waktu, baik itu pemungutan suara maupun penghitungan suara. Pemungutan suara 6 jam karena fix jam 7 sampai jam 13.00. Kemudian untuk penghitungan suara, ini sangat tergantung kepada jumlah pemilih yang hadir. Sekali lagi, ini simulasi sebelum hari pemungutan suara, itu penghitungan suara diperlukan waktu 4 jam 20 menit, penyalinan formulir 3 jam 10 menit, istirahat sekitar 3 jam, jadi total mulai pemungutan suara dan penghitungan suara selesai 16 jam 30 menit. Simulasi ini tidak disertakan juga ada simulasi tentang keberatan dan bagaimana penyelesaiannya, ini dalam situasi lancar-lancar saja. C. Simulasi pemungutan penghitungan suara di Kabupaten Bantul pada tanggal 9 Maret 2019. Adapun hasil simulasi, hasilnya sebagai berikut. 1) Gambaran TPS sebagai tempat simulasi pemungutan penghitungan suara. 1. Jumlah DPT 261 orang. 2. Jumlah surat suara 267, yaitu jumlah surat suara berdasarkan sesuai DPT dan cadangan 2%. 3. Jumlah DPT yang memilih, hadir 231. Jumlah pemilih khusus 4. 4. Kemudian tambahan 25 pemilih atau pindahan dari tempat lain. 5. Total jumlah pemilih di TPS 254. 6. Saksi yang hadir 22. 7. Pengawas TPS 1. 8. Bilik suara 4. 2) Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan simulasi pemungutan penghitungan suara untuk pemungutan suara, rata-rata pemilih berada dalam bilik suara 4-5 menit. Waktu paling lama pemilih berada dalam bilik suara 5 menit. Penghitungan suara jenis pemilihan untuk pemilu presiden rata-rata waktu 45 menit. Penghitungan suara DPR RI 1 jam 115 10 menit. DPD 55 menit. DPRD provinsi 1 jam 10 menit. DPRD kabupaten/kota 1 jam 10 menit. 3) Ini dalam situasi yang real, pemilu hari H, 17 April 2019. Data yang kami ambil berdasarkan Formulir C-KPU dapat diketahui sebagai berikut. Ini yang kami dapat ketahui hanya untuk kegiatan penghitungan suara saja. Soalnya untuk pemungutan suara per pemilih, tidak termasuk kategori yang diamati atau yang dicatat. Tetapi pada intinya, untuk pemungutan suara, fix term waktunya jam 7 pagi sampai jam 13 waktu setempat. Di dalam keterangan pada angka 15 halaman 61-62. Sebagai data gambaran pada hari-H: 1) TPS 3 Banyuripan, Bayat, Klaten, Yogyakarta. Pemungutan suara jam 13.00 WIB, kemudian hasil penghitungan suara selesai jam 19.00 WIB. 2) Kemudian TPS 56 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penghitungan mulai jam 14.00 WIB, selesai jam 21.00 WIB. 3) Kemudian TPS 10 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, mulai penghitungan jam 14.00 WIB, selesai jam 03.00 WIB dini hari. 4) TPS 52 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, mulai jam 14.30 WIB, sampai jam 02.30 WIB. 5) Kemudian TPS 9 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau, penghitungan mulai jam 14.00 WIB, selesai 19.30 WIB. 6) TPS 10 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau, mulai jam 14.00 WIB, selesai jam 21.00 WIB. 7) TPS 16 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 17.00 WIB. Data-data ini kami masukkan atau kami catat sebagaimana ada di Formulir C-KPU karena ini belum bisa terkonfirmasi, apakah bisa selesai jam 17.00 WIB betul atau tidak. 8) TPS 5 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 24.00 WIB. 116 9) Kemudian TPS 15 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu, ini tercatat mulai jam 14.00 WIB, selesai jam 13.00 WIB hari berikutnya. 10) Kemudian TPS 6 Cempaka Permai, Gading Permai, Gading Cempaka, Bengkulu, mulai jam 14.00 WIB, selesai jam 06.00 WIB pagi hari berikutnya. 11) TPS 15 Pulosari, Pengalengan, Bandung, Jawa Barat, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 00.30 WIB. 12) TPS 2 Anjatan, Anjatan Indramayu, Jawa Barat, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 01.00 WIB. 13) TPS 4 Anjatan, Anjatan Indramayu, Jawa Barat, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 04.00 WIB dini hari. 14) TPS 11 Anjatan, Indramayu, Jawa Barat, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 03.00 WIB dini hari. 15) Kemudian TPS 19 Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 05.00 WIB dini hari. Berdasarkan data ini penghitungan selesai paling lama itu ada di TPS 15 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu, selesai jam 13.00 WIB hari berikutnya tanggal 18 April 2019. 3. Bahwa terkait dengan mengapa syarat dan ketentuan pendaftaran verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu 2019 semakin ketat? Akan tetapi, jumlah peserta Pemilu 2019 lebih banyak daripada Pemilu 2014? KPU akan memberikan gambaran berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut. Di dalam keterangan tertulis angka 16 halaman 62 sampai halaman 87. Pendaftaran partai politik peserta Pemilu Tahun 2019, dari seluruh partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sebanyak 73 partai politik, yang mendaftar di KPU sebagai peserta pemilu, ada 27 partai politik. Terhadap 27 partai politik tadi karena di undang-undang menentukan bahwa yang mendaftar itu menyerahkan dokumen persyaratan lengkap, maka kemudian dari 27 partai politik itu ada 2 kategori. 14 partai politik diterima 117 pendaftarannya karena lengkap dokumennya dan ada 13 partai politik yang pendaftarannya tidak dapat diterima karena dokumennya tidak lengkap. Jadi, dalam peraturan KPU ditentukan kalau tidak lengkap, harus dilengkapi sampai dengan batas waktu pendaftaran. Hasilnya ada 14 partai politik yang dinyatakan lengkap dokumennya dan 13 tidak lengkap. Dari 14 partai yang lengkap tadi, di antaranya adalah Perindo, Hanura, Nasdem, Berkarya, PAN, PDIP, PKS, Gerindra, Golkar, PSI, PPP, PKB, Demokrat, dan Garuda. 13 partai yang tidak lengkap, di antaranya adalah Partai Republik, Partai Rakyat, Partai PPB, Partai Idaman, Partai Pika, PNI Marhein, PPI, Parsindo, Partai Reformasi, Republikan, PBI, PKPI, dan PBB. Kemudian dari 13 partai politik yang dinyatakan tidak diterima tadi, terdapat 9 partai politik yang mengajukan upaya pelanggaran atau upaya- upaya hukum ke Bawaslu, yaitu permohonan untuk pengaduan pelanggaran administrasi ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu menyatakan bahwa berkaitan dengan 13 partai politik tersebut, terdapat 9 partai politik mengajukan upaya pelanggaran administrasi kepada Bawaslu, dimana Bawaslu memerintahkan KPU untuk menerima pendaftaran partai politik dimaksud pada tanggal 20 November 2017 berdasarkan putusan tersebut. Dengan adanya putusan Bawaslu tersebut, KPU melalui PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Tahun 2019, kemudian menetapkan pendaftaran partai politik dilakukan selama 2 tahap, yakni pada jadwal yang seharusnya 3 sampai 16 Oktober 2017, kemudian diubah tanggal menjadi 20 November. Setelah proses pendaftaran dilaksanakan, kemudian KPU membuat surat penyampaian hasil pendaftaran partai politik yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan pendaftaran telah memenuhi syarat, serta telah menerima tanda terima, lengkap dokumen administrasinya. Yang kedua, mekanisme berikutnya adalah penelitian administrasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2019. Verifikasi administrasi awal. 118 KPU menuangkan hasil verifikasi ke dalam formulir model yang telah ditentukan. Kemudian memberikan salinan Berita Acara Verifikasi tersebut, verifikasi administrasi kepada pengurus partai politik, kemudian kepada Bawaslu. Dianggap dibacakan. Kemudian, pada verifikasi administrasi yang pada tahap awal ini, dari 14+9=23 partai politik itu pada tahap awal penelitian administrasi tidak ada sama sekali yang memenuhi syarat administrasi. Kemudian, diberikan kesempatan karena di dalam undang-undang juga ditentukan ada masa perbaikan. Dilakukan perbaikan administrasi oleh partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Berdasarkan penelitian administrasi, di KPU menyatakan ada 16 partai politik yang memenuhi syarat administrasi dan berhak melanjutkan tahap berikutnya ke verifikasi faktual. Terhadap keputusan KPU tersebut, terdapat 2 partai politik, yaitu Garuda dan Berkarya mengajukan sengketa pemilu ke Bawaslu dan kemudian dua partai politik ini dinyatakan dapat mengikuti tahap berikutnya, verifikasi faktual, dengan catatan dokumen-dokumen administrasi yang dinyatakan belum terpenuhi dan diminta untuk dipenuhi agar bisa diikutkan dalam verifikasi faktual tahap berikutnya. Untuk verifikasi faktual, yaitu verifikasi terhadap kepengurusan di DPP partai politik, kepengurusan di tingkat provinsi, di semua provinsi, kemudian kabupaten/kota di 75% kabupaten/kota di setiap provinsi. Kemudian verifikasi keanggotaan. Pada waktu itu, KPU mengambil kebijakan di dalam peraturan KPU bahwa terhadap partai yang sudah pernah verifikasi di pemilu sebelumnya, untuk verifikasi faktual, itu hanya dilakukan di daerah otonomi baru saja. Kemudian, di tengah proses verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2019 yang sedang berjalan, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018. Berkaitan dengan Putusan Mahkamah tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa semua partai politik, baik lama maupun baru, harus 119 diverifikasi faktual. KPU dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP, kemudian memunculkan 3 alternatif opsi sebagai berikut. 1) Memperpanjang waktu verifikasi faktual melalui revisi terbatas terhadap pasal di Undang-Undang Pemilu yang mengatur mengenai waktu, yaitu maksimal 14 bulan sebelum hari pemungutan suara, sehingga verifikasi faktual bisa dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana ditentukan di undang-undang. Opsi ini tidak dapat diterima karena memang opsinya harus merevisi pasal di undang-undang. 2) Memperpanjang waktu verifikasi faktual melalui penerbitan Perppu, sehingga kemudian batas waktunya juga bisa dijadwalkan melampaui tanggal 17 Februari. Opsi ini juga tidak bisa diterima. 3) Kemudian opsi yang ketiga adalah mempersempit atau memangkas waktu verifikasi faktual menjadi 1 bulan dengan konsekuensi waktu persiapan partai politik menjadi berkurang. Kemudian, dari KPU juga membutuhkan tambahan anggaran, serta sumber daya manusia. Hanya saja kemudian dari 3 opsi itu, opsi ketiga yang dipilih. Tetapi dari segi anggaran juga tidak ditambah biaya karena sesungguhnya kegiatan ini harusnya sudah selesai di tahun 2017, tetapi kemudian untuk verifikasi faktual. Begitu ada tambahan verifikasi faktual untuk semua partai politik, di 2018 tidak terdapat anggaran untuk melakukan ini. Atas tawaran tindak lanjut opsi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 tersebut, dalam RDP bersama Komisi II DPR, Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP disepakati bahwa waktu penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 tidak dimundurkan, tetap sesuai dengan jadwal semula, yaitu 17 Februari 2018 dan juga tidak disepakati adanya tambahan anggaran, serta sumber daya manusia petugas verifikasi faktual. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, proses verifikasi faktual partai politik menjadi sebagai berikut. Sehingga kemudian KPU melakukan perubahan peraturan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi atau penelitian administrasi partai politik yang kerangkanya adalah untuk melakukan perubahan metode verifikasi faktual. 120 Di peraturan sebelumnya Nomor 11 Tahun 2017, bagi partai politik yang menyerahkan jumlah keanggotaan maksimal 100 orang itu kemudian dilakukan sensus. Untuk yang lebih dari 100 orang, itu dilakukan uji petik, sampel sederhana dengan sampel 10% dari populasi anggota partai politik di kabupaten/kota itu. Kemudian, dilakukan perubahan menggunakan PKPU Nomor 6 Tahun 2016. Jika anggota yang diserahkan maksimal 100 orang di kabupaten/kota, maka verifikasi dilakukan mengambil sampel 10%. Sementara itu, jika anggota yang dilaporkan lebih dari 100 orang, maka sampel diambil 5% dari populasi anggota partai politik di kabupaten/kota itu. Kemudian yang kedua, perubahan untuk metode memverifikasi sampel. Untuk di peraturan KPU yang lama, verifikator lapangan mendatangi anggota partai politik yang menjadi sampel. Kemudian, di peraturan KPU yang baru, yang di bagian awal itu petugas KPU yang hadir menemui anggota partai politik. Metode setelah perubahan, yaitu partai politik dapat menghadirkan anggotanya berdasarkan nama-nama yang muncul dalam sampel di kantor tetap pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota dan mereka diminta menunjukkan KTP elektronik dan KTA parpol. Yang ketiga, penggunaan alat bantu verifikasi faktual. Kalau di peraturan KPU yang lama tidak diatur. Di peraturan KPU yang baru, itu diperbolehkan menggunakan teknologi real time videocall dalam tahapan verifikasi keanggotaan partai politik yang dalam verifikasi menggunakan metode ini juga diminta anggota menunjukkan KTP-el dan KTA parpol. Berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi faktual sebagai dampak atau tindak lanjut dari putusan Mahkamah tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Terdapat 16 partai politik nasional yang menjalani verifikasi faktual dengan hasil 14 partai politik nasional dinyatakan memenuhi syarat dan 2 partai politik nasional lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ini hasil akhir verifikasi faktual. 121 2. Atas hasil verifikasi faktual tersebut, KPU menetapkan partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan SK KPU Nomor 58/PL.01.1- KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 pada tanggal 17 Februari 2018. Dengan ditetapkannya partai politik peserta Pemilu 2019 melalui SK KPU Nomor 58 tersebut, ada 2 partai politik, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Perasatuan Indonesia (PKPI) yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, serta Partai Islam Damai Aman, Partai Rakyat, Partai Suara Indonesia, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang sebelumnya dinyatakan oleh KPU tidak lolos dalam pemeriksaan administrasi menghasilkan upaya sengketa proses kepada Bawaslu. Atas upaya sengketa proses tersebut, Bawaslu memutuskan sebagai berikut. Melalui Putusan Nomor 008/PS.REG/Bawaslu/II/2018, tanggal 4 Maret 2018, yang pada intinya memutuskan menerima permohonan Partai Bulan Bintang untuk seluruhnya dan menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat menjadi partai politik peserta Pemilu 2019. Yang kedua, melalui jalur yang sama, PKPI di Bawaslu melalui Putusan Nomor 12/PS.Reg/Bawaslu/II/2018, tanggal 5 Maret 2018, yang pada intinya memutuskan menolak permohonan PKPI untuk seluruhnya. Bahwa dikarenakan upaya sengketa proses di Bawaslu untuk Partai PKPI, Partai Islam Damai Aman, Partai Rakyat, Partai Suara Indonesia, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia ditolak, maka partai politik tersebut mengajukan upaya sengketa proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dimana PTUN Jakarta memutuskan melalui Putusan Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, tanggal 11 Maret 2018, yang pada intinya memutuskan mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk seluruhnya dan memerintahkan KPU untuk menetapkan PKPI sebagai partai politik peserta Pemilu 2019. Bahwa terhadap putusan Bawaslu berkaitan dengan Partai Bulan Bintang dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berkaitan dengan 122 PKPI, selanjutnya KPU menindaklanjuti dengan menerbitkan SK KPU Nomor 309/PL.01.1-KPT/03/KPU/ III/2018. Adapun partai politik peserta Pemilu 2019 untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 adalah sebagai berikut. Ini untuk partai nasional. 1. Partai Kebangkitan Bangsa. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4. Partai Golongan Karya. 5. Partai Nasdem. 6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia. 7. Partai Berkarya. 8. Partai Keadilan Sejahtera. 9. Partai Persatuan Indonesia. 10. Partai Persatuan Pembangunan. 11. Partai Solidaritas Indonesia. 12. Partai Amanat Nasional. 13. Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat). 14. Partai Demokrat. 15. Partai Bulan Bintang. 16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Dengan demikian, KPU sebagai pelaksana undang-undang terkait dengan desain dan pemilu serentak yang telah dilaksanakan KPU selaku pelaksana sepenuhnya akan menjalankan apa yang menjadi amanah undang- undang. Meskipun penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dapat dikatakan berjalan aman, tertib, lancar, tetap penuh dengan evaluasi dan pembenahan dalam beberapa hal. Hal tersebut guna memperbaiki hal yang kurang dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dapat dijadikan bahan masukan dan pelaksanaan pemilu selanjutnya. 123 [2.5.2] Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang telah memberikan keterangan lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019 serta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 31 Oktober 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KETERANGAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILU 2019 1. Bahwa berdasarkan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa, pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak. Adapun pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/Desa; f. Panwaslu LN; dan g. Pengawas TPS. 2. Bahwa pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 diawasi secara langsung oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dengan jumlah jajaran pengawas pemilu pada masing-masing tingkatan sebagaimana grafik dibawah ini: 3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 terdapat banyaknya jumlah KPPS dan PTPS sehingga membutuhkan bimbingan 124 teknis yang lebih banyak/intens karena banyaknya dokumen yang harus diisi pada Pemilu 2019 yang akhirnya menimbulkan kelelahan. 4. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum 2019, Bawaslu telah melakukan beberapa hal, antara lain: a. Pembentukan Pengawas TPS LN dan Pengawas Kotak Suara Keliling, yang diharapkan dapat membentu pelaksanaan tugas Panwaslu LN yang disebabkan oleh faktor luas wilayah dan jumlah distribusi Panwaslu LN yang terbatas. Adapun jumlah Pengawas TPS dan Pengawas KSK di 35 Perwakilan Panwaslu LN di luar negeri dapat dilihat dalam grafik di bawah ini: Grafik: Jumlah PTPS LN dan KSK LN b. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (8) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk itu, Bawaslu melakukan penguatan saksi peserta pemilu melalui pelatihan saksi mengingat Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama dimana pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Penyelenggaraan secara serentak ini secara teknis memiliki beban dan tanggungjawab yang lebih besar bila dibandingkan dengan pemilu secara terpisah. Maka penting dilakukan penguatan terhadap berbagai elemen yang dapat mendorong keberhasilan penyelenggaraan pemilu. 125 Dalam penyelenggaraan pelatihan saksi peserta pemilu, Bawaslu telah melakukan beberapa hal yaitu: 1) Kooordinasi dengan Peserta Pemilu di tingkat nasional; 2) Menyusun Buku Pedoman Saksi Peserta Pemilu; 3) Mempersiapkan Video Tutorial bagi Saksi Peserta Pemilu; 4) Melakukan Training Of Trainer (TOT) secara berjenjang; 5) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan saksi melalui pertemuan tatap muka. Bahwa dalam pelaksanaan pelatihan saksi peserta pemilu, Bawaslu dibantu oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu sesuai dengan ruang lingkup dan kapasitas kelembagaan masing-masing tingkatan. Pelibatan jajaran Pengawas Pemilu untuk dapat menjangkau sebaran saksi peserta pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah saksi peserta pemilu yang mengikuti pelatihan berdasarkan usulan peserta pemilu sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: NO PESERTA PEMILU JUMLAH TPS USULAN % 1 PKB 809563 187036 23% 2 GERINDRA 809563 260694 32% 3 PDIP 809563 34844 4% 4 GOLKAR 809563 298090 37% 5 NASDEM 809563 154424 19% 6 GARUDA 809563 35389 4% 7 BERKARYA 809563 84334 10% 8 PKS 809563 106870 13% 9 PERINDO 809563 151131 19% 10 PPP 809563 203522 25% 11 PSI 809563 35345 4% 12 PAN 809563 222636 28% 13 HANURA 809563 133789 17% 14 DEMOKRAT 809563 174592 22% 15 PBB 809563 99130 12% 16 PKPI 809563 26881 3% 17 PA 15610 11735 75% 18 SIRA 15610 1037 7% 19 PDA 15610 3467 22% 20 PNA 15610 2309 15% 21 PASLON 01 809563 35030 4% 22 PASLON 02 809563 71853 9% 126 c. Pembinaan terhadap Pengawas Pemilu dalam setiap jenjang dilakukan pembinaan melaui metode supervisi, bimbingan teknis, rapat koordinasi serta rapat kerja teknis. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan beberapa isu penting yaitu pengawasan, pencegahan, penindakan, serta pengelolaan kelembagaan. d. Akreditasi Pemantau Pemilu, dimana kewenangan pemberian akreditasi yang sebelumnya dimiliki oleh KPU, pada Pemilihan Umum 2019 menjadi kewenangan Bawaslu. Adapun jumlah pemantau terakreditasi pada Pemilu 2019 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut: Pada tahun 2018 jumlah pemantau pemilu yang diberikan akreditasi oleh Bawaslu sebanyak 28 lembaga pemantau, sedangkan pada tahun 2019 Bawaslu memberikan akreditasi sebanyak 109 lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, selain diikuti oleh pemantau nasional juga diikuti oleh pemantau internasional. Berdasarkan data Bawaslu, bahwa jumlah pemantau internasional yang melakukan pemantauan pemilu Indonesia sebanyak 90 (sembilan puluh) orang, yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Expected No. Institutions / Country Delegate STAE (Secretarat Technical for 1. Elections Administration) Republic Democratic of Timor-Leste 5 127 BERSIH 2.0 (Coalition for Free and fair 2. elections), Malaysia 4 3. Malaysia 4 4. Malaysia (Independent Researcher) 2 5. Pakistan 2 6. PUIC 2 7. GOPAC 1 8. WFD 1 9. Pakistan Embassy 4 10. Netherland Embassy 4 11. SEA Junction 1 OIC (Organization of Islamic 12. Cooperation 3 13. ADN (Asia Democracy Network) 1 14. Turkey Embassy 4 15. Election Commission Nepal (ECN) 4 16. IDEAS Policy Research and Berhad 3 17. Turkey 2 18. Canada Embassy 5 19. US Embassy 5 20. Australia Embassy 7 IFES (International Foundation for 21. Electoral System) 5 22. Morocoo Embassy 1 23. Embassy of the Czech Republic 1 24. Embassy of Palestine 1 TANFREL (Taiwan Asian Network for 25. Free Election) 4 128 26. Vietnam Embassy 2 27. Armenia Embassy 1 28. Iraq Embassy 1 29. Japan 6 Embassy of The Islamic of Republic of 30. Afganistan 1 31. Embassy of Nigeria 3 e. Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu 2019, yang bertujuan untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas pemilu dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, dan strategi dalam konteks pengawasan, serta pencegahan pelanggaran pemilu. Melalui IKP 2019, Bawaslu melakukan pemetaan dan deteksi dini (sebagai mekanisme early warning system) terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden secara serentak pada tahun 2019. IKP 2019 disusun dalam beberapa tahapan mulai dari Juni hingga September 2018. Tahapan tersebut meliputi: 1) Tahapan Konstruksi, bertujuan untuk mengevaluasi instrumen IKP sebelumnya, menemukan, dan menentukan teori yang relevan serta sesuai dalam konteks Pemilu Serentak Tahun 2019; 2) Tahapan Instrumentasi, bertujuan untuk menyusun instrumen, melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen (try-out research instrument), serta menentukan bobot faktor; 3) Tahapan Lapangan, bertujuan untuk mengumpulkan data dengan melibatkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang berjumlah 548 orang; dan 4) Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan. 129 Adapun rata-rata Indeks Kerawanan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: f. Penyusunan Peraturan Bawaslu, dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu Tahun 2019 sebanyak 34 Peraturan Bawaslu dengan rincian sebagai berikut: 1) Peraturan Bawaslu pengawasan tahapan dan non tahapan. 2) Peraturan Bawaslu penindakan pelanggaran dan sengketa pemilu. 3) Peraturan Bawaslu pemantauan pemilu. 130 4) Peraturan Bawaslu tentang kelembagaan Bawaslu. g. Melakukan Kerja Sama dengan berbagai pihak dalam kerangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Bawaslu, antara lain dengan perguruan tinggi, lembaga negara, pemantau pemilu, dan organisasi masyarakat. No. Unsur Stakeholders 1 Kementrian/Lembaga • KPU dan Kominfo • Kementrian Luar Negeri • Kemendagri • PPAT • Ombudsman RI • Komnas HAM RI • KPAI • KPU RI dan KIP RI • Badan Amil Zakat Nasional 2 Perguruan Tinggi • STHI Jentera • Universitas Al Azhar Indonesia Dengan Bawaslu RI • Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas 3 Pegiat/OKP/Ormas • Anfrel • PPUA PENCA II. Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum 2019, antara lain sebagai berikut: A. Pendaftaran Peserta Pemilu 1. Verifikasi Partai Politik a. Bahwa berdasarkan pelaksanaan hasil pengawasan Bawaslu telah menerbitkan panduan tata laksana pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah yang meliputi Perbawaslu 3 Tahun 131 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Panduan dan alat kerja pengawasan yang menjadi pedoman pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. b. Bahwa berdasarkan kentuan dalam Perbawaslu 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 4 dan Pasal 5 dalam pokoknya menjelaskan Bawaslu dalam melakukan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu meliputi; 1) pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta pemilu, dan penetapan peserta pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) keterpenuhan, kebenaran, dan keabsahan syarat partai politik sebagai peserta pemilu yang ditetapkan sebagai peserta pemilu; 3) pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu oleh KPU, dengan memperhatikan kelengkapan bukti dan keaslian kelengkapan persyaratan; 4) partai politik calon peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat menjadi peserta pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengawasan Bawaslu Terhadap Mekanime SIPOL a. Bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada partai politik mengenai pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta 132 pemilu serta tata cara penggunaan Sipol sebelum pelaksanaan pendaftar, dan sebelum mendaftar sebagai calon peserta pemilu, partai politik wajib memasukkan data salinan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu ke dalam Sipol sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 PKPU 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya, terdapat kendala yang dialami partai politik dalam mengunduh formulir dan memasukkan data calon dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang mengakibatkan partai politik membutuhkan waktu untuk memasukkan data dan menunda pendaftaran ke KPU. c. Bahwa dalam melakukan pengawasan Bawaslu telah melakukan Pencegahan di mana SIPOL menjadi syarat dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019, Bawaslu sudah memprediksi akan adanya kendala dalam proses input data persyaratan pendaftaran ke dalam SIPOL. Bawaslu sudah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat edaran Nomor 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017, tertanggal 29 September 2017, kepada KPU dan partai politik, tentang potensi kesulitan yang dialami dalam proses pendaftaran melalui SIPOL dan antisipasi jalan keluar yang direncanakan sejak awal. Bawaslu melaksanakan pengawasan pendaftaran partai politik pada taanggal 3 s.d. 16 Oktober 2017. d. Bahwa selain melakukan pencegahan, Bawaslu mengawasi ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran partai politik. Berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik, Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD, dan DPR, KPU menerima pendaftaran partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf 133 b dengan jadwal sebagai berikut yaitu hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, dan hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat. Dalam pelaksanaan, waktu pendaftaran dibuka tidak tepat waktu. e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada tanggal 4 Oktober 2017, pendaftaran partai politik calon peserta pemilu di KPU dibuka pukul 08.25 WIB. Pada tanggal 7 Oktober 2017, pendaftaran partai politik calon peserta pemilu di KPU dibuka pukul 09.15 WIB. Pada tanggal 8 Oktober 2017, pendaftaran partai politik calon peserta pemilu di KPU dibuka pukul 09.15 WIB. f. Bahwa terdapat tiga temuan dalam proses input data Sipol oleh partai politik, yaitu: 1) Troubleshooting laman SIPOL di tengah proses pemerikasaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (tanggal 9 Oktober 2017 antara pukul 11.00 s.d. 11.30 WIB). 2) Traffic uploading data SIPOL. Misalnya, partai politik (Hanura) melakukan input data tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, namun data tersebut muncul di SIPOL pukul 13.00 WIB. Proses uploading data di Sipol membutuhkan waktu 180 menit. 3) SIPOL tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda (seperti, PSI). Tidak ada pemberitahuan (notifikasi) pada saat melakukan upload dokumen SIPOL telah selesai. Hal ini mengakibatkan partai politik tidak mengetahui apakah dokumen tersebut sudah terupload atau belum. Dalam kejadian yang dialami oleh PSI terjadi upload dokumen lebih dari satu kali. 134 g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan partai politik melakukan pendaftaran ke KPU pertama kali pada Senin 9 Oktober 2017, pukul 11.00 yang dilakukan oleh Partai PERINDO. Partai politik yang melakukan pendaftaran paling akhir adalah Partai Republik pada Senin 16 Oktober 2017, pukul 22.30 WIB. Terdapat 27 partai politik yang melakukan pendaftaran ke KPU RI. 10 partai politik telah dinyatakan DITERIMA (mendapatkan tanda terima) yaitu PERINDO, PDIP, Partai Hanura, Partai Nasdem, PAN, PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, PSI, dan PPP. Sementara terdapat 17 partai yang melakukan pendaftaran tetapi masih dalam proses pemberkasan hingga tanggal 17 Oktober 2017, pukul 24.00 WIB adalah PKB, Partai Berkarya, Partai Rakyat, Partai Demokrat, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Idaman, Partai Garuda, PKPI, PIKA, PBB, PNI MARHAEN, PPPI, PARSINDO, Partai Reformasi, REPUBLIKAN, Partai Bhineka Indonesia, dan Partai Republik. h. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan, kebutuhan partai politik dalam proses pemberkasan paling cepat dilakukan oleh Partai Golkar selama 8 jam 30 menit. Proses pemberkasan paling lama dialami oleh PSI selama 49 jam 20 menit sebagaimana tabel di bawah ini: 135 i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, KPU menerbitkan Surat Edaran KPU Nomor 585 perihal Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang pada pokoknya menjelaskan, KPU memberikan kesempatan kepada partai politik yang melakukan pendaftaran, untuk melengkapi pemberkasan dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak berakhirnya waktu pendaftaran pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00. Terdapat 17 Partai Politik yang mendaftar dan melakukan proses Pemberkasan selama 15 jam (mulai pukul 09.00 s.d. 24.00 WIB) pada tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana tabel di bawah ini: j. Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan verifikasi faktual partai politik peserta pemilihan umum 2019. Pengawasan dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Fokus pengawasan dalam verifikasi factual partai politik oleh Badan Pengawas Pemilu adalah kesesuaian dokumen partai dengan dokumen yang diunggah dalam Sipol dan kesesuaian jumlah pengurus dengan SK, pemenuhan syarat verifikasi yaitu kehadiran pengurus saat verifikasi faktual dan pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan pengurus partai politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen). 136 k. Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan langsung oleh tim kerja pengawasan Bawaslu pada proses penelitian administrasi yang dilakukan KPU di Hotel Grand Mercure Harmoni pada tanggal 17 Oktober s.d. 16 November 2017. Dalam proses pengamatan langsung, tim pengawas dilengkapi oleh surat tugas dan alat kerja pengawasan. Selain dilakukan oleh Bawaslu, pengawasan langsung juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota pada proses penelitian administrasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota. l. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota ditemukan beberapa hal antara lain sebagai berikut: 1) bahwa KPU memberikan akses terbatas kepada tim pengawas Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut dikarenakan, KPU menafsirkan Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak disebutkan secara jelas kewenangan mengawasi proses penelitian administrasi. Sedangkan Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 93, Pasal 173, Pasal 178, dan Pasal 180. Sehingga tim pengawasan dalam melakukan pengawasan penelitian administrasi hanya mendapatkan data, informasi, dan dokumen, melalui konfirmasi dari pejabat yang telah ditugaskan oleh KPU. Namun data, informasi, dan dokumen tersebut belum mencakup ceklist hasil penelitian administrasi partai politik, informasi terkait akun rekening partai politik yang sama di tingkat pusat sampai dengan di tingkat kabupaten/kota dan perbedaan antara data yang di SIPOL dengan hardcopy yang berkaitan dengan SK dan rekening partai politik. 2) berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, terdapat perbedaan antara data pengurus di SIPOL dengan SK Kemenkumhan. Partai politik dalam mengisi data 137 kepengurusan di SIPOL tidak memasukkan keseluruhan data pengurus sehingga terdapat perbedaan dengan data di SIPOL. Perbedaan data di SIPOL dengan SK Kemenkumham terjadi di PAN dimana pengurus di SK sebanyak 86 sementara di SIPOL hanya 5 pengurus. PPB di SK sebanyak 150 pengurus di SIPOL hanya 32 pengurus. Partai Demokrat di SK sebanyak 288 pengurus di SIPOL sebanyak 127 pengurus. Partai Hanura di SK sebanyak 152 pengurus di SIPOL sebanyak 147 pengurus. PKB di SK sebanyak 58 pengurus di SIPOL sebanyak 49 pengurus. PDIP di SK sebanyak 39 pengurus di Sipol sebanyak 37 pengurus. PPP di SK sebanyak 146 pengurus di SIPOL sebanyak 71 pengurus. PKPI di SK sebanyak 39 pengurus di SIPOL sebanyak 29 pengurus. Adapun Partai Gerindra di SK sebanyak 493 pengurus, sementara di SIPOL sebanyak 312 pengurus. Dalam proses verifikasi faktual, angka yang disampikan oleh KPU jumlah pengurus Partai Gerindra sebanyak 308 pengurus. Terdapat partai politik yang berkurang jumlah pengurusnya disebabkan oleh pengurus yang meninggal dan/atau mengundurkan diri yaitu Partai Demokrat 1 orang, PKB 2 orang, PPP 29 orang dan PKPI 7 orang. Perbedaan jumlah data di SK Kemenkumham dengan di SIPOL menimbulkan perbedaan dalam penentuan dasar verifikasi selanjutnya yaitu pemenuhan keterwakilan 30 persen perempuan. Perbedaan jumlah pengurus menimbulkan perbedaan dalam penghitungan keterwakilan 30 persen sebagaimana tabel di bawah ini: 138 3) Terdapat perbedaan dasar verifikasi oleh KPU di mana dalam proses penentuan basis verifikasi faktual, KPU mendasarkan pada data SIPOL untuk partai PAN, PBB, NASDEM, DEMOKRAT, dan HANURA pada tanggal 28 Januari 2018. Perbedaan data terjadi pada PAN, PBB, DEMOKRAT dan HANURA sehingga basis SIPOL yang menjadi dasar bagi KPU lebih sedikit jumlahnya dari SK Kemenkumham. Sementara Partai Nasdem data di SIPOL dengan Kemenkumhan jumlahnya sama. Selanjutnya, KPU mendasarkan pada data Kemenkumham untuk Partai Golkar, PKB, PDIP, PKS, PPP, dan PKPI pada tanggal 29 Januari 2018. Pengurus partai politik yang di Kemenkumham lebih banyak dari data di SIPOL yaitu PKB, PDIP, GERINDRA, PPP, dan PKPI. Sementara Partai Golkar dan PKS data di Kemenkumham dan di SIPOL sama. Khusus untuk Partai Gerindra, data di SIPOL sebanyak 312 dan di Kemenkumham sebanyak 493. Pada saat verifikasi berlangsung, KPU menyatakan jumlah pengurus Partai Gerindra sebanyak 308 orang. Terdapat perbedaan basis verifikasi yaitu di Kemenkumham sebanyak 493, di SIPOL sebanyak 312 dan penyampaikan KPU sebanyak 308 orang sebagaimana tabel di bawah ini: 139 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam hal keterpenuhan keterwakilan 30 persen perempuan, terdapat dua basis jumlah kepengurusan yang berbeda yaitu dengan basis SIPOL dan basis SK Kemenkumham. Implikasi dari kedua basis tersebut dapat dijelaskan terhadap masing- masing partai politik sebagai berikut: i. Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki 86 orang pengurus di SK Kemenkumham. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK adalah 26 orang. Tetapi dalam SIPOL tercatat hanya 5 orang dengan 2 pengurus perempuan. KPU menggunakan data SIPOL untuk menjadi basis verifikasi faktual. Pada saat verifikasi faktual terdapat 1 pengurus yang tidak hadir, kemudian menyusul verifikasi faktual di kantor KPU RI. ii. Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki 150 orang pengurus dalam SK Kemenkumham. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan adalah 45 orang. Tetapi dalam SIPOL jumlah pengurus sebanyak 32 orang sehingga syarat keterwakilan sebesar 10 orang. Pada saat verifikasi faktual, pengurus perempuan 140 sebanyak 11 orang dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU. iii. Partai Nasdem. Data pengurus partai Nasdem antara SK Menkumham dengan SIPOL sama yaitu sebanyak 25 orang pengurus. Dasar verifikasi KPU menggunakan SIPOL ataupun SK Kemenkumham sebanyak 9 orang pengurus perempuan dipenuhi oleh Partai Nasdem dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI. iv. Partai Demokrat memiliki 288 orang pengurus di SK Kemenkumham. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK sebesar 87 orang. Dalam SIPOL terdapat 127 pengurus yang menjadi basis verifikasi faktual dengan syarat keterwakilan perempuan sebanyak 39 orang. Partai Demokrat dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 69 orang dan 18 pengurus perempuan tidak hadir. Jumlah 69 telah melebihi syarat keterwakilan pengurus perempuan baik dengan menggunakan dasar SIPOL maupun menggunakan dasar SK Kemenkumham. v. Partai Hanura memiliki 152 orang pengurus di SK Kemenkumham. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK sebanyak 46 orang. Dalam SIPOL terdapat 147 pengurus yang menjadi basis verifikasi faktual dengan syarat keterwakilan perempuan sebanyak 45 orang. Partai Hanura dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 55 orang. Jumlah 55 telah melebihi syarat keterwakilan pengurus perempuan baik dengan menggunakan dasar SIPOL maupun menggunakan dasar SK Kemenkumham. vi. Data pengurus Partai Golkar antara SK Menkumham dengan SIPOL sama yaitu 261 orang pengurus. Dasar 141 verifikasi KPU menggunakan SK Kemenkumham sebanyak 79 orang pengurus perempuan dipenuhi oleh Partai Golkar dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI. vii. PKB memiliki 58 orang pengurus di SK Kemenkumham dan 49 orang pengurus di SIPOL. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK sebanyak 17 orang. PKB dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 18 orang. Jumlah 18 telah melebihi syarat keterwakilan pengurus perempuan dengan dasar SK Kemenkumham dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI. viii. PDIP memiliki 39 pengurus di SK Kemenkumham dan 37 pengurus di SIPOL. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK sebesar 12 orang. PDIP dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 12 orang. Jumlah 12 orang telah melebihi syarat keterwakilan pengurus perempuan dengan dasar SK Kemenkumham dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI. ix. Data pengurus PKS antara SK Menkumham dengan SIPOL sama yaitu sebanyak 76 orang. Dasar verifikasi KPU menggunakan SK Kemenkumham sebesar 23 orang pengurus perempuan dipenuhi oleh PKS dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI. x. Partai Gerindra memiliki data di SIPOL sebanyak 312 dan di Kemenkumham sebanyak 493 orang. Pada saat verifikasi berlangsung, KPU menyatakan jumlah pengurus Partai Gerindra sebanyak 308 orang. Terdapat perbedaan basis verifikasi yaitu di Kemenkumham sebanyak 493 orang, di SIPOL sebanyak 312 orang dan penyampaikan KPU sebanyak 142 308 orang. Keterpenuhan keterwakilan 30 persen perempuan berdasarkan SK Menkumham sebanyak 148 orang, berdasarkan hitungan SIPOL sebanyak 94 orang dan berdasarkan pernyataan KPU sebanyak 92 orang. Pada saat verifikasi jumlah perempuan yang hadir sebanyak 92 orang dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI. xi. PPP memiliki 146 orang pengurus di SK Kemenkumham dan 71 orang pengurus di SIPOL. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK sebanyak 36 orang. Terdapat 29 orang yang mengundurkan diri dari Kepengurusan. PPP dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 39 orang. Jumlah 39 orang telah melebihi syarat keterwakilan pengurus perempuan dengan dasar SK Kemenkumham dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI. xii. PKPI memiliki 39 orang pengurus di SK Kemenkumham dan 29 orang pengurus di SIPOL. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK yang digunakan oleh KPU adalah 10 orang. PKPI dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 9 orang sehingga dinyatakan Belum Memenuhi Syarat oleh KPU RI dan akan melakukan perbaikan. 143 Apabila terdapat perbedaan dokumen antara hardcopy dengan data softcopy di SIPOL, maka KPU menjadikan dokumen hardcopy sebagai dokumen yang sah. 3. Pengawasan Partai Politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebelum Perbaikan a. Bahwa KPU RI telah menetapkan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 dengan Keputusan Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 sebanyak 14 (empat belas) partai politik yang memenuhi syarat peserta Pemilu 2019 yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Berkarya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkita Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Solidaritas Indonesia. b. Bahwa KPU RI menetapkan 2 (dua) partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019 yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. KPU RI juga menetapkan 7 (tujuh) partai politik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum 2019 yaitu Partai Bhineka Indonesia, Partai Indonesia Kerja, Partai Islam Damai Aman, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Rakyat, Partai Republik, dan Partai Swara Rakyat Indonesia. c. Bahwa pengawasan terhadap proses verifikasi partai politik menghasilkan sejumlah partai politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di seluruh provinsi. Terdapat sejumlah partai politik yang TMS di kabupaten/kota tetapi masih dalam batas 25 persen keterpenuhan provinsi. Status TMS disebabkan karena partai politik tidak mendaftar di daerah tersebut, tidak 144 menyerahkan berkas dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. d. Bahwa hasil pengawasan menfokuskan kepada 2 (dua) partai politik yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Hasil ini digunakan untuk memberikan gambaran terkait proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU dan mendapatkan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi dan Pengawas Kabupaten/Kota. Pada saat menetapkan status kedua partai tersebut, KPU tidak menerbitkan berita acara yang memuat detail alasan dan subtansi keterpenuhan sehingga kedua partai tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). e. Bahwa pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh terhadap Kepengurusan, Keberadaan Kantor, Keanggotaan, dan Keterwakilan Perempuan. Proses verifikasi terhadap partai politik ditemukan beberapa pelanggaran yang kemudian dilakukan perbaikan pada tahapan berikutnya. Dalam hal kepengurusan, hasil pengawasan diantaranya adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara tidak sesuai dengan SK yang ada di SIPOL, pengurus harian dilakukan verifikasi faktual melalui Video Call, KSB tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP, pengurus mengundurkan diri, sedang proses pergantian pengurus, tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP saat video call, pengurus belum E-KTP dan pengurus tidak sanggup menghadirkan anggotanya. Adapun keberadaan kantor, hasil pengawasan adalah kantor tidak memenuhi syarat, tidak ada surat domisili menyatakan tidak siap untuk diverifikasi, kantor kondisi digembok saat verifikasi dan masa kontrak tidak sesuai dengan tahapan pemilu berakhir. f. Bahwa hasil pengawasan keanggotaan adalah nomor KTA tidak sesuai, KTP belum elektronik, NIK tidak sesuai, terdapat kegandaan internal, terdapat anggota di bawah umur, tidak 145 hadir dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), perubahan data SIPOL sehingga merubah angka sampling, anggota tidak dihadirkan untuk verifikasi dan tidak melanjutkan verifikasi saat masa perbaikan. 4. Beberapa Pelanggaran dan Perbaikan Verfikasi Partai Politik Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dalam proses verifikasi terhadap partai politik ditemukan beberapa pelanggaran yang kemudian dilakukan perbaikan pada tahapan berikutnya, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: FOKUS CONTOH TEMUAN PROVINSI PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA KSB tidak Sulawesi sesuai dengan Minahasa Utara SK di SIPOL Sekretaris Dihubungi Sumatera Lahat melalui Video Selatan Call KSB Tidak dapat Sulawesi Minahasa Utara menunjukkan Utara KTP Pengurus Mengundurka Kota Sukabumi Jawa Barat n Diri Pengurus Sedang Proses Mimika Papua Pergantian Kepenurusan Tidak dapat Menunjukkan KTA dan KTA Lombok Utara NTB saat Video Call Pengurus Lombok Utara NTB belum E-KTP Pengurus Tidak Sanggup Pemalang Jawa Tengah Menghadirkan Anggota 146 Kantor Tidak Sulawesi Memenuhi Minahasa Selatan Utara Syarat Tidak Ada Lombok Utara NTB Surat Domisili Menyatakan Tidak Siap untuk Kota Madiun Jawa Timur dilakukan Kantor Verifikasi Kantor kondisi Digembok Sleman Yogyakarta saat Verifikasi Masa Kontrak Tidak sampai masa tahapan Jembrana Bali Pemilu berakhir Nomor KTA Sulawesi Sigi tidak sesuai Tengah KTP Belum Kabupaten Bandung Jawa Barat Elektronik NIK Tidak Kabupaten Bandung Jawa Barat Sesuai Kegandaan Kabupaten Bandung Jawa Barat Internal Anggota anak Mataram NTB dibawah umur Tidak Hadir Dinyatakan Gunung Kidul Yogyakarta Keanggotaan MS Perubahan data SIPOL sehingga merubah Badung Bali angka pengambilan sample Anggota Tidak Dihadirkan Kudus Jawa Tengah untuk Verifikasi Tidak Melanjutkan Jepara Jawa Tengah Verifikasi Data 147 Perbaikan Keterwakilan Perempuan Kota Tasikmalaya Jawa Barat Kurang 30 Persen. Keterwakilan Kalimantan Peremuan Nol Singkawang Keterwakilan Barat Persen Perempuan Kepatuhan KPU Penyelenggara Terlambat Puncak Papua melakukan Verifikasi KPU fokus dengan Yahukimo Papua tahapan lainnya 5. Pengawasan Partai Politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Setelah Perbaikan Bahwa hasil pengawasan penelitian administrasi dan penelitian adminsitrasi hasil perbaikan, pengawasan hasil verifikasi dan verifikasi hasil perbaikan pada kepengurusan partai politik peserta tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan daftar partai politik yang Tidak Memenudi Syarat (TMS) adalah sebagaimana berikut: a. Kalimantan: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kalimantan terdapat partai politik yang TMS yaitu PKPI di Menpawah (Kalimantan Barat), di Mahakam Ulu (Kalimantan Timur); Partai Berkarya di Katingan (Kalimantan Tengah); PBB di Tanah Laut (Kalimantan Selatan), Kutai Barat dan Kutai Timur (Kalimantan Timur); Demokrat di Kutai Kartanegara; PKS di Mahakam Ulu; PKB di Samarinda; PPP di Samarinda; PSI di Mahakam Ulu dan Berau (Kalimantan Timur). 148 Sehingga terdapat 12 status partai politik di Kalimantan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana tabel di bawah ini: JML KAB/ TEMUAN NO. PROVINSI PARTAI DAERAH KOTA MS TMS KALIMANTAN 1. PKPI 14 13 1 Menpawah BARAT KALIMANTAN 2. BERKARYA 13 12 1 Katingan TENGAH KALIMANTAN 3. PBB 12 1 Tanah Laut SELATAN Kutai DEMOKRAT 9 1 Kartanegara Mahakam PKS 9 1 Ulu Kutai Barat, PBB 10 2 Kutai Timur Mahakam PKPI 9 1 Ulu KALIMANTAN 10 TIMUR PKB 9 1 Samarinda 4. PPP 9 1 Samarinda Mahakam PSI 8 2 Ulu, Berau JUMLAH 12 b. Banten, Jawa, dan Bali Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Jawa terdapat partai politik yang TMS yaitu PAN di Pati; Hanura di Sukoharjo; Gerindra di Klaten; PBB di Tegal, Kendal dan Pemalang; PKPI di Cilacap, Banjarnegara, Kudus, Batang, Demak, Pemalang, Wonogiri, Kendal, Purbalingga, Sukoharjo, Wonosobo, Purworejo, Kab. Tegal, Gerobogan, Kota Magelang, Jepara, Karanganyar dan Pati; Partai Berkarya di Tegal, Sukoharjo, 149 Demak, Cilacap; Partai Garuda di Cilacap dan Kudus (Jawa Tengah); Hanura di Bandung dan Kuningan; PKS di Purwakarta; PBB di Kota Depok, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Sukabumi; PKPI di Kab. Bandung, Ciamis, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Indramayu, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kab Subang, Kab Sukabumi (Jawa Barat); PKPI di Probolinggo, Sampang, Kota Probolinggo, Sidoharjo, Gresik, Lamongan, Kota Malang, Mojokerto, Ngawi dan Ponorogo; PBB di Kab. Lumajang dan Kab. Tulunggagung (Jawa Timur); PKS di GIanyar dan Bangli; PBB di Badung dan Tabanan; PKB di Bangli dan Karangasem; PPP di Gianyar dan Bangli; PSI di Jembrana dan Tabanan; Partai Garuda di Karangasem; PBB di Pandeglang dan Kota Tangerang; PKPI di Pandeglang; PPP di Lebak. Sehingga terdapat 73 status partai politik di Banten, Jawa, dan Bali yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana tabel di bawah ini: JML KAB/ TEMUAN NO. PROVINSI PARTAI DAERAH KOTA MS TMS PAN 34 1 Pati HANURA 34 1 Sukoharjo JAWA 1. GERINDRA 35 34 1 Klaten TENGAH Tegal, PBB 32 3 Kendal, Pemalang 150 Cilacap, Banjarnegara , Kudus, Batang, Demak, Pemalang, Wonogiri, Kendal, Purbalingga, PKPI 17 18 Sukoharjo, Wonosobo, Purworejo, Kab.Tegal, Gerobogan, Kota Magelang, Jepara, Karanganyar, Kab. Pati Tegal, Sukoharjo, BERKARYA 31 4 Demak, Cilacap Cilacap, GARUDA 33 2 Kudus Kab. Bandung, HANURA 25 2 Kab. Kuningan Kab. PKS 26 1 Purwakarta Kota Depok, Kab. Purwakarta, PBB 23 4 Kab. Subang, Kab. Sukabumi JAWA 2. 27 BARAT Kab Bandung, Ciamis, Kab Cinjur, Kab PKPI 18 9 Garut, Kab Indramayu, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kab Subang, Gianyar, 3. BALI PKS 9 7 2 Kab Bangli Sukabumi 151 Badung, PBB 7 2 Tabanan Bangli, PKB 7 2 Karangasem Gianyar, PPP 7 2 Bangli Jembrana, PSI 7 2 Tabanan GARUDA 8 1 Karangasem Probolinggo, Sampang, Kota Probolinggo, PKPI 28 10 Sidoarjo, JAWA Gresik, 4. TIMUR PKPI 38 28 10 Lamongan, Kota Malang, Mojokerto, JAWA 38 Ngawi, 4. TIMUR Ponorogo Kab. PBB 28 2 Lumajang, PBB 28 2 Kab.Tulungg agung Pandeglang, PBB 6 2 Kota Tangerang 5. BANTEN 8 PKPI 7 1 Pandeglang PPP 7 1 Lebak JUMLAH 73 c. Sumatera Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Sumatera terdapat partai politik yang TMS yaitu PDIP di Agam; Hanura di Agam; PKPI di Tanah Datar dan Limapuluh Kota; PKB di Agam; PPP di Padang Panjang; PSI di Agam (Sumatera Barat); Hanura di Tanjung Jabung Barat; PKPI di Tanjung Jabung Barat; PKB di Bungo dan Kerinci; PSI di Tanjung Jabung Barat; Partai Berkarya di Tanjung Jabung Barat (Jambi); PBB di Rokan hilir; PPP di Rokan Hilir (Riau); PBB di Muko-muko; PSI di Bengkulu 152 Selatan dan Rejang Lebong; Partai Berkarya di Rejang Lebong (Bengkulu); PKPI di Belitung Timur; PKB di Bangka Barat; PSI di Belitung (Bangka Belitung); PKB di Lampung Tengah (Lampung); PKPI di Oku Selatan (Sumatera Selatan); PKB di Karo; PKPI di Deli Serdang, Simalungun dan Tanjung Balai; Partai Garuda di Simalungun dan Medan; Berkarya di Padang Sidempuan; PAN di Simalungun; Hanura di Simalungun; Nasdem di Simalungun; PBB di Simalungun, Samosir dan Tapanuli Utara; Gerindra di Tebing Tinggi (Sumatera Utara); PKPI di Natuna (Kepulauan Riau). Sehingga terdapat 39 status partai politik di Sumatera yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana tabel di bawah ini: JML TEMUAN NO. PROVINSI PARTAI KAB/ DAERAH KOTA MS TMS PDIP 18 1 Agam HANURA 18 1 Agam Tanah Datar, PKPI 17 2 Limapuluh SUMATERA Kota 1. BARAT 19 PKB 18 1 Agam Pandang PPP 18 1 Panjang PSI 18 1 Agam Tanjung HANURA 10 1 Jabung Barat Tanjung PKPI 10 1 Jabung Barat 2. JAMBI PKB 11 9 2 Bungo, Kerinci Tanjung PSI 10 1 Jabung Barat Tanjung BERKARYA 10 1 Jabung Barat 153 PBB 11 1 Rokan Hilir 3. RIAU 12 PPP 11 1 Rokan Hilir PBB 9 1 Muko Muko Bengkulu 4. BENGKULU PSI 10 8 2 Selatan, Rejang lebong BERKARYA 9 1 Rejang Lebong PKPI 6 1 Belitung Timur BANGKA 5. PKB 7 6 1 Bangka Barat BELITUNG PSI 6 1 Belitung Lampung 6. LAMPUNG PKB 15 14 1 Tengah SUMATERA 7. PKPI 17 16 1 Oku Selatan SELATAN PKB 32 1 Karo Deli Serdang, PKPI 30 3 Simalungun, Tanjung Balai Medan, GARUDA 21 2 Simalungun Padang BERKARYA 32 1 Sidimpuan SUMATERA PAN 32 1 Simalungun 8. 33 UTARA HANURA 32 1 Simalungun NASDEM 32 1 Simalungun Simalungun, Samosir, PBB 30 3 Tapanuli Utara GERINDRA 32 1 Tebing Tingggi KEPULAUAN 9. PKPI 7 6 1 Natuna RIAU 154 JUMLAH 39 d. Sulawesi, Papua, dan NTB Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Sulawesi terdapat partai politik yang TMS yaitu PDIP di Bolmong Timur; Golkar di Bolmong Timur; PAN di Minahasa; Gerindra di Kepulauan Talaud; PKS di Kepulauan Talaud; Berkarya di Bitung dan Minahasa (Sulawesi Utara); PAN di Teluk Wondama, Gerindra di Teluk Bintuni; PKS di Tanbrauw; PBB di Teluk Wondama, Kaymana, Maybrat dan Manokwari Selatan; PKPI di Raja Ampat; PKB di Teluk Wondama; PPP di Raja Ampat dan Berkarya di Teluk Wondama (Papua Barat); PKS di Lombok utara dan PSI di Lombok Utara (NTB); Berkarya di Kolaka Timur, Kolaka Barat dan Muna Barat; Garuda di Kolaka Timur, Muna Barat dan Konawe Kepulauan; PKPI di bombana, Kolaka Timur dan Kolaka Utara; PKB di Buton Selatan; PBB di Wakatobi; PPP di Konawe; PKS di Konawe Utara; PSI di Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka Utara dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara). Sehingga terdapat 50 status partai politik di Sulawesi, Papua dan NTB yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana tabel di bawah ini: JML TEMUAN NO. PROVINSI PARTAI KAB/ DAERAH KOTA MS TMS Bolmong PDIP 14 1 Timur Bolmong GOLKAR 14 1 Timur SULAWESI PAN 14 1 Minahasa 1. 15 UTARA Gerindra 14 1 Kepl. Talaud PKS 14 1 Kepl. Talaud Bitung, BERKARYA 13 2 Minahasa 2. PAPUA PAN 12 1 Teluk Wondama 155 BARAT GERINDRA 12 1 Teluk Bintuni PKS 12 1 Tambrauw 13 Teluk Wondama, PBB 12 4 Kaimana, Maybrat, Manokwari PKPI 12 1 Raja Ampat Selatan Teluk PKB 12 1 Wondama PPP 12 1 Raja Ampat Teluk BERKARYA 12 1 Wondama Poso, PBB 11 2 Banggai Parigi Moutong, PKPI 10 3 Banggai Kepulauan, Morowali SULAWESI Banggai, 3. PKB 13 11 2 TENGAH Poso Banggai PSI 10 3 Laut, Morowali Utara, Sigi Banggai, BERKARYA 11 2 Buol Morowali GARUDA 12 1 Utara Lombok PKS 9 1 Utara 4. NTB 10 Lombok PSI 9 1 Utara Kolaka Utara, BERKARYA 14 3 Muna Barat, Kolaka Timur Kolaka Timur, Muna GARUDA 14 3 Barat, SULAWESI Konawe 5. 17 Bombana, Kepulauan TENGGARA PKPI 13 3 Kolaka Timur, Kolaka Utara Buton PKB 16 1 Selatan PBB 16 1 Wakatobi 156 PPP 16 1 Konawe Konawe PKS 16 1 Utara Konawe Utara, Konawe PSI 13 4 Selatan, Kolaka Utara, Wakatobi JUMLAH 50 e. Pengawasan Verifikasi Partai Bulan Bintang (PBB) 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan, terdapat 24 kabupaten/kota di 12 (dua belas) provinsi Partai Bulan Bintang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Daerah tersebut adalah Tegal, Kendal, Pemalang (Jawa Tengah), Kota Depok, Purwakarta, Subang, Sukabumi (Jawa Barat), Tabanan dan Badung (Bali), Lumajang dan Tulungagung (Jawa Timur), Tanah Laut (Kalimantan Selatan), Rokan Hilir (Riau), Poso dan Banggai (Sulawesi Tengah), Muko-Muko (Bengkulu), Kutai Barat dan Kutai Timur (Kalimantan Timur), Tapanuli Utara, Toba Samosir dan Simalungun (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Utara) Kota Tangerang dan Pandeglang (Banten) sebagaimana tabel di bawah ini: NO. PROVINSI KAB/KOTA KETERANGAN Semua pengurus Ketua, Sekretaris dan Bendahara mengundurkan diri sejak Tegal Tahun 2016 tetapi surat pengunduran diri dibuat pada saat akan dilakukan verifikasi parpol tanggal 30 Januari 2018 1. Jawa Tengah belum memenuhi syarat karena tidak ada berkas kepengurusan partai, tidak Kendal ada pengurus dan anggota yang dihadirkan TMS, Alamat Domisisli tidak jelas Pemalang dan Pengurus tidak dapat ditemui. 157 Kota Depok Tidak Menyerahkan Berkas TMS, Tidak terpenuhinya syarat Purwakarta minimal jumlah keanggotaan 2. Jawa Barat TMS, Tidak terpenuhinya syarat minimal Subang jumlah keanggotaan TMS, Tidak terpenuhinya syarat minimal Sukabumi jumlah keanggotaan Tabanan Tidak Memiliki Kepengurusan 3. Bali Badung Tidak Memiliki Kepengurusan TMS, syarat minimal keanggotaan Lumajang tidak terpenuhi 4. Jawa Timur TMS, di Masa Perbaikan tidak Tulungagung menyerahkan berkas Kalimantan 5. Tanah Laut TMS, Tidak ada Keterangan Selatan 6. Riau Rokan Hilir Tidak Menyerahkan Berkas Sulawesi Poso TMS, Tidak ada Keterangan 7. Tengah Banggai TMS, Tidak ada Keterangan 8. Bengkulu Muko Muko TMS, Tidak ada Keterangan 9. Kalimantan Kutai Barat Tidak Menyampaikan Berkas Timur Kutai Timur Tidak Menyampaikan Berkas Tapanuli Utara Tidak mendaftar Sumatera Toba Samosir TMS, Tidak ada Keterangan 10. Utara Simalungun TMS, Tidak ada Keterangan Sulawesi TMS, Tidak Menyampaikan Berkas 11. Wakatobi Tenggara pendaftaran. Kota TMS, Tidak memenuhi syarat Tangerang minimal jumlah keanggotaan. 12. Banten Pandeglang TMS, Tidak ada keterangan. 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan informasi atas TMS Partai Bulang Bintang yaitu ketidakbenaran pengurus, tidak 158 menyerahkan berkas, tidak memenuhi syarat, pengurus dan anggota tidak dihadirkan, tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan dan melakukan pendaftaran di daerah yang bersangkutan. 3) Berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi Papua Barat, dimana PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat 75 persen provinsi adalah sebagai berikut: NO KABUPATEN/KOTA MS TMS KETERANGAN 1. Kota Sorong MS 2. Kabupaten Sorong MS 3. Manokwari MS 4. Fakfak MS 5. Sorong Selatan MS 6. Raja Ampat MS 7. Teluk Bintuni MS 8. Teluk Wondama TMS Tidak ada pengurus Tidak mendaftar/ Tidak 9. Kaimana TMS ada pengurus 10. Tambaruw MS 11. Maybrat TMS Tidak ada Pengurus 12. Manokwari Selatan TMS Tidak menyerahkan berkas 13. Pegunungan Arfak MS 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat 4 (empat) kabupaten yaitu Teluk Wondana, Kaimana, Maybrat, dan Manokwari Selatan dimana Partai Bulan Bintang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak memenuhi 75 persen pemenuhan syarat provinsi. Kondisi inilah yang menyebabkan PBB TMS di level nasional dan 159 dinyatakan tidak mengikuti Pemilu 2019 oleh KPU. Adapun keterangan hasil pengawas per daerah adalah sebagai berikut: a) Teluk Wondama, tidak ada pengurus. Hasil pengawasan PBB tidak ada kepengurusan Teluk Wondama, tidak ada pengurus. Hasil pengawasan PBB tidak ada kepengurusan; b) Kaimana, tidak mendaftar/tidak ada pengurus. Sejak tanggal 3 Oktober sampai penetapan, PBB tidak melakukan pengisian di SIPOL. Panwas telah menyurati PBB tetapi tidak ada respon; c) Maybrat, tidak ada pengurus; dan d) Manowari Selatan, tidak menyerahkan berkas. f. Pengawasan Verifikasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan, terdapat 57 kabupaten/kota di 15 provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Yaitu Pati, Karanganyar, Jepara, Kota Magelang, Grobogan, Tegal, Wonosobo, Purworejo, Sukaharjo, Purbalingga, Kendal, Wonogiri, Pemalang, Demak, Batang, Kudus, Banjarnegara, dan Cilacap (Jawa Tengah), Menpawah (Kalimantan Barat), Raja Ampat (Papua Barat). Kemudian Bandung, Ciamis, Cianjur, Garut, Indramayu, Kota Banung, Kota Bekasi, Subang, dan Sukabumi (Jawa Barat), Belitung Timur (Bangka Belitung), Limapuluh Kota dan Tanah Datar (Sumatera Barat), Tanjung Jabung Barat (Jambi), Kota Probolingo, Probolinggo, Samang, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Kota Malang, Mojokerto, Ngawi, Ponorogo (Jawa Timur), Parigi Moutong, Naggai Kepulauan, dan Morowali (Sulawesi tengah). Oku Selatan (Sumatera Selatan), Mahakam Ulu (Kalimantan 160 Timur), Natuna (Kepulauan Riau), Deli Serdang, Simalungun, dan Tanjung Balai (Sumatera Utara), Bombana, Kolaka Timur, Kolaka Utara, dan Kolaka (Sulawesi Tenggara), dan Pandeglang (Banten) sebagaimana tabel di bawah ini: NO. PROVINSI KAB/KOTA KETERANGAN TMS, KTA Ketua tdk ada, Kabupaten Pati Keterwakilan Perempuan kurang dari 30 % TMS, Tidak memenuhi syarat Karanganyar minimal jumlah keanggotaan. TMS. Kurang dalam Jepara keanggaotaan dan tidak melakukan perbaikan TMS, Tidak memenuhi syarat Kota Magelang minimal jumlah keanggotaan Grobogan TMS, tidak ada pengurusan Hanya diverifikasi kepengurusan, 1. Jawa Tengah sedangkan untuk keanggotaan parpol Kabupaten Tegal PKPI tidak menyerahkan keanggotaannya dari awal ke KPU Kab. Tegal Wonosobo TMS, Tidak ada Keterangan TMS, Tidak memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan dan tidak Purworejo terpenuhinya syarat minimal sebaran 50 % Kepengurusan di Kecamatan TMS, Tidak dapat menghadirkan semua pengurus dan tidak Sukoharjo menghadirkan semua anggota yang masuk dalam sampel. TMS, Saat Verifikasi tidak ada Purbalingga Pengurus yang hadir. 161 Belum memenuhi syarat karena tidak ada berkas kepengurusan partai, tidak Kendal ada pengurus dan anggota yang dihadirkan. TMS, menyatakan tidak sanggup untuk melakukan perbaikan berkas Wonogiri dengan menandatangi surat pernyaan bermaterai. TMS, alamat domisili tidak jelas dan Pemalang Pengurus tidak dapat ditemui saat Verifikasi. TMS, tidak terpenuhinya syarat Demak minimal jumlah keanggotaan. TMS, tidak menyerahkan berkas Batang salinan Tidak dapat mendatangkan pengurus Kudus partai TMS, tidak terpenuhinya syarat Banjarnegara minimal keanggotaan Partai PKPI tidak memenuhi sayarat kepengurusan karena SK masih yang lama, ketua belum di ganti, yang tercantum di SK masih ketua yang Cilacap lama dan orangnya sudah meninggal dunia, bendahara masih di diskusikan karena belum di tetapkan, anggota belum ada yang mempunyai KTA, stampel partai juga tidak ada Kalimantan TMS, tidak dapat menghadirkan 2. Menpawah Barat Pengurus 3. Papua Barat Raja Ampat TMS, tidak ada keterangan. Kabupaten Bandung TMS, tidak ada keterangan Ciamis TMS, tidak Menyerahkan Dokumen 4. Jawa Barat Kabupaten Cianjur TMS, tidak ada keterangan Kabupaten Garut TMS, tidak ada keterangan 162 Kabupaten TMS, tidak ada keterangan Indramayu TMS, SIPOL tidak diperbarui hingga 6 Kota Bandung Pebruari Kota Bekasi TMS, tidak ada keterangan Kabupaten Subang TMS, tidak ada keterangan Kabupaten TMS, tidak ada keterangan Sukabumi Tidak menyampaikan Keanggotaan 5. Bangka Belitung Belitung Timur dan kepengurusan Limapuluh Kota TMS, tidak Melakukan Pendaftaran 6. Sumatera Barat Tanah Datar TMS, tidak Melakukan Pendaftaran 7. Jambi Tanjung Tidak menyerahkan berkas Jabung Barat Kota Probolingo TMS, tidak dilakukan verifikasi TMS, kepengurusan dan syarat Sampang minimal keanggotaan tidak terpenuhi TMS, KTP dan KTA berbeda serta Kab. Probolinggo tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan TMS, tidak memenuhi syarat minimal Sidoarjo keanggotaan 8. Jawa Timur TMS, tidak memenuhi syarat minimal Gresik keanggotaan TMS, tidak memenuhi syarat minimal Lamongan keanggotaan TMS, domisili kantor dan tidak Kota Malang memenuhi syarat minimal keanggotaan TMS, tidak memenuhi syarat minimal Kab. Mojokerto keanggotaan 163 TMS, tidak memenuhi syarat minimal Ngawi keanggotaan Ponorogo TMS, tidak dilakukan verifikasi Parigi Moutong Tidak menyerahkan berkas 9. Sulwesi Tengah Banggai Kepulauan Tidak menyerahkan berkas Morowali Tidak menyerahkan berkas Sumatera TMS, sebaran kepengurusan tidak 10. Oku Selatan sampai 50% dari jumlah Kecamatan Selatan yang ada di OKU Selatan. 11. Kalimantan Mahakam Ulu TMS, tidak memiliki kepengurusan Timur 12. Kepulauan Riau Kab. Natuna TMS, tidak memiliki kepengurusan TMS, tidak memenuhi syarat Deli Serdang minimal jumlah keanggotaan 13. Sumatera Utara Simalungun TMS, tanpa keterangan Tanjung Balai TMS, tanpa keterangan Bombana TMS, tidak menyerahkan berkas pendaftaran Kolaka Timur TMS, tidak menyerahkan berkas Sulawesi pendaftaran 14. Tenggara TMS, tidak menyerahkan berkas Kolaka Utara pendaftaran TMS, tidak menyerahkan berkas Kolaka pendaftaran 15. Banten Pandeglang TMS, tidak ada keterangan 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan informasi status TMS Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah tidak menyampaikan berkas, tidak memiliki kepengurusan, tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan, tidak melakukan pendaftaran, tidak memperbaiki data SIPOL, tidak melakukan perbaikan, tidak memenuhi syarat yang ditentukan, SK tidak diperbarui, dan kurang menghadirkan minimal keanggotaan. 164 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan menunjukkan, terdapat 3 (tiga) provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dimana PKPI tidak memenuhi keterpenuhan 75 persen provinsi. Di Jawa Tengah PKPI hanya memenuhi 17 provinsi dari 27 provinsi yang disyaratkan, di Jawa Barat 18 provinsi dari 20 provinsi yang disyaratkan dan di Jawa Timur memenuhi 28 provinsi dari 29 provinsi yang disyaratkan sebagaimana tabel di bawah ini: TEMUAN JUMLAH SYARAT NO. PROVINSI DAERAH KAB/ KOTA MINIMAL MS MS TMS Cilacap, Banjarnegara, Kudus, Batang, Demak, Pemalang, Wonogiri, Kendal, Purbalingga, Sukoharjo, Wonosobo, Purworejo, Kab. Tegal, JAWA Gerobogan, Kota 1. 35 27 17 18 TENGAH Magelang, Jepara, Karanganyar, Kab. Pati Kab Bandung, Ciamis, Kab Cianjur, Kab. Garut, Kab Indramayu, JAWA Kota Bandung, Kota 2. 27 20 18 9 Bekasi, Kab Subang, BARAT Kab Sukabumi Probolinggo, Sampang, Kota JAWA Probolinggo, Sidoarjo, 3. 38 29 28 10 TIMUR Gresik 6. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Bahwa pada tahapan pendaftaran partai politik Bawaslu telah memutus 10 (sepuluh) perkara penanganan pelanggaran administrasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini: 165 No. Nomor Putusan Pelapor Terlapor Amar Putusan 1. Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta pemilu. 2. Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran PKPI dengan menerima dokumen pendaftaran Hendrawarm sesuai ketentuan Pasal an dan Dr. 176 dan Pasal 177 001/ADM/BWSL/ H. Imam Undang-Undang Nomor 1. KPU RI PEMILU/X/2017 Anshori 7 Tahun 2017 tentang Salah, S.H., Pemilihan Umum. M.H 3. Memerintahkan KPU RI untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran PKPI secara fisik. 4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pembacaan Putusan dibacakan. 1. Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta pemilu. 002/ADM/BWSL/ 2. Ramdansyah KPU RI 2. Memerintahkan KPU PEMILU/X/2017 memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Idaman dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan 166 Pasal 177 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 3. Memerintahkan KPU RI untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Idaman secara fisik. 4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pembacaan Putusan dibacakan. 1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran Administrasi. 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki tata cara, proses pendaftaran dengan menerima kembali dokumen pendaftaran Partai Bulan Prof. DR. Bintang sesuai ketentuan Yusril Izha Pasal 176 dan Pasal 177 003/ADM/BWSL/ Mahendra UU 7 Tahun 2017.. 3. KPU RI PEMILU/X/2017 dan Ir. Afriansyah 3. Memerintahkan Komisi Noor, M.Si Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Bulan Bintang secara fisik. 4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan ini. 4. 004/ADM/BWSL/ Harinder KPU RI 1. Menyatakan Komisi 167 PEMILU/X/2017 Singh Pemilihan Umum melakukan pelanggaran Administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik. 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki tata cara, dan prosedur pendaftaran Partai Bhineka Indonesia dengan menerima kembali dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU 7 Tahun 2017. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Bhineka Indonesia secara fisik. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan ini. Menyatakan Laporan Nomor 005/ADM/BWSL/PEMILU/X/ Haris 2017 atas dugaan 005/ADM/BWSL/ Sudarno dan 5. KPU RI pelanggaran Administratif PEMILU/X/2017 Samuel Pemilu oleh KPU RI tidak Samson terbukti secara sah dan meyakinkan 1. Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata Daniel 006/ADM/BWSL/ cara dan prosedur 6. Hutapea dan KPU RI PEMILU/X/2017 pendaftaran partai politik Bakhtiar peserta pemilu; 2. Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur 168 pendaftaran Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan 177 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017; 3. Memerintahkan KPU RI untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia secara fisik; 4. Memerintahkan Kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan. 1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran Administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik; 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum memperbaiki tata cara dan prosedur 007/ADM/BWSL/ pendaftaran Partai 7. Warsono KPU RI PEMILU/X/2017 Republik dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU Nomor 7 Tahun 2017; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Republik secara 169 fisik; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan. 1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan penggaran Administrasi; 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan perbaikan Tata Cara, Proses Pendaftaran dengan menerima kembali dokumen persyaratan pendaftaran Partai Rakyat sesuai ketentuan Pasal 176 008/ADM/BWSL/ I Ketut dan Pasal 177 UU No 7 8. KPU RI Th 2017 tentang PEMILU/X/2017 Tenang Pemilihan Umum; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Rakyat secara fisik; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan. 1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran Drs. M. Yusuf Administratif tentang tata 009/ADM/BWSL/ 9. Rizal, SE, KPU RI cara dan prosedur PEMILU/X/2017 M.Si pendaftaran partai politik peserta pemilu; 2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum 170 memperbaiki Tata Cara dan prosedur Pendaftaran Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) secara fisik; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan. 1. Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta pemilu; 2. Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur 010/ADM/BWSL/ Jose pendaftaran Partai 10. KPU RI Indonesia Kerja dengan PEMILU/X/2017 Poernomo menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017; 3. Memerintahkan KPU RI untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran 171 Partai Indonesia Kerja secara fisik; 4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan. 7. Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu a. Bahwa setelah penetapan partai politik peserta pemilu 2019, Bawaslu memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan Putusan Nomor 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, S H., M.Sc dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si., terhadap KPU RI. Pokok permohonan dalam sengketa tersebut berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dan Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan Partai Bulan Bintang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. b. Bahwa dalam amar putusan tersebut Bawaslu menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 172 Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. c. Bahwa selain itu Bawaslu juga memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan Putusan Nomor 012/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. A.M. Hendropriyono, S.T., S.H., M.H. dan DR. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. terhadap KPU RI. Pokok Permohonan dalam sengketa tersebut berkenaan dengan tindakan yang dilakukan KPU pada tanggal 17 Februari 2018 yang menerbitkan objek sengketa dalam bentuk Keputusan KPU 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, BA KPU 21/PL.01.1- BA/KPU/II?2018, dan BA KPU 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 yang pada pokokya menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebegai peserta pemilu 2019 dengan alasan pemohon dianggap tidak mampu memenuhi persyaratan kepengurusan, domisili kantor tetap, dan/atau keanggotaan di sebagian kabupaten/kota. d. Bahwa dalam amar putusan tersebut Bawaslu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 8. Koordinasi dan Instruksi Bawaslu Kepada Jajaran Pengawas Pemilu, KPU, dan Partai Politik Bahwa Bawaslu dalam melakukan pengawasan melakukan koordinasi kepada KPU dan partai politik, serta telah mengeluarkan surat instruksi baik kepada jajaran Pengawas Pemilu terkait dengan tahapan verifikasi partai politik sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini: No. Nomor Surat Perihal 0889/PM.00.00/IX/2017 tanggal Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Calon 1. 29 September 2017 Peserta Pemilu Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 2. Administrasi Partai Politik Calon Peserta tanggal 29 September 2017 Pemilu Tahun 2019 Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian 0891/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 3. Administrasi Partai Politik Calon Peserta tanggal 29 September 2017 Pemilu Tahun 2019 173 Alat Kerja Pengawasan Pendaftaran, Penelitian 0915/K/Bawaslu/PM.00.00/X/201 4. Administrasi, dan Verifikasi Faktual Partai 7 tanggal 3 Oktober 2019 Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pengawasan Penelitian Administrasi terhadap 1077/Bawaslu/PM.00.00/X/2017 5. Persyaratan Partai Politik Calon Peserta tanggal 20 Oktober 2017 Pemilu Tahun 2019 1161/Bawaslu/PM.00.00/XI/2017 Pengawasan Penelitian Administrasi terkait 6. tanggal 3 November 2017 Dugaan Keanggotaan Ganda Partai Politik Penyampaian Hasil Pengawasan Penelitian 1325/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/201 7. Administrasi Partai Politik Calon Peserta 7 tanggal 17 November 2017 Pemilu Tahun 2019 Pengawasan pendaftaran Partai Politik Calon 1328/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/201 8. Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan 7 tanggal 20 November 2017 Bawaslu Permintaan Kertas Kerja Hasil Penelitian 1462/Bawaslu/PM.00.00/XII/2017 Administrasi dan Data Dugaan Keanggotaan 9. tanggal 4 Desember 2017 Ganda 9 (Sembilan) Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu 1540/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/20 Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik 10. 17 tanggal 11 Desember 2017 Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Partai 0121/K.Bawaslu/PM.00.00/I/2018 11. Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 24 Januari 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pengawasan pendaftaran dan verifikasi Calon 0966/K.Bawaslu/PM.00.00/7/201 12. Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD 8 tanggal 4 Juli 2018 Kabupaten/Kota 9. Perbedaan Verifikasi Partai Politik Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Bahwa pada dasarnya terdapat perbedaan verifikasi partai politik sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 diantaranya sebagai berikut: a. Bawaslu telah melakukan pengawasan secara melekat kepada KPU terkait pengawasan verifikasi partai politik sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu. b. Tahapan pendaftaran partai politik diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan PKPU 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai pada tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 20 November 2017. 174 Berdasarkan Pasal 7 PKPU 11/2017, partai politik yang telah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu terakhir wajib mendaftar kepada KPU dengan menyerahkan dokumen persyaratan. c. bahwa sebelum putusan MK KPU melakukan verifikasi terhadap partai politik yang bukan merupakan peserta pemilu terakhir, sedangkan terhadap partai politik peserta pemilu terakhir tidak diverifikasi ulang berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Kemudian setelah adanya putusan MK Nomor 53/PUU- XV/2017, KPU melakukan verifikasi kepada semua partai politik termasuk partai politik peserta pemilu terakhir. Verifikasi tersebut dilakukan dengan cara memeriksa keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik, calon peserta pemilu yang meliputi jumlah, dan susunan pengurus partai politik di tingkat pusat, pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan pemilu. d. Perbedaan verifikasi partai politik lainnya yaitu pada proses verifikasi faktual persyaratan keanggotaan. Tujuan dari adanya verfikasi faktual adalah untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota, pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP) atau surat keterangan. Perbedaaan verifikasi faktual lainnya adalah sebagai berikut: 1) Sebelum putusan MK, proses verifikasi faktual persyaratan keanggotaan partai politik dilakukan dengan cara metode sensus atau metode sampel acak sederhana. Metode sampel acak sederhana dilakukan apabila jumlah anggota partai politik lebih dari 100 (seratus) orang, sedangkan apabila jumlah anggota partai politik di bawah 100 orang menggunakan sensus. Terhadap metode ini tidak diatur mengenai penggunaan teknologi, melainkan verifikasi faktual 175 dilakukan dengan cara menemui anggota partai politik, dan KPU Kabupaten/Kota membentuk verifikator lapangan. Contohnya metode acak sederhana untuk jumlah anggota lebih dari 100: 250 anggota x 10% = 25 orang Jadi jumlah anggota yang wajib di verifikasi adalah 25 orang 2) Setelah putusan MK, proses verifikasi faktual persyaratan keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode sampel dengan cara apabila partai politik menyerahkan jumlah anggota sampai dengan 100 (seratus) anggota, besaran sampel diambil sebanyak 10% (sepuluh persen); atau dalam hal partai politik menyerahkan jumlah anggota sebanyak lebih dari 100 (seratus) anggota, besaran sampel diambil sebanyak 5% (lima persen). Selain itu proses verifikasi faktual sesudah putusan MK dapat difasilitasi dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang tersedia (video conference), dilakukan sepanjang pengurus partai politik menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa anggota partai politik yang bersangkutan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat hadir di kantor tetap pengurus partai politik untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan dengan cara pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota menghadirkan nama sampel anggota partai politik di kantor tetap pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota. Contohnya: Kondisi 1: saat anggota 100 orang 100 anggota x 10% = 10 orang Jadi jumlah anggota yang wajib di verifikasi adalah 10 orang 176 Kondisi 2: saat anggota 150 orang 160 anggota x 5% = 8 orang Jadi jumlah anggota yang wajib di verifikasi adalah 8 orang B. Pemutakhiran Daftar Pemilih 1. Bahwa pengawasan terhadap pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu diawali dengan melakukan analisis terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam Pilkada 2018. Data tersebut berisi data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan yang diselenggarakan secara serentak dan data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain. 2. Bahwa Bawaslu memastikan keterpenuhan hak asasi WNI untuk terdaftar sebagai pemilih memang hampir tidak mungkin dapat dilakukan oleh KPU dengan mengingat kondisi-kondisi eksternal pendukung yang diperlukan belum sempurna tersedia seperti halnya identitas tunggal kewarganegaraan (one single identity) serta keterlibatan aktif dari masyarakat pemilih itu sendiri untuk mengecek apakah sudah terdaftar atau belum. Disamping itu kondisi-kondisi internal pendukung seperti halnya dukungan sistem teknologi pengelolaan data dan informasi dan SDM yang digunakan dalam memuktahirkan data pemilih masih juga dalam proses perbaikan yang berkelanjutan. 3. Bahwa proses analisa terhadap DP4 yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Pengawas Kabupaten/Kota. Setiap pengawas akan melakukan analisis dan menyampaikan hasil analisis ke KPU sesuai tingkatannya. Hasil analisis DP4 juga menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih selanjutnya. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima Bawaslu dari KPU terdiri dari 177 31 provinsi, 381 kabupaten/kota, 5.564 kecamatan dan 64.526 desa/kelurahan. Total pemilih dalam DP4 tersebut sebesar 160.756.143, dengan pemilih laki-laki sejumlah 80.608.811 dan pemilih perempuan sejumlah 80.147.332. Jumlah pemilih pemula sebanyak 10.628.883 pemilih pemula atau sekitar 6,61% dari jumlah DP4 yang terdiri dari pemilih pemula laki-laki sebanyak 5.455.160 dan perempuan 5.173.723. 4. Bahwa berdasarkan kondisi ekternal maupun internal, terdapat beberapa permasalahan dalam pengawasan pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS) antara lain sebagai berikut: a. Terjadi perbedaan pemberlakuan bagi pemilih baru atau pemilih potensial yang berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara untuk daerah yang menyelenggarakan pemilihan tahun 2018 dan nonpemilihan. Terhadap daerah pemilihan tahun 2018, pemilih baru terpisah dengan pemilih yang non KTP-el. Sedangkan daerah yang tidak pilkada, pemilih yang non KTP-el bercampur dengan pemilih baru. Teknis penambahan pemilih baru yang diberikan oleh dukcapil ke KPU dilakukan oleh PPK dengan memasukkan ke dalam Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, rawan terjadi kekeliruan karena perbedaan kolom informasi elemen data di dokumen dukcapil dengan format KPU (Form A- KPU). b. Penyusunan jumlah pemilih per TPS oleh PPS dilakukan hanya dengan mempertimbangkan batas maksimal jumlah pemilih di TPS. Pengusulan tidak mempertimbangkan unsur kedekatan dan daya jangkau pemilih. c. Terdapat kendala keterbukaan informasi bagi sesama penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh PPK dengan menutup sebagian digit NIK di DPS. Penutupan sebagian informasi NIK, menyulitkan bagi pengawas pemilu untuk melakukan analisis kegandaan karena NIK adalah elemen 178 standar dalam melakukan unifikasi terhadap potensi kegandaan pemilih. d. Terdapat daerah yang tidak melaksanakan penetapan DPS sesuai dengan jadwal yang ditentukan (15-17 Juni 2018) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku karena ada 2 kecamatan yang belum melakukan laporan rekapitulasi yaitu Moromaru dan Warlabobar. Terdapat pula penetapan DPS yang dilakukan di luar jadwal yaitu 18 Juni 2018 pukul 00.31 yaitu di Nunukan, Kalimantan Utara. Proses pleno tidak menghadirkan PPK karena KPU beralasan tidak dapat dihadirkan karena alasan minimnya anggaran. e. Terdapat kendala penggunaan Sidalih dalam proses pemutakhiran data pemilih dan berdampak pada penetapan DPS. Kendala dalam penggunaan Sidalih tersebut terjadi dan disebabkan oleh: 1) Sistem jaringan yang lambat sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan peng-input-an-data (Kabupaten Bener Meriah, Padang Lawas, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Mamuju, Minahasa Selatan, Bolmong Timur, Bitung, Bolmong Selatan, Minahasa Utara, Kepulauan Talaud, Kabupaten Boyolali, Mamuju Tengah, Kabupaten Sanggau, Kota Banda Aceh, Kabupaten Sukabumi, Kota Langsa, Kabupaten Natuna, Seram Bagian Timur, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Mamasa, Polewali Mandar, Mamuju, Majene, dan Kabupaten Kaur). 2) Sidalih error sehingga proses upload berhenti dan ketika upload ulang muncul data ganda (Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Sragen, Kabupaten Mojokerto). 3) Terdapat perbedaan antara jumlah input dengan jumlah output ketika menggunakan Sidalih (Kabupaten Barito 179 Kuala, Kota Medan). 4) Sidalih belum maksimal mendeteksi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdapat dalam DPS misalnya kegandaan (Tasikmalaya, Minahasa Selatan, Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa Utara, Kepulauan Sangihe, Rokan Hulu, Mamasa, Polewali Mandar, dan Kabupaten Bekasi). 5) Terjadinya kendala dalam penggunaan Sidalih sehingga KPU memutuskan untuk penentuan DPS menggunakan data manual (Timor Tengah Selatan dan Kota Manado). 6) Terdapat daerah yang tidak masuk dalam Sidalih yaitu Desa Lamcok, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Desa Mukti Lincir, Aceh Singkil. 7) Pengisian data Sidalih dilakukan setelah penetapan DPS (Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Banjarbaru, Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, dan Kabupaten Tabalong). 8) Terdapat perbedaan jumlah antara data Sidalih dengan manual pada saat penetapan DPS. Hal ini ditemukan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dimana jumlah pemilih di Kecamatan Martapura Timur berbeda yaitu di Sidalih sebanyak 1.335 dan manual sebanyak 1.358 sehingga selisih 23 nama. Terdapat juga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang jumlah pemilih laki-laki dan perempuan tindak sinkron antara Sidalih dan manual. f. Bahwa akses jaringan dan sistem yang mengalami gangguan serta sumber daya penyelenggara dalam menggunakan Sidalih masih menjadi faktor penghambat dalam penyusun data pemilih yang akurat dan komprehensif. Petugas yang melakukan input data di Sidalih baik di kecamatan maupun di kabupaten/kota perlu segera menyelesaikan seluruh data untuk terinput di Sidalih sebelum penetapan di provinsi. 180 5. Bahwa saat pelaksanaan pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan oleh KPU pada tanggal 5 September 2018 dan berdasarkan hasil sampling pada 75 kabupaten/kota, terdapat kegandaan 116.513. Kemudian Bawaslu mengeluarkan rekomendasi Nomor S-1440/K.BAWASLU/PM.00.00/IX/2018 perihal Rekomendasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan, tertanggal 16 September 2018. Dalam hal ini, dalam 10 hari yaitu tanggal 5-16 September 2018 masih terdapat pemilih ganda dalam daftar pemilih yang ditetapkan. Selain itu, masih terdapat permasalahan sinkronisasi data by system sehingga proses pencermatan perlu untuk dilakukan kembali dengan melakukan penyempurnaan secara menyeluruh, baik terhadap pemilih TMS yang berada dalam DPT maupun pemilih MS yang tidak terdapat dalam DPT. 6. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU telah mengeluarkan SE KPU Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal penyempurnaan DPT tertanggal 7 September 2018 kepada jajaran KPU untuk melakukan penyempurnaan serta rekapitulasi secara berjenjang. Kemudian, terhadap hasil pencermatan selama 10 (sepuluh) hari tersebut, KPU telah melakukan penetapan DPT-P hasil perbaikan pertama yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 229/PL.02.1-BA/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Pertama Tingkat Nasional tanggal 16 September 2018. 7. Bahwa berdasakan hasil pengawasan terhadap proses penyempurnaan dan rekapitulasi nasional yang dilakukan oleh KPU masih terdapat data ganda yang ditemukan Bawaslu sebanyak 1.400.931. Selain itu terdapat pemilh invalid dalam DPT sebanyak 76.579 serta 324.229 penduduk belum melakukan perekaman. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu kembali menyampaikan agar DPT dapat dilakukan penyempurnaan kembali. 8. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan pertama tersebut, Bawaslu telah menyampaikan Surat Edaran 181 kepada jajaran Pengawas Pemilu Nomor SS- 1570/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018, perihal Pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) Pemilu Tahun 2019, tertanggal 26 September 2018, yang mana pada pokoknya dalam surat tersebut Bawaslu menginstruksikan kepada jajaran pengawas pemilu melakukan pengawasan sesuai dengan tingkatan. C. Kampanye Pemilu Bahwa pengawasan dalam tahapan kampanye pemilu dapat Bawaslu sampaikan sebagai berikut: 1. Hasil pengawasan terhadap pendaftaran Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut: No. Pasangan Tim Pelaksana Keterangan Urut Calon Kampanye Kampanye Presiden dan Nasional Nasional Calon Wakil Presiden 01 Ir. H. Joko - - KPU belum Widodo – K.H menyerahka Ma’ruf Amin n dokumen Tim Kampanye Nasional dan Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu 02 H. Prabowo Bawaslu Bawaslu sudah KPU Subianto – sudah menerima dalam menyerahka Sandiaga menerima bentuk hard copy n dokumen Salahuddin dalam bentuk Tim Uno, M.B.A. hard copy Kampanye dan Pelaksana Kampanye pada 22 182 September 2018 2. Terhadap pendaftaran pelaksana kampanye partai politik pemilu 2019 tingkat pusat, hasil pengawasan Bawaslu sebagai berikut: No. Pelaksana Partai Politik Keterangan Urut Kampanye 1 Partai - Bawaslu belum menerima Kebangkitan Bangsa 2 Partai Gerakan - Bawaslu belum menerima Indonesia Raya 3 Partai Bawaslu - Bawaslu menerima Demokrasi sudah dokumen Pelaksana Indonesia menerima Kampanye yang dikirimkan Perjuangan dalam bentuk langsung ke Kantor Bawaslu hard copy pada 21 September 2018 - KPU menyerahkan dokumen Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu pada 28 September 2018 4 Partai Golongan Bawaslu KPU menyerahkan dokumen Karya sudah Pelaksana Kampanye menerima kepada Bawaslu pada 22 dalam bentuk September 2018 hard copy 5 Partai Nasional Bawaslu Bawaslu menerima Demokrat sudah dokumen Pelaksana menerima Kampanye yang dikirimkan dalam bentuk langsung ke Kantor Bawaslu hard copy pada 21 September 2018 6 Partai Gerakan - Bawaslu belum menerima Perubahan Indonesia 7 Partai Berkarya - Bawaslu belum menerima 183 8 Partai Keadilan - Bawaslu belum menerima Sejahtera 9 Partai Persatuan Bawaslu Bawaslu menerima Indonesia sudah dokumen Pelaksana menerima Kampanye yang dikirimkan dalam bentuk langsung ke Kantor Bawaslu hard copy pada 21 September 2018 10 Partai Persatuan - Bawaslu belum menerima Pembangunan 11 Partai Solidaritas - Bawaslu belum menerima Indonesia 12 Partai Amanat - Bawaslu belum menerima Nasional 13 Partai Hati Bawaslu KPU menyerahkan dokumen Nurani Rakyat sudah Pelaksana Kampanye menerima kepada Bawaslu pada 28 dalam bentuk September 2018 hard copy 14 Partai Demokrat Bawaslu KPU menyerahkan dokumen sudah Pelaksana Kampanye menerima kepada Bawaslu pada 28 dalam bentuk September 2018 hard copy 19 Partai Bulan - Bawaslu belum menerima Bintang 20 Partai Keadilan - Bawaslu belum menerima dan Persatuan Indonesia 3. Bahwa seluruh pasangan calon telah mendaftarkan akun resmi yang akan digunakan untuk kampanye melalui media sosial dengan rincian sebagai berikut: No. Pasangan Jenis dan Nama Akun Keterangan Urut Calon Presiden Media Sosial 184 dan Calon Wakil Presiden 01 Ir. H. Joko - Facebook: Jokowi- KPU menyerahkan Widodo – K.H Amin dokumen akun Ma’ruf Amin (https://facebook.com/j media sosial okowi.amin) pasangan calon Presiden dan Wakil - Instagram: Jokowi- Presiden kepada Amin Bawaslu pada 28 (https://instagram.com/jo September 2018 kowi.amin) - Twitter: @jokowi_amin (https://twitter.com/jokowi _amin) - Youtube: Jokowi Amin (https://www.youtube.co m/channel/ UCLIBhVXKckypg2g QMr1CKw) 02 H. Prabowo - Facebook: Prabowo KPU menyerahkan Subianto – Subianto dokumen akun Sandiaga media sosial (https://www.facebook.co Salahuddin pasangan calon m/PrabowoSubianto/) Uno, M.B.A Presiden dan Wakil & Presiden kepada Sandiaga Salahuddin Bawaslu pada 22 Uno September 2018 (https://www.facebook. com/SandiSUno/) - Twitter: @prabowo (https://twitter.com/prab owo) & @sandiuno (https://www.twitter.co m/sandiuno/) - Instagram: @prabowo (https://www.instagram. com/prabowo/) & @sandiuno (https://www.instagram. com/sandiuno/) 4. Bahwa sebanyak 8 (delapan) partai politik telah mendaftarkan akun media sosial yang akan digunakan untuk berkampanye pada 185 Pemilu 2019. Kedelapan partai politik tersebut adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Perindo, Hanura, dan Demokrat. Sebanyak 8 (delapan) partai politik lainnya yang belum mendaftarkan akun media sosialnya adalah Garuda, Berkarya, PKS, PPP, PSI, PAN, PBB, dan PKPI, yaitu sebagai berikut: No. Jenis dan Nama Akun Partai Politik Keterangan Urut Media Sosial 1 PKB - Facebook: @dpp.pkb Bawaslu menerima - Twitter: @DPP_PKB dokumen akun media sosial - Instagram: pasangan calon @dpp_pkb anggota DPR dari - Website: www.pkb.id Tim Kampanye 2 Gerindra - Facebook: Partai KPU menyerahkan GERINDRA dokumen akun - Twitter: Partai media sosial pasangan calon Gerindra anggota DPR - Instagram: Partai kepada Bawaslu Gerindra pada 27 September 2018 3 PDI - Facebook: Bawaslu menerima Perjuangan DPP.PDI.Perjuangan dokumen akun media sosial - Twitter: pasangan calon @PDI_Perjuangan anggota DPR yang - Instagram: dikirimkan langsung pdiperjuangan ke Kantor Bawaslu - Website:www.pdiperj pada 25 September uangan.id 2018 - Youtube: DPPPDIPerjuangan 4 Golkar - Facebook: Partai KPU menyerahkan Golkar, Golkar dokumen akun Millineal, Partai media sosial Golongan Karya pasangan calon anggota DPR - Twitter: @2DPP- kepada Bawaslu Golkar, pada 22 September @FraksiGolkar, 186 @Gojo2019, 2018 @golkarbalitbang. - Instagram: dpp.Partai Golkar, fraksi.partaigolkar, golkar Jokowi Golkar 04,Tentang Golkar - Website: www.partaigolkar.or.i d 5 Nasdem - Facebook:@OfficialN KPU menyerahkan asDem/Restorasi dokumen akun Indonesia media sosial pasangan calon - Twitter:@Nasdem anggota DPR @Official_NasDem kepada Bawaslu - Instagram: pada 21 September official_nasdem 2018 - Website: www.partainasdem.id - Youtube: NasDemTV 6 Garuda - Bawaslu belum menerima 7 Berkarya - Bawaslu belum menerima 8 PKS - Bawaslu belum menerima 9 Perindo - Facebook: KPU menyerahkan @PartaiPerindo dokumen akun media sosial - Twitter: pasangan calon @PartaiPerindo anggota DPR - Instagram: kepada Bawaslu @partaiperindo pada 21 September - Website: 2018 www.partaiperindo.co m 187 10 PPP - Bawaslu belum menerima 11 PSI - Bawaslu belum menerima 12 PAN - Bawaslu belum menerima 13 Hanura - Facebook: KPU menyerahkan officialHANURA, dokumen akun Coblos Hanura media sosial pasangan calon - Twitter: @hanura2019,@CO anggota DPR kepada Bawaslu BLOSHANURA pada 28 September - Instagram: official 2018 HANURA, cobloshanura - Youtube: Official Hanura, HanuraTV 14 Demokrat - Facebook: Demokrat KPU menyerahkan S14P, Calon dokumen akun Legislatif Partai media sosial Demokrat. pasangan calon - Twitter: PDS14P, anggota DPR kepada Bawaslu Demokrat1414, pada 28 September S14P_PD 2018 - Instagram: demokrat.s14p, pds14p, demokrat1414 19 PBB - Bawaslu belum menerima 20 PKPI - Bawaslu belum menerima 5. Bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia terhadap tahapan kampanye Pemilu 2019, didapatkan hal-hal sebagai berikut: 188 a Kampanye dengan metode pertemuan langsung yang dicatat dari hasil pengawasan pemilu sebanyak 12.643 (dua belas ribu enam ratus empat puluh tiga) kegiatan, dengan rincian pertemuan terbatas sebanyak 4.586 (empat ribu lima ratus delapan puluh enam) kegiatan (36 persen), pertemuan tatap muka sebanyak 6.248 (enam ribu dua ratus empat puluh delapan) kegiatan (49 persen) dan kegiatan lainnya sebanyak 1.809 (seribu delapan ratus sembilan) kegiatan (14 persen). Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye, yaitu dengan menunjungi pasar, tempat tinggal warga, serta komunitas warga dan sejenisnya. Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipilih oleh peserta pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, dan kegiatan sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih. Rekapitulasi Kegiatan Kampanye Pemilu 2019 Pertemuan Pertemuan Kegiatan Jumlah Terbatas Tatap Muka Lainnya 4.586 6.248 1.809 12.643 36% 49% 14% 100% b Kampanye dengan cara pemasangan alat peraga kampanye (APK) menjadi pilihan calon dari partai politik, calon anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden. Alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu berupa baliho, billboard, spanduk, dan/atau umbul-umbul, serta alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi. Bawaslu 189 melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang mencakup tiga hal, yaitu: 1) APK yang melanggar ketentuan perundang-undangan adalah APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, yaitu di tempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan. 2) APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang, yaitu mempersoalkan dasar negara dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan penghinaan berdasarkan SARA, dan melakukan hasutan, serta mengadu domba perseorangan atau kelompok. 3) APK yang dipasang di kendaraan umum. Rekapitulasi Pelanggaran Terkait Alat Peraga Kampanye APK APK di APK di Tempat Mengandung Kendaraan Jumlah yang Dilarang Materi yang Angkutan Dilarang Umum 176.493 14.255 1.381 192.129 92% 7% 1% 100% c Kampanye dalam bentuk iklan kampanye di media cetak dan media elektronik berupa tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungan dari tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif, atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, metode kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Ketentuan ini menunjukkan pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan media 190 massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan sejak 24 Maret 2019. Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran pemasanganan iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik sebanyak 414 (empat ratus empat belas) iklan kampanye. Rinciannya adalah dugaan iklan kampanye di media massa cetak sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) iklan (60 persen), dugaan pelanggaran iklan kampanye di media elektronik sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) iklan (37 persen), dan dugaan pelanggaran iklan kampanye di radio sebanyak 12 (dua belas) iklan (3 persen). Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye Dugaan Dugaan Dugaan Pelanggaran Iklan Pelanggaran Iklan Pelanggaran Jumlah Kampanye di Kampanye di Iklan Kampanye Media Cetak Media Elektronik di Radio 249 153 12 414 60% 37% 3% 100% d Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sepanjang pelaksanaan kampanye Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran kegiatan kampanye yang dilakukan di tempat yang dilarang sebanyak 308 (tiga ratus delapan) kegiatan. Dugaan pelanggaran paling banyak adalah yang dilakukan di lokasi fasilitas pemerintah, yaitu 226 (dua ratus dua puluh enam) tempat (73 persen), dugaan pelanggaran kampanye dilakukan di tempat ibadah yaitu 49 (empat puluh sembilan) tempat (16 persen), dan dugaan pelanggaran kampanye dilakukan di tempat pendidikan, yaitu 33 (tiga puluh tiga) tempat (11 persen). Dugaan Pelanggaran Kampanye di Tempat yang Dilarang 191 Dugaan Dugaan Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pelanggaran Kampanye di Kampanye di Jumlah Kampanye di Tempat Fasilitas Tempat Ibadah Pendidikan Pemerintah 49 33 226 308 16% 11% 73% 100% e Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran keterlibatan anggota ASN, anggota polisi, anggota TNI, pejabat nonpartai politik, dan juga keterlibatan pejabat BUMN/BUMD dalam pelaksanaan kegiatan kampanye yang berlangsung. Dugaan pelanggaran keterlibatan kampanye tersebut dilakukan oleh ASN sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) kejadian (88 persen), anggota Polisi 1 (satu) kejadian (1 persen), pejabat nonparpol 11 (sebelas) kejadian (7 persen), dan pejabat BUMN/BUMD sebanyak 7 (tujuh) kejadian (5 persen). Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh Aparat Dugaan Dugaan Dugaan Dugaan Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pelanggaran Pelanggaran Pelanggaran Keterlibatan Keterlibatan Keterlibatan Jlh Keterlibatan Keterlibatan Anggota Pejabat Pejabat ASN Anggota TNI Polisi Nonparpol BUMN/BUMD 134 1 0 11 7 153 88% 1% 0% 7% 5% 100% f Bawaslu mencatat terdapat 1.363 (seribu tiga ratus enam puluh tiga) kegiatan kampanye yang diduga tidak menyampaikan izin tertulis. Terdapat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) dugaan pelanggaran politik uang selama masa kampanye, dan adanya intimidasi kepada pengawas pemilu sebanyak 20 (dua puluh) kasus. Dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh 192 pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye bersinggungan langsung dengan dugaan politik uang yang terjadi. Dugaan Pelanggaran Kampanye Terkait Politik Uang, Kampanye Tanpa Izin, dan Intimidasi Dugaan Pelanggaran Dugaan Pelanggaran Intimidasi Kepada Kegiatan Kampanye Jumlah Politik Uang Pengawas Pemilu Tanpa Izin 67 1.363 20 1.450 g Bahwa Bawaslu juga melakukan pengawasan politik uang pada hari tenang yaitu dengan melaksanakan patroli pengawasan pada hari tenang. Kegiatan patroli pengawasan praktik politik uang pada hari tenang ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Proses pengawasan ini secara keseluruhan menemukan 24 kasus pelanggaran politik uang yang terjadi di 12 lokus provinsi, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: No. Provinsi Lokus Kronologi Peristiwa 1 Aceh Kec. Banda Calon menitipkan beras sebanyak 8 karung Raya, Kota dan minyak goreng disertai kartu nama Banda Aceh dititipkan di rumah salah seorang warga. Laporan yang diterima oleh Penwascam dan Pengawas TPS lalu ditindak lanjuti dan ditemukan barang-barang tersebut di lokasi yang sudah siap dibagikan kepada masyarakat sekitar. Desa Pulau Pembagian uang kepada pemilih sebesar Nalen, Kec Rp.100.000 @orang, dengan mendatangi Pesangan Kab rumah. Pengawas pemilu telah menyita Biren barang bukti, 2 Bengkulu Kec. Air Napal, Peristiwa terjadi pada hari sabtu, 13 April Kab. Bengkulu 2019 ditemukan uang Rp 1.400.000 yang Utara dibagikan kepada masyarakat dengan nilai Rp. 50.000 per orang untuk memilih calon 193 anggota DPRD 3 Sumatera Kisaran, Peristiwa terjadi pada 11 April 2019 kurang Utara Kabupaten lebih pukul 10.00 WIB di Jl Cokroaminoto di Asahan foodcourt. Ibu-ibu datang ke lokasi peristiwa membawa serta kartu keluarga untuk didata dan mendapatkan uang Rp. 50.000 dan kartu nama Caleg Kecamatan Bawaslu bersama Polres Karo pada tanggal Tigabinanga, 15 April 2019 pukul 16.00 WIB Kab. Karo mengamankan dua pelaku sedang membawa uang Rp. 11.700.000 untuk membayar pemilih dengan Calon dan memperoleh Rp 150.000 per orang, untuk Calon sebesar Rp 25.000 per orang dan Calon Rp 50.000 per orang yang dijadikan satu paket menjadi Rp 225.000 per orang. Petugas mengamankan pembawa uang sebesar Rp 190.000.000 Juta dengan nominal uang pecahan 20 ribu, pecahan 50 ribu, dan pecahan 100 ribu. saat di interogasi petugas dia mengakui uang tersebut diberikan untuk dibagikan kepada para pemilihnya. dilokasi yang terpisah dan dihari yang sama sekira pukul 21.00 Wib diperoleh informasi adanya kegiatan tindak pidana pemilu diseputaran jalan Samura, serta kita juga berhasil mengamankan dan mengungkap dengan melakukan penangkapan dengan barang bukti sisa uang yang sudah terlanjur dibagikan sebesar Rp 2.800.000 untuk pembayaran pemilihan Calon. Selain uang yang dijadikan sebagai barang bukti, disita juga kertas bertuliskan nama-nama pemilih dan beberapa blok kartu nama Siborang, Kota Peristiwa terjadi senin tanggal 15 April 2019 Padangsidimpua sekitar pukul 17.30 Wib telah terjadi dugaan ng politik uang diwaktu masa tenang yang mana masyarakat keluar masuk dari rumah dan menemukan dalam tas 5 lembar amplop yang berisikan uang tunai dan dari interogasi bahwa amplop yang berisikan uang tersebut di dapat dari calon bahwa 194 amplop tersebut akan di berikan kepada orang orang di desa untuk pada saat pemilihan agar memilih. Di dapati membawa amplop sebanyak 20 untuk dibagikan kepada pemilih. Kec. Bilah Hulu, Peristiwa terjadi Sabtu malam minggu Labuhanbatu tanggal 13 April 2019 ditemukan seseorang mengajak warga supaya memilih saudara calon dengan sekaligus memberikan uang sebanyak Rp 400.000. Kec. Padang Peristiwa terjadi pada Senin, 15 April 2019 Bolak, Padang sekitar Pukul 02.00 Wib pelaku keluar dari Lawas Utara rumah caleg tersebut, ditengah jalan mobil pelaku di klakson dan di potong oleh Polres Tapanuli Selatan. Dan langsung menggerebek mobil pelaku, dan mengamankan alat bukti berupa amplop berisi uang dan kartu nama Caleg Sebanyak 82 amplop. Selanjutnya pihak polres tapsel menuju rumah caleg dan menggerebek orang-orang yang ada dalam rumah dan mengamankan barang bukti. Berupa 118 amplop, laptop, dan printer. 4 Sumatera Tanjung Peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Barat Harapan, Kota april 2019 pukul 18.30 wib. Seseorang Solok memberikan uang Rp 150.000 di depan Kantor KUA Tanjung Harapan, Kota Solok. Uang tersebut diberikan dengan harapan memilih calon. Barang bukti yang didapatkan yaitu uang sebesar Rp 1.200.000 sebelumnya saudara pelaku juga memberikan uang kepada saudari I pada hari selasa tanggal 9 April 2019 pukul 10.00 Wib di Ampang Kualo dan Darlis pada hari kamis tanggal 11 April 2019 pukul 11.00 wib, uang yang diberikan sebanyak Rp 150.000 per orang. 195 5 Jawa Kec. Sindang Peristiwa terjadi pada hari Minggu, 14 April Barat Kasih, Ciamis 2019 sekitar pukul 22.30 Wib ada pembagian amplop berwarna putih berisi uang masing – masing sebesar Rp 25.000,00 yaitu 1 lembar pecahan Rp 20.000 dan 1 Lembar Rp 5.000 dan Bahan Kampanye dalam bentuk kartu nama bergambarkan Logo Partai, Nama Partai, Nama Calon, Nomor Urut Calon, dengan tulisan “ Mohon Do’a dan Dukungannya “ serta kartu nama berbentuk spesimen surat suara salah satu Calon. Berdasarkan hasil penelusuran, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib ditemukan dengan memakai mobil Kijang berwarna hitam ke daerah Kecamatan Sindangkasih terdapat pembagian amplop berwarna putih berisi uang masing-masing sebesar Rp 25.000 yaitu 1 lembar pecahan Rp 20.000 dan 1 Lembar Rp 5.000 dan Bahan Kampanye dalam bentuk kartu nama Kec. Peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal Panyileukan, 14 April 2019, warga mengikuti senam yang Kota Bandung rutin dilakukan, dan setelah selesai kegiatan senam, seorang ibu mengajak warga untuk mampir ke rumahnya dan di sana terjadi pembagian bubuk deterjen merk boom yang di tempel contoh surat suara yg menunjukan cara memilih calon. Kec. Peristiwa terjadi di Dusun Cibuntu RT Padaherang, 026/RW 010 Desa Kedungwuluh Pangandaran Kecamatan Padaherang sekitar pukul 19.30 WIB. Dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan masa tenang yang dilakukan oleh pelaku dengan membagikan amplop berwarna putih berisi uang sebesar Rp 100.000 untuk dua orang dan salah satu penerimanya K. Pada saat membagikan uang tersebut pelaku mengatakan “Enging hilap bu”. Kec. Lelea, Disaat melakukan patroli masa tenang Indramayu pengawas pemilu mendapati orang orang yang sedang membungkus sembako dengan disertai specimen surat suara DPR RI atas nama P dan sebagian sudah 196 dibagikan kemasyarakat. 6 Jawa Kec. Purwokerto Bawaslu Banyumas mendapat info SMS Tengah Selatan, dari masyarakat adanya money politik di Banyumas TKP, hari Senin 15 April 2019 pukul 21.48 Wib kemudian alamat tersebut dan mendapatkan sejumlah orang (4) orang sedang berada di teras rumah. Dilakukan pendekatan dan penggalian informasi hingga seseorang mengakui telah menerima kartu nama calon serta diberi uang pecahan Rp 100 ribu (Rp 50 ribu untuk dia dan Rp 50 ribu untuk istrinya). Kec. Peristiwa terjadi pada minggu, 14 April 2019 Karanggeneng, kira-kira pukul 16.00 WIB, pemilih didatangi Boyolali oleh seseorang, selanjutnya orang tersebut memberikan amplop berisi uang kertas Rp. 100.00,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan No Seri 0L5420958, Kartu saku bergambar calon, setelah memberikan amplop diminta untuk pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih sesuai tulisan yang ada di Amplop. Setelah itu seseorang tersebut meninggalkan rumah kami. kemudian kasus ini dilaporkan ke Bawaslu Kec. Mejobo, Peristiwa terjadi pada hari Senin, Tgl 15 Kudus April 2019 pukul 21.00-23.30 Bawaslu Kudus beserta tim Gakumdu melakukan patroli pengawasan hari tenang ke arah timur menuju Desa Temulus, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, pada pukul 22.15 Wib bertempat di RT 05/RW 04 tim patroli mendapati sekelompok warga berjalan menggunakan tas dan yang bersangkutan membawa stiker/foto caleg serta berperilaku yg mencurigakan kemudian tim melakukan penangkapan dan penggledahan serta menginvestigasi terkait bahan/stiker bergambar calon dan beberapa uang lembaran yang mereka bawa, sehingga yang bersangkutan (khusus yg membawa uang pecahan RP 100.000) dibawa ke kantor Bawaslu untuk investigasi 197 lanjutan, dari investigasi lanjutan tersebut bahwa uang yang di bagikan kewarga supaya besok pada saat pemilihan mencoblos. Kec. Gebang, Pada saat Bawaslu melaksanakan patroli Purworejo pengawasan bersama dengan Gakkumdu di jalan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah seorang Caleg sedang ada pertemuan dari beberapa desa, kemudian tim patroli menunggu di sekitar rumah dan melihat serta mendengar memang benar ada beberapa orang yg mendapatkan uang dari istri Caleg tersebut. Setelah tim masuk masih didapatkan uang yang belum dibagikan sejumlah 3.750.000 di tangan pembagi dan yang sudah diberi uang ada yang kabur lewat pintu belakang. Istri Caleg yang membagikan uang ke kordes-kordes tersebut adalah PNS di wilayah Kab. Purworejo. 7 Jawa Pandarejo, Terjadi pemberian uang tunai sebesar Timur Banyuwangi 50.000 rupiah kepada sekumpulan ibu-ibu rumah tangga dalam kompleks. Di duga pemberi uang adalah Ibu dari salah satu caleg DPRD Kab/Kota. Sebagaimana keterangan adalah uang sodaqoh 8 Nusa Kec. Selong, Pengawas pemilu melakukan tindaklanjut Tenggara Lombok Timur laporan masyarakat terhadap dugaan Barat praktik pemberian uang kepaada 14 orang pemilih dengan bukti uang sebesar Rp25.000 kepada masing-masing pemilih. Praktik pemberian uang dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat. 198 9 Kalimanta Kec. Banjarmasin Pukul 00.26 terjadi kasus pembagian uang n Selatan Tengah, kewarga. Kejadian diketahui oleh Panwaslu Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan OTT terhadap pelaku. Pelaku menyatakan bahwa dia hanya diminta untuk membagikan kepada warga oleh seorang. Dari keterangan pelaku amplop yang dibagi berjumlah 22 amplop. Kasus masih dalam proses investigasi. Kec. Salam KPPS membagikan C6 beserta kartu nama Babaris, Tapin caleg tersebut dan uang 100 ribu 10 Sulawesi Kec. Ujung Bulu, Pada hari Sabtu, Tanggal 13 April 2019 Selatan Kab. Bulukumba Pukul 09.30 Wita Ibu indah diduga memberikan uang sebesar Rp.200.000 kepada ibu Maya dengan menyertakan Surat Suara Calon 11 Sulawesi Kec. Sigi Dari beberapa Calon anggota DPR RI dan Tengah Biromaru dan DPRD tersebut diduga melakukan politik Dolo, Sigi uang dalam bentuk materi lainnya yaitu pembagian sembako dan jilbab disertai dengan bahan kampanye pada hari pertama tanggal 14 April 2019 pada masa minggu tenang. 12 Gorontalo Kec. Suwawa, Kejadian terjadi pada tanggal 14 April 2019. Bone Bolango Pengawas pemilu menindaklanjuti informasi masyarakat terhadap dugaan praktik politik uang kepada pemilih sebesar Rp700.000, ditempat lain pengawas pemilu juga menemukan praktik politik uang lainnya dengan total Rp 1.400.000 yang diberikan kepada beberapa orang pemilih, ada yang mendapatkan Rp200.000, Rp100.000, Rp400.000. Terdapat satu pemilih yang juga dimintai tanda bukti dengan membubuhi tanda tangan dengan matrai. D. Dana Kampanye Pemilu 1. Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kepatuhan partai politik peserta pemilu 2019 dan para pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam membuat rekening khusus dana kampanye yang dipergunakan sebagai rekening untuk 199 penggalangan dana dalam melakukan kampanye. Hal ini sebagai persyaratan mengikuti pemilu, artinya partai politik peserta pemilu dan calon presiden dan wakil presiden telah memenuhi syarat itu dan atas keterpenuhannya, KPU kemudian menetapkan ke 16 (enam belas) partai politik dan 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk berkontestasi pada Pemilu 2019; 2. Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kepatuhan partai politik peserta pemilu 2019 dan para pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam menyusun laporan dana kampanye yang diperoleh dari berbagai pihak kepada KPU. Adapun penyerahan laporan dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: LPPDK Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 No. Pasangan Calon Tanggal Penyerahan Waktu Joko Widodo - KH Ma’ruf 1. 2 Mei 2019 15.11 WIB Amin Prabowo Subianto - 2. 2 Mei 2019 15.57 WIB Sandiaga Salahuddin Uno LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu 2019 No. Partai Politik Waktu Penyerahan Waktu 1. Partai Kebangkitan Bangsa 1 Mei 2019 16.54 WIB 2. Partai Gerindra 30 April 2019 11.35 WIB 3. PDIP 1 Mei 2019 13.18 WIB 4. Partai Golkar 2 Mei 209 08.46 WIB 5. Partai Nasdem 30 April 2019 10.13 WIB 6. Partai Garuda 2 Mei 2019 13.28 WIB 7. Partai Berkarya 2 Mei 2019 17.29 WIB 8. PKS 27 April 2019 11.05 WIB 200 9. Partai Perindo 2 Mei 2019 15.11 WIB 10. PPP 2 Mei 2019 17.34 WIB 11. PSI 1 Mei 2019 17.49 WIB 12. PAN 2 Mei 2019 11.38 WIB 13. Partai Hanura 2 Mei 2019 17.04 WIB 14. Partai Demokrat 2 Mei 2019 12.51 WIB 15. PBB 2 Mei 2019 14.19 WIB 16. PKPI 1 Mei 2019 17.37 WIB E. Pemungutan dan Penghitungan Suara 1. Bahwa pengawasan oleh Bawaslu dan jajarannya telah dilakukan sejak masa tenang, persiapan dan proses pemungutan suara Pemilu 2019 di tempat pemungutan suara (TPS). Hasilnya, masih terdapat pelanggaran yang tersebar di TPS-TPS di seluruh Indonesia. Hasil pengawasan Bawaslu hingga Pengawas TPS masih ditemukan penyelenggaraan kampanye pemilu di masa tenang, setidaknya 3.399 TPS yang terdapat dugaan kegiatan kampanye pada rentang waktu 14 April 2019 pukul 12.00 waktu setempat (tempat di mana pengawas TPS bertugas) hingga 16 April 2019, pukul 21.00 waktu setempat. 2. Bahwa pada tahapan persiapan pemungutan suara, pengawas pemilu menemukan terdapat 6.749.138 pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan memilih atau C6 hingga Selasa, 16 April 2019. Lebih jauh lagi, ada 3.250 TPS yang belum disiapkan hingga Selasa, pukul 21.00 waktu setempat. Bahkan, terdapat 17.033 TPS, dimana KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan suara seperti surat suara dan kotak suara di waktu tersebut. Catatan lainnya, dari total logistik yang diterima KPPS, ada kotak suara TPS yang diterima KPPS dalam kondisi tidak tersegel. Kejadian tersebut terjadi setidaknya pada 6.474 TPS. Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap TPS dengan kemudahan akses bagi penyandang disablitas pengguna kursi roda 201 dan lanjut usia. Hasilnya, terdapat paling tidak 2.366 TPS yang sulit dijangkau atau tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas, misalnya lokasi TPS berbatu atau tanahnya berundak atau berumput tebal atau bertangga atau melompati parit. 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pemungutan suara, dapat disampaikan setidaknya 11.186 TPS dimana logistik/perlengkapan pemungutan suara tidak lengkap dan 3.721 TPS terdapat surat suara yang tertukar. Selain itu, terdapat 30.733 TPS yang memulai pemungungutan suara lebih dari pukul 07.00 waktu setempat. Terdapat 5.477 TPS ditemukan tidak memasang DPT dan 18.225 TPS tidak memasang tata cara memilih di sekitar lokasi berdirinya TPS, serta terdapat 22.665 TPS yang tidak menyediakan alat bantu tuna netra (braile template). Hal itu mengurangi akses bagi pemilih tuna netra yang hendak menggunakan hak pilihnya. 4. Bahwa Bawaslu juga menemukan adanya pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Hal itu terjadi pada 6.084 TPS. Selain itu, pengawas pemilu juga menemukan mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilih pada 436 TPS, serta terdapat saksi menggunakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut peserta pemilu pada 2.497 TPS. 5. Bahwa menjelang penghitungan suara di TPS, pengawas pemilu menemukan beberapa kejadian, yaitu 3.066 TPS mengalami kekurangan surat suara. 202 6. Bahwa sebanyak 1.534 tempat pemungutan suara (TPS) tidak dapat menyelenggarakan pemungutan suara serentak pada 17 April 2019 sehingga harus menyelenggaran pemungutan suara susulan. Sedangkan 162 TPS lain berpotensi menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU). Data tersebut masih terus bergerak dan jumlah TPS yang harus PSU dan pemungutan suara susulan masih akan terus bertambah. Hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu di seluruh Indonesia terhadap tahapan pemungutan suara Pemilu 2019. 7. TPS pemungutan suara susulan tersebar di enam provinsi. Provinsi dengan jumlah TPS paling banyak harus menyelenggarakan pemungutan suara susulan adalah Provinsi Papua sebanyak 990 TPS. Kemudian, Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 460 TPS. Selanjutnya adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah TPS sebanyak 44 TPS, Provinsi Jambi 24 TPS, Provinsi Jawa Barat 13 TPS, dan Kepulauan Riau 3 TPS. 8. Penyebabnya pemungutan suara susulan antara lain keterlambatan distribusi logistik, surat suara tertukar, kerusakan logistik, dan keterlambatan pengiriman dari percetakan. 9. Bahwa terdapat pelaksanaan PSU yang tersebar di 17 Provinsi. Daerah dengan jumlah TPS terbanyak adalah Sulawesi Utara dengan jumlah TPS PSU sebanyak 113 TPS. Selanjutnya adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 22 TPS, Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu sebanyak 19 TPS, Kepulauan Riau 12 TPS. Selanjutnya adalah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah yang masing-masing terdapat enam TPS yang harus PSU. 203 Kemudian, Provinsi Papua Barat sebanyak tiga TPS. Di Provinsi Bengkulu serta Provinsi Lampung masing-masing sebanyak dua TPS harus melaksanakan PSU. Sisanya adalah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak masing-masing satu TPS. Adapun penyebab PSU tersebut antara lain terdapat pemilih yang menggunakan C6 orang lain, pemilih tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih, hingga KPPS tidak mengantong surat keputusan (SK). 10. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 juga ditemukan Pengawas Pemilu yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Selain mereka yang meninggal dunia, juga terdapat Pengawas Pemilu yang menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan lebih lanjut dan menderita cidera berat sampai dengan cacat permanen. Kondisi Pengawas Pemilu secara rinci sebagaimana grafik dibawah ini: 92 Grafik: Jumlah pengawas pemilu yang mengalami sakit-meninggal 11. Bahwa terhadap Pengawas Pemilu yang mengalami sakit dan/atau meninggal dunia dalam menjalankan tugas Pengawasan Pemilu Tahun 2019 diberikan santunan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-317/MK.02/2019, tanggal 25 April 2019. Jumlah santunan sebagaimana surat menteri keuangan tersebut dengan besaran sebagai berikut: a. Meninggal dunia sebesar Rp. 36. 000. 000 204 b. Cacat permanen sebesar Rp. 30. 800. 000 c. Luka berat sebesar Rp. 16. 500. 000 d. Luka sedang sebesar Rp. 8. 250. 000 (Khusus terhadap Pengawas Pemilu yang meninggal dunia sebanyak 92 orang terdistribusi di sejumlah provinsi). 12. Bahwa melihat banyaknya surat suara yang tidak sah, hal tersebut dikarenakan pemilih lebih fokus pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden dibandingkan dengan surat suara pemilihan legislatif. Selain itu masyarakat tidak secara maksimal mengetahui tentang visi, misi, dan program calon legislatif. 13. Bahwa oleh karena terdapat 5 (lima) jenis surat suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 mengakibatkan kesulitan teknis bagi pemilih terkait memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sehingga memerlukan bantuan oleh KPPS. III. KETERANGAN BAWASLU DALAM PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019 Bahwa Bawaslu dan jajarannya telah melakukan penangaan terhadap temuan dan dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2019, yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa terdapat 5 (lima) temuan dengan data sebagai berikut: Jumlah Temuan Yang di temukan Ditemukan Dilimpahkan Ditangani sendiri Pilleg Pilpres Pilleg PilPres Pilleg Pilpres 5 0 0 0 5 0 2. Bahwa 2 (dua) dari 5 (lima) temuan tersebut merupakan pelanggaran terhadap tahapan kampanye, sedangkan 3 (tiga) lainnya adalah pelanggaran terhadap tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan tahapan ditemukannya pelanggaraan tersebut di atas, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: TAHAPAN PILEG PILPRES 205 Perencanaan program dan anggaran serta 0 0 penyusunan Peraturan Pelaksana Pemutakhiran, Penindakan dan Penyusunan 2 0 Daftar Pemilih Penetapan peserta Pemilu 0 0 Penetapan Daerah Dapil 0 0 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 3 0 serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kampanye Pemilu 0 0 Masa Tenang 0 0 Pemungutan dan Penghitungan Suara 0 0 Penetapan Hasil pemilu 0 0 Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan 0 0 DPRD 3. Bahwa terdapat temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditangani oleh Bawaslu RI sebanyak 4 (empat) temuan yaitu sebagai berikut: a. Temuan Nomor 001/TM/PL/ADM/RI/00.00/X/2018 merupakan temuan dari Bawaslu Nusa Tengara Barat yang menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB dengan meloloskan calon anggota DPRD Provinsi NTB yang memiliki jabatan sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi NTB. b. Temuan Nomor 02/TM/LP/ADM/RI/00.00/X/2018 merupakan temuan dari Bawaslu Kalimantan Selatan yang menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU RI yang meloloskan bakal calon anggota DPR RI menjadi calon DPR RI yang masih menjabat sebagai Wakil Bupati Tabalong. Tindak lanjut atas laporan tersebut adalah: 1) Menyatakan mengabulkan sebagian Temuan Penemu; 206 2) Menyatakan Terlapor I atas nama H. Zony Alfianoor tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I; 3) Menyatakan Terlapor II (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 4) Memerintahkan kepada Terlapor II untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpts/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum tahun 2019. c. Temuan Nomor 001/TM/PL/ADM/RI/00.00/IV/2019 yang disampaikan oleh Bawaslu Jawa Timur yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU RI dengan cara meloloskan seorang kepala desa yang masih menjabat sebagai calon anggota DPR RI. Hasil tindaklanjut dari temuan ini adalah: 1) Menyatakan Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, Nomor Urut 8 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) atas nama Joko Sudarmawan, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018; 2) Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi dengan pembatalan nama Joko Sudarmawan dari Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan KPU RI Nomor 1129.PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019 tanggal 20 September 2018. 207 d. Temuan Nomor 005/LP/PP/ADM/RI/00.00/III/2019 yang disampaikan oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara yang melaporkan terkait dugaan kegiatan kampanye oleh Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA. (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pelaksana Kampanye Tingkat Nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Nomor Urut 01 an. Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr (H.C) K.H. Ma’ruf Amin tanpa adanya izin cuti. Hasil tindaklanjut dari temuan ini adalah: 1) Menyatakan Terlapor (Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2) Mengingatkan kepada Terlapor sebagai bagian dari Pelaksana Kampanye Tingkat Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin agar tidak mengulangi perbuatan terlibat dalam kegiatan kampanye tanpa keputusan cuti dari atasan. Tabel: Jumlah Pelanggaran Administrasi Proses Penanganan Pelanggaran PILEG PILPRES Administrasi Dihentikan Berdasarkan Putusan Pendahuluan 0 0 Bawaslu Dilanjutkan Berdasarkan Putusan Pendahuluan 3 1 Bawaslu Putusan Bawaslu Terlapor Terbukti Bersalah 3 1 Putusan Bawaslu Terlapor Tidak Terbukti 0 0 Bersalah Putusan Bawaslu atas Temuan RI 3 1 ditindaklanjuti Putusan Bawaslu atas Temuan RI tidak 0 0 ditindaklanjuti 208 4. Bahwa dalam Pemilu 2019, Bawaslu RI tidak menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 5. Bahwa dalam Pemilu 2019, terdapat 2 (dua) temuan dugaan tindak pidana pemilu yaitu: a. Temuan Nomor 01/TM/PL/RI/00.00/VIII/2018 yang ditemukan oleh Bawaslu RI terkait dengan dugaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Partai Perindo di sebuah stasiun TV. Tindak lanjut atas pelanggaran ini adalah tidak memenuhi unsur pidana dalam Pembahasan II Sentra Gakkumdu sehingga dihentikan. b. Temuan Nomor 02/TM/PL/RI/00.00/VIII/2018 yang ditemukan oleh Bawaslu RI terkait dengan dugaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia pada sebuah media cetak. Tindak lanjut atas pelanggaran ini adalah diteruskan kepada Kepolisian Republik Indonesia namun dihentikan pada pembahasan ketiga Gakkumdu dengan alasan tidak memenuhi unsur sehingga dihentikan oleh Pihak Kepolisian. Tabel: Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran Temuan dugaan tindak pidana Diterima Pileg Pilpres Tidak ditingkatkan ke Penyidikan 1 0 Ditingkatkan ke Penyidikan 1 0 Perkara di Hentikan di tingkat penyidikan (SP3) 1 0 Perkara yang diteruskan ke Tahap Penuntutan 0 0 Perkara yang dihentikan di tingkat penuntutan 0 0 Perkara yang di limpahkan ke Pengadilan 0 0 6. Bahwa dalam Pemilu 2019, Bawaslu RI melalui Pengawas Pemilu Kuala Lumpur memiliki satu temuan yang kemudian diteruskan kepada Komisi ASN. Terhadap temuan tersebut, dituangkan dalam Laporan dengan Nomor Register 28/LP/PP/RI/00.00/III/2019. Bawaslu merkeomendasikan kepada KASN melalui Surat Penerusan Nomor 209 0141/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2019, perihal Penerusan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kuala Lumpur. 7. Bahwa sepanjang pelaksanaan pemilu, Bawaslu RI telah menerima laporan pelanggaran pemilu sebanyak 168 laporan, dimana 81 laporan merupakan laporan pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD sedangkan 87 laporan lainnya adalah laporan pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Laporan yang diterima Tahun Dilaporkan Dilimpahkan Ditangani sendiri Pilleg Pilpres Pilleg PilPres Pilleg Pilpres 2018 0 22 0 4 0 18 2019 116 61 11 10 105 51 8. Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditangani oleh Bawaslu RI pada tahun 2019 terdapat 95 laporan yaitu sebanyak 86 laporan merupakan laporan pemilihan anggota DPR , DPD, dan DPRD, dan sebanyak 9 (sembilan) laporan lainnya merupakan laporan pada pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan tindak lanjut sebagai berikut: Dihentikan Putusan Berd. Putusan Dilanjutkan Bawaslu Total Putusan Bawaslu Berd. Putusan Terlapor Pelanggaran Pendahuluan Terlapor Pendahuluan Tidak Administrasi Bawaslu & Terbukti Bawaslu Terbukti Tidak Bersalah Bersalah Diregistrasi Pil Pil Pilleg Pilleg Pilpres Pilleg Pilpres Pilleg PilPres Pilleg pres pres Tahun 81 12 54 12 27 0 10 0 17 0 2018 Tahun 86 9 53 1 33 8 3 8 30 8 2019 9. Bahwa dari sejumlah laporan tersebut terdapat 4 (empat) laporan administratif yang bersifat TSM, yaitu: a. Laporan Nomor 01/LP/PL/ADM.TSM/RI/00.00/IV/2019 yang dilaporkan oleh Arif Wibowo terkait dengan adanya kejanggalan dan 210 manipulasi Formulir Model C1-DPR yang pelapor peroleh dari pemilih di Kabupaten Lumajang. Laporan tersebut berhenti pada putusan pendahuluan atau menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dalam pemeriksaan sidang pembuktian berikutnya. b. Laporan Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 yang dilaporkan oleh Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais dengan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Laporan tersebut berhenti diputusan pendahuluan karena menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dalam pemeriksaan sidang pembuktian berikutnya. c. Laporan Nomor 02/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 yang dilaporkan oleh Dian Islamiati Fatwa terkait dengan adanya beberapa dugaan pelanggaran yakni: 1) Menjanjikan pemberian kenaikan gaji kepada seluruh PNS melalui PP Nomor 15 Tahun 2019 pada masa kampanye; 2) Menjanjikan untuk mempercepat pembayaran tunjangan hari raya pada masa kampanye; 3) Melakukan pencairan dana bansos, program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai pada masa kampanye; 4) Janji penyampaian dana desa hingga 400 Triliun pada acara konvensi rakyat dalam masa kampanye pilpres; 5) Menandatangani PP Nomor 11 Tahun 2019 yang menaikan gaji seluruh perangkat desa pada masa kampanye. (Laporan tersebut berhenti dengan Putusan Pendahuluan oleh Bawaslu yang menyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya). d. Laporan Nomor 03/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 yang dilaporkan oleh Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais dengan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor 01 secara TSM di luar negeri. Laporan tersebut oleh Bawaslu tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat laporan. 211 10. Bahwa terdapat 104 dugaan tindak pidana pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu RI yang terdiri atas 22 laporan di Tahun 2018 dan 82 laporan di Tahun 2019. Berdasarkan 104 laporan tersebut, tidak terdapat laporan yang diteruskan kepada Kepolisian. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil dan materil laporan tersebut. 11. Bahwa dalam Pemilu 2019, Bawaslu RI tidak menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu maupun laporan terkait adanya dugaan pelanggaran hukum lainnya. 12. Bahwa dalam melaksanakan tugas penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu RI telah melakukan pelimpahan penyelesaian beberapa laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan locus delicti dari peristiwa tersebut. Dari sejumlah 168 laporan yang diterima oleh Bawaslu RI, terdapat 14 laporan yang dilimpahkan dengan rincian sebagai berikut: a. Laporan Nomor 08/LP/PP/RI/00.00/X/2018 dengan pelapor Yusuf Aryadi terkait dengan dugaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan capres dan cawapres. Laporan ini dilimpahkan kepada Bawaslu DKI Jakarta; b. Laporan Nomor 13/LP/PP/RI/00.00/XI/2018 dengan pelapor Yudha Rohman Renfaan, terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang disampaikan oleh Bupati, laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; c. Laporan Nomor 19/LP/PP/RI/00.00/XI/2018 dengan pelapor Bonny Syahrizal dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) butir c, d, e jo. Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Cawapres Pasangan Nomor Urut 01 Kyau H. Maruf Amin, laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Jakarta Pusat; d. Laporan Nomor 20/LP/PP/RI/00.00/XI/2018 dengan pelapor Yogi Madsuni terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Cawapres Nomor Urut 01 Maruf Amin terkait dengan ucapan yang 212 menghina kaum disabilitas tunanetra dan tunarunguwicara. Laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta; e. Laporan Nomor 01/LP/PP/RI/00.00/I/2019 dengan pelapor Ahmad Andi terkait dengan dugaan tindakan menghasut dan mengadu domba masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf d jo. Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pasal 6 ayat (1) huruf d jo. Pasal 69 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, Pasal 4 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan, yang dilakukan oleh Hashim Djojohadikusumo, selaku Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi; f. Laporan Nomor 17/LP/PP/RI/00.00/II/2019 dengan pelapor Soni Pradhana Putra terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terkait netralitas ASN yang dilakukan oleh: 1. H.M. Kholid Mawardi selaku Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 2. Popo Ali selaku Bupati Ogan Komering Ulu Selatan; 3. Solehin Abuasir selaku Wakil Bupati Ogan Kemring Ulu Selatan; dan 5. H.M. Ilyas Panji Alam selaku Bupati Kabupaten Ogan Ilir terkait video yang mengajak, mendukung, dan memilih capres dan cawapres 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin; g. Laporan Nomor 19/LP/PP/RI/00.00/II/2019 dengan pelapor Cepi Hendrayani terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan Ridwan Kamil selaku dewan pengarah tim kampanye Jokowi Ma’ruf di Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat, yaitu: “melakukan kampanye rapat umum di tempat terbuka di luar jadwal dari yang telah ditetapkan”; h. Laporan Nomor 21/LP/PP/RI/00.00/II/2019 dengan pelapor Endang Supriatna terkait dengan dugaan pembagian uang pada saat orasi pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01; i. Laporan Nomor 23/LP/PP/RI/00.00/II/2019 dengan pelapor Soni Pradhana terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terkait 213 pelanggaran oleh H. Acep Purnama yang mengajak, mendukung, dan memilih capres dan cawapres 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin”; j. Laporan Nomor 24/LP/PP/RI/00.00/II/2019 yang dilaporkan oleh Basri terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat se-Kota Makassar dan Mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang mendukung Capres dan Cawapres Nomor Urut 01; k. Laporan Nomor 26/LP/PP/RI/00.00/II/2019 yang dilaporkan oleh Mellisa Anggraini, S.H., M.H. terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 280 huruf c dan huruf d Undang-Undang 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilihan Umum terhadap anggota Partai Emak-emak Pendukung Prabowo Sandi (Pepes) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang mana PePes adalah tim relawan resmi BPN yang telah diakui oleh BPN dan telah di sertifikasi oleh BPN; l. Laporan Nomor 27/LP/PP/RI/00.00/II/2019 yang dilaporkan oleh Tangguh Setiawan terkait dengan dugaan pelanggaran kegiatan kampanye di luar jadwal pada aksi “Munajat 212” di Silang Monas pada tanggal 21 Februari 2019 oleh Zulkifli Hasan, Fadli Zon, dan Neno Warisman, serta Penyelenggara Acara Munajat 212; m. Laporan Nomor 30/LP/PP/RI/00.00/III/2019 yang dilaporkan oleh Ratih Puspa Nusanti, S.H. terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Urut Nomor 01 Joko Widodo yang menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; n. Laporan Nomor 32/LP/PP/RI/00.00/III/2019 yang dilaporkan oleh Petrus terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang berkampanye di Universitas Kebangsaan Indonesia (UKRI); 13. Bahwa Bawaslu dapat melakukan pengambilalihan penanganan terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran pemilu dalam hal terdapat hal-hal khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 yakni: 214 a. dinonaktifkan atau diberhentikan sementara dari jabatan sebagai pengawas pemilu paling sedikit 2 (dua) orang untuk Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan; b. tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban; c. diberhentikan tetap dari jabatan sebagai Pengawas Pemilu; atau d. keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran. Dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2019 tidak ada temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi diambil alih oleh Bawaslu RI. 14. Bahwa dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu telah melaksanakan supervisi kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) kali dengan rincian: Bawaslu Provinsi sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 44 (empat puluh empat) kali. Adapun rincian tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Jumlah No Provinsi Bawaslu Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota 1 Jawa Barat 3 13 2 Jawa Timur 5 3 Sulawesi Tengah 1 7 4 Kalimantan Tengah 1 5 Riau 2 1 6 Sumatera Utara 4 2 7 Lampung 3 1 8 Gorontalo 1 9 Aceh 1 1 10 Jawa Tengah 3 9 11 Sulawesi Utara 1 2 12 Banten 3 13 DI Yogyakarta 2 14 Papua Barat 1 15 Papua 3 1 16 Sumatera Barat 1 17 Sulawesi Barat 1 18 NTB 1 1 19 Jambi 1 20 Maluku 1 3 21 Sulawesi Tenggara 1 215 22 Sulawesi Selatan 2 23 Maluku Utara 1 24 NTT 1 25 Kalimantan Barat 2 26 Bali 1 27 Aceh 1 28 Kalimantan Utara 1 29 Gorontalo 1 30 Bengkulu 1 31 Kep Riau 1 2 32 Sumatera Selatan 2 15. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu, terdapat hasil penanganan pelanggaran pemilu yang diteruskan ke lembaga yang berwenang ataupun terbukti sehingga harus ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. Sebagaimana data sebelumnya bahwa terdapat 11 (sebelas) laporan pelanggaran administrasi yang dikabulkan oleh Bawaslu dalam putusannya, dan 1 (satu) pelanggaran hukum lainnya diteruskan kepada Komisi ASN. Dari 11 putusan dan rekomendasi tersebut terdapat 7 yang telah ditindaklanjut dengan rincian sebagai berikut, dan sebanyak 4 putusan atau rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yakni 1 laporan yang direkomendasi ke KASN dan 3 putusan oleh KPU RI. 16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk menyamakan pola pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung membentuk Gakkumdu. Lebih lanjut dalam Pasal 486 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa penyidik dan penuntut menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu. Bahwa ketentuan terkait teknis sentra gakkumdu diatur melalui Peraturan Bawaslu yang disusun secara bersama dengan Polri dan Kejaksaan Agung sebagaimana telah diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Struktur Gakkumdu didasarkan oleh Keputusan Bawaslu Nomor 1167/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2019 tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0871/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 216 IV. KETERANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 2019 1. Bahwa dalam pemilihan umum 2019, jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan kepada jajaran pengawas pemilu berjumlah 816. Adapun rincian jumlah penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut: a. Berdasarkan kewenangan penyelesaiannya, total permohonan yang diajukan di Bawaslu berjumlah 43 permohonan, Bawaslu Provinsi 172 permohonan, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 596 permohonan. Adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan kewenangan penyelesaian, dapat dilihat dalam grafik di bawah ini: Permohonan Berdasarkan Kewenangan Penyelesaian Total = 816 Bawaslu; 48 Bawaslu Provinsi; 172 Bawslu Kabupaten/K ota; 596 b. Bahwa berdasarkan tahapan penyelesaiannya, jumlah permohonan yang diajukan pada tahap verifikasi partai politik berjumlah 17 permohonan, Tahap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) 431 permohonan, Tahap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) 191 permohonan, Tahap Kampanye 77 permohonan, Tahap Pasca Kampanye 5 permohonan, Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap 2 permohonan, dan tahapan lainnya 91 permohonan. Adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan tahapan penyelesaian, dapat dilihat dalam grafik di bawah ini: 217 Permohonan Berdasarkan Tahapan 431 191 77 91 5 2 19 c. Berdasarkan objek sengketa, jumlah permohonan berupa Surat Keputusan (SK) berjumlah 421 permohonan, Berita Acara (BA) berjumlah 334 permohonan, dan lainnya berjumlah 56 permohonan. d. Berdasakan jenis pemilihan maka rincian jumlah permohonan yaitu: pemilihan anggota DPR sebanyak 18 permohonan, pemilihan anggota DPRD Provinsi sebanyak 110 permohonan, pemilihan anggota DPRD Kabupaten sebanyak 521 permohonan, pemilihan anggota DPRD Kota sebanyak 73 permohonan, pemilihan anggota DPD sebanyak 72 permohonan, dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden sebanyak 0 Permohonan. Adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan jenis pemilihan, dapat dilihat dalam grafik di bawah ini: Permohonan Berdasarkan Jenis Pemilihan 521 DPR DPRD Provinsi DPRD Kabupaten 110 73 72 18 0 DPRD Kota DPD Jenis Pemilihan Presiden/Wakil Presiden e. Berdasarkan isu/permasalahan yang menjadi dasar permohonan, maka rinciannya yaitu: permasalahan sistem informasi pencalonan (SILON) sebanyak 37 permohonan, permasalahan mantan napi korupsi sebanyak 86 permohonan, permasalahan mantan napi bandar narkoba sebanyak 0 permohonan, permasalahan mantan napi kejahatan seksual terhadap anak sebanyak 1 permohonan, permasalahan mantan napi pidana <5 tahun sebanyak 30 218 permohonan, permasalahan mantan napi pidana >5 tahun sebanyak 5 permohonan, permasalahan syarat pencalonan sebanyak 197 permohonan, permasalahan syarat calon sebanyak 165 permohonan, permasalahan pindah dapil sebanyak 9 permohonan, permasalahan laporan dana kampanye (LDK) sebanyak 60 permohonan, syarat dukungan sebanyak 41 permohonan, dan permasalahan lainnya sebanyak 185 permohonan. Adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan isu permasalahan, dapat dilihat dalam grafik di bawah ini: Permohonan Berdasarkan Isu/Permasalahan 185 Syarat Dukungan 41 60 Pindah Dapil 9 165 Syarat Pencalonan 197 5 Mantan Napi Pidana… 30 1 Mantan Napi Bandar… 0 86 SILON 37 f. Berdasarkan upaya administrasi dan upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon, perinciannya sebagai berikut: koreksi sebanyak 28 permohonan dan Pengadilan TUN sebanyak 30 permohonan. g. Bahwa tindak lanjut terhadap putusan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diputus pada tahap mediasi maupun adjudikasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maupun upaya administrasi koreksi di Bawaslu dan penyelesaian melalui sengketa TUN Pemilu oleh Pengadilan TUN telah dilaksanakan dengan baik oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. [2.5.3] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 17 Oktober 2019 dan keterangan lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 219 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) A. Latar Belakang Pada Tanggal 17 April 2019 yang lalu, kita telah menyaksikan dan mengalami bersama sebuah momen penting dalam catatan sejarah demokrasi di Indonesia, yaitu penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan anggota DPR, DPD, serta anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemilu serentak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut merupakan konsekuensi logis atas dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh Effendi Gazali dan diputus dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Penyelenggaraan pemilu serentak 17 April 2019 secara umum sukses dilaksanakan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terpilih telah dilantik. Demikian pula pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, yang akan menyusul untuk dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatang. Kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak, tidak secara otomatis mengandung arti bahwa di dalamnya tidak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Berbagai persiapan perencanaan memang telah dilakukan untuk meminimalisir berbagai kemungkinan permasalahan yang mungkin muncul, namun ternyata tidak seluruh kemungkinan permasalahan tersebut dapat terprediksikan dengan tepat dalam ruang dan waktu pelaksanaan tahapan pemilu. Secara umum, problem besar terhadap kualitas integritas penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 berkaitan erat dengan: pertama, kerangka hukum pemilu; kedua, penyelenggara pemilu; ketiga, peserta pemilu; keempat, masyarakat pemilih; dan kelima, keadilan pemilu. Memotret permasalahan pemilu serentak 17 April 2019 dari sudut pandang penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu, kompleksitas permasalahan pemilu berpuncak pada tata kelola pemilu yang 220 berpusat pada perencanaan dan pelaksanaan. Tahapan perencanaan meliputi segala hal yang menyangkut kesiapan dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan dengan titik krusial permasalahan mengacu pada ketersedian berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Tidak ada aktifitas penyelenggaraan tahapan pemilu yang dapat terbebas dari ketentuan hukum pemilu. Apabila ketentuan hukum pemilu tidak dijalankan dengan tertib dan konsisten, maka tentulah menyebabkan munculnya berbagai polemik di lapangan yang menguras konsentrasi, waktu, tenaga, dan pikiran semua pihak. Permohonan-permohonan pengujian atas berbagai Peraturan KPU, serta gugatan dan laporan pelanggaran administrasi menyebabkan konsentrasi penyelenggara pemilu menjadi terpecah. Persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan jawaban atas setiap gugatan tersebut sangat mengganggu aktifitas penyelenggara dalam mempersiapkan agenda tahapan pemilu. Pelaksanaan putusan pengadilan, baik sebagai akibat dibatalkannya pasal dan/atau ayat peraturan perundang-undangan; maupun pelaksanaan putusan yang besifat individual tidak jarang menyebabkan berubahnya jadwal dan waktu pelaksanaan tahapan yang pada akhirnya menimbulkan residu masalah yang tidak terselesaikan dengan baik. Gambaran peta permasalahan pemilu serentak dalam perspektif DKPP dapat dilihat pada data pengaduan dan data persidangan pada sub bab berikut. B. Penanganan Perkara Pemilu Tahun 2019 di DKPP 1. Pengaduan Sejak bulan Januari 2019 hingga September 2019, DKPP telah menerima sebanyak 485 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan telah memeriksa 290 perkara. Perkara-perkara dimaksud menyangkut KPU, Sekretariat Jenderal KPU, Bawaslu, Sekretariat Jenderal Bawaslu, KPU Provinsi, Sekretariat KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. 221 Berdasarkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diketahui bahwa: - Jumlah pengaduan per-tanggal 16 Oktober 2019 sebanyak: 485 pengaduan; - Jumlah pengaduan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak: 195 pengaduan; - Jumlah pengaduan yang Memenuhi Syarat (MS) yang selanjutnya disidangkan sebagai perkara sebanyak: 290 perkara. Data di atas menunjukkan bahwa dari 485 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang disampaikan ke DKPP, 60% diantaranya dilanjutkan ke tahap pemeriksaan melalui persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh permasalahan etik penyelenggara pemilu yang diadukan memang memenuhi persyaratan formil dan materiil. Terkait penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada Tahun 2019, dapat dijelaskan bahwa dari 485 pengaduan pada Pemilu Tahun 2019, tercatat pengaduan untuk pemilu legislatif sebanyak 352 pengaduan, pemilu presiden sebanyak 15 pengaduan, terkait seleksi penyelenggara pemilu sebesar 44 pengaduan, dan lain-lain (Non Tahapan Pemilu) sebanyak 74 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut di atas, dapat dirinci tentang data teradu sebagaimana tabel berikut: Tabel: 1 Rekapitulasi Pengaduan berdasarkan Jenis Unsur Pengadu Tahun 2019 Unsur Pengadu Jumlah Peserta Pemilu/Paslon 115 Tim Kampanye 9 Masyarakat/Pemilih 240 Partai Politik 53 Penyelenggara Pemilu 68 Total 485 Data per-16 Oktober 2019 Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui bahwa jumlah pengadu yang berasal 222 dari masyarakat/pemilih sebesar 49,48% (240 orang), peserta pemilu atau paslon sebesar 23,71% (115 orang), penyelenggara pemilu sebesar 14,02% (68 orang), partai politik sebesar 10,93% (53 orang), tim kampanye sebesar 4,31% (159 orang) dan penerusan Bawaslu/KPU sebesar 1,86% (9 orang). Dari 485 pengaduan tersebut, tercatat 2.387 teradu dari jajaran KPU, jajaran Bawaslu, dan lain-lain non penyelenggara pemilu. Rincian lebih lanjut menyangkut data teradu pada bulan Januari 2019 hingga 16 Oktober 2019 sebagaimana tabel berikut: Tabel: 2 Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Jenis Unsur Teradu Tahun 2019 Lembaga Jumlah KPU RI 144 KPU Provinsi 151 KPU Kab/Kota 1198 PPK/PPD 127 PPS 15 KPPS 19 KPPSLN 1 Sekretariat KPU 7 Jumlah Jajaran KPU 1.662 Bawaslu RI 28 Bawaslu Provinsi 84 Bawaslu Kab/Kota 545 Panwascam 39 PPL 1 Pengawas LN 7 Sekretariat Bawaslu 1 Jumlah Jajaran Bawaslu 705 Lain-lain 20 Total 2387 Data per 16 Oktober 2019 Berdasarkan tabel di atas, jumlah teradu jajaran KPU sebesar 69,63% (1.662 orang), jajaran Bawaslu sebesar 29,53% (705 orang) dan lain-lain sebesar 0,84% (20 orang). 2. Persidangan Persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil 223 Presiden Tahun 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019 sebanyak 304 perkara yang telah diregister. Sedangkan untuk perkara yang telah diputus sebanyak 166 perkara. Berdasarkan tabel Data Induk Persidangan Sekretariat DKPP, modus pelanggaran kode etik pada perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Nasional 2019 paling banyak terkait pelanggaran hukum, manipulasi suara, kelalaian dalam proses pemilu, perlakuan tidak adil, pelanggaran terhadap hak pilih, dan penyalahgunaan wewenang. Sementara modus pelanggaran yanag paling jarang dilakukan yaitu terkait tindakan penyuapan. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel: 3 Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Kategori Pelanggaran Jumlah Manipulasi Suara 81 Penyuapan 3 Perlakuan Tidak Adil 18 Pelanggaran Hak Pilih 18 Kerahasian Suara & Tugas 0 Penyalahgunaan Kekuasaan 18 Konflik Kepentingan 16 Kelalaian Pada Proses Pemilu 22 Intimidasi & Kekerasan 0 Pelanggaran Hukum 105 Tidak Adanya Upaya Hukum Yang efektif 0 Penipuan Saat Pemungutan Suara 5 Pelanggaran Netralitas, Ketidakberpihakan & kebebasan 9 Konflik Internal Institusi 3 Lain-lain 12 Total 310 Data per 16 Oktober 2019 Tahapan Pemilu Nasional 2019 yang paling banyak dipersoalkan oleh para pencari keadilan ke DKPP lebih dominan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dalam tabel di bawah terlihat jumlah perkara yang ditangani DKPP sepanjang untuk tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebanyak 84 (delapan puluh empat) perkara. Selanjutnya jumlah penanganan perkara pada non tahapan/non pemilu sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara. Hal tersebut kebanyakan didominasi pada saat pelaksanaan perekrutan penyelenggara pemilu baik di tingkat ad hoc maupun perekrutan di jajaran kabupaten/kota. Sedangkan 224 untuk tahapan pemungutan dan perhitungan suara jumlah perkara yang ditangani DKPP sebanyak 40 (empat puluh) perkara. Hal tersebut berbanding sama dengan tahapan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan jumlah 39 perkara. Jumlah penanganan perkara yang dominan selanjutnya terdapat pada tahapan pencalonan dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) perkara, dan disusul dengan tahapan penetapan pasangan calon dan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara yang masing-masing tahapan tersebut berjumlah 12. Sementara untuk tahapan kampanye berjumlah 6 perkara, laporan dan audit dana kampanye berjumlah 5 perkara, sedangkan pada tahapan penetapan dan pengumuman calon terpilih berjumlah 2 perkara. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel: 4 Proporsi Perkara Terkait Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Tahapan Pemilu Tahapan Pemilu Jumlah Non Tahapan/Non Pemilu 53 Pencalonan 37 Penetapan Pasangan Calon 12 Kampanye 6 Laporan & Audit Dana Kampanye 5 Pengadaan & Distribusi Perlengkapan Pemungutan & Perhitungan 12 Suara Pemungutan & Perhitungan Suara 40 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 84 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 39 Penetapan & Pengumuman Calon Terpilih Tidak Ada Perselisihan 2 Hasil Pemilihan Pengusulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih 0 Total 290 Data per 16 Oktober 2019 Tabel: 5 Amar Putusan Terhadap Modus Pelanggaran AMAR PUTUSAN No. Kategori Pelanggaran Jumlah TAP R TT PS PT PDJ 1 Manipulasi Suara 74 72 0 0 1 0 1 2 Penyuapan 3 2 0 0 1 0 0 3 Perlakuan Tidak Adil 18 8 10 0 0 0 0 4 Pelanggaran Hak Pilih 18 8 9 0 0 1 0 225 Kerahasian Suara & 5 0 0 0 0 0 0 0 Tugas Penyalahgunaan 6 18 7 3 0 1 0 7 Kekuasaan 7 Konflik Kepentingan 16 9 7 0 0 0 0 Kelalaian Pada Proses 8 22 11 11 0 0 0 0 Pemilu 9 Intimidasi & Kekerasan 0 0 0 0 0 0 0 10 Pelanggaran Hukum 105 59 42 0 2 2 0 Tidak Adanya Upaya 11 0 0 0 0 0 0 0 Hukum Yang efektif Penipuan Saat 12 5 5 0 0 0 0 0 Pemungutan Suara Pelanggaran Netralitas, 13 Ketidakberpihakan & 9 8 0 0 1 0 0 kebebasan 14 Konflik Internal Institusi 3 0 2 0 0 1 0 15 Lain-lain 12 7 4 0 1 0 0 Total 303 196 88 0 7 4 8 Data per 16 Oktober 2019 Keterangan: R = Rehabilitasi TT = Teguran Tertulis PS = Pemberhentian Sementara PT = Pemberhentian Tetap PDJ = Pemberhentian Dari Jabatan Sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019, DKPP RI telah memutus 166 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan jumlah total 303 amar putusan pada tiap kategori pelanggaran. Dari jumlah tersebut, terdapat 7 putusan untuk pemberhentian tetap, 4 pemberhentian dalam jabatan, 88 teguran tertulis dan 196 rehabilitasi. Data hasil persidangan, kategori pelanggaran hukum masih menjadi kategori pelanggaran paling banyak terjadi, dimana jumlah amar putusan untuk pelanggaran hukum adalah sebanyak 105 amar putusan. Jika dilihat dari perspektif kelembagaan, bahwa masih banyak terdapat penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait teknis penyelenggaraan pemilihan umum. 226 Tabel: 6 Amar Putusan Terhadap Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 AMAR PUTUSAN No. Kategori Pelanggaran Jumlah TAP R TT PS PT PDJ 1 Jujur 48 44 1 0 3 0 0 2 Mandiri 3 2 0 0 1 0 0 3 Adil 12 7 5 0 0 0 0 4 Akuntabel 46 25 20 0 0 1 0 5 Berkepastian Hukum 60 50 10 0 0 0 0 6 Aksesibilitas 0 0 0 0 0 0 0 7 Tertib 0 0 0 0 0 0 0 8 Terbuka 1 1 0 0 0 0 0 9 Proporsional 3 2 1 0 0 0 0 10 Profesional 117 60 51 0 3 3 0 11 Efektif 0 0 0 0 0 0 0 12 Efisien 0 0 0 0 0 0 0 13 Kepentingan Umum 0 0 0 0 0 0 0 Total 290 191 88 0 7 4 0 Keterangan: R = Rehabilitasi TT = Teguran Tertulis PS = Pemberhentian Sementara PT = Pemberhentian Tetap PDJ = Pemberhentian Dari Jabatan Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat 290 pelanggaran terhadap 7 jenis prinsip penyelenggaraan pemilihan umum dari 13 prinsip penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun dari sejumlah 290 pelanggaran prinsip penyelenggara pemilu yang dilanggar tersebut, prinsip tertinggi yang dilanggar adalah prinsip profesional yakni sebanyak 117 pelanggaran dan tertinggi kedua adalah prinsip berkepastian hukum yakni 60 pelanggaran. Adapun terhadap prinsip yang dilanggar tersebut, setelah diputus oleh Mejelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu maka terdapat 191 rehabilitasi, 88 sanksi teguran tertulis, 7 sanksi pemberhentian tetap, dan 4 sanksi pemberhentian dalam jabatan. Terhadap 290 pelanggaran yang telah diterbitkan putusannya tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip profesionalitas menjadi pokok utama dalam perkara yang diadukan oleh pengadu. Hal ini dapat dijadikan sebagai 227 bahan evaluasi bagi para penyelenggara pemilu untuk dapat menyelenggarakan pemilu sehingga hak demokrasi yang merupakan hak dasar bagi masyarakat sebagai warga negara terjamin secara utuh dan terselenggaranya pemilihan umum yang sesuai dengan asas dan prinsip pelaksanaan pemilihan umum. C. Point Krusial terkait dengan Penanganan Pelanggaran Kode Etik dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 1. Seleksi/rekrutmen penyelenggara pemilu Bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian pemilu serentak yang diajukan oleh Pemohon, DKPP merasa perlu untuk menyampaikan permasalahn perihal rekrutmen penyelenggara yang sedikit banyak bertalian dengan konteks pemilu serentak. Bahwa rekrutmen berdasarkan pada UU 7/2017 berbeda dengan rekrutmen berdasarkan pada UU 22/2007 maupun UU 15/2011. Pada periode perundangan sebelumnya, rekrutmen dilaksanakan tidak secara terpusat dimana KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota direkrut oleh jajaran provinsi. Rekrutmen terpusat justru dilaksanakan pada periode UU 12/2003. Hanya saja, rekrutmen terpusat yang berdasarkan pada UU 7/2017 memiliki corak tersendiri mengingat pelaksanaanya yang bebarengan dengan pemilu serentak yang tidak terdapat pada UU 12/2003. Atas dasar kekhususan tersebut, maka DKPP merasa perlu untuk mengutarakan beberapa problematika yang sempat ditangani oleh DKPP perihal seleksi sebagai salah satu bagian dalam kerangka tata-kelola pemilu serentak. Bahwa untuk menggambarkan presentase dari perkara seleksi yang ditangani oleh DKPP, data DKPP menunjukkan proporsi dari topik seleksi sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut: Tabel: 7 Perbandingan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik terkait Proses Seleksi Penyelenggara Pemilu Tahun 2018 dan 2019 2019* 2018 (data per 4 Okt 2019) Jajaran KPU Perkara Topik Perkara Topik Presentas Presentas disidangka Seleks disidangka seleks e e n i n i Terad KPU 16 9 56.25% 22 8 36% 228 u KPU-KIP 27 5 18.5% 23 6 26% Provinsi KPU-KIP 152 16 10.5% 187 13 6.9% Kab/Kota 2019* 2018 (per tanggal 4 Okt 2019 ) Jajaran Bawaslu Perkara Topik Perkara Topik Presentas Presentas disidangka Seleks disidangka seleks e e n i n i Bawaslu 19 11 57% 7 1 14% Bawaslu- Panwasli 23.5% 34 8 13 1 7.69% h Terad Provinsi u Bawaslu- Panwasli 125 13 10.4% 103 4 3.88% h Kab/Kota Data per 16 Oktober 2019 DKPP menerima sejumlah permohonan untuk perkara seleksi untuk jajaran KPU maupun Bawaslu. Adapun, terdapat beberapa pokok permasalahan yang layak untuk diberikan penekanan khusus. DKPP melihat terdapat masalah baik dalam hal penormaan maupun pelaksanaan norma rekrutmen. Dalam hal pernormaan, pertama, tidak ada aturan yang memadai mengenai mekanisme koreksi, pemberhentian, maupun pengaktifan kembali tim seleksi. Kedua, masalah penormaan juga muncul dengan tidak adanya parameter yang jelas untuk perlakuan khusus terhadap peserta rekrutmen perempuan dalam hal pelaksanaan “memperhatikan keterwakilan perempuan” sebagaimana diatur dalam UU 7/2017. Ketiga, ketidakjelasan nomor urut dari daftar kelulusan peserta seleksi yang menimbulkan ketidakpastian urutan PAW. Keempat, adanya perubahan frasa dari “sebanyak” sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU 7/2017 menjadi “paling banyak” dalam Pasal 25 ayat (4) PKPU 7/2018 yang menimbulkan akibat hukum berbeda. Kelima, menyangkut prinsip, dalam beberapa kasus terdapat perbedaan perlakuan (inequal treatment) antar peserta seleksi. Keenam, tidak dimuatnya masalah pengaturan ambang batas nilai pada satu sisi, dan jumlah nama yang harus diserahkan pada sisi lain dalam PKPU 7/2018. Ketujuh, ketidakpastian perihal penilaian khusus antara peserta seleksi yang merupakan penyelenggara pada periode sebelumnya (petahana/existing) dengan peserta seleksi yang baru mendaftar. 229 Selain daripada permasalahan yang menyangkut penormaan, DKPP juga menerima permohonan yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan/implementasi. Beberapa permasalahan tersebut antara lain, pertama, dan yang cukup sering dimohonkan adalah perihal pengumuman baik pengumuman yang terlambat, pengumuman ganda, pengumuman yang melewati batas waktu, maupun tidak adanya pengumuman baik atas tahapan maupun hasil rekrutmen. Kedua, berkenaan dengan tidak adanya jawaban atau tindak lanjut atas tanggapan masyarakat terhadap nama-nama yang lolos seleksi. Ketiga, masalah soal CAT yang bocor. Keempat, masalah keterlibatan nama-nama yang lolos yang terindikasi mengenai syarat keanggotaan partai politik. Kelima, masalah domisili dari peserta yang lolos seleksi. Terakhir, keenam, adalah masalah rekomendasi dan izin PPK bagi peserta seleksi yang berstatus sebagai PNS. Bahwa dari sekian permasalahan dari rumpun tipologi seleksi yang diperiksa oleh DKPP, adalah tidak dapat dilepaskan dalam satu rumah besar tata- kelola baik dalam hal penormaan maupun pelaksanaan norma. 2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi pokok perkara yang diadukan ke DKPP. Sebagaimana Surat KPU RI Nomor 651/PL.02.1- SD/01/KPU/IV/2019, tanggal 9 April 2019, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, perubahan jumlah pemilih dapat dibenarkan dengan berpedoman pada angka 4 dan 5 surat KPU RI yakni jumlah pemilih versi terbaru adalah mengembalikan DPK yang telah dijadikan DPT ke jumlah semula atau tetap menjadi DPK dan pemilih resmi adalah yang sesuai dengan DPTHP-2. Seharusnya perbedaan jumlah DPTb adalah disebabkan adanya perintah KPU RI perihal masih bisa pindah memilih hingga H-7. Perihal pengumuman DPTb seharusnya diumumkan secara terbuka, tetapi ada KPU kabupaten/kota yang tidak mengumumkan secara terbuka. Bahwa Pasal 41 Undang-Undang 7/2017 menyebutkan jenis rapat pleno terdiri atas: rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka. Rapat pleno terbuka dilakukan untuk rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Selanjutnya di dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 230 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota khususnya pada Pasal 60, 61, dan 62; Pasal 60 menyebutkan untuk mengambil keputusan dilakukan dalam rapat pleno yang terdiri atas: (a) rapat pleno tertutup, (b) rapat pleno terbuka, (c) rapat pleno rutin. Pasal 62 ayat (1) menyebutkan rapat pleno terbuka dihadiri oleh peserta pemilu, tim kampanye, saksi peserta pemilu, anggota KPU sesuai dengan tingkatannya, sekretariat KPU sesuai tingkatannya dan pemangku kepentingan terkait. Pada ayat (2) rapat pleno terbuka dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil pemilu atau pemilihan, serta tahapan pemilu atau pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu dan pemilihan. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas penetapan/rekapitulasi daftar pemilih seharusnya dilakukan melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang para pihak, karena menyangkut data yang harus diketahui oleh peserta pemilu. Pleno penetapan data pemilih seharusnya dilakukan dalam rapat pleno terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU 11/2018 perihal Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Terhadap rapat pleno yang dilakukan KPU Kabupaten Kuantan Singigi dan KIP Aceh Besar, DKPP berpendapat bahwa rapat pleno tersebut tidak mengikuti tata cara sebagaimana diatur Peraturan KPU di atas adalah tindakan tidak profesional dan tidak berkepastian hukum. Sepatutnya KPU kabupaten/kota memberikan akses pelayanan kepada peserta pemilu, pengawas pemilu, dan pemilih untuk mendapatkan informasi dan data pemilih sebagai dasar penetapan DPT. Keterbukaan informasi dan data oleh penyelenggara pemilu merupakan kewajiban absolut, bertujuan membangun partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap proses pemilu yang berintegritas. 3. Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu a. Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) 231 Salah satu perkara yang diperiksa oleh DKPP dan mendapatkan perhatian adalah mengenai permasalahan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). KPU mewajibkan partai politik sebelum mendaftar sebagai calon peserta pemilu untuk memasukkan data dalam Sipol dalam PKPU 11/2017. Teradapat dua permasalahan utama yang mengemuka berkenaan dengan Sipol. Pertama, perbedaan perlakuan KPU terhadap dua sistem informasi yang menjadi supporting system, yaitu antara Sipol dengan Silon. Bahwa meskipun Sipol menjadi salah satu kewajiban, namun Sipol tidak didaftarkan oleh KPU ke Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 82/2012. Sementara Sipol tidak didaftarkan, perlakuan yang berbeda diterapkan kepada Silon yang didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kedua, kewajiban untuk menyerahkan data dalam Sipol oleh Bawaslu dinyatakan bahwa kewajiban sebagaimana disebutkan adalah merupakan norma baru. Jadi pada satu sisi KPU menerapkan Sipol sebagai salah satu kewajiban, namun pada sisi lain Bawaslu menyatakan bahwa hal itu adalah norma baru yang bertentangan dengan Undang-Undang. Sebagai tambahan, terdapat pula beberapa permasalahan teknis berupa akses website yang sering down sehingga menghambat akses peserta. b. Verifikasi Partai Politik Bahwa DKPP memberikan catatan khusus dalam tahapan verifikasi partai politik. Pokok permasalahan yang muncul adalah dua mekanisme berbeda yang diterapkan oleh KPU. Masalah pokoknya adalah adanya verifikasi dengan dua dasar hukum yang berbeda, yaitu verifikasi yang didasarkan pada PKPU 11/2017, yang selanjutnya karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang membatalkan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan membatalkan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 untuk selanjutnya KPU mengeluarkan PKPU 6/2018. Adanya dua dasar hukum tersebut menimbulkan dua perlakuan yang berbeda, yaitu partai politik yang dilakukan verifikasi faktual sebelum Putusan MK dan setelah Putusan MK. Dua dasar hukum itu menimbulkan pula persangkaan akan perlakuan berbeda yang sesungguhnya justru menjadi inti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a quo. c. Polemik Terpidana Korupsi 232 Larangan mantan terpidana korupsi mengemuka dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang pada awalnya ditolak untuk diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). PKPU tersebut diajukan judicial review kepada Mahkamah Agung. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 bertentangan terhadap UU 7/2017, UU 12/2011, dan UU 12/1995. Dalam salah satu pertimbangannya, MA dalam Putusan 46 P/HUM/2018 menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 adalah norma baru yang tidak diatur dalam UU 7/2017 sehingga bertentangan dengan UU 7/2017 jo. UU 12/2011 dan dalam amarnya menyatakan bahwa sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Terhadap putusan MA ini, KPU kemudian mengundangkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Ketika PKPU tersebut diuji materiil ke MA, saat bersamaan sebagian calon peserta pemilu yang berstatus mantan terpidana korupsi mengajukan sengketa ke Bawaslu. Bawaslu kemudian menyatakan KPU harus memasukkan kembali bakal calon yang telah dicoret tersebut. Terdapat tarik menarik terhadap putusan-putusan sengketa di Bawaslu, dimana KPU tidak mematuhi putusan tersebut. Dalam konteks ini, meskipun DKPP tidak memiliki kewenangan untuk menilai substansi dari PKPU 20 Tahun 2018, namun secara etika penyelenggara pemilu, perbuatan KPU bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. d. Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DKPP memeriksa dan memutus perkara kode etik terkait tahapan penetapan DCT. Dalam beberapa perkara kode etik, tindakan penyelenggara pemilu terbukti tidak cermat sehingga berakibat pada akuntabilitas kebijakan penyelenggara pemilu dipersoalkan oleh peserta pemilu. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 secara jelas mengatur keterpenuhan syarat administrasi bakal calon. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat tafsir dari penyelenggara pemilu yang justru menimbulkan persoalan di tingkat implementasi. Seperti peserta pemilu yang dicoret dari DCT karena ketidakterpenuhan syarat administrasi bakal calon. Alamat peserta pemilu yang tertera dalam surat keterangan terdaftar 233 sebagai pemilih berbeda dengan KTP-el bakal calon anggota legislatif. DKPP berpendapat tidak ada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur ketika terjadi perbedaan alamat KTP-el dengan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, maka administrasi bakal calon menjadi tidak memenuhi syarat. Dalam konteks ini, DKPP menilai tindakan penyelenggara pemilu menghilangkan kesempatan warga negera untuk menjadi peserta pemilu. Dalam keadilan sistem pemilu, penyelenggara pemilu dituntut untuk terbuka dalam tahapan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota legislatif. Hasil verifikasi harus disampaikan kepada peserta pemilu sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dalam perkara KIP Aceh Tenggara dan KIP Provinsi Aceh yang diadukan karena tidak menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon dari Partai SIRA, DKPP menilai penyelenggara pemilu melanggar prinsip integritas dan profesionalitas. Penyelenggara pemilu tidak mengundang Partai SIRA dalam rapat pleno perbaikan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRK Aceh Tenggara Pemilu 2019. Undangan pleno hanya kepada parpol yang Memenuhi Syarat (MS) dari hasil verifikasi perbaikan syarat calon untuk kemudian ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Seharusnya dokumen hasil verifikasi tersebut disampaikan pula kepada Partai SIRA melalui LO/penghubung Partai SIRA. Akibat kelalaian penyelenggara pemilu yang tidak memastikan hasil verifikasi sampai ke Partai SIRA mengakibatkan Partai SIRA tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen persyaratan hingga akhir masa perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara pemilu harus mengedepankan integritas proses, sehingga seluruh tahapan pencalonan anggota legislatif Kabupaten Aceh Tenggara dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. 4. Logistik Pemilu Logistik pemilu atau perlengkapan penyelenggaraan pemilu yang diantaranya terdiri dari perlengkapan pemungutan suara (kotak suara; surat suara; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk mencoblos pilihan; dan TPS) merupakan hal yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya pengadaaan dan pendistribusian logistik pemilu diatur ketat dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 341 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 234 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan logistik pemilu harus diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Secara teknis KPU telah pun telah mengatur di awal melalui PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjadwalkan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggara pemilu tahun 2019 dengan jadwal awal 24 September 2018, akhir 16 April 2019 selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 batas jadwal berubah, awal 17 April 2018 dan akhir 17 Juni 2019. Dalam persidangan DKPP, pengadaan dan distribusi logistik pemilu 2019 seringkali menjadi permasalahan yang terjadi secara merata. Tidak kurang sebanyak 12 perkara disidangkan karena persoalan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Tipikal persoalan yang muncul adalah pengadaan dan distribusi logistik terlambat, tertukar dan kurang. Di Cianjur misalnya Pada tanggal 17 April 2019, terdapat beberapa TPS di Kabupaten Cianjur yang mengalami keterlambatan distribusi surat suara dan beberapa surat suara tertukar antara Dapil 1 dengan Dapil 3, Dapil 2 dengan Dapil 5. Tertukarnya surat suara tersebut menyebabkan Bawaslu Kabupaten Cianjur merekomendasikan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 5 (lima) TPS yaitu TPS 1, TPS 9, TPS 10, TPS 12, dan TPS 13 di Desa Sukamanah, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Keterlambatan distribusi logistik di beberapa TPS tersebut disebabkan adanya keterlambatan pengiriman surat suara pengganti yang rusak dan kurang kirim hasil sortir oleh penyedia yang ditunjuk oleh KPU RI. Keterlambatan distribusi surat suara dan tertukarnya surat suara antar dapil menunjukkan ketidakprofesionalan dalam pengelolaan logistik pemilu yang sentralistik. Permasalahan yang berasal dari pusat ini membuat penyelenggara pemilu di tingkat daerah melakukan improvisasi di luar ketentuan perundang- undangan. Kekurangan logistik pemilu di 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Cianjur (Kecamatan Cilaku dan Kecamatan Cianjur) misalnya membuat KPU Kabupaten Cianjur berinisiatif membuat kebijakan dengan mengeluarkan Surat Perintah 235 Nomor 330/PP.10-SP/3203/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 16 April 2019 yang intinya memerintahkan 6 (enam) PPK, yaitu: PPK Kecamatan Warungkondang, PPK Kecamatan Cipanas, PPK Kecamatan Pacet, PPK Kecamatan Cugenang, PPK Kecamatan Mande, dan PPK Kecamatan Ciranjang mengambil surat suara, untuk memenuhi kekurangan surat suara di Kecamatan Cilaku dan Kecamatan Cianjur. Tindakan ini telah melanggar ketentuan yang berlaku. KPU Kabupaten Cianjur mengambil resiko dengan berasumsi jumlah pemilih di tiap TPS tidak akan mencapai 100% dari jumlah DPT yang didasarkan pada pengalaman angka partisipasi tidak lebih dari 70%. Contoh lainnya terkait persoalan pengadaan dan distribusi logistik terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. KPU Kabupaten Banyuasin diadukan Bawaslu Kabupaten Banyuasin berkenaan dengan isu hilangnya 5 (lima) kotak suara pemilu presiden dan wakil presiden di TPS 09, 10, 11, 12, dan TPS 13, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang kelapa yang ternyata tidak hilang, melainkan terdapat kekurangan logistik pemilu. Permasalahan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 09, 10, 11 , 12, dan TPS 13 Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang kelapa, KPU Kabupaten Banyuasin mengakui terjadi keterlambatan pemungutan suara di 5 TPS yakni TPS 09, 10, 11, 12, dan TPS 13 Desa Kenten Laut, Kec. Talang Kelapa. Pemungutan suara di TPS 13 dilaksanakan menjelang dini hari. Kebijakan tersebut ditempuh oleh KPU Kabupaten Banyuasin setelah mempertimbangkan permintaan pemilih agar pemungutan suara ditunda sampai tersedia surat suara presiden dan wakil presiden. Selain itu terdapat 1 (satu) TPS dilakukan pemungutan suara susulan, 4 (empat) TPS tetap dilaksanakan tanggal 17 April 2019 di sore hari. Kebijakan KPU Kabupaten Banyuasin melakukan pemungutan suara menjelang pukul 00.00 WIB bertentangan dengan asas kepatutan dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur waktu pemungutan suara pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB. Dalam sidang pemeriksaan DKPP terungkap pemilih yang hadir di TPS sebanyak 136 orang dari 212 pemilih terdaftar di DPT. KPU Kabupaten Banyuasin tidak dapat memastikan seluruh pemilih di TPS tersebut mendapat informasi pemungutan suara dilaksanakan pada dini hari. KPU Kabupaten Banyuasin mengakui distribusi surat suara terlambat karena pihak ketiga mengalami kendala tidak tersedia bahan baku 236 sehingga logistik baru tiba di Kabupaten Banyuasin pada tanggal 3-4 April 2019 bersamaan jadwal pelipatan surat suara. Pendistribusian logistik pemilu ke Kecamatan Talang Kelapa terjadwal 15 April 2019, namun kenyataannya pengiriman logistik pemilu tahap pertama dilaksanakan tanggal 16 April 2019 pukul 23.30 WIB dan tahap kedua tanggal 17 April pukul 06.00 WIB. Hal lain terkait logistik terjadi kesalahan cetak yang berakibat pada tidak terlaksananya pemungutan dan perhitungan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Banyuasin pada daerah pemilihan 2 yang meliputi wilayah Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Betung, Kecamatan Pulau Rimau, dan Kecamatan Tungkal Ilir dikarenakan surat suara DPRD Kabupaten Banyuasin di daerah pemilihan 2 mengalami kesalahan cetak yang mengakibatkan dilakukannya PSL (Pemungutan Suara Lanjutan). Dalam surat suara untuk Dapil 2 DPRD Kabupaten Banyuasin tercantum nama-nama calon anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan 1. KPU Kabupaten Banyuasin pada akhirnya menerbitkan keputusan melakukan Pemungutan dan Perhitungan Suara Lanjutan (PSL) di seluruh daerah pemilihan 2 yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019. Persoalan keterlambatan distribusi logistik lain misalnya juga terjadi di Kabupaten Nias Selatan. KPU Kabupaten Nias Selatan akhirnya berimprovisasi menetapkan wilayah pendistribusian logistik ke dalam beberapa kategori, yaitu daerah kepulauan (prioritas pertama), daerah pegunungan dan sungai (prioritas kedua), daerah pegunungan dan sungai besar (prioritas ketiga), dan daerah daratan (prioritas keempat, kelima, dan keenam). Pendistribusian logistik untuk wilayah dengan kategori skala prioritas pertama dan kedua direncanakan pada tanggal 12 April 2019, wilayah skala prioritas ketiga dan keempat pada tanggal 13 April 2019, dan wilayah skala prioritas kelima dan keenam pada tanggal 14 April 2019. KPU Nias Selatan berdalih akibat cuaca buruk pendistribusian logistik di wilayah skala prioritas pertama menjadi tertunda dan dilaksakanan pada tanggal 13 April 2019. Pergeseran jadwal tersebut memengaruhi jadwal pendistribusian di wilayah lain sehingga distribusi logistik di Kecamatan Mazino, Kecamatan Toma, Kecamatan Somambawa, dan Kecamatan Siduaori yang merupakan wilayah daratan (skala prioritas keempat) mengalami keterlambatan. Sedangkan untuk Kecamatan Lolowau yang merupakan wilayah pegunungan dan sungai dengan skala prioritas kedua, distribusi logistik tidak dapat terlaksana sampai dengan 237 tanggal 17 April 2019 karena hujan lebat. Alasan cuaca buruk yang dijadikan argumentasi KPU Kabupaten Nias Selatan terbantahkan dalam persidangan dengan adanya fakta bahwa pada tanggal 12 April 2019 masih terjadi pengepakan surat suara dan secara faktual kondisi logistik belum siap untuk didistribusikan. Bahkan fakta persidangan DKPP mengungkapkan sampai tanggal 16 April 2019 masih ada proses pengepakkan surat suara. Problematika logistik pemilu hampir di tiap daerah memiliki permasalahan yang sama: terlambat, tertukar dan kekurangan. Persoalan ini seharusnya dapat dijembatani dengan penata kelolaan yang lebih baik dalam hal pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu. 5. Pungut Hitung dan Rekap (Banyak Korban) a. Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan yang paling singkat, yakni hanya pada hari pemungutan suara, 17 April 2019 hingga 12 jam tanpa jeda berikutnya sesuai putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. Namun tahapan ini sangat penting dan memegang peranan dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Tahapan pungut dan hitung sebagai mahkota dari Pemilu Serentak Tahun 2019 pada prosesnya melibatkan hampir semua penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau pemilu, dan pemilih. Khusus penyelenggara pemilu mulai dari penyelenggara di tingkat TPS, yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas TPS hingga penyelenggara di tingkat pusat, yakni KPU dan Bawaslu yang ikut melakukan monitoring dan supervisi atas tahapan tersebut. Berdasarkan data perkara yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terdapat 40 (empat puluh) perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang telah diputus. Persoalan-persoalan etika yang muncul dalam tahapan ini antara lain mengenai ketidak profesionalan penyelenggara pemilu sebagai akibat KPPS dan Pengawas TPS yang tidak memahami regulasi pungut hitung suara di TPS dan mengakibatkan terpenuhinya syarat-syarat untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) maupun pemungutan suara 238 lanjutan (PSL) yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan permasalahan-permasalahan etik yang muncul akibat ketidakmandirian KPPS antara lain melakukan pencoblosan dan penandaan terhadap surat suara sebagaimana terjadi di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pasang Kayu. Selanjutnya, persoalan etik lainnya yang telah disidangkan dan diputus DKPP pada tahapan pungut dan hitung juga terjadi akibat kekurangan logistik dalam kotak suara di TPS yang baru diketahui pada hari pemungutan suara ketika kotak suara dibuka, mulai dari jumlah surat suara, formulir-formulir hingga surat suara yang tertukar yang terjadi di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Banggai serta beberapa daerah lainnya. Yang kesemuanya bersumber pada pengesetan logistik di setiap kotak suara oleh KPU kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan standard operation procedure (SOP) pengelolaan logistik. Kemudian, juga terjadi kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di tahapan pungut dan hitung suara juga diakibatkan supervisi yang dilakukan KPU kabupaten/kota terkait waktu pelaksanaan pemungutan suara susulan yang digelar tengah malam. Selain itu, dalam sidang pemeriksaan kode etik oleh DKPP, KPPS yang dihadirkan oleh para pihak pada beberapa sidang kode etik antara lain di Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buton juga mengemukakan persoalan beban mereka selaku ujung tombak penyelenggara pemilu serentak tahun 2019 yang sangat berat. Sehingga mengakibatkan sebagian dari mereka mengalami kelelahan, pingsan, hingga meninggal dunia saat melaksanakan tugas maupun pasca pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Menurut penyelenggara pemilu di tingkat TPS, hal tersebut dikarenakan tugas-tugas KPPS tidak hanya pada hari pemungutan suara melainkan sebelumnya hingga penyerahan kotak suara ke PPS. Yakni dimulai sejak H-4, yakni pengumuman mengenai hari pemungutan suara dan penyampaian formulir C6 hingga ke penyiapan TPS pada H-1 hari pemungutan suara sebagaimana tercantum pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019. Akibatnya, pasca pemungutan suara banyak tugas-tugas KPPS yang lalai dilaksanakan karena KPPS kelelahan dan sakit antara lain tidak mengumumkan hasil pemungutan suara dengan cara menempel salinan C1 di TPS maupun penulisan salinan C1 yang tidak sesuai C1 hologram hingga 239 kesalahan-kesalahan teknis lainnya. Adapun pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang terbukti pada persidangan DKPP di tahapan ini didominasi prinsip profesional dan berkepastian hukum. b. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilu serentak tahun 2019 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK, tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota, tingkat provinsi oleh KPU Provinsi dan tingkat nasional oleh KPU RI berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. Jika dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2014, terjadi pergeseran rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat desa/kelurahan yang sebelumnya pleno rekapitulasi dilakukan oleh PPS digeser ke tingkat kecamatan oleh PPK. Jumlah pengaduan etik yang sudah diputus DKPP terkait tahapan ini pada Pemilu Tahun 2019 mencapai 89 perkara. Angka ini merupakan angka tertinggi diantara tahapan-tahapan pemilu lainnya. Perkara-perkara etika yang terjadi di tahap rekapitulasi antara lain menyoal profesionalitas penyelenggara pemilu saat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga ke rekapitulasi di tingkat nasional. Salah satu yang menonjol adalah ketidakprofesionalan PPK dan Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan seperti terjadi di Kabupaten Sumenep. Antara lain penyelesaian permasalahan-permasalahan teknis mengenai perbedaan data salinan C1 yang dimiliki para Saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan dengan C1 Hologram, penyelesaian keberatan saksi, penerbitan rekomendasi Pengawas Pemilu yang tidak dilaksanakan oleh PPK. Termasuk pelaksanaan pleno tingkat kecamatan yang tidak sesuai aturan hukum yang ada hingga persoalan lain yang terjadi di rekapitulasi tingkat kecamatan yang kemudian dilaporkan dan diputus melanggar administrasi pemilu oleh pengawas pemilu seperti terjadi pada perkara etik di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Lombok Tengah. Adanya fakta-fakta tersebut membuktikan pemindahan tahapan rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dari tingkat PPS pada Pemilu Tahun 2014 ke tingkat PPK di Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagaimana diatur di UU Nomor 7 240 Tahun 2017 tentang pemilu masih memunculkan persoalan-persoalan etika baru pada penyelenggara pemilu tingkat kecamatan. Selain itu, permasalahan etik yang disidangkan dan diputus oleh DKPP juga terjadi pada tahapan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu permanen. Mulai dari KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, KPU/KIP hingga Bawaslu/Panwaslih Provinsi. Persoalan etika yang di sidang DKPP antara lain menyangkut tindakan para penyelenggara pemilu yang tidak profesional dan berkepastian hukum terkait terjadinya perubahan angka yang tercantum dalam Formulir DB1 tercetak dengan yang dibacakan saat rapat pleno rekapitulasi, penyelesaian keberatan saksi peserta pemilu dengan hanya menuliskannya pada Formulir Model DB-2 maupun DC-2, melakukan perubahan angka perolehan suara yang telah ditetapkan di Formulir DB1, tidak dilaksanakannya rekomendasi pengawas pemilu serta berbagai modus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku lainnya. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu permanen ini antara lain terjadi di Kabupaten Aceh Besar, Kota Cirebon, dan Kabupaten Empat Lawang. Termasuk kegagalan penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi hingga batas waktu tahapan yang telah ditetapkan sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap prinsip mandiri dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya. Sedangkan prinsip yang dominan dilanggar penyelenggara pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara adalah prinsip profesional, prinsip berkepastian hukum, prinsip akuntabel, dan prinsip kepentingan umum. Masih terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di tahapan rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara menunjukkan adanya persoalan tata kelola pemilu di tingkat penyelenggara teknis baik KPU dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya. 6. Sengketa Adminitrasi a. DalamTahapan Proses Pemilu Desain kelembagaan penyelenggara pemilu dibangun dengan prinsip check dan balance antara pelaksana teknis penyelenggaraan dengan pelaksana pengawasan. Pengawas pemilu melakukan kontrol terhadap pelayanan KPU 241 terhadap stakeholder pemilu dalam mengikuti setiap tahapan. Ketika ada putusan maupun rekomendasi pengawas pemilu, KPU harus segera menindaklanjuti. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 20 huruf j juncto Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang intinya mengatur KPU Kabupaten/Kota melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota. Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Penetapan Pasangan Calon. Akan tetapi dalam tataran implementasi, masih terjadi penafsiran KPU terhadap norma aturan yang dipersoalkan peserta pemilu. Seperti tindakan KPU yang tidak melaksanakan seluruh amar Putusan Bawaslu. Seperti dalam Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Landak. Putusan Bawaslu memerintahkan KPU Kabupaten Landak memperbaiki salinan Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota, dengan mencocokkan dan/atau mengoreksi Formulir DA1 Plano DPRD Kab/Kota, Formulir DAA1 Plano DPRD Kab/Kota, dan Formulir C1 Hologram Plano DPRD Kab/Kota, dan Formulir C1 Plano DPRD Kab/Kota. KPU menindaklanjuti putusan tersebut dengan cara hanya menyandingkan Formulir DA1 dengan DAA1 Plano DPRD Kabupaten. KPU tidak melakukan pencocokkan data pada Formulir C1 Plano berhologram DPRD Kabupaten/Kota yang diduga terjadi perubahan angka hasil perolehan suara sebagaimana perintah putusan Bawaslu dengan alasan bertentangan dengan ketentuan pembukaan kotak dalam Peraturan KPU. DKPP menilai seharusnya KPU melaksanakan Putusan Bawaslu secara komprehensif sesuai amar putusan. Putusan Bawaslu yang memerintahkan perbaikan salinan DA1 DPRD Kabupaten/Kota dengan mencocokkan data pada C1 Plano berhologram DPRD Kabupaten/Kota saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten merupakan dasar hukum yang harus dilaksanakan KPU. Tindakan KPU tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 242 b. Pasca Penetapan Hasil Pemilu Bahwa DKPP memeriksa perkara KPU Kabupaten Bungo yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena diduga tidak melakukan perbaikan serta pembetulan pada Formulir Model DA.1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Formulir DB.1-DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Bungo berdasarkan Formulir Model DAA.1-plano DPRD Kab/Kota Dusun Tanjung Bungo dan Formulir Model DAA.1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Rantau Tipu. Bahwa KPU Kabupaten Bungo diduga tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 05/AD/BWSL/PEMILU/PROV/2019 yang dikeluarkan pada 21 Mei 2019. Sesuai ketentuan Pasal 462 Undang-Undang 7/2017 yang menyebutkan bahwa KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama tiga hari sejak putusan itu dibacakan. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang memengaruhi hasil penghitungan suara hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap fakta hukum adanya putusan dan/atau rekomendasi Bawaslu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional harus mempertimbangakan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan, termasuk mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil pemilu harus telah diselesaikan sebelum ditetapkannya hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum pemilu. Apalagi terhadap permasalahan hukum pemilu yang memengaruhi hasil pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkannya hasil pemilu oleh Termohon secara nasional. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02- 10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu 243 atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahakamah Konstitusi. D. Simpulan Berdasarkan data penanganan perkara pelanggaran etika penyelenggara pemilu 2019 di DKPP yang berbasiskan data pengaduan dan persidangan serta beberapa poin krusial yang telah dikemukakan, DKPP menyimpulkan setidaknya terdapat dua persoalan yang perlu mendapat perhatian dari penyelenggaraan pemilu serentak. Pertama, penataan tata kelola pemilu yang lebih baik yang bertalian dengan desain pemilu serentak. Dalam fakta-fakta persidangan DKPP beberapa keluhan penyelenggara pemilu berkaitan dengan kelelahan penyelenggara pemilu yang disebabkan beban kerja tidak terlepas dari tata kelola pemilu khususnya pada bagian-bagian krusial sebagaimana telah dikemukanan pada bagian C. Point Krusial Penanganan Pelanggaran Kode Etik dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Persoalan-persoalan tersebut seharusnya dapat dijembatani dengan perbaikan regulasi (Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu) terkait penyelenggaraan pemilu serentak. Kerumitan pemilu serentak yang tidak dijembatani dengan regulasi yang mengurai dan memudahkan, peraturan teknis yang justru melahirkan norma baru di luar norma tingkat atasnya, penerbitan peraturan atau regulasi pelaksanaan yang tenggat waktunya terlalu dekat dengan jadwal pelaksanaan, putusan pelanggaran administrasi yang bertepatan waktunya atau justru setelah proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan 244 hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 selesai telah menimbulkan kegaduhan, kebingungan di lingkungan sesama penyelenggara pemilu, para kontestan pemilu, dan seluruh masyarakat; dan menyebabkan terbentuknya beban kerja berlebih pada penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Dari ‘potret’ ini terlihat bahwa permasalahan penyelenggaraan pemilu serentak justru muncul dari aspek tata kelola pemilu yang tidak dapat dirumuskan dengan lebih baik karena beban kerja penyelenggara pemilu yang tidak proporsional. Komisi Pemilihan Umum yang bertanggung jawab dalam teknis penyelenggaraan menanggung beban super berat yang tidak mampu mereka pikul, sehingga membuat mereka menjadi kerepotan dan ‘nanar’ dalam menata kelola tahapan pemilu yang justru akhirnya membuat mereka ‘missleading’ dengan mengeluarkan regulasi yang melampaui koridor yang seharusnya lebih harus mereka atur dalam kapasitas tugas pokok dan fungsi KPU. Bawaslu mengemban porsi pengawasan, pencegahan, pemeriksaan, memutuskan, dan sekaligus melakukan penindakan terhadap perkara administrasi dan sengketa; membuat mereka terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru kontra produktif terhadap kelancaran dan integritas proses pemilu serentak. Sementara DKPP memiliki porsi tugas yang hanya berkaitan dengan etika pemilu saja sebagai instrumen untuk menjaga harmonisasi proses penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Sehingga, menurut kami, permasalahan tata kelola tersebut justru berakar pada distribusi peran dan fungsi yang tidak proporsional diantara lembaga-lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP). Kedua, fenomena bahwa KPU sangat disibukkan oleh tuntutan-tuntutan non tahapan seperti harus menghadapi dan menghadiri persidangan, mulai di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), MA (Mahkamah Agung), hingga Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan adanya kerumitan dalam proses peradilan dalam penanganan urusan-urusan penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan kedua persoalan di atas, maka menurut kami, perlu dilakukan penataan ulang terhadap porsi dan peran dari ketiga lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP tersebut. Berkaitan dengan hal ini, maka kewenangan yang ada pada DKPP dan Bawaslu perlu disesuaikan mentransformasi DKPP menjadi lembaga peradilan pemilu yang menangani 245 peradilan terhadap sengketa etik, pelanggaran administrasi, sengketa proses, dan pidana pemilu. Sedangkan Bawaslu lebih dibebankan kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu di lapangan, melakukan ‘penyidikan’ dan ‘penuntutan’ ke peradilan yang ditangani oleh DKPP. Fungsi pengawasan oleh Bawaslu juga dapat berkolaborasi dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan porsi hubungan kelembagaan penyelenggara pemilu demikian, menurut kami akan mendorong terbentuknya proporsi yang seimbang dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu di Indonesia sekaligus menghasilkan penyederhanaan model peradilan pemilu. Selain itu, DKPP juga memberikan keterangan tambahan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: Jumlah pengaduan yang diterima dan disidangkan oleh DKPP berkaitan dengan proses Verifikasi Partai Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah sebanyak 4 (empat) perkara, yaitu: 1. Perkara Nomor 36/DKPP-PKE-VII/2018 ✓ Pihak Pengadu pada perkara ini adalah Saudara I Ketut Tenang (alamat: Bali) sebagai Ketua Partai Rakyat yang memberikan kuasa kepada Advokat Heriyanto (alamat: Jakarta) dan Advokat Anwar (alamat: Jakarta). ✓ Pihak Teradu sebanyak 12 orang, yaitu Ketua KPU (Arief Budiman sebagai Teradu I) dan para Anggota KPU (Hasyim Asy’ari sebagai Teradu II, Ilham Saputra sebagai Teradu III, Viryan sebagai Teradu IV, Evi Novida Ginting Manik sebagai Teradu V, Pramono Ubaid Tantowi sebagai Teradu VI, dan Wahyu Setiawan sebagai Teradu VII) serta Ketua Bawaslu (Abhan sebagai Teradu VIII) dan para Anggota Bawaslu (Ratna Dewi Pettalolo sebagai Teradu IX, Rahmat Bagja sebagai Teradu X, Muhammad Affifudin sebagai Teradu XI, dan Fritz Edward Siregar sebagai Teradu XII). ✓ Pada pokok aduannya, Pengadu mendalilkan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Teradu I s.d. Teradu VII, khususnya berkaitan dengan tindakan Teradu I s.d. VII yang 246 menetapkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007 yang mewajibkan penggunaan SIPOL, menerbitkan Surat Edaran Nomor 585/PL.01.0- SD/03/KPU/X/2017, bertemu dengan Lukman Edi, Fandi Utomo, dan Ariza Patria, dan beberapa hal lainnya yang secara lengkap dapat dilihat dalam Naskah Salinan Putusan terlampir. ✓ Berdasarkan pemeriksaan di peresidangan dan memeriksa bukti-bukti dokumen atas gugatan a quo, DKPP berkesimpulan bahwa: a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; b. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; c. Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya; d. Teradu VIII, IX, X, XI, dan XII tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya; ✓ Berkaitan pertimbangan dan kesimpulan di atas, DKPP telah menetapkan amar putusan sebagai berikut: a. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; b. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I s.d. Teradu VII; c. Merehabilitasi nama baik Teradu VIII s.d. Teradu XII terhitung sejak dibacakan putusan ini; dan d. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan a quo. 2. Nomor Perkara 37/DKPP-PKE-VII/2018 ✓ Pihak Pengadu pada perkara ini adalah Saudara Rhoma Irama (alamat: Jakarta Selatan) sebagai Ketua Partai Islam, Damai, Aman (IDAMAN), dan Saudara Radamsyah (alamat: Jakarta Utara) sebagai Sekretaris Jenderal Partai Islam, Damai, Aman (IDAMAN) yang memberikan kuasa kepada Advokat Heriyanto (alamat: Jakarta Selatan), Advokat Anwar (alamat: Jakarta Selatan), Advokat Alamsyah Hanafiah (alamat: Jakarta 247 Pusat), Advokat Dian Perri (alamat: Jakarta Pusat), Advokat Dody Novizar (alamat: Jakarta Pusat), Advokat Ari Wira Kusumah (alamat: Jakarta Pusat). ✓ Pihak Teradu sebanyak 12 orang, yaitu Ketua KPU (Arief Budiman sebagai Teradu I) dan para anggota KPU (Hasyim Asy’ari sebagai Teradu II, Ilham Saputra sebagai Teradu III, Viryan sebagai Teradu IV, Evi Novida Ginting Maniki sebagai Teradu V, Pramono Ubaid Tantowi sebagai Teradu VI, dan Wahyu Setiawan sebagai Teradu VII) serta Ketua Bawaslu (Abhan sebagai Teradu VIII) dan para anggota Bawaslu (Ratna Dewi Pettalolo sebagai Teradu IX, Rahmat Bagja sebagai Teradu X, Muhammad Affifudin sebagai sebagai Teradu XI, dan Fritz Edward Siregar sebagai Teradu XII). ✓ Pada pokok aduannya, Pengadu mendalilkan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Teradu I s.d. Teradu VII, khususnya berkaitan dengan tindakan Teradu I s.d. VII yang menetapkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007 yang mewajibkan penggunaan SIPOL, menerbitkan Surat Edaran Nomor 585/PL.01.0- SD/03/KPU/X/2017, dugaan bersikap tidak adil antara Partai garuda dan Partai Berkarya dengan 7 (tujuh) partai lainnya dan beberapa hal lainnya yang secara lengkap dapat dilihat dalam Naskah Salinan Putusan terlampir. ✓ Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan memeriksa bukti-bukti dokumen atas gugatan a quo, DKPP berkesimpulan bahwa: a. Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; b. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; c. Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya; d. Teradu VIII, IX, X, XI, dan XII tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya; 248 ✓ Berkaitan pertimbangan dan kesimpulan di atas, DKPP telah menetapkan amar putusan sebagai berikut: a. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagain; b. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I s.d. Teradu VII; c. Merehabilitasi nama baik Teradu VIII s.d. Teradu XII terhitung sejak dibacakannya putusan ini; dan d. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan a quo. 3. Nomor Perkara 38/DKPP-PKE-VII/2018 ✓ Pihak Pengadu pada perkara ini adalah Saudara Mayjend. TNI (Purn.) Suharno Prawiro (alamat: Jalan Pemuda Nomor 289) sebagai Ketua Partai Republik yang memberikan kuasa kepada Wakil Sekretaris Jenderal Partai Republik Warsono (alamat: Jalan Pemuda Nomor 289). ✓ Pihak Teradu sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu Ketua KPU (Arief Budiman sebagai Teradu I) dan para anggota KPU (Hasyim Asy’ari sebagai Teradu II, Ilham Saputra sebagai Teradu III, Viryan sebagai Teradu IV, Evi Novida Ginting Maniki sebagai Teradu V, Pramono Ubaid Tantowi sebagai Teradu VI, dan Wahyu Setiawan sebagai Teradu VII). ✓ Pada pokok aduannya, Pengadu mendalilkan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Teradu I s.d. Teradu VII, karena mewajibkan penggunaan SIPOL yang menurut Pengadu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengadu menduga adanya perlakuan berbeda terkait proses verifikasi faktual, dan beberapa hal lainnya yang secara lengkap dapat dilihat dalam Naskah Salinan Putusan terlampir. ✓ Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan memeriksa bukti-bukti dokumen atas gugatan a quo, DKPP berkesimpulan bahwa: a. Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; 249 b. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; c. Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya. ✓ Berkaitan pertimbangan dan kesimpulan di atas, DKPP telah menetapkan amar putusan sebagai berikut: a. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagain; b. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I s.d. Teradu VII; c. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan a quo. 4. Nomor Perkara 274/DKPP-PKE-VII/2018 ✓ Pihak Pengadu pada perkara ini adalah Saudara Rikson Hatigoran Nababan (alamat: Jakarta Pusat), sebagai Penggiat Pemilu. ✓ Pidak Teradu sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Ketua Bawaslu (Abhan sebagai Teradu I); para anggota Bawaslu (Ratna Dewi Pettalolo sebagai Teradu II, Muhammad Affifudin sebagai Teradu III, Rahmat Bagja sebagai Teradu IV, dan Fritz Edward Siregar sebagai Teradu V), serta Sekretaris Jenderal Bawaslu (Gunawan Suswantoro sebagai Teradu VI). ✓ Pada pokok aduan, Pengadu mendalilkan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Teradu I s.d. Teradu VI, karena tidak profesional dan gagal membuat standard tata laksana pengawasan sehingga terjadi permasalahan pada tahapan pendaftaran peserta pemilu, penyusunan daerah pemilihan, polemik calon, mantan narapidana, dan beberapa hal lainnya yang secara lengkap dapat dilihat dalam Naskah Salinan Putusan terlampir. ✓ Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan memeriksa bukti-bukti dokumen atas gugatan a quo, DKPP berkesimpulan bahwa: a. Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; 250 b. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; c. Teradu I s.d. Teradu V, dan VI tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya. ✓ Berkaitan pertimbangan dan kesimpulan di atas, DKPP telah menetapkan amar putusan sebagai berikut: a. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; b. Merehabilitasi nama baik Teradu I s.d. Teradu V terhitung sejak putusan dibacakan; c. Merehabilitasi nama baik Teradu VI terhitung sejak putusan dibacakan; d. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan a quo. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, oleh karena susbtansi perkara a quo sama dengan Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 maka Mahkamah telah memeriksa perkara a quo bersamaan dengan Perkara Nomor 37/PUU- XVII/2019 dimaksud yang telah diputus sebelumnya. Terhadap kedua perkara tersebut, Mahkamah telah menghadirkan ahli dan telah didengar keterangannya, yaitu: (1) Djayadi Hanan, yang telah memberikan keterangan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019; (2) Syamsudin Haris, yang telah memberikan keterangan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 18 November 2019; (3) Topo Santoso, yang telah memberikan keterangan pada tanggal 18 November 2019; dan (4) Ramlan Surbakti, yang telah memberikan keterangan pada tanggal 13 Januari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Djayadi Hanan Pemilu Serentak Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019, ada aspirasi masyarakat agar pelaksanaannya menjadi tidak serentak. Tapi di sisi lain, MK telah memiliki keputusan sebelumnya bahwa pelaksanaan pemilu serentaklah yang sesuai dengan konstitusi. Apa pemikiran dan solusi yang bisa disumbangkan oleh ilmu politik, khusunya ilmu sistem pemerintahan presidensial atas masalah 251 ini? Jawaban atas pertanyaan inilah yang hendak saya elaborasi dan mudah- mudahan dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi Majelis dalam mengambil keputusan atas perkara ini. Pemilu serentak dalam sistem presidensial Pemilu serentak (concurrent election) adalah pelaksanaan pemilu untuk memilih eksekutif (presiden) dan anggota-anggota legislatif dalam waktu (hari) yang bersamaan. Sebaliknya, pemilu tidak serentak adalah pelaksanaan pemilu untuk memilih eksekutif (presiden) dan anggota-anggota legislatif pada waktu (hari) yang berbeda. Jadi keserentakan ini adalah dalam pengertian eksekutif dan legislatif, bukan atau tidak harus memasukannya dalam arti wilayah, atau sub- wilayah. Memperluas konsep keserentakan ini menjadi keserentakan wilayah, juga tidak menjadi persoalan, tapi dia tidak lagi termasuk ke dalam pengertian pokok pemilu serentak yang menjadi bahasan utama para peneliti sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemilu pada umumnya. Negara-negara demokrasi yang menganut sistem presidensial memiliki variasi dalam pelaksanaan keserentakan ini. Ada yang serentak, ada pula yang tidak. Beberapa negara menggabungkannya dengan pemilihan eksekutif dan legislatif di daerah, ada pula yang tidak. Bila dilaksanakan serentak, terdapat variasi juga: ada anggota legislatif yang dipilih bersamaan dengan eksekutif, ada pula sebagian yang dipilih secara terpisah. Dari sekitar 120-an negara demokrasi di dunia, ada 40 negara yang menganut sistem presidensial (Cheibub, Gandhi, Vreeland, 2010). Ada beberapa pola keserentakan pemilu yang dijalankan berbagai negara tersebut. Pertama, pemilu presiden dan legislatif, dilaksanakan terpisah, seperti di Benin, El Salvador, dan Colombia. Pada 2018, pemilih di Colombia mengikuti pemilu legislatif (108 senator dan 172 anggota DPR) pada tanggal 11 Maret. Sedangkan pada 27 Mei mereka mengikuti pemilihan presiden. Kedua, pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan serentak, dibarengi dengan pemilu untuk lokal atau sub-nasional (legislatif dan eksekutif) secara keseluruhan (atau hampir keseluruhan), seperti Brazil dan Mexico. Pada 7 Oktober 2018 lalu misalnya, sekitar 147 juta pemilih Brazil mengikuti pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, 27 Gubernur, 54 Senator (2/3 dari total anggota senat), 513 anggota DPR, dan 1.059 anggota 252 DPR negara bagian. Ketiga, pemilu legislatif dan eksekutif nasional dilaksanakan serentak, dibarengi dengan sebagian pemilu lokal (dalam arti wilayah maupun dalam arti cabang eksekutif/legislatif), seperti di Chile. Pemilu presiden dan legislatif secara nasional dilaksanakan di Chile, misalnya pada 19 November 2017. Serentak dengan itu, Chile juga menyelenggarakan pemilu untuk lembaga legislatif daerah/wilayah (regional boards). Keempat, pemilu serentak sebagian, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, seperti Argentina, Filipina, dan Amerika Serikat. Mari kita ambil contoh Amerika Serikat. Banyak yang mengira bahwa pemilu presiden dan legislatif di negara ini sebagai pemilu serentak. Meskipun ada benarnya, anggapan ini kurang akurat. Memang benar, setiap kali ada pemilihan presiden di Amerika Serikat, maka ada pemilihan untuk anggota Congress (DPR dan Senat). Semua anggota DPR (435) memang dipilih berbarengan dengan pemilu presiden, tetapi hanya sepertiga anggota senat yang dipilih pada saat itu. Selain itu, 435 anggota DPR akan dipilih kembali dua tahun setelah pemilihan presiden karena masa jabatan mereka dua tahun. Berbarengan dengan itu, sepertiga anggota senat yang lain juga dipilih. Jadi pemilu Amerika Serikat sebetulnya tidaklah serentak, karena ada masa pemilu hanya untuk legislatif dan ada masa pemilu untuk memilih eksekutif sekaligus sebagian legislatif. Pemilihan legislatif lokal di Amerika umumnya mengikuti pola di tingkat nasional. Sedangkan pemilu eksekutif di negara bagian seperti gubernur, memiliki jadwalnya sendiri. Sebagian diantaranya memang berbarengan dengan pemilu nasional. Kelima, pemilu eksekutif dan legislatif dilaksanakan terpisah untuk tingkat nasional, lalu ada pemilu legislatif dan eksekutif serentak untuki lokal di keseluruhan wilayah, seperti di Korea Selatan. Di negara ini, masa jabatan presiden adalah lima tahun, sedangkan masa jabatan anggota legislatif, di pusat maupun di daerah adalah empat tahun. Pemilu presiden dilaksanakan setiap lima tahun, sedangkan DPR setiap empat tahun. Selanjutnya gubernur provinsi, walikota, dan DPRD Provinsi dan Kota dipilih secara serentak di seluruh Korea Selatan setiap empat tahun. Jadi dari sudut pandang sistem presidensial, serentak atau tidak serentaknya pemilu legislatif bukanlah keharusan, tergantung pada kebijakan dan pilihan negara masing-masing. Pilihan untuk pemilu serentak atau tidak dalam hal 253 ini biasanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lain seperti soal penguatan sistem presidensial atau efektifitas dan efisiensi pemilu. Sebagai contoh, penelitian Mark P. Jones (1995), dapat dianggap mewakili temuan umum tentang penguatan sistem presidensial. Dalam salah satu publikasi hasil penelitiannya, Jones (1995: 164) menyatakan: “…all evidence indicates the functioning of presidential systems is greatly enhanced when the president is provided with a majority or near-majority in the legislature.” Dengan kata lain, memperkuat sistem presidensial sangat terkait dengan tersediannya dukungan politik yang memadai di lembaga legislatif bagi seorang presiden. Pemilu serentak dianggap dapat memperkuat sistem presidensial karena dapat membuat sistem kepartaian menjadi lebih sederhana, atau kalaupun tetap banyak, jumlahnya masih terkategori moderat, sehingga tetap memungkinkan tersedianya dukungan politik bagi presiden di lembaga legislatif. Menurut Jones (1995: 158): “the timing of the executive and legislative elections along with the formula employed to select the executive were demonstrated to be the two most important factors in terms of their impact on the tendency to provide the executive with a legislative majority.” Atas dasar temuan seperti ini, Jones dan banyak peneliti lain, terutama di Amerika Latin menyarankan agar sistem pemilu legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai haruslah mengkombinasikan waktu pelaksanaan yang serentak, sistem PR dalam pemilu legislatif, dan sistem plurality dalam menentukan pemenang pemilu presidennya. Sejumlah peneliti lain setelah Jones, seperti Golder (2006), Hicken and Stoll (2008), Amorim Neto and Cox (1997), Cox (1997), Golder and Clark (2006), dan Mozzafar, Scarritt, and Gladich (2003), juga Nunes and Thies (2013), semuanya mengkonfirmasi pentingnya pemilu serentak dalam isu penguatan praktek sistem pemerintahan presidensial. Inilah salah satu alasan penting mengapa lebih dari separuh negara-negara penganut sistem presidensial di Amerika Latin sampai sekarang menggunakan pemilu serentak. Pemilu serentak di Indonesia Dari lima pola yang teridentifikasi dari pemilu di berbagai sistem presidensial di atas, Indonesia saat ini (pemilu 2019) termasuk dalam kategori 254 ketiga, yakni pemilu serentak yang dibarengi dengan sebagian dari pemilu daerah yakni legislatif (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Bila MK menganggap bahwa yang konstitusional adalah pemilu serentak, maka ada beberapa hal yang perlu ditegaskan. Pertama, pemaknaan serentak dari sudut pandang ilmu politik dan sistem pemerintahan presidensial adalah pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif (presiden) dalam waktu yang bersamaan. Kedua, muncul pertanyaan, apakah menyertakan pemilihan anggota legislatif daerah tanpa menyertakan pemilihan eksekutif daerah secara serentak itu tidak konsisten dengan makna pemilu serentak? Jawabannya tidak ada masalah. Ketiga, sebaliknya, bila hanya menyertakan pemilu serentak nasional ditambah pemilu serentak untuk seluruh eksekutif daerah, juga tidak ada masalah. Keempat, itu berarti, bila masih ada pilihan lain, yang menyertai pemilu serentak dalam pemaknaan seperti di atas, pilihan itu juga tidak melanggar prinsip pemilu serentak tersebut. Pilihan itu misalnya adalah membagi pemilu menjadi dua, pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal. Dengan kata lain, ada banyak pilihan untuk menyelenggarakan pemilu serentak secara keseluruhan itu, asalkan pokok soalnya adalah pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif nasional diselenggarakan secara serentak. Apakah pemilu serentak nasional itu akan disertai dengan pemilu di daerah atau tidak adalah kebijakan yang bisa diambil atau tidak diambil berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang masuk akal seperti menyederhanakan kerumitan pelaksanaan, atau pertimbangan-pertimbangan lain. Dari sudut pandang konsistensi pelaksanaan sistem presidensial, keserentakan atau ketidakserentakan pemilu sebetulnya bukan masalah. Prinsip pokok sistem presidensial adalah keterpisahan eksekutif (presiden) dan legislatif. Turunan dari ini adalah pemberian mandat secara terpisah oleh rakyat kepada presiden dan kepala legislatif. Rakyat memberikan mandat kepada presiden dan kepada legislatif secara terpisah, bisa dalam waktu yang bersamaan (serentak), bisa juga dalam waktu yang terpisah (pemilu tidak serentak). Dari segi keserentakan antara pemilu legislatif dan pemilihan presiden, sistem pemilu kita tidak ada masalah konsistensi dengan sistem presidensial. 255 Akan tetapi, ada dua masalah inkonsistensi dalam sistem pemilu serentak yang dipraktekkan di Indonesia saat ini. Pertama, ada percampuran dengan logika sistem parlementer. Pemilu serentak 2019, melalui adanya ambang batas presiden (presidential threshold), menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat untuk pemilu eksekutif. Ini memasukkan logika sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Dalam logika sistem presidensial, mandat rakyat diberikan secara terpisah langsung masing-masing kepada legislatif (DPR) dan kepada eksekutif (presiden). Ini diperlukan karena legislatif dan eksekutif independen satu sama lain dan saling “check and balance”. Mandat yang diberikan kepada legislatif belum tentu sama, bahkan sering berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada presiden. Sebagai contoh, di Amerika Serikat sering terjadi divided government dimana rakyat memberikan mandat politik kepada Partai Republik di Kongres dan kepada Partai Demokrat di kepresidenan atau sebaliknya. Dengan kata lain, tidak ada hubungan antara hasil pemilu legislatif dengan proses dan hasil pilpres. Dalam sistem parlementer, pemberian mandat dari rakyat berlangsung satu arah dari rakyat kepada parlemen (partai politik), lalu dari parlemen (partai politik) kepada eksekutif (perdana menteri). Partai atau gabungan partai yang menang (memiliki mayoritas) yang mencalonkan dan mengangkat perdana menteri. Dengan kata lain, hasil pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk terbentuknya eksekutif. Meski tidak seluruhnya, logika parlementer ini berlaku juga ketika pemilu legislatif dijadikan persyaratan untuk pilpres seperti di Indonesia. Hanya saja dalam sistem parlementer murni, partai atau gabungan partai mencalonkan dan memilih eksekutif (perdana menteri), sedangkan dalam sistem Indonesia sampai 2019, partai atau gabungan partai, karena hasil tertentu dari pemilu legislatif, mencalonkan eksekutif (presiden) lalu mempersilahkan rakyat untuk memilih. Ini artinya, pemberian mandat dari rakyat kepada presiden, tidak bersifat langsung, tapi melalui pemberian mandat terlebih dahulu kepada legislatif (isi legislatif adalah partai politik) baru dari rakyat. Maka model pemilu legilsatif yang menjadi prasyarat pilpres membuat logika sistem presidensial menjadi tidak konsisten. 256 Kedua, ada percampuran antara variabel sistem pemerintahan dan variabel bentuk negara. Ini dengan asumsi bahwa menyertakan pemilu legislatif daerah dianggap sebagai bagian dari makna pemilu serentak, sebagaimana pemilu (lima kotak) yang diselenggarakan pada 2019 ini. Setiap mahasiswa atau pembelajar ilmu politik, terutama cabang perbandingan politik seperti saya, harus menguasai perbedaan tiga konsep dasar yang harus dia pelajari sejak awal. Ketiga konsep itu adalah rejim politik (political regime) yang sering disebut juga sistem politik, sistem pemerintahan (governmental system), dan bentuk negara (state form). Rejim politik adalah soal pengelolaan dan pengorganisasian kekuasaan (formal dan informal) dan bagaimana hubungannya dengan rakyat/masyarakat (Fishman, 1990). Ada tiga tipiloginya yaitu demokrasi, otoritarian, dan totalitarian (Munck, 1996). Pemilu dan sistem pemilu adalah aspek penting dalam rejim demokrasi karena dengannya kekuasaan dari rakyat dapat dipraktekkan. Sistem pemerintahan adalah soal bagaimana terbentuk dan berakhirnya cabang-cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif serta bagaimana hubungan di antara keduanya (Cheibub, Gandhi, Vreeland, 2009). Di sini kita mengenal sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem campuran: semi-presidensial atau semi-parlementer. Sedangkan bentuk negara adalah soal apakah sebuah negara terdiri dari satu pemerintahan nasional saja atau terdiri dari sejumlah pemerintahan sub-nasional dan bagaimana hubungan antar level pemerintahan tersebut. Di sini kita mengenal bentuk negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi (Kernell., et.al., 2012). Bagaimana pengelolaan kekuasaan di pemerintahan sub- nasional adalah konsekuensi dari bagaimana bentuk negara dan pilihan-pilihan yang diambil. Negara bagian di negara federal, punya hak misalnya apakah akan memilih pemimpin di negara bagian yang bersangkutan melalui pemilu serentak atau tidak. Dalam negara kesatuan, pilihan adanya pemilu legislatif dan/atau eksekutif di daerah dan bagaimana pelaksanaannya adalah konsekuensi dari kebijakan apakah ada otonomi atau tidak misalnya. Dengan demikian, adanya pemilu eksekutif dan legislatif di tingkat nasional adalah konsekuensi dari sistem pemerintahan, sedangkan adanya pemilu lokal adalah konsekuensi dari pilihan atas pengelolaan pemerintah karena bentuk 257 negara dan sistem pengelolaan pemerintahan sub-nasional yang dipilih. Dengan kata lain, memasukkan pemilu lokal sebagai bagian dari konsistensi pelaksanaan sistem presidensial tidaklah relevan. Lebih tegasnya, bila diputuskan pemilu harus serentak dalam konteks sistem presidensial, maka keserentakan itu hanya mencakup pemilu legislatif dan eksekutif di tingkat nasional. Memasukkan pemilu lokal sebagai bagian dari keserentakan hanyalah pilihan saja. Sebaliknya tidak menyerentakkan pemilu lokal sebagai bagian dari keserentakan adalah juga pilihan. Mengurai variabel bentuk negara dan variabel sistem pemerintahan yang ada dalam sistem pemilu serentak 2019 dengan cara berpikir di atas, memberi kita jalan keluar atas permasalahan pemilu serentak yang kita hadapi. Sejumlah permasalahan yang mengemuka dalam pemilu serentak 2019, antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, beban kerumitan (kompleksitas) yang berpengaruh kepada waktu dan kompleksitas menajeman pemilu. Kedua, kerumitan yang dihadapi pemilih, akibat terlalu banyaknya surat suara yang harus dikenali. Ketiga, tenggelamnya isu lokal akibat fokus pemilu secara alamiah memang lebih banyak kepada pemilu nasional, terutama pemilihan presiden. Keempat, fokus pada pemilu presiden itu menjadi makin menonjol akibat polarisasi tajam (pertarungan head-to-head) yang kemungkinan disebabkan oleh terbatasnya kompetisi akibat penerapan ambang batas presiden. Hulu dari persoalan adalah beratnya beban pemilu serentak 2019 atau pemilu lima kotak dalam istilah sejumlah pegiat pemilu. Maka melepaskan pemilu lokal (legislatif dan eksekutif) dari pemilu nasional bisa menjadi jalan keluar. Soal apakah pemilu lokal akan dijadikan serentak (legislatif dan eksekutif) serta simultan (seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota) adalah soal pilihan. Ini dengan asumsi bahwa MK tetap dengan keputusannya bahwa pemilu serentak adalah yang konstitusional. Bila tidak, tentu pilihan jalan keluar menjadi lebih banyak lagi. 258 Syamsuddin Haris PEMILU SERENTAK, PERLUKAH DIUBAH KEMBALI3 Pengantar Secara sederhana pemilihan umum (Pemilu) serentak dapat didefinisikan sebagai pemilu yang diselenggarakan untuk memilih pejabat publik dari beberapa lembaga sekaligus secara bersamaan. Atas dasar definisi tersebut maka pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berlangsung secara bersamaan pada 9 April 2014 yang lalu dapat dikategorikan sebagai pemilu serentak. Lebih tepatnya, pemilu serentak legislatif, karena pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara sekaligus pada waktu yang sama. Dalam perspektif komparatif, pemilu serentak dewasa ini tidak hanya bersifat nasional di dalam satu negara, melainkan juga bersifat supranasional. ltulah yang terjadi ketika pemilu parlemen Uni Eropa berlangsung secara serentak dengan pemilu nasional dan bahkan pemilu lokal di satu atau beberapa negara Eropa. Sulit dipungkiri bahwa secara prosedural sudah banyak kemajuan di balik penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg), terutama sejak era reformasi. Namun persoalannya, pileg serentak seperti berlangsung selama ini hanya didesain untuk mengisi keanggotaan DPR, DPD, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pileg yang diselenggarakan secara bersamaan tersebut tidak atau belum dirancang untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan hasil pemilu itu sendiri. Jika disepakati bahwa bangunan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh konstiutusi hasil amandemen adalah sistem pemerintahan presidensial, maka format pileg serentak yang berlansung selama ini tidak atau belum dirancang untuk kebutuhan efektifitas sistem pemerintahan presidensial. Dampaknya sudah kita ketahui bersama, meskipun pemilu-pemilu semakin demokratis dan bahkan langsung, namun hasil pemilu tidak menjanjikan terbentuknya pemerintahan yang efektif dan sinergis, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Di luar soal di atas, para pejabat publik yang dihasilkan pemilu, termasuk pemilu kepala daerah (pilkada), memiliki akuntabilitas yang relatif 3 Pandangan yang disampaikan sebagai Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Permohonan Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945, tanggal 17 Oktober 2019 di Mahkamah Konstitusi. 259 rendah. Hal itu tercermin antara lain dari masih maraknya kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan dana publik, APBN, dan APBD, yang melibatkan anggota legislatif dan para pejabat eksekutif di semua tingkat, dari pusat hingga daerah. Jadi, kendati secara prosedural meningkat pesat, tetapi secara substansi kualitas pemilu dalam menghasilkan pemerintahan yang sepenuhnya bekerja untuk rakyat masih masih jauh dari harapan. Problem lain dari format pemilu-pemilu kita selama ini adalah fakta bahwa penyelenggaraan pileg selalu mendahului pemilu presiden/wapres (pilpres), padahal pada saat yang sama bangsa kita sepakat untuk semakin memperkuat bangunan sistem pemerintahan presidensial. Pileg yang mendahului pilpres dalam skema presidensial jelas suatu anomali atau penyimpangan mengingat di dalam sistem presidensial, lembaga legislatif terpisah dari eksekutif. Di sisi lain, penyimpangan ini pada akhirnya berisiko pada implementasi sistem presidensial itu sendiri dalam praktik politik dan pemerintahan. Salah satu risiko itu adalah berlangsungnya proses pencalonan presiden yang "didikte" oleh hasil pileg. Seperti diketahui, hanya parpol atau gabungan parpol yang memperoleh sekurang- kurangnya 25 persen suara atau 20 persen kursi DPR yang dapat' mengajukan pencalonan dalam pilpres. Dengan demikian tampak jelas bahwa baik pileg maupun pilpres belum dirancang untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas pemerintahan presidensial. Pileg diselenggarakan sekadar untuk mengisi keanggotaan lembaga-lembaga legislatif, sementara pilpres dan segenap prosesnya dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakilnya tanpa dikaitkan dengan kebutuhan akan optimalisasi kinerja system pemerintahan presidensial hasil pemilu itu sendiri. Singkatnya, tujuan governability atau terbentuknya pemerintah yang dapat memerintah secara efektif, cenderung terabaikan dalam skema pemilu-pemilu kita. Kebutuhan akan penguatan dan efektifitas sistem presidensial itulah akhirnya yang melatarbelakangi perubahan skema pemilu dari yang tidak serentak menjadi pemilu serentak. Pemilu dan Penguatan Sistem Presidensial Sudah sering dikemukakan bahwa tidak ada satupun pemilu di negara demokrasi yang diselenggarakan di dalam ruang hampa. Artinya, pilihan atas skema dan 260 sistem pemilu sangat ditentukan oleh konteks dan tujuan pemilu itu sendiri. Pertanyaannya, apakah bangsa kita pernah merumuskan dengan jelas konteks dan tujuan berpemilu itu sendiri selain sebagai pengejewantahan asas kedaulatan rakyat? Secara lebih spesifik apakah naskah akademik UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah merumuskan secara jelas tujuan bangsa kita menyelenggarakan pemilu serentak di luar argument filosofi hokum dan konstitusi yang sudah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum terbit Putusan MK Nomor 14/PUU-Xl/2013. Pertanyaan berikutnya, apakah pilihan atas skema pemilu serentak seperti diputuskan MK dan diakomodasi oleh pembentuk UU di dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, sudah merupakan keputusan yang tepat jika dihubungkan dengan tujuan perubahan skema pemilu dari pemilu legislatif dan pemilu presiden yang terpisah menjadi pemilu serentak? Selain sebagai pengejewantahan kedaulatan rakyat, menurut saya paling kurang ada tiga tujuan pemilu lainnya, yakni: (1) terpilihnya para wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan yang tidak hanya representatif, tetapi juga berintegritas dan bertanggung jawab; (2) terbentuknya pemerintah yang bisa memerintah (governable) atau pemerintahan yang efektif; dan (3) terbitnya kebijakan publik' yg berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa kita, yakni terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Mengenai tujuan terbentuknya pemerintah yang bisa memerintah, dalam konteks kita maksudnya tidak lain adalah terbentuknya sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Dalam bahasa Putusan MK sendiri dikemukakan kurang lebih bahwa pilpres yang dilakukan setelah pileg "tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi". Karena itu pertanyaan berikutnya, apakah skema pemilu serentak yang diputuskan oleh MK pada 2013 dan diumumkan pada awal 2014 bisa menjamin terbentuknya sistem pemerintahan presidensial yang efektif? Atau sekurang-kurangnya, apakah ada insentif elektoral dari skema pemilu serentak yang diputuskan MK dan diakomodasi oleh pembentuk UU di dalam UU Pemilu bagi penguatan dan efektifitas sistem presidensial? Putusan MK Nomor 14/PUU-Xl/2013 tentang skema pemilu serentak lima kotak sebenarnya telah menyertakan konteks penguatan sistem presidensial tersebut. Akan tetapi entah disadari atau tidak, Putusan MK lainnya, 261 khususnya terkait syarat ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada hasil pemilu DPR, sebagaimana masih dianut oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 justru tetap dipertahankan oleh MK, padahal syarat ambang batas tersebut jelas-jelas merupakan anomali dari skema system presidensial itu sendiri. Seperti diketahui, prinsip keterpisahan institusional antara lembaga parlemen dan lembaga presiden, meniscayakan tegaknya sistem checks and balances di antara kedua institusi tersebut. Sebagai konsekuensi logisnya, semestinya tidak dibuka ruang bagi parlemen dan presiden untuk saling menyandera satu sama lain. Persyaratan ambang batas pencalonan presiden ini tak hanya menjadi "penjara" bagi kalangan parpol sendiri, melainkan juga merefleksikan praktik demokrasi presidensial bernuansa parlementer. Format pilpres yang dibiarkan "didikte" oleh hasil pileg justru mendistorsikan praktik presidensialisme itu sendiri. Sesuai skema sistem presidensial yang dianut oleh konstitusi kita, lembaga Presiden dan DPR adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi yang berbeda, serta tidak saling tergantung satu sama lain, sehingga tidak seharusnya pencalonan presiden ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Anomali lainnya adalah realitas bahwa hasil pemilu legislatif menjadi dasar bagi parpol untuk bergabung atau berkoalisi, baik dalam pengusungan pasangan capres-cawapres maupun dalam pembentukan pemerintahan hasil pemilu. Skema pemilu seperti ini jelas kontraproduktif bagi upaya memperkuat presidensialisme sebagaimana obsesi besar bangsa kita di balik empat tahap perubahan konstitusi pada 1999-2002. Kembali kepada materi gugatan yang disidangkan hari ini, menurut saya, dalam skema sistem pemerintahan presidensial, keserentakan antara pemilu anggota legislatif dan pemilu eksekutif merupakan suatu keniscayaan politik. Sistem pemilu serentak telah dipraktikkan di sejumlah negara yang menganut sistem presidensial. Seperti ditulis oleh Nico Harjanto dalam bab "Pemilu Serentak: Pengertian dan Varian" di dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) 4: "Di Amerika Latin, Jones (1995: 10) mencatat bahwa pemilihan presiden dan anggota legislatif dilakukan secara serentak di Bolivia, 4 Selanjutnya, lihat Syamsuddin Haris, ed., Pemilu Nasional Serentak 2019, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016. 262 Columbia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Bukan hanya untuk tingkat nasional, di beberapa negara pemilu serentak juga dilakukan dengan menggabungan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu regional atau lokal. Di Amerika Serikat, misalnya, di beberapa negara bagian, pemilu menggabungkan bukan hanya pemilihan presiden dan anggota kongres serta senat di tingkat pusat, melainkan pada waktu yang bersamaan juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian. Di Amerika Latin, Brazil juga menerapkan model serupa. Pemilu dilakukan secara serentak dengan menggabungkan pemilinan presiden dan anggota parlemen di tingkat nasional, dan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian". Oleh karena itu persoalan terbesar bagi bangsa kita saat ini bukanlah mempertanyakan lagi, apakah pemilu serentak masih relevan, perlu dipertahankan, atau tidak. Saya kira bukan itu. Persoalan kolektif bangsa kita saat ini adalah mencari dan menemukan skema, model, atau varian pemilu serentak yang tepat bagi konteks, kebutuhan, tujuan pemilu bagi bangsa Indonesia. Seperti akan diuraikan di bawah nanti, skema, model, atau varian yang kami tawarkan adalah suatu skema pemilu serentak yang memisahkan antara pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden dan Wapres, DPR, dan DPD di satu pihak, dan pemilu serentak lokal atau daerah untuk memilih kepala/wakil kepala daerah, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang diselenggarakan 30 bukan sesudah pemilu serentak nasional di lain pihak. Problem Pemilu Serentak 2019 Problem Pemilu 2019 tidak semata-mata terletak pada keserentakan penyelenggaraan pilpres dan pileg –karena ini merupakan keniscayaan dari original intent konstitusi itu sendiri-melainkan lebih pada pilihan skema a.tau model atau varian keserentakan pemilu itu sendiri. Persoalannya, keserentakan pemilu seperti pemilu serentak lima kotak yang diputuskan MK melalui Putusan Nomor 14/PUU-Xl/2013 dan diumumkan pada awal 2014, bukanlah satu-satunya pilihan skema atau jenis atau model pemilu serentak yang tersedia. Pilihan atas skema atau model pemilu serentak lainnya tersedia cukup banyak. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema 263 atau model pemilu serentak yang bisa dipilih 5. Pertama, pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. lni seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "pemilu borongan". Kedua, pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, pemilu untuk DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian. Ketiga, pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk pemilu nasional dan pemilu daerah/local (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilu presiden. Sementara pemilu DPRD provinsi, kabupaten/kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah pemilu nasional. Keempat, pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat local yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan pemilu serentak tingkat local untuk memilih DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, . dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari 5 Pemilu Nasional Serentak 2019, ibid. 264 pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih. Kelima, adalah pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadual pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di suatu provinsi, dan kemudian diikuti dengan pemilu serentak lokal yang sama di provinsi- provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa pemilu serentak lokal di sejumlah provinsi. Keenom, adalah pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan pemilu eksekutif bersamaan untuk satu provinsi. Dalam skema atau model ini, pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu provinsi, dan jadualnya tergantung dari siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi yang telah disepakati. Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research lnstitut 6, adalah pemilu serentak yang memisahkan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (gubernur/wakil, bupati/walikota/wakil, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema pemilu local serentak. Mengenai konstitusionalitas pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan pemilu 6 Pemilu Nasional Serentak 2019, ibid. Salah seorang akademisi yang terlibat di dalam penulisan buku ini adalah Prof. Dr. Saldi Isra, guru besar Universitas Andalas Padang, yang saat ini menjabat sebagai salah seorang hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. 265 serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi lsra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi lsra, terkait penyelenggaraan pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan pemilu, frasa pemilu nasional secara serentak, dan pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan pemilu serentak nasional dan local sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema pemilu serentak lokal. Dalam kaitan ini paling kurang ada 10 keuntungan skema pemilu serentak yang memisahkan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Pertama, skema pemilu serentak yang memisahkan antara yang nasional dan lokal menjanjikan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu yang lebih efektif karena presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi parpol yang sama. lni dimungkinkan karena skema pemilu serentak secara hipotesis menghasilkan efek ekor jas (coattail effect}, yang semestinya tidak hanya dipahami dalam konteks pengaruh popularitas capres terhadap parpol pengusungnya dalam hasil pemilu parlemen, tetapi juga hasil pemilu serentak lokal yang dipengaruhi hasil pemilu serentak nasional. 266 Kedua, apabila pemerintahan hasil pemilu serentak nasional memiliki kinerja yang baik, maka hasil pemilu serentak lokal kemungkinan besar sama dengan hasil pemilu serentak nasional. Artinya, pemilu dimenangkan oleh kandidat dan/atau partai yang sama, sehingga pada gilirannya menghasilkan sinergi dan efektifitas pemerintahan nasional-regional-lokal; Ketiga, sebaliknya jika pemerintahan hasil pemilu serentak nasional berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi publik untuk menghukum parpol atau koalisi parpol yang berkuasa tersebut melalui momentum pemilu serentak lokal dengan cara tidak memilihnya kembali; Keempat, kecenderungan terbentuknya koalisi politik semata-mata atas dasar kepentingan politik jangka pendek dapat diminimalkan karena parpol "dipaksa" berkoalisi sebelum ada hasil pemilu legislatif yang pada gilirannya juga bisa mengurangi kecederungan berlangsungnya politik transaksional; Kelima, isu politik lokal yang selama ini cenderung tenggelam dalam hingar-bingar pemilu nasional, termasuk saat pemilu serentak versi MK pada 17 April 2019 yang lalu, dapat terangkat melalui pemilu serentak lokal; Keenam, para wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih diharapkan lebih akuntabel karena kinerja mereka berikut partai pengusungnya dievaluasi kembali dalam waktu relatif pendek (30 bulan); Ketujuh, skema pemilu serentak yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal yang direkomendasikan ini akan menyederhanakan jumlah partai sehingga menjanjikan terbentuknya sistem multipartai moderat; Kedelapan, skema alternatif yang direkomendasikan ini menjanjikan peluang yang lebih besar bagi elite politik lokal yang kinerja dan kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional; Kesembilan, pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat mengurangi potensi politik transaksional sebagai akibat melembaganya oportunisme politik seperti berlangsung selama ini. Tidak ada lagi peluang anggota DPRD ikut serta dalam kompetisi pilkada karena pemilu DPRD berlangsung secara bersamaan dengan pemilu kepala daerah; 267 Kesepuluh, pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat menjadi lebih rasional karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara. Dengan begitu, maka para pemilih memiliki waktu yang lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka. Jadi yang bermasalah, menurut saya, pertama, bukanlah pemilu serentak sebagai sebuah terminologi pemilu yang menyerentakkan penyelenggaraan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif secara bersamaan di waktu yang sama, melainkan lebih pada pilihan skema atau jenis pemilu serentak itu sendiri. Selain kelemahan-kelemahan yang sudah dikemukakan sebelumnya, baik MK maupun pembentuk UU, dalam hal ini DPR dan Presiden, tidak menghitung potensi kompleksitas dan kerumitan implementasi penyelenggaraan pemilu serentak versi MK di lapangan. Apalagi pada saat yang sama berlaku sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak untuk pemilu legislatif yang diikuti oleh 16 parpol peserta pemilu. Seperti diketahui, dengan 16 peserta pemilu dan peluang mencalonkan hingga 10-12 caleg di setiap Dapil, maka secara teoritis terdapat paling tidak 300-400 caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang harus dicermati oleh para pemilih di setiap Dapil sebelum menentukan pilihannya. Belum lagi dihitung caleg DPD dan paslon capres dan cawapres yang harus dipilih pada waktu yang sama. Kedua, kompleksitas dan kerumitan teknis pemilu, khususnya di tingkat tempat pemumungutan suara (TPS) yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jadi, berbagai masalah yang muncul di balik Pemilu Serentak 2019 yang lalu tidak semata-mata terkait "keserentakan" pemilu, melainkan lebih pada pengaturan durasi waktu pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS yang sangat tidak manusiawi. Mengapa pembentuk UU, dalam hal ini DPR dan Presiden, yang semestinya bisa menghitung potensi kerumitan dan beban KPPS, harus memaksakan pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS dalam waktu satu hari? Bukankah bisa diatur durasi waktu yang lebih manusiawi serta sesuai dengan UU Nomor 268 13 Tahun 2003 tentang Ketegakerjaan7 bagi para pahlawan demokrasi di tingkat KPPS? Mengapa pembentuk UU membiarkan dan bahkan melegalkan berlangsungnya eksploitasi manusia atas manusia melalui kebijakan pemungutan suara yang harus dilakukan sekaligus dengan penghitungan suara dihari yang sama? Saya memperoleh banyak cerita miris, bagaimana para anggota KPPS yang berada di bawah tekanan harus berlaku jujur dan adil di tengah beban kerja yang begitu berat, sehingga untuk sholat dan makanpun mereka tidak memiliki waktu yang cukup, apalagi untuk sekadar istrahat. Pemungutan dan Penghitungan Suara Saya kira kita semua sudah tahu, pemilu legislatif untuk memilih Majelis Rendah (Lok Shaba) di India yang merupakan pemilu terbesar di dunia, berlangsung selama lebih dari sebulan. Pemungutan suara bergelombang dari beberapa wilayah negara bagian ke negara bagian lainnya secara bergantian. Pemungutan suara pemilu di India pada 2019 misalnya, berlangsung dalam tujuh tahap selama 37 hari. Pemilu terbesar dan juga rumit lainnya, yakni pemilu serentak di Amerika Serikat, pada dasarnya tidak berlangsung satu hari, bukan hanya tercermin dari kebijakan pemungutan suara dini 4 hingga 50 hari sebelum hari-H, melainkan juga terlihat dari beragamnya media/sistem pemungutan suara, antara lain melalui pos8. Selain itu, anggota DPR dan sepertiga anggota Senat AS dipilih setiap dua tahun, sehingga waktu pemilihan pun tidak selalu bersamaan dengan jadwal pilpres. Oleh karena itu memang agak mengherankan bahwa pembentuk UU memaksakan berlangsungnya pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS harus berlangsung di hari yang sama. Padahal, pertama, keserentakan pemilu tidak harus dimaknai bahwa seolah-olah pemungutan suara pemilu harus diselenggarakan pada hari yang sama. Bertolak dari terminology "pemilu serentak", maka yang dimaksud sebenarnya adalah keserentakan pencoblosan atau penandaan beberapa surat suara sekaligus meskipun tidak dilakukan pada hari yang sama oleh semua pemilih. Kedua, "keserentakan" pemungutan suara tidak harus disertai keserentakan penghitungan suara karena dua kegiatan 7 Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jumlah jam kerja maksimum adalah 8 jam perhari, dengan waktu lembur maksimal 3 jam perhari, sehingga total hanya 11 jam perhari. 8 Sebagian besar pengaturan teknis pemungutan suara di AS bersifat lokal, termasuk libur dan tidak libur di hari pemungutan suara, sehingga cenderung berbeda-beda di setiap negara bagian. 269 tersebut merupakan tahapan pemilu yang semestinya berbeda serta terpisah satu sama lain. Problemnya, tahapan pemilu yang disiapkan oleh KPU, sejak lama, bahkan mungkin sejak era orde baru, sudah merangkaikan tahap pemungutan suara menyatu dengan penghitungan suara, sehingga ketika beban KPPS begitu luar biasa besar seperti Pemilu 2019 yang lalu, langsung berdampak pada munculnya-tragedi kemanusiaan berupa meninggalnya ratusan petugas KPPS dan aparat pendukung pemilu lainnya. Di sisi lain, hasil survei public yang dilakukan Pusat Penelitian Politik LIPI pasca-Pemilu 2019 di 34 provinsi mengkonfirmasi kesulitan yang dihadapi mayoritas responden saat pemungutan suara di TPS. Sekitar 74 persen responden (N=l.453) mengaku kesulitan menggunakan hak pilihnya. Survei dengan pertanyaan yang sama di tingkat elite atau tokoh dari berbagai kalangan (N=119) bahkan lebih tinggi lagi, 84 persen, yakni responden yang mengaku pemilu serentak yang lalu cukup menyulitkan bagi mereka. Hasil survei LIPI di atas menggarisbawahi bahwa skema pemilu serentak yang diadopsi di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak hanya membebani para penyelenggara pemilu, terutama KPPS di tingkat terbawah, melainkan juga membebani para pemilih. Lalu, untuk apa mempertahankan skema pemilu serentak yang membebani penyelenggara di satu pihak, dan mempersulit para pemilih di pihak lain? Mengapa kita harus bangga dengan julukan "negara demokrasi terbesar ketiga di dunia" dengan pemilu paling kompleks dan rumit, jika ternyata kebanggaan tersebut bersifat semu belaka? Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil survei publik yang mengkonfirmasi kesulitan mayoritas responden dalam pemungutan suara Pemilu Serentak 2019 dan juga fakta tragedi kemanusiaan akibat eksploitasi manusia atas manusia seperti dialami para petugas KPPS, menurut saya, tidak serta merta harus dibaca sebagai keniscayaan bagi kita untuk menghentikan pemilu serentak. Seperti dikemukakan sebelumnya sumber masalahnya bukanlah pada keserentakan pemilu, melainkan lebih pada pilihan atas skema, model, atau varian pemilu serentak itu sendiri yang ternyata sangat beragam. Menurut saya, sumber masalah di balik kesulitan para pemilih di satu 270 pihak, dan beban sangat tidak manusiawi para petugas KPPS di lain pihak, lebih terletak pada pilihan model atau varian pemilu serentak yang tidak tepat, yakni pemilu serentak lima kota seperti diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan diakomodasi oleh Presiden dan DPR selaku pembentuk UU di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Penumpukan lima surat suara sekaligus pada satu waktu secara bersamaan, dan implementasi system proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak bagi 16 partai politik peserta pemilu, diduga kuat adalah dua di antara beberapa persoalan krusial yang menjadi sumber tragedi kemanusiaan petugas penyelenggara pemilu dan kesulitas pemilih pada Pemilu Serentak 2019 yang lalu. Di sisi lain, kekeliruan pembentuk UU dalam mengatur durasi waktu pemungutan dan penghitungan suara yang sangat tidak manusiawi tidak harus mempersalahkan "keserentakan" pemilu sebagai suatu pilihan konstitusionalitas seperti sudah tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU- Xl/2013. Meminjam pepatah lama, untuk menangkap tikus, saya kira kita tidak perlu membakar lumbung padi. Cukuplah kiranya kita memilih alat tangkap tikus yang lebih baik, lebih sederhana, dan memudahkan semua pihak. Dari keseluruhan keterangan di atas, jelaslah bahwa pemilu serentak sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial tetap perlu dipertahankan. Hanya saja skema, model, atau varian pemilu serentak yang bisa memenuhi tujuan tersebut bukanlah pemilu serentak lima kotak seperti berlaku pada Pemilu 2019, melainkan skema pemilu serentak nasional (memilih Presiden/Wapres, DPR, dan DPD) yang dipisahkan dari pemilu serentak lokal (memilih kepala daerah, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) yang diselenggarakan 30 bulan sesudah pemilu serentak nasional. Konsekuensi logisnya, pilkada serentak harus menjadi bagian dari pemilu serentak lokal. Topo Santoso A. PENDAHULUAN Pemilihan Umum serentak telah berlangsung pada 17 April 2019 di Indonesia. Pemilu itu telah selesai seluruh tahapannya dengan puncaknya pada pelantikan seluruh pejabat yang terpilih. Pelaksanaan Pemilu 2019 ini merupakan 271 kali pertama dimana pemilu dalam satu hari para pemilih langsung memilih lima posisi sekaligus (oleh sebab itu dikenal sebagai pemilu 5 kotak) yaitu: (1) Presiden dan Wakil Presiden; (2) anggota DPR; (3) anggota DPD; (4) anggota DPRD Provinsi, dan (5) anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pada pemilu sebelum-sebelumnya yakni Pemilu 2004, 2009, dan 2014 pemilu tidak berlangsung secara serentak dalam satu hari, dimana pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota (pemilu 4 kotak) diadakan lebih dahulu pada satu hari, setelah itu beberapa bulan kemudian diadakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pemilu 1 kotak). Sedangkan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota diadakan pada waktu yang lain lagi. Dengan demikian dalam satu tahun rakyat memilih dalam 3 kali pemilu/ pemilihan. Dengan selesainya Pemilu 2019, maka sejak 1999 hingga saat ini Indonesia berhasil menyelenggarakan lima kali pemilu demokratis, yaitu: 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dalam literatur, hanya Pemilu 1955 yang dipandang memiliki kualitas demokrasi yang sejajar. Dengan demikian sejak merdeka Indonesia sudah mengadakan enam kali pemilu demokratis. Pemilu-pemilu sepanjang orde baru (Pemilu 1972, 1977, 1982, 1987, 1992) dianggap kurang demokratis. Keberhasilan mengadakan pemilu-pemilu demokratis pasca orde baru membuat pemilu Indonesia tercatat sebagai pemilu yang memiliki nilai salah satu yang paling tinggi di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara sendiri menurut "2016 the Economist Intelligence Unit’s Democracy Index" (EIU Democratic Index) belum ada satu negarapun yang dipandang demokrasi penuh (no full democracies in Southeast Asia). Indeks ini mengklasifikasikan empat negara sebagai flawed democracies (termasuk Indonesia di dalamnya), tiga negara sebagai ‘hybrid’, dan dua negara sebagai rejim ‘authoritarian’. Menurut EIU Index tahun 2016 itu, secara total Indonesia menempati ranking pertama dengan score 6,97, di atas Filipina (6,94), Malaysia (6,54), Singapura (6,38), Thailand (4,92), dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Khusus dalam kategori pemilu, dalam index itu, di Asia 272 Tenggara hanya Indonesia dan Filipina yang nilai pemilu nya di atas 7, yakni tertinggi Filipina dengan score 9,17 dan Indonesia 7,75.9 Terlepas dari keberhasilannya, Pemilu 2019 mengundang banyak sorotan berbagai negara karena berbagai hal, seperti kompleksnya sistem dan pelaksanaan pemilu; banyaknya partai politik peserta pemilu, kandidat yang bertarung, banyaknya pemilih, petugas pemilu, rumitnya teknis pemilu, banyaknya dokumen yang harus diisi petugas, hingga meninggalnya lebih dari 500 petugas pemilu. Seperti berita dari CNN berjudul "More than 300 workers dead after Indonesian election". Dalam berita itu diberitakan bahwa: 10 "On April 17, Indonesia held its presidential and legislative election, with around 192.8 million people across the archipelago's 17,000 island eligible to vote in more than 800,000 polling stations. An estimated six million election workers were involved in the election, which was billed as one of the most complicated single-day ballots ever undertaken." Dalam berita itu juga dikabarkan bahwa 311 petugas pemilu meninggal dunia dan 2,232 petugas pemilu jatuh sakit. Menurut komisioner KPU yang diwawancawa CNN, kematian itu utamanya disebabkan kelelahan dan serangan jantung. Besarnya jumlah kematian selama Pemilu 2019 itu mengejutkan, dibanding pemilu sebelumnya.11 Kantor berita lainnya yakni BBC membuat berita berjudul "Indonesia election 2019: Why did so many officials die?". Media ini memberitakan bahwa:12 "Now questions are being asked as to whether a deadly price has been paid for this - in the lives of election officials, more than 500 of whom are reported to have died during the vote and in the following days. Media reports say the burden of organizing and counting the votes led to exhaustion and death for some of the seven million or so workers who took part." Media BBC ini kemudian juga menuliskan:13 9 https://in- fographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/ dan https://www.kofiannanfoundation.org/web/app/uploads/2018/04/Democracy-in-Southeast-Asia.pdf) diakses pada 15 November 2019. 10 https://edition.cnn.com/2019/04/28/asia/indonesia-election-death-intl/index.html diakses pada 15 November 2019. 11 https://edition.cnn.com/2019/04/28/asia/indonesia-election-death-intl/index.html diakses pada 15 November 2019. Jumlah petugas yang meninggal dunia pada 28 April 2019 ini kemudian meningkat pada bukan Mei 2019 mencapai lebih 500 orang. 12 https://www.bbc.com/news/world-asia-48281522 diakses pada 15 November 2019. 13 https://www.bbc.com/news/world-asia-48281522 diakses pada 15 November 2019. 273 "The vote on 17 April was a huge logistical exercise with more than 190 million voters taking part in a country made up of 18,000 islands and covering nearly two million square kilometres. The Indonesian election commission told the BBC there were 7,385,500 personnel involved in running the poll, of whom 5,672,303 were civilian workers. The rest were security personnel guarding polling stations. All the counting was done by hand, and the reports suggest it often continued through the night and into the next day to meet deadlines." Berita-berita semacam itu sangat banyak diberitakan oleh berbagai media internasional. Kematian dan jatuh sakitnya petugas pemilu dalam jumlah besar pada Pemilu 2019 di Indonesia tampaknya cukup mengejutkan dan merupakan suatu fenomena besar dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Berita tentang kasus-kasus serupa (kematian dan sakitnya petugas pemilu dalam jumlah besar) di negara-negara lainnya dan ternyata amat sangat sulit menemukannya. Bahkan, bukan hanya kematian dan jatuh sakit dalam angka yang besar, kematian petugas pemilu karena kelelahan dan beban kerja pun sangat sulit ditemukan. Jika kita telusuri berita tentang kematian petugas pemilu, hampir seluruh berita merujuk kepada kematian petugas pada Pemilu 2019 di Indonesia. Tidak mengherankan apabila hal ini menjadi berita di berbagai berita di media massa dunia. Jumlah total pemilih dalam Pemilu 2019 sekitar 192 juta pemilih, terdapat lebih dari 800 ribu tempat pemungutan suara, 20 ribu lebih kursi yang diperebutkan, terdapat 245 ribu kandidat (DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden), terdapat 20 partai politik, dan 7,385,500 petugas pemilu. Jumlah petugas pemilu lebih dari 7.3 juta orang yang bekerja sebelum hari H pemilu, hari H pemilu dan hari sesudahnya, dengan jumlah meninggal lebih dari 550 orang. Menurut laporan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, ada sejumlah kondisi kesehatan yang berkontribusi pada kematian petugas pemilu tersebut termasuk gagal jantung, stroke, masalah pernafasan, dan meningitis. Belum jelas berapa banyak kematian dari petugas dengan latar belakang masalah kesehatan di atas. Petugas-petugas pemilu yang dirujuk ke rumah sakit mengeluhkan kelelahan dan stress, kebanyakan petugas pemilu tersebut bekerja non-stop selama 24 jam atau lebih untuk memastikan tugas penghitungan suaranya selesai. Mereka juga bekerja beberapa sebelumnya untuk memastikan agar pemungutan suara siap. 274 Kematian petugas itu jauh lebih tinggi dari pada laporan Pemilu 2014 yang mencapai 144 orang.14 Berkaitan dengan uraian di atas, ada sejumlah pertanyaan yakni: apakah kematian lebih dari 550 petugas pemilu dan 3 ribu lebih petugas yang sakit itu merupakan suatu jumlah yang wajar dengan jumlah 7 juta lebih petugas pemilu yang terlibat dan pekerjaan pemilu? Apakah hasil yang ingin dicapai melalui pemilu (yaitu terpilihnya 20 ribu kursi lebih dan terpilihnya presiden dan wakil presiden) dapat dibenarkan walau kita kehilangan lebih dari 550 orang dan lebih dari 3 ribu sakit? Apakah jumlah kematian dan sakit itu wajar dengan kompleksnya pemilu, jumlah pemilih, jumlah peserta pemilu, jumlah kandidat, dan jumlah petugas? Apakah sistem pemilu serentak satu hari untuk memilih lima jenis posisi dalam satu itu menjadi sebab atau berkontribusi atas meninggalnya 550 lebih dan 3.000 lebih petugas pemilu? Bagaimana jika "kematian dan sakit massal pekerja pemilu" dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Bagaimana "kematian dan sakit massal pekerja pemilu" dibandingkan dengan pemilu negara-negara lain (India, Korea Selatan, Filipina)? Pertanyaan-pertanyaan di atas patut direnungkan, diteliti secara mendalam, serta dicari jawabannya, guna mencegah timbulnya kejadian yang sama terulang lagi di masa mendatang. Ahli sepakat bahwa seharusnya, pemilu itu untuk manusia, dan bukan manusia untuk pemilu. Seberapapun pentingnya pemilu bagi negara demokrasi seperti Indonesia, tidak semestinya mengambil korban jiwa, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak. Jiwa manusia merupakan kepentingan pertama yang harus dilindungi oleh hukum, di atas kepentingan lainnya. Meminjam dari Teori Maqoshid Asyariah Al Khamsah (Lima Maksud/Tujuan dari Hukum Syariah) dari Asyatibi, maka tujuan utama dari hukum adalah melindungi kepentingan Daruriyat (yang mutlak harus dipenuhi) yakni: (1) perlindungan atas jiwa manusia; (2) perlindungan atas agama; (3) perlindungan atas akal pikiran manusia; (4) perlindungan atas keturunan; dan (5) perlindungan atas harta kekayaan. Ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 juga sejalan dengan teori tersebut. Sebagai contoh, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Setiap 14 https://www.bbc.com/news/world-asia-48281522 diakses pada 15 November 2019. 275 orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 pada Bab Hak Asasi Manusia tersebut jelas-jelas merupakan jaminan atas perlindungan atas kepentingan Daruriyat (mutlak) dari manusia yang harus dilindungi oleh peraturan perundang- undangan di Indonesia. Jaminan itu bukan hanya oleh perundang-undangan hukum pidana, tetapi oleh semua bidang hukum, termasuk di dalamnya perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum. Perundang- undangan di bidang pemilu, pertama-tama harus menjamin perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta melindungi rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakuran, dan sebagainya. B. PERKARA PENGUJIAN PASAL 167 AYAT (3) DAN PASAL 347 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 1. Pasal yang diuji: Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu, menyatakan: “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.” Sepanjang kata “Secara Serentak” Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, menyatakan: “Pemungutan Suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”. 2. Pasal yang digunakan untuk menguji: Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Pasal 28G UUD 1945, menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas 276 rasa yang aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, menyatakan: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah. 3. Permintaan Pemohon Uji Materi: Norma Pasal a quo UU Pemilu yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan, antara lain sebagai berikut: a. Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dilaksanakan secara serentak, Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Pemilu serentak berdasarkan ketentuan itu telah dilaksanakan pada 17 April 2019; b. Penyelenggaraan pemilu serentak bertentangan dengan semangat pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 jo. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; c. Penyelenggaraan pemilu serentak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; d. Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1), sepanjang kata "serentak" bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-5 "untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dalam Petitum para Pemohon, memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “Secara Serentak” dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 277 C. PERMASALAHAN Berdasarkan permohonan yang diajukan para Pemohon tersebut serta latar belakang yang telah Ahli uraian pada bagian Pandahuluan, maka Ahli melihat adanya sejumlah permasalahan yang perlu dibahas untuk dapat mengambil kesimpulan yang tepat tentang pengujian materi yang diajukan. Adapun masalah- masalah yang perlu dibahas adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana hubungan antara pemilu serentak dengan standard pemilu demokratis? 2. Bagaimana hubungan antara pemilu serentak dengan kewajiban internasional tentang pemilu demokratis? 3. Bagaimana hubungan antara pemilu serentak dengan komponan untuk kerangka hukum pemilu demokratis? D. PEMBAHASAN 1. Standard Pemilu Demokratis Dalam konteks kepemiluan, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis telah sejak lama berbagai organisasi menyusun standard pemilu yang demokratis sebagai pedoman bagi negara-negara untuk dapat mengadakan pemilu secara demokratis. Hal ini sangat penting, mengingat keperluan akan adanya pemilu demokratis merupakan kepentingan semua negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Perlunya suatu standar pemilu demokratis merupakan kebutuhan semua negara demokrasi, tidak perduli sistem pemilu apa yang dipilih, apakah proporsional, distrik (first past the post), atau campuran. Demikian pula Indonesia sangat memerlukan memedomani standar-standar pemilu demokratis itu (International Standards of Elections). Salah satu lembaga yang menyusun standar pemilu demokratis itu adalah International IDEA. Pada Tahun 2002, International IDEA mengeluarkan standard pemilu demokratis yang terdiri atas 15 standard. Standar internasional ini menjadi syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis. Adapun sumber utama standar internasional pemilu demokratis itu adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional maupun regional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 278 1960, Konvensi Eropa 1950 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi, juga Piagam Afrika 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat. Kelima belas standard pemilu yang diterima oleh masyarakat internasional tersebut mencakup antara lain: (1) penyusunan kerangka hukum; (2) pemilihan sistem pemilu; (3) penetapan daerah pemilihan/unit pemilu; (4) hak untuk memilih dan dipilih; (5) lembaga penyelenggara pemilu; (6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat; (8) kampanye pemilu yang demokratis; (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat; (10) dana kampanye dan pembiayaan kampanye; (11) pemungutan suara; (12) perhitungan suara dan tabulasi suara; (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat; (14) pemantau pemilu; (15) kepatuhan terhadap hukum dan penegakan hukum pemilu.15 Khusus berkaitan dengan standard ke-12 yakni Penghitungan dan Tabulasi/Rekapitulasi Suara dinyatakan bahwa penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar dari pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, kerangka hukum harus memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasi atau direkapitulasi dengan akurat, merata, adil, dan terbuka. Hal ini mengharuskan penghitungan, pentabulasian, dan pengkonsolidasian suara dihadiri oleh perwakilan partai, kandidat, pemantau, dan masyarakat umum. Kerangka hukum harus menentukan kehadiran perwakilan partai dan kandidat, serta pemantau pemilu selama proses penghitungan, pentabulasian, dan pengkonsolidasian suara. Undang-undang harus mengatur bahwa setiap gugatan terhadap penghitungan suara oleh perwakilan partai dan kandidat atau keluhan tentang pengoperasian tempat pemungutan suara harus dicatat secara tertulis oleh ketua panitia tempat pemungutan suara. Laporan itu disertakan dalam laporan ketua panitia tempat pemungutan suara tentang pemungutan suara yang diserahkan kepada badan pelaksana pemilu.16 Mengapa standard internasional tentang pemilu demokratis itu perlu Ahli kemukakan? Sebabnya adalah karena perlu ditegaskan bagaimana urgensi dari 15 International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002). 16 Tim Peneliti Perludem, Kajian Kebijakan: SIstem Penegakan Hukum Pemilu [2009-2014], Jakarta: Perludem, 2006, hlm. 10-11. 279 tahapan rekapitulasi atau tabulasi suara bagi suatu pemilu demokratis dan apa syaratnya, serta apakah jaminan atas perlindungan manusia (khususnya petugas pemilu) juga menjadi bagian dari standard pemilu ke-12 ini. Ternyata di sini tampak pentingnya standar ke-12 ini bagi pemilu demokratis, sehingga diharapkan kerangka hukum memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasi atau direkapitulasi dengan akurat, merata, adil, dan terbuka. Berbagai Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas mengatur secara detail tentang tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara ini. Hal itu kemudian dijabarkan secara lebih teknis lagi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi suara. Pada aturan inilah, jaminan tentang keakuratan dan transparansi pemilu mendapat porsi sangat penting dan sangat banyak. Termasuk jika ada keberatan dari salah satu peserta pemilu, peranan pemantau, kewenangan pengawas pemilu, dan bagaimana menangani keberatan tersebut, dokumen apa saja yang diperlukan dan harus diisi lengkap secara akurat dan transparan. Semuanya demi kepentingan atau jaminan integritas suara pemilih yang dianggap suci dan juga kepentingan dari partai politik atau kandidat. Namun, adalah kepentingan kesehatan, kepentingan jiwa dari petugas pemilu (khusus petugas KPPS, pengawas, serta petugas keamanan) mendapat perhatian dan jaminan dalam standard pemilu tersebut? Apakah mendapat jaminan dari perundang-undangan pemilu mulai dari undang-undang hingga peraturan turunannya? Tampaknya, jaminan itu belum tampak. Demikian pula, sistem pemilu yang juga merupakan bagian dari standar pemilu demokratis (yakni standard ke-2 dari 15 standard pemilu demokratis yang disusun IDEA) tidak tampak dihubungkan antara pilihan sistem pemilu dengan kesehatan dan keselamatan jiwa dari petugas pemilu. Tampaknya, tidak terfikirkan bahwa pilihan sistem pemilu apakah simultan/serempak atau tidak (pada akhirnya) bisa berkorelasi dengan hilangnya banyak nyawa dan jatuh sakitnya petugas pemilu. Barangkali juga, hal itu sudah semestinya dipikirkan oleh masing-masing negara bagaimana managemen dan pengelolaan pemilu dalam undang- undangnya masing-masing yang dapat menjamin terlaksanakanya pemilu demokratis tanpa mengakibatkan jatuhnya jiwa para petugas pemilu. 280 Maka tidak heran jika dalam penentukan sistem pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU tentang penghitungan suara serta rekapitulasi suara, serta aturan teknis lainnya, hal ini belum mendapat perhatian yang secukupnya. Demikian halnya ketika memutuskan, apakah pilihan pemilu secara serentak dalam satu hari untuk lima jenis jabatan yang akan dipilih rakyat, juga persoalan kesehatan dan jiwa petugas pemilu belum mendapat perhatian. Tampaknya sejak dikeluarkannya ke-15 standard pemilu demokratis di tahun 2002 itu, telah banyak perkembangan mengenai kepemiluan di berbagai negara di dunia. Sejalan dengan perkembangan dalam berbagai bidang, akhirnya IDEA beralih dari 15 standard pemilu demokratis menjadi 20 kewajiban pemilu dan 21 komponen pemilu demokratis. 2. Kewajiban Pemilu Demokratis: Ada Perlindungan atas Keamanan Diri Menurut International IDEA, ada 20 kewajiban international untuk pemilu (international obligations for Elections), yaitu: (1) Right and Opportunity to participate in public affairs; (2) Right and opportunity to vote; (3) Right and opportunity to be elected; (4) Periodic elections; (5) Universal suffrage; (6) Equal suffrage; (7) Secret ballot; (8) Freedom from discrimination and equal under the law; (9) Equality between men and women; (10) Freedom of association: (11) Freedom of assembly; (12) Freedom of movement; (13) Freedom of opinion and expression; (14) Right to security of the person; (15) Transparancy and the right to information; (16) Prevention of corruption; (17) Rule of law; (18) Right to an Effective remedy; (19) Right to a fair and public hearing; dan (20) States must take necessary steps to give effect to rights.17 Jika diteliti maka, ke-20 kewajiban international ini memang jauh lebih menjamin pemilu demokratis dibanding 15 standard pada tahun 2002, karena di sini sudah ada hal-hal baru seperti: right to securty of the person (kewajiban ke- 14), prevention of corruption (kewajiban ke-16), rule of law (kewajiban ke-17), right to effective remedy (kewajiban ke-18), dan state must take necessary steps to give eefct to right (kewajiban ke-20). 17 International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks, Stockhom, Sweden: International Institute for Democracry and Electoral Assistance, 2014. 281 Kewajiban ke-14 yaitu Right to security of the person, sangat jelas menunjukkan bahwa setiap negara yang menyelenggarakan pemilu mesti menjamin hak atas keamanan setiap diri manusia dalam proses pemilu. Menurut kewajiban ini: "This rights extends to all persons active during an electoral process: candidates, EMB personnel, civil society organizations, the media and voters." Kewajiban ke-14 ini juga menegaskan keamanan manusia dari menderita luka atau sakit (injury), termasuk juga jaminan atas kebebasan dan larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.18 Jaminan ini sebetulnya merupakan jaminan dari ICCPR, yang memang menjadi salah satu rujukan dari kewajiban international tentang pemilu ini. Di sisi lain pada kewajiban ke-15 yaitu Transparancy and the right to information, dinyatakan bahwa: "All persons have the right to seek and receive public information regarding the work of all public administration. All bodies and organizations vested with public powers have an obligation to be transparent in their operations."19 Di sini berarti termasuk pula merupakan kewajiban dari penyelenggara pemilu di setiap tingkatannya. Dalam konteks pemungutan dan penghitungan suara. Salah satu yang ditonjolkan dalam proses ini dalam perundang-undangan adalah transparansi ketika pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara. Merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh petugas KPPS dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga menjadi suatu hal berat dimana dalam waktu yang sudah ditentukan seluruh pekerjaan selesai dan tetap dalam konteks tranparansi kepada publik. Setiap persoalan pun harus segera diselesaikan, misalnya ada keberatan dan lain-lain, sesuai dengan kewajiban ke- 18 yaitu "right to an effective remedy". 3. Komponen Perundang-undangan untuk Pemilu Selain memaparkan 20 kewajiban internasional mengenai pemilu, International IDEA juga memberikan guidance, yakni mengenai komponen- komponen dan tabel yang seharusnya ada dalam perundang-undangan pemilu di setiap negara sebanyak 21 komponen yaitu: (1) Structure of the legal framework; 18 International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks, Stockhom, Sweden: International Institute for Democracry and Electoral Assistance, 2014, hlm. 47- 48. 19 International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks, Stockhom, Sweden: International Institute for Democracry and Electoral Assistance, 2014, hlm. 48. 282 (2) Electoral system; (3) Electoral boundaries; (4) Political parties; (5) Political finance; (6) Electoral management; (7) Gender equality; (8) Equal opportunities for minorities and marginalized groups; (9) Equal opportunities for persons with disabilities; (10) Electoral observers; (11) Civic and voter education; (12) Voter eligibility; (13) Voter registration; (14) Registration of candidacies; (15) Media environment; (16) Electoral campaign; (17) Media campaign; (18) Polling; (19) Counting and result management; (20) Electoral justice; dan (21) Electoral offences. Ada tiga komponen yang perlu dibahas di sini yaitu: 1. Komponen Electoral System; 2. Komponen Electoral management; dan 3. Komponen Counting and result management. 1. Electoral System; Sistem pemilu di sini selain persoalan utamanya yaitu translate votes cast into seats won by parties and candidates, juga mencakup persoalan: struktur surat suara (apakah memilih partai saja, memilih partai dan kandidat, apakah memilih satu saja, ataukah preferensi mulai dari pilihan pertama, kedua dst), district magnitude, dll. Termasuk juga sebenarnya pilihan apakah melakukan suatu pilihan secara serempak/simultan ataukah secara tidak serempak/tidak simultan, memilih beberapa kali tergantung berapa jenis jabatan yang akan dipilih. Dalam konteks sistem ini, "no best electoral system that suitable for all", dan juga "the advantages and disadvantages of different electoral systems should still be considered."20 Jika kita kaitakan dengan persoalan yang dibahas, di sini sama sekali tidak diuraikan tentang kaitan antara sistem pemilu dan kaitannya dengan beban dari penyelenggara pemilu. Jika kita kaitkan dengan konteks masalah yang dibahas dalam pengujian undang-undang ini, persoalan sistem pemilu serentak/simultaneous elections tidak dikaitkan dengan beban penyelenggara pemilu, beban kerja dan jaminan kesehatan petugas pemilu di setiap tahapan, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suata serta rekapitulasi suara. Dugaan Ahli adalah bahwa hal itu sudah dianggap merupakan hal yang sudah semestinya dipikirkan oleh setiap negara dan 20 International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks, Stockhom, Sweden: International Institute for Democracry and Electoral Assistance, 2014, hlm.69- 70. 283 diatur dalam undang-undang negara masing-masing, sehingga tidak dibahas di sini. Demikianlah, maka dalam UU Pemilu kita pun hal ini juga tidak mendapat perhatian. 2. Electoral Management; Dinyatakan oleh IDEA bahwa: "the complexity skills necesarry for electoral management require that an institution (or intitutions) be responsible for electoral activities."21 Berkaitan dengan penyelenggara pemilu ini, pedoman pemilu IDEA ini menyatakan bahwa:22 "Beyond this crucial element, legal frameworks best ensure that an objective, unbiased, independent and e ective administrative structure is in place. Is involves careful attention to provisions on the appointment, security of tenure, definition of conflicts of interest, swearing in, remuneration, duties, powers, qualications and reporting structure of electoral staff. Staff must be insulated from bias and political pressure at all levels, and a single line of ultimate authority must be established." Di sini tampak bahwa berkaitan dengan penyelenggara pemilu termasuk staf atau petugas pemilu, pedoman ini terfokus pada syarat-syarat serta kewajiban dan tugas dari penyelenggara dan petugas pemilu. Pada komponen ini tidak dibahas tentang bagaimana kewajiban dari negara untuk menjamin kesehatan dan jiwa para penyelenggara dan petugas pemilu, termasuk seberapa beban berat serta lamanya waktu bekerja bagi mereka. Tampaknya lembaga seperti IDEA dan mungkin juga lembaga lainnya bidang pemilu memandang bahwa hal tersebut sudah merupakan kewajiban dari negara dan sudah diatur dalam berbagai ketentuan lainnya, sehingga hal ini tidak diatur di dalamnya. Maka, kita juga tidak akan temui dalam perundang-undangan pemilu kita, bagaimana jaminan akan kesehatan, jiwa, serta beban kerja yang wajar dari para penyelenggara dan petugas pemilu. 3. Counting and result management; Komponen ini diambil karena merupakan komponen yang sangat krusial dan berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas. Ini merupakan tahapan sangat penting dalam pemilu. International IDEA menyatakan: "Counting and tabulation determine the winners and losers 21 International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks, Stockhom, Sweden: International Institute for Democracry and Electoral Assistance, 2014, hlm.100. 22 International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks, Stockhom, Sweden: International Institute for Democracry and Electoral Assistance, 2014, hlm.101. 284 of an electoral contest at a point in the process in which the physical exhaustion of electoral officials meets the rising emotions of the electoral stakeholders, who are eager to know the results."23 Di sini sebenarnya sudah ada perhatian dari lembaga seperti IDEA tentang kelelahan yang dialami petugas pemilu pada tahapan ini. Mereka juga dihadapkan kepada emosi dan expektasi yang tinggi dari para pemangku kepentingan, seperti pemilih, saksi, pengawas, dan pemantau. Namun selanjutnya, pembahasan tentang komponen ini memang mengutamakan persoalan seperti: pentingnya kejujuran, fairnes, transparansi dalam hal penghitungan dan tabulasi/rekapitulasi suara, untuk mendapatkan kepastian dan jaminan bahwa proses dan hasilnya jujur. Di sini yang sangat diutamakan adalah: transparansi dan juga hak atas informasi bagi para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Prosedur yang jelas, serta ketepatan waktu juga menjadi penekanan. Hal-hal ini memang sudah diatur dan dijamin juga dalam kerangka hukum pemilu Indonesia, baik dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 maupun dalam peraturan KPU. Bahkan juga dalam peraturan Bawaslu yang mengatur pengawasan pemilu pada tahapan ini. Tidak itu saja, petugas pemilu, khususnya KPPS, juga menghadapi ancaman pidana pemilu apabila melanggaran ketentuan pemilu pada tahapan ini. Sebagai catatan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, dari jumlah tindak pidana pemilu yakni 77 tindak pidana pemilu yang diatur pada 66 pasal, ancaman pidana bagi penyelenggara pemilu sebanyak 18 persen. Semuanya merupakan tugas dan juga ancaman yang harus dipikul oleh petugas pemilu di tempat pemungutan suara. Sekali lagi dalam komponen ini pun, persoalan jaminan kesehatan, keselamatan jiwa, dan beban kerja dari petugas pemilu tidak mendapat perhatian. Dugaan ahli adalah karena bagi lembaga-lembaga pemilu internasional, persoalan itu sudah merupakan keniscayaan dan jaminan di setiap negara dan diatur dalam undang-undang negara masing-masing. Sehingga dalam konteks perundang-undangan pemilu kita, yang merupakan suatu yang suci adalah integritas surat suara, integritas pilihan dari pemilih, hak dari partai politik dan kandidat untuk mendapat hasil yang sesuai pilihan 23 International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks, Stockhom, Sweden: International Institute for Democracry and Electoral Assistance, 2014, hlm.250. 285 rakyat. Tapi bagaimana dengan hak-hak, jaminan, keselamatan dari petugas pemilu? E. PENUTUP Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Ahli adalah sebagai berikut: 1. Persoalan sistem pemilu apakah serentak/simultan ataukah tidak merupakan bagian dari politik hukum setiap negara, yang menurut kalangan internasional tidak ada sistem yang paling tepat untuk setiap negara karena sangat berkaitan dengan konstitusi, budaya, sistem politik dari masing-masing negara. Tidak ada pembahasan mengenai kaitan antara sistem pemilu yang dipilih dengan persoalan keselamatan, kesehatan, dan beban kerja dari petugas pemilu dalam pedoman pemilu secara internasional, demikian pula dalam perundang-undangan di Indonesia, karena diharapkan hal itu sudah merupakan keniscayaan dan diatur dalam perundang-undangan lainnya serta menjadi perhatian pemerintah. 2. Ada satu negara yang menyelenggarakan pemilu secara simultan dalam satu hari, seperti Filipina, untuk presiden dan wakil presiden, anggota parlemen tingkat pusat, parlemen di provinsi, kabupaten/kota, bahkan juga pimpinan eksekutif di daerah. Dan, tidak mengakibatkan banyak petugas pemilu yang meninggal karena kelelahan dan faktor kesehatan lainnya. Namun demikian, negara tersebut dibantu dengan penggunaan teknologi dalam pemilu melalui E-Counting, sehingga petugas tidak melakukan penghitungan dan rekapitulasi/tabulasi secara manual. Adapun jaminan atas kemurnian hasil pemilu yang dihitung dan direkapitulasi secara elektronik itu dilakukan dengan berbagai jalan antara lain dengan menggunakan sampel dengan menggunakan metode yang tepat. 3. Apabila, pemilu dilakukan secara serempak/simultan dalam dalam satu hari dengan memilih sangat banyak jabatan (lima jenis jabatan/pemilu 5 kotak) membawa dampak dan implikasi bagi beban kerja serta kesehatan dan keselamatan petugas pemilu bila semuanya dilakukan secara manual mengingat batasan waktu dalam proses penghitungan dan rekapituasi suara, banyaknya dokumen yang harus diisi, dsb. Hal itu ditambah banyaknya tuntutan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran pemilu yang 286 dituntut para pemangku kepentingan pemilu, serta ancaman pidana yang menyertai apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas. 4. Pilihannya adalah: (1) membuat pemilu kembali menjadi dua kali, tidak serentak dalam satu hari; atau (2) pemilu tetap serentak namun dengan prasyarat dilakukan dengan menggunakan dan mengoptimalkan teknologi dalam proses pemilu, khususnya dalam proses penghitungan dan rekapitulasi/tabulasi suara. Pada kedua pilihan tersebut, Ahli merekomendasikan agar terdapat jaminan bagi keselamatan, kesehatan, dan pemberian beban kerja yang wajar/manusiawi bagi seluruh pihak yang bekerja dalam pemilu, khususnya petugas pemilu. Ramlan Surbakti Pemilu Serentak untuk lima jenis pemilu, yaitu pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu pemilu demokratik dan efisiensi. Prinsip yang mendasari, dan yang menjadi ukuran bagi kelima jenis pemilu tersebut bukan efisiensi melainkan pemilu demokratik. You can have election between having democracy but you cannot have democracy without election. Pernyataan ini menunjukkan adanya dua tipe pemilu, yaitu pemilu tanpa demokrasi yang sering disebut authoritarian election; dan pemilu yang demokratis. Berdasarkan tujuh asas pemilu yang disebutkankan pada pasal 22e ayat (1) uud 1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan periodik (lima tahun sekali), maka kelima jenis pemilu yang dirumuskan pada Pasal 22E ayat (2) tidak bisa lain haruslah demokratis. Pemilu Demokratik berkaitan dengan tujuan dan cara. Karena demokrasi menjadi tujuan, maka cara menyelenggarakan pemilu juga harus demokratis. Karena itu pemilu serentak dapat ditinjau dari segi efektivitas (Effective) dan efisiensi (Efficiency). Perbedaan efektivitas dan efisiensi yang sangat tepat adalah berikut ini: Being effective is about doing the right things, while being efficient is about doing things right. 287 Pemilu serentak untuk kelima jenis pemilu akan dapat dikategorikan efektif bila mencapai tujuan (efek) yang ditetapkan. Doing the right things berarti melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuannya; baik cara maupun tujuan yang hendak dicapai keduanya harus the right things. Kelima jenis pemilu tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pemilu serentak untuk kelima jenis pemilu akan dapat dikategorikan efisien bila cara atau metode yang digunakan tepat. Cara atau metode yang tepat (doing things right) adalah efisien dari segi waktu, tenaga dan dana. Manfaat dan keuntungan (benefit) harus lebih besar daripada ongkos (cost) yang dikeluarkan. Manfaat dari suatu cara jauh melebihi ongkos yang dikeluarkan, maka cara apapun dapat ditempuh. The end justify the means. Karena kelima jenis pemilu tersebut dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama, maka penyelenggaraan kelima jenis pemilu tersebut niscaya akan sangat efisien, setidak-tidaknya dari segi jumlah anggaran yang dikeluarkan. Karena kelima jenis pemilu dan pemilu demokratik merupakan substansi konstitusi, maka menurut hemat saya, pemilu serentak untuk kelima jenis pemilu tersebut harus ditinjau dari dimensi efektivitas (Effective), bukan dari dimensi efisiensi (Efficiency). Para ahli ilmu politik, baik perbandingan politik maupun administrasi publik, banyak memperdebatkan isu demokrasi dan efisiensi. Akan tetapi tampaknya terdapat semacam konsensus bahwa demokrasi harus mendahului efisiensi. Bila dihadapkan pada dua pilihan tersebut niscaya pilihan akan jatuh pada demokrasi. Akan tetapi karena efisiensi juga penting, sering disebut asas manfaat, maka bila terdapat sejumlah alternatif pilihan, maka efisiensi akan juga diadopsi sepanjang sejalan dengan prinsip demokrasi. Pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 terdapat ungkapan: “efisiensi harus berkeadilan.” Karena itu Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 hendaknya juga dibaca dan dipahami pertama dari segi demokrasi baru kemudian efisiensi. Ditinjau dari segi effisiensi, pemilu serentak merupakan keharusan. Akan tetapi dari segi pemilu demokrasi, pemilu serentak ternyata tidak semuanya sejalan dengan demokrasi. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB Saya hendak memulai uraian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 194824—yang sudah diratifikasi hampir 24 United Nations Universal Declaration of Human Rights of 1948. Article 21 288 semua negara PBB, termasuk Indonesia. Deklarasi tersebut kemudian dijabarkan dalam dua kovenan internasional, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.25 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 merupakan rincian hak asasi manusia yang diadopsi Indonesia. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik PBB telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pasal 21 ayat (3) Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia, dan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik,26 telah diadopsi dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Kutipan lengkap kedua pasal dokumen ini dapat dilihat pada catatan kaki. Dari Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 25 tersebut, saya hanya mengambil tiga prinsip saja yang berkaitan dengan tema. Kehendak rakyat harus menjadi sumber kewenangan pemerintah, dan kehendak rakyat itu harus dinyatakan secara periodic dan genuine yang harus berdasarkan prinsip universal and equal suffrage… Pemilu secara Periodik Secara sederhana, asas periodik merujuk pada pentingnya pemilu diselenggarakan secara regular dalam interval yang tidak terlalu lama tetapi juga tidak terlalu singkat. Bila jarak pemilu yang satu dengan pemilu berikutnya terlalu lama, maka suara rakyat tidak lagi berdaulat sedangkan kehendak sang penguasa menjadi hukum. Bila terlalu singkat, penyelenggara negara hasil pemilu belum memiliki waktu yang memadai untuk menjalankan apa yang dijanjikan pada masa 1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. 2. Everyone has the right of equal access to public service in his country. 3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. 25 United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. Kedua Kovenan ini berlaku mulai tahun 1976. 26 Article 25. Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free ex pression of the will of the electors; (c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country. 289 kampanye. Pengalaman banyak negara demokrasi, pelaksanaan pemilu secara periodik berada pada kisaran dua sampai lima tahun. Masa jabatan anggota DPR Amerika Serikat hanya dua tahun, dan dapat dipilih kembali; sedangkan masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Masa jabatan semua penyelenggara negara hasil pemilu di Indonesia adalah lima tahun. Penundaan pemilu tidak dapat diterima kecuali dalam situasi darurat (only if necessary). Tiga pengertian yang terkandung dalam pernyataan “kehendak rakyat dinyatakan secara periodik.” Pertama, kehendak rakyat itu tidak hanya dinyatakan satu kali melainkan secara regular apakah empat tahun sekali, lima tahun sekali, atau enam tahun sekali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam konstitusi suatu negara. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menetapkan operasionalisasi periodik sebagai “lima tahun sekali.” Kedua, asas ini juga berarti terdapat batas waktu tertentu untuk suatu jabatan (masa jabatan). Jadi tidak ada pemerintah hasil pemilu yang terus menerus berkuasa tanpa batas waktu. Hal ini berarti suatu jabatan dipegang untuk masa tertentu, dan sesudahnya dapat maju bersaing lagi pada pemilu untuk masa jabatan kedua. Pengertian ketiga dari periodik ialah terdapat kesempatan untuk akuntabilitas. Karena suatu jabatan dipegang untuk masa tertentu dan sesudahnya dapat maju lagi bersaing pada pemilu berikutnya, maka terdapat kesempatan tidak hanya bagi rakyat untuk meminta pertanggungjawaban (akuntabilitas) penyelenggara negara inkumben pada akhir masa jabatan tetapi juga bagi inkumben untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada masa jabatannya kepada konstituen. Dengan asas periodik tersebut dijamin kesempatan bagi rakyat untuk mengganti pemimpin bila memiliki kinerja buruk, dan memilihnya lagi untuk masa jabatan kedua bila menampilkan kinerja positif. Hal yang sama juga berlaku bagi inkumben: maju lagi bersaing untuk periode berikutnya bila merasa memiliki kinerja yang baik, dan mungkin memutuskan tidak lagi maju bersaing pada pemilu berikutnya bila menilai kinerjanya buruk. Jadi walaupun semua asas lainnya terpenuhi tetapi tidak periodik (sekali dipilih untuk seumur hidup), maka yang terjadi bukan demokrasi tetapi otokrasi seumur hidup.27 27 Karena itu ketentuan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tidak menyebutkan periodik sebagai asas pemilu merupakan kesalahan fatal. Memang pada Pasal 167 ayat (1) 290 Konsekuensi pemilu yang diselenggarakan secara periodik tampak pada dimensi waktu, baik untuk proses penyelenggaraan pemilu maupun untuk semua aktor yang terlibat dalam proses penyeleggaraan pemilu, khususnya bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Dimensi waktu dalam proses penyelenggaraan pemilu sangatlah penting karena: (a) hasil pemilu berupa penetapan calon terpilih harus sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu beberapa minggu sebelum masa jabatan inkumben berakhir; (b) sejumlah tahap (stages) proses penyelenggaraan pemilu bersifat sikuensial (suatu tahap akan dapat dijalankan bila tahapan lain sudah terselenggara lebih dahulu, seperti pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD akan dapat dilaksanakan bila alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan sudah dilaksanakan); (c) Penyelenggara memerlukan waktu yang memadai untuk perencanaan, implementasi, dan pengendalian pelaksanaan setiap tahapan; dan penyelenggara pemilu juga memerlukan waktu yang memadai untuk membuat peraturan pelaksanaan dan proses pengadaan dan distribusi alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara; (d) Peserta pemilu memerlukan waktu yang memadai untuk proses seleksi dan pemilihan calon, perumusan program kampanye pemilu, dan waktu untuk kampanye pemilu kepada pemilih; (e) Pelaksanaan program yang menjangkau semua pemilih memerlukan waktu yang memadai baik untuk pelaksanaan program pendidikan pemilih maupun pemberian informasi tentang pemilu; (f) Pemilih niscaya memerlukan waktu yang memadai untuk: memperoleh informasi perihal alternatif peserta pemilu dan rencana kebijakan publik yang ditawarkan, memilah dan menilai alternatif yang ditawarkan, membuat keputusan (memilih alternatif peserta pemilu yang akan dicoblos) dengan atau tanpa berdiskusi dengan orang lain, dan memberikan suara di TPS. Memberikan suara di TPS bukan perkara sederhana karena mencakup disebutkan “Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali,” tetapi tidak ditempatkan sebagai asas pemilu melainkan hanya dilihat sebagai jadual karena ditempatkan pada pelaksanaan pemilu. 291 kegiatan berikut: menerima surat suara, membuka surat suara, mencoblos alternatif peserta pemilu yang sudah diputuskan dari rumah, melipat surat suara yang sudah dicoblos, memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang sesuai, dan mencelupkan jari ke dalam tinta pemilu;28 dan (g) Ketua dan anggota KPPS juga memerlukan waktu untuk: persiapan (pelantikan ketua dan anggota KKPS, dan pembukaan kotak suara), proses pemungutan suara, proses penghitungan suara, dan penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara beserta penyusunan salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil perhitungan suara sebanyak jumlah peserta pemilu). Semua kegiatan ini harus selesai dalam satu hari. Bahkan mereka sudah mulai bekerja beberapa hari sebelumnya baik membagikan surat pemberitahun memilih kepada semua pemilih terdaftar maupun menyiapkan TPS. Genuine Election Pemilu yang genuine ditandai oleh sejumlah ciri. Pemilu yang dilakukan secara periodik itu menawarkan alternatif pilihan yang berbeda dalam suasana persaingan yang terbuka (alternatif yang ditawarkan bukan “ini atau ini” melainkan “ini atau itu”), dan rakyat sebagai pemilih memiliki kebebasan untuk memilah dan menilai alternatif pilihan dan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang cerdas tetapi pilihan itu dinyatakan dalam surat suara secara rahasia (secret ballot). Dengan demikian, dalam pemilu yang genuine suara yang dinyatakan merupakan refleksi dari pernyataan bebas dari kehendak rakyat. Kehendak rakyat dinyatakan secara genuine berarti rakyat menyatakan kehendaknya secara bebas dan adil (free and fair). Metode mencari suara dari pemilih tidak menggunakan intimidasi, ancaman, atau tindakan kekerasan melainkan dengan metode persuasif dan informatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum pemilu harus menjamin kondisi dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang berhak memilih untuk memiliki akses terhadap TPS untuk memberikan suara. Hukum pemilu juga harus menjamin 28Pada Pemilu Serentak 2019, saya menghabiskan waktu sepanjang 8 (delapan) menit untuk memberikan suara (mulai menerima surat suara sampai mencelupkan jari ke daalam botol tinta pemilu). 292 kondisi dan kesempatan yang sama bagi setiap partai politik dan kandidat untuk berpartisipasi dalam persaingan. Kesetaraan seperti itu mengharuskan setiap partai politik dan calon dapat mendaftarkan diri untuk bersaing pada pemilu tanpa persyaratan yang tidak perlu (seperti membayar sejumlah tertentu atau memiliki pendapatan minimal jumlah tertentu). Undang-undang harus menjamin agar setiap peserta pemilu: memiliki akses yang setara pada media massa, menaati ketentuan yang sama yang mengatur dana kampanye pemilu, mendapat perlakuan yang sama dalam persaingan dan dalam proses penyelenggaraan pemilu, dan mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan pesan kepada pemilih. Persaingan antar peserta pemilu akan adil bila metode yang digunakan untuk mencari suara dari pemilih tidak menggunakan uang atau materi lain. Dengan demikian pemilih akan dapat memperoleh informasi dari semua peserta pemilu. Universal and Equal Suffrage Asas umum dan setara menjadi prinsip fundamental pemilu demokratis. Asas umum berarti setiap warga negara yang telah mencapai umur memilih, berhak memilih terlepas dari jenis kelamin, suku, ras, agama dan keyakinan, kondisi tubuh (difabel atau tidak), tingkat pendidikan, pemilikan kekayaan, jenis pekerjaan, tempat tinggal, dan status hukum. Bahkan warga negara yang tengah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, tengah dirawat di rumah sakit, dan bertempat tinggal di luar negeri, semuanya berhak memilih. Singkat kata, asas umum itu menunjukkan semua warga negara yang telah mencapai umur memilih, berhak memilih tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun kecuali umur, dan kewarganegaraan. Pasal 198 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mendefinisikan pemilih sebagai berikut: (1) Warga negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih; (2) Walaupun WNI tersebut belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah; (3) WNI tersebut terdaftar sebagai pemilih; dan (4) Hak politik WNI tersebut tidak dicabut oleh pengadilan. 293 Dua catatan dapat diberikan pada definisi pemilih ini. Pertama, berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diadopsi dalam Pasal 349 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, WNI yang berhak memilih tetapi belum terdaftar sebagai pemilih juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan berikut: memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), memberikan suara di TPS sesuai dengan RT/RW dan alamat dalam KTP, mendaftarkan diri pada KPPS yang mengelola TPS tersebut, dan dapat menggunakan hak pilih satu jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai. Ketentuan tentang kapan hak pilih digunakan tampaknya kurang tepat karena yang dapat menggunakan hak pilih hanya beberapa orang (satu jam sebelum pemungutan suara selesai). Dalam praktek, KPU menetapkan hak pilih dapat digunakan mulai pukul 12.00 sampai 13.00. Kedua, ketentuan yang menyatakan “hak politik yang tidak dicabut oleh pengadilan”, menimbulkan pertanyaan. Setiap warga negara Indonesia memiliki sejumlah hak politik, seperti: (1) Hak Memilih (2) Hak ikut berkompetisi melalui pemilu untuk mendapatkan jabatan politik (hak dipilih), (3) Hak ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut isu publik baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih melalui pemilu, (4) Sejumlah kebebasan, seperti menyatakan pendapat, berserikat, dan bebas dari ancaman kekerasan, (5) Hak memilih dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya, dan (6) Hak mendapatkan informasi publik. Sejauh ini hak politik WNI yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yang dicabut oleh pengadilan adalah hak dipilih (hak menjadi calon dalam pemilu) untuk beberapa waktu. Setiap individu warga negara memiliki hak yang sama dan memiliki kedudukan setara (Equal Suffrage). Setiap pemilih baik pria maupun perempuan 294 memiliki satu suara dan nilainya seetara (One Person One Vote One Value, OPOVOV). Baik pemilih yang berstatus sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik yang tinggi maupun pemilih yang berstatus sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik yang rendah, memiliki satu hak suara, dan nilainya juga setara. Asas setara berarti suara setiap pemilih tidak boleh dihitung lebih dari sekali. Setiap suara harus dihitung, dan dihitung secara setara (every vote count, and count equally). Hak memilih adalah salah satu hak asasi manusia. Hak memilih adalah hak individual warga negara. Bila dalam kehidupan bermasyarakat terdapat pelapisan atas berbagai kategori, maka berdasarkan asas umum dan setara tidak terjadi pelapisan atas dasar apapun karena setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan umur berhak memilih dengan hak suara yang sama dan dihitung setara. Memilih adalah membuat keputusan, yaitu memilih satu alternatif dari sekian banyak alternatif. Dengan asas genuine, terutama bebas dan adil (free and fair). Undang-Undang Pemilu harus menjamin setiap peserta pemilu mempunyai kesempatan yang sama dalam menawarkan alternatif calon dan alternatif rencana kebijakan publik, dan semua media massa juga berkewajiban meliput dan memberitakan kegiatan setiap peserta pemilu sehingga para pemilih tidak hanya menerima informasi tentang berbagai alternatif calon dan program dari sebagian peserta pemilu melainkan dari semua peserta pemilu. Berdasarkan informasi tentang berbagai alternatif tersebut setiap pemilih akan memilah, mungkin berdiskusi dengan teman, kemudian menilai dan mengambil keputusan. Berdasarkan asas periodik, setiap pemilih memiliki kesempatan menuntut akuntabilitas dari peserta pemilu yang dipilih pada pemilu sebelumnya. Pemilih mengambil keputusan memilihnya kembali bila peserta pemilu tersebut melaksanakan apa yang dijanjikan atau mungkin memberi hukuman karena peserta pemilu tersebut tidak melaksanakan apa yang dijanjikan berupa mengalihkan pilihan kepada peserta pemilu lainnya. Berdasarkan asas rahasia, keputusan yang akan diambil hanya diketahui oleh pemilih yang bersangkutan. Pemilu Serentak Apa yang terjadi pada pemilu serentak yang diselenggarakan pada bulan April 2019 yang lalu dapat didiskripsikan satu per satu sebagai berikut. Pertama, waktu yang tersedia bagi KPU untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan semua tahapan pemilu dapat dikatakan sangat 295 memadai; dan pembuatan seluruh peraturan pelaksanaan setiap tahapan, dan pengadaan, dan distribusi seluruh alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara dapat dilaksanakan dalam waktu yang tersedia. Akan tetapi volume pekerjaan KPU memang sangat besar; KPU harus melaksanakan pekerjaan dua tahun dalam satu tahun. Kedua, partai politik peserta pemilu melaksanakan empat kegiatan sekaligus: membangun kesepakatan dengan partai lain tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; mengidentifikasi, menyeleksi, dan menentukan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; merumuskan visi, misi dan program partai sebagai materi kampanye; menyusun strategi kampanye dan mencari dana kampanye pemilu; dan melaksanakan kampanye pemilu baik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilu anggota DPR dan DPRD. Ketiga, pelaksanaan kampanye pemilu lebih didominasi oleh: (a) kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden daripada kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; (b) kampanye pemilu untuk isu urusan pemerintahan nasional oleh kedua pasangan calon presiden daripada isu urusan pemerintahan daerah (otonomi daerah); dan (c) persaingan antar calon dari partai yang sama di daerah pemilihan yang sama daripada persaingan antar partai politik peserta pemilu. Singkat kata, program atau rencana kebijakan yang hendak diwujudkan oleh partai politik peserta pemilu sama sekali tidak jelas. Keempat, waktu yang tersedia bagi pemilih dalam mencari dan mengolah informasi, dan memberikan suara (mencoblos lima peserta pemilu dan calon) di TPS berlangsung relatif lancar dan tepat waktu.29 Persaingan diantara 29 Sekitar 18 bulan sebelum puncak Pemilu Serentak 2019, saya diundang KPU sebagai salah seorang narasumber pada suatu acara KPU yang dilaksanakan di Kota Batu, Jawa Timur. Saya memenuhi undangan tersebut walaupun saya harus menggunakan kursi roda (tengah dalam proses penyembuhan dari sakit) karena hendak menyampaikan sesuatu yang saya nilai penting. Kepada Ketua dan beberapa anggota KPU yang hadir, saya menyampaikan kecemasan saya mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara karena menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 setiap TPS maksimal terdiri atas 500 orang pemilih. Saya kuatir dan cemas proses pemungutan dan penghitungan suara tidak akan selesai dalam satu hari, baik untuk pemungutan suara maupun – terutama sekali, penghitungan suara dan penyelesaian protokoler dokumen. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk empat jenis pemilu yang telah dilakukan KPU di Bogor, demikian Arif Budiman menjawab kecemasan saya, ternyata pemungutan suara saja baru selesai jam 14.00. Sekitar sebulan kemudian, dalam konsultasi dengan Komisi II DPR dan Pemerintah (Mendagri) KPU menyampaikan kekuatiran tersebut, Dalam konsultasi tersebut kemudian disepakati jumlah pemilih setiap TPS paling banyak 300 orang. Hal inilah yang menyebabkan 296 kedua pasangan calon presiden ternyata mampu membangkitkan minat dan partisipasi Pemilih. Partisipasi pemilih (voting turnout) pada Pemilu Serentak 2019 mencapai 81% lebih. Karena para calon anggota DPR dan DPRD yang melakukan kampanye pemilu (persaingan antar calon dari partai yang sama di dapil yang sama), maka visi, misi, dan program partai tampaknya tidak digunakan sebagai materi kampanye. Para calon cenderung mengambil jalan pintas dan pragmatis dalam mempengaruhi pemilih, yaitu dengan pertukaran materi dengan suara (vote buying). Materi kampanye pemilu cenderung diganti dengan pemberian materi (uang dan sembako). Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung relatif lancar karena kebanyakan pemilih sudah siap dengan nomor urut partai dan nomor urut calon yang akan dicoblos. Kesiapan itu bukan berasal dari kemampuan mengolah (memilah, menilai, dan memilih) informasi tentang berbagai alternatif peserta pemilu dan rencana kebijakan yang ditawarkan melainkan berasal dari kehendak calon yang telah “membeli” suara pemilih. Kelima, persoalan justru muncul dalam proses penghitungan suara di TPS. Penghitungan suara satu per satu dari lima jenis pemilu, baik partai politik maupun nama calon secara transparan (di depan para saksi, pengawas TPS, pemantau, pemilih dan warga masyarakat) niscaya memakan waktu yang panjang.30 Perlu dikemukakan di sini bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara demokrasi di dunia yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sekaligus di setiap TPS secara terbuka.31 Praktek ini merupakan the best practice dari pemilu demokratik. Waktu dan tenaga yang diperlukan sangat lama dan karena itu sangat melelahkan tidak hanya proses penghitungan suara tetapi juga dalam menyusun berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara (C1) untuk kelima jenis pemilu, dan menyusun salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil perhitungan suara untuk kelima jenis pemilu yang akan diberikan kepada proses pemungutan suara relatif tepat waktu. Akan tetapi kebijakan ini menyebabkan jumlah TPS bertambah dari biasanya sekitar 550.000 menjadi 813,900, jumlah kotak suara juga meningkat, dan sudah barang tentu juga meningkatkan jumlah petugas di TPS. Pertimbangan anggaran dikalahkan demi kenyamanan dan keamanan pemilih dalam memberikan suara. Hal ini merupakan contoh demokrasi mendahului efisiensi. 30Kalau setiap TPS terdiri atas 300 pemilih, maka KPPS, saksi, pengawas pemilu, pemantau, pemilih, dan dan warga masyarakat harus menghitung 1.500 surat suara yang sudah dicoblos (5 x 300). 31 Tunisia dan Myanmar mengikuti praktek tersebut tetapi proses penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas TPS hanya dapat disaksikan oleh pemantau pemilu yang terakreditasi. 297 saksi pemilu baik yang hadir maupun tidak hadir (16 saksi partai peserta pemilu nasional dikalikan tiga, 2 saksi pasangan calon presiden, dan puluhan saksi calon anggota DPD, dan panitia pelaksana (PPK, PPS, dan pertinggal di KPPS). Tidak diketahui berapa orang dari 7 anggota KPPS yang mampu menyusun berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara. Semua berita acara dan sertifikat ini harus basah (ditulis dengan tangan, tidak boleh difotocopy). Keenam, pemilu serentak lima tahun sekali akan menyebabkan ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan para pegawai KPU; ketua dan anggota Bawaslu, Provinsi, Kabupaten/Kota dan para pegawai Bawaslu; dan ketua dan anggota DKPP menganggur selama sisa masa jabatannya, tetapi menerima uang kehormatan setelah pemilu serentak. Pemilu serentak lima tahun sekali tidak hanya merupakan pemborosan sumber daya manusia tetapi juga pemborosan dana. Ketujuh, proses penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi lebih banyak diberitakan oleh media massa daripada proses penyelesaian sengketa hasil pemilu legislatif. Akan tetapi proses penyelesaian sengketa hasil pemilu legislatif sesungguhnya jauh lebih kompleks daripada sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden walaupun tidak banyak diberitakan oleh media massa. Setidak-tidaknya dari segi jumlah permohonan mencapai 330 perkara DPR/DPRD, tetapi yang diregister hanya sebanyak 250, dan 10 perkara DPD, dan semuanya diregister. Semua perkara ini harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu dua bulan. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menyelesaikan begitu banyak sengketa pemilu serentak. Kedelapan, akuntabilitas peserta pemilu dapat dituntut secara efektif oleh pemilih hanya sekali dalam lima tahun. Sebaliknya peserta pemilu hanya wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya lima tahun sekali. Lima tahun bukan jangka waktu pendek sehingga pemilih justru sudah lupa apa yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh peserta pemilu. Salah satu kelebihan bentuk pemerintahan parlementer dibandingkan dengan bentuk pemerintahan presidensial adalah akuntabilitas penyelenggara negara hasil pemilu. Akuntabilitas eksekutif dapat dituntut setiap waktu oleh pemilih melalui anggota parlemen (terutama oposisi) sedangkan akuntabilitas kepala eksekutif (presiden) hanya 298 dituntut pada akhir masa jabatannya. Akan tetapi kelemahan bentuk pemerintahan presidensial ini dapat diperbaiki dengan jalan menyelenggarakan pemilu untuk penyelenggara pemerintahan nasional secara terpisah (selang 30 bulan) dari penyelenggaraan pemilu untuk penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dirumuskan ketentuan berikut: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Dari pasal ini dapat disimpulkan urusan pemerintahan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan pusat (nasional). 32 Dengan pemisahan pemilu nasional dari pemilu daerah seperti ini, rakyat pemilih akan dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu daerah pada pemilu nasional, dan 30 bulan kemudian dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu nasional pada pemilu daerah. Kesembilan, pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dari penyelenggaraan pemilu daerah jauh lebih menjamin demokrasi daripada pemilu serentak. Hal ini dapat dibuktikan dengan alasan berikut: (a) rakyat/pemilih dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu dua kali dalam lima tahun; (b) urusan pemerintahan daerah mendapat kesempatan yang sama menjadi isu publik dengan urusan pemerintahan nasional tetapi dalam waktu yang berbeda untuk menjadi bahan diskusi diantara peserta pemilu dan diantara pemilih;33 32 Pemilu untuk memilih penyelenggara urusan pemerintahan daerah (DPRD dan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota) harus dipisahkan dengan pemilu untuk memilih penyelenggara urusan pemerintahan nasional (DPR, DPD, dan Presiden). Karena Indonesia mengadopsi susunan negara kesatuan, maka pemilu nasional harus diselenggarakan lebih dahulu. 33 Pemerintahan daerah merupakan salah satu lembaga yang mendapatkan tugas dan kewenangan dari UUD 1945. Pasal 18 UUD 1945 berikut ini memperlihatkan apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945: 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 299 (c) sumberdaya manusia di KPU, Bawaslu, dan DKPP akan dapat didayagunakan selama masa jabatannya, sedangkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan setiap tahap pemilu, dan pembuatan peraturan pelaksanaan setiap tahapan pemilu dan pengadaan dan distribusi logistik pemilu akan dapat dipersiapkan dan dilaksanakaan dengan kualitas yang semakin meningkat; (d) peserta pemilu akan dapat fokus pada isu urusan pemerintahan nasional pada pemilu nasional dan pada isu urusan pemerintahan daerah pada pemilu daerah sehingga mereka dapat bersaing baik dalam menawarkan alternatif program maupun alternaif calon kepada pemilih. Selain itu peserta pemilu juga diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada konstituen pada kedua jenis pemilu tersebut; (e) media massa juga akan meliput dan memberitakan kegiatan pemilu daerah pada penyelenggaraan pemilu penyelenggara urusan pemerintahan daerah; (f) bahan informasi yang harus dicari, didengar, dan diolah pemilih tidak akan terlalu banyak karena isu urusan pemerintahan nasional dipisahkan forum pemilunya dari isu urusan pemerintahan daerah sehingga pemilih akan dapat mengambil keputusan secara bebas; (g) tugas proses pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilaksanakan oleh KPPS menjadi lebih ringan, yaitu tiga jenis pemilu pada pemilu nasional, dan empat jenis pemilu pada pemilu daerah. Penyelesaian tugas ini tidak hanya akan dengan pasti dapat diselesaikan dalam satu hari tetapi juga lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut masih manusiawi;34 4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. 5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. 34 Aparat Sipil Negara (ASN) memiliki jam kerja mulai jam 08.00 pagi sampai dengan jam 16.00 (8 jam). Pegawai di Amerika Serikat bekerja dari jam 09.00 sampai dengan jam 17.00 (from nine to five) alias 8 jam juga. 300 (h) Mahkamah Konstitusi dapat dipastikan akan dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilu nasional dan daerah dengan volume pekerjaan yang manusiawi. Singkat kata pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu nasional dari waktu penyelenggaraan pemilu daerah lebih sesuai dengan asas-asas pemilu daripada penyelenggaraan pemilu serentak; dan karena itu pemisahan pemilu nasional dari pemilu lokal selang waktu 30 bulan lebih menjamin pemilu demokratik daripada pemilu serentak. [2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait KPU yang pemeriksaannya bersamaan dengan Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, masing- masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya; [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 301 putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), dan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 302 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai- mana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya 303 Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015, dan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017: Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional; Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017: Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak; Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015: Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016: (7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024; (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024; terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mendalilkan dirinya sebagai Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia (Bukti P-5); 304 3. Bahwa menurut Pemohon, persoalan yang menjadi objek pengujian yang diajukan oleh Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia yang disebabkan oleh pemberlakuan pasal a quo yang telah mengakibatkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon akibat adanya sistem penyelenggaraan pemilu, terutama penjadwalan pemilu yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Desain sistem pemilu serentak yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 telah merugikan Pemohon, karena sudah tidak bersesuaian dengan tujuan organisasi dari Pemohon serta membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia; 4. Bahwa menurut Pemohon, bentuk kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah sistem pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana agenda yang diperjuangkan dan menjadi aktivitas utama Pemohon selama ini. Desain pemilu lima kotak di mana pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada satu hari yang bersamaan, telah membuat pemenuhan prinsip-prinsip pemilu demokratis yang merupakan cerminan dari asas pemilu sebagaimana termaktub di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 telah terlanggar. Karena tujuan dari organisasi sebagaimana tercermin di dalam akta pendirian Pemohon, yakni untuk mewujudkan sistem pemilu yang demokratis dan berkeadilan, Pemohon menganggap telah mengalami kerugian konstitusional di dalam perkara a quo. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon sebagai organisasi non-pemerintah bergerak dalam aktivitas di bidang kepemiluan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 yang menyatakan, “Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada 305 masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi”. Sebagai sebuah perkumpulan, Perludem diwakili oleh Direktur Eksekutifnya, Titi Anggraini, yang berdasarkan Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Perludem dinyatakan, “Direktur Eksekutif Perludem berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan”. Terlepas dari fakta bahwa Pemohon telah berkali- kali diterima kedudukan hukumnya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, telah menjadi pendirian Mahkamah sejak awal keberadaannya yang memberikan kedudukan hukum kepada organisasi-organisasi non-pemerintah sebagaimana halnya Pemohon, sepanjang maksud dan tujuan pendiriannya atau aktivitasnya terkait dengan substansi undang-undang yang dimohonkan pengujian dan diwakili oleh pihak yang menurut ketentuan organisasi yang bersangkutan memang diberikan hak untuk mewakili organisasi tersebut di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, bertanggal 28 Maret 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-X/2012, bertanggal 13 Februari 2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-X/2012, bertanggal 5 September 2013. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam Permohonan Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mempercepat proses pemeriksaan dan memutus permohonan a quo karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan jadwal pemilu yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Terhadap permohonan provisi Pemohon tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengabulkannya dikarenakan permasalahan yang dimohonkan pengujian 306 konstitusionalitasnya membutuhkan pendalaman dan pembahasan yang komprehensif sehingga Mahkamah memerlukan pandangan sejumlah pihak yang memberikan perhatian terhadap masalah pemilihan umum selama proses persidangan. Lagi pula, sisa waktu menuju pentahapan Pemilu 2024 masih cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya menuju agenda kenegaraan di tahun 2024 dimaksud. Oleh karena itu, tidaklah relevan untuk mengaitkan permohonan provisi Pemohon dengan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut Pemohon, desain Pemilu Serentak Lima Kotak tidak membe- rikan penguatan terhadap sistem pemerintahan presidensial. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, ingin memberikan penegasan, di dalam desain sistem pemilu serentak akan memberikan efek satu sama lain antara keterpilihan presiden dan anggota DPR. Selain itu, sebuah desain pelaksanaan jadwal pemilu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peta checks and balances, terutama terkait dengan efektifitas sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Sebagaimana dijelaskan Pemohon, desain pelaksanaan pemilu lima kotak mengakibatkan lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan bila pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD tidak diserentakkan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Lebih lanjut, ditambahkan oleh Pemohon agar Mahkamah mengubah pendiriannya tentang apa yang telah diputus di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang desain penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak, untuk membagi pelaksanaan pemilu serentak menjadi dua bagian, yakni serentak nasional untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden, lalu serentak lokal 307 untuk memilih DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bersamaan dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 2. Bahwa menurut Pemohon, desain Pemilu Serentak Lima Kotak tidak sesuai dengan asas pemilu dalam UUD 1945. Setidaknya terdapat dua alasan pokok Pemohon untuk menyatakan ketidaksesuaian dimaksud, yaitu, pertama, pemilu lima kotak merupakan penyelenggaraan pemilu yang tidak bisa dikelola atau dimanajemen (unmanageable) dengan baik oleh penyelenggara pemilu; dan kedua, pemilu lima kota memperbesar suara tidak sah sehingga menurunkan derajat keterwakilan. Sebagaimana dijelaskan Pemohon, dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019, berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU, terdapat total suara tidak sah sebesar 17.503.953 jika dibandingkan dengan total jumlah pengguna hak pilih sebesar 157.475.213, persentase suara tidak sah terbilang sangat besar, yakni 11,21%. Jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif yang sudah ditetapkan oleh KPU, jumlah suara tidak sah tersebut hanya kalah dari total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara 27.053.961, dan kalah dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai pemenang kedua pemilu yang meriah 17.594.839. Total suara tidak sah ini mengalahkan perolehan suara masing-masing 7 partai politik lain yang meraih kursi di DPR. Berdasarkan fakta tersebut, disimpulkan Pemohon, penyelenggaraan Pemilu Serentak dengan memilih lima jenis surat suara sekaligus merupakan desain yang tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu dan bertentangan dengan UUD 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tidak sesuai dengan tujuan penguatan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, didalilkan Pemohon, waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terpisah dari pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan menjadikan pemerintah daerah lemah, rawan praktik transaksional, berpotensi terjadi praktik korupsi karena baik gubernur, bupati, dan walikota akan selalu menghadapi konfigurasi politik yang berbeda-beda dengan DPRD masing-masing. Dengan menyerentakkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan DPRD akan meminimalisir potensi transaksional 308 jangka pendek antara calon kepala daerah dengan DPRD, dan hal ini akan mengupayakan proses pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis. 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan: a. Bahwa frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, Presiden, dan anggota DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota”; b. Bahwa frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, Presiden, dan anggota DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota”; c. Bahwa norma dalam Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 yang menyatakan, “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan serentak dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota melalui pemilu serentak daerah dua tahun setelah pelaksanaan pemilu serentak nasional”; d. Bahwa norma dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 309 dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”, dan norma dalam Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 yang menyatakan, “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat; [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan keterangan Ahli Pemohon atas nama Khairul Fahmi dan Didik Supriyanto, serta kesimpulan Pemohon (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 28 November 2019 terhadap perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang sekaligus dinyatakan sebagai keterangan untuk perkara a quo, yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 12 Desember 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Presiden telah mengajukan keterangan Presiden yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 3 Oktober 2019 terhadap perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang sekaligus dinyatakan sebagai keterangan untuk perkara a quo, dan keterangan tambahan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 7 Januari 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa terhadap Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 oleh karena substansi perkaranya sama dengan perkara a quo maka Mahkamah telah memeriksa perkara a quo bersamaan dengan Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 310 yang telah diputus sebelumnya. Terhadap kedua perkara tersebut, telah didengar Keterangan Pihak Terkait, yaitu: (1) Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 17 Oktober 2019 dan 29 Oktober 2019 serta keterangan lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019; (2) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 31 Oktober 2019 serta keterangan lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019; dan (3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 17 Oktober 2019 dan keterangan lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019, serta kesimpulan Pihak Terkait KPU (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa oleh karena Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 diperiksa bersamaan dengan Perkara a quo maka terhadap kedua perkara tersebut, Mahkamah telah menghadirkan ahli dan telah didengar keterangannya, yaitu: (1) Djayadi Hanan yang telah memberikan keterangan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019, (2) Syamsudin Haris yang telah memberikan keterangan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 18 November 2019, (3) Topo Santoso yang telah memberikan keterangan pada tanggal 18 November 2019, dan (4) Ramlan Surbakti yang telah memberikan keterangan pada tanggal 13 Januari 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.14] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, mendengar dan membaca keterangan Ahli Pemohon, membaca kesimpulan Pemohon, membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan Presiden serta keterangan tambahan Presiden, mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mendengar dan membaca keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta membaca kesimpulan Pihak Terkait 311 Komisi Pemilihan Umum, pada intinya Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 167 ayat (3) dan norma dalam Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta norma dalam Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 dan norma dalam Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 yang menurut Pemohon penyelenggaraan Pemilu Serentak Lima Kotak sebagaimana yang diselenggarakan tahun 2019 adalah inkonstitusional. Bagi Pemohon, penyelenggaraan pemilu serentak yang konstitusional adalah penyelenggaraan pemilu serentak yang dipisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Dalam hal ini, pemilu serentak nasional dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif tingkat nasional (memilih anggota DPR dan memilih anggota DPD) dengan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian, dua tahun setelah pemilihan tingkat nasional dilaksanakan pemungutan suara untuk memilih gubernur, bupati/walikota dan untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota secara serentak. Disebabkan pilihan waktu atau jarak antara pemilihan serentak di tingkat nasional (memilih anggota DPR, DPD, dan memilih presiden dan wakil presiden) dengan pemilihan serentak di tingkat lokal (memilih gubernur, bupati/walikota, dan memilih anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota), oleh karenanya Pemohon sekaligus meminta untuk menyatakan norma transisi dalam Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat; [3.15] Menimbang bahwa setelah memahami dengan saksama arah Pemilu Serentak yang konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan substansi dalil Pemohon dengan tiga konstruksi dasar dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2013 yang pokoknya menyatakan penyelenggaraan Pemilu Serentak adalah konstitusional; [3.15.1] Bahwa sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, salah satu dasar penilaian perihal konstitusionalitas Pemilu Serentak adalah berdasarkan pada original intent UUD 1945; Bahwa berkenaan dengan original intent, dalam pengertian dan makna yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang 312 selama masa pembahasan perubahan UUD 1945 terutama berkenaan dengan pemilihan umum, Mahkamah harus merujuk kembali ihwal bagaimana sesungguhnya ide-ide berkembang yang dikemukakan para pengubah UUD 1945 berkenaan dengan pemilihan umum, terutama pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Penelusuran kembali diperlukan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pemilu Serentak konstitusional lebih menekankan pada pendapat yang pada pokoknya pelaksanaan pemilihan umum serentak terdapat 5 (lima) kotak suara, yang lebih dikenal dengan “Pemilihan Umum Lima Kotak”; Bahwa setelah menelusuri kembali secara saksama risalah perubahan UUD 1945, mulai tahun 1999 hingga 2001, perihal ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama pembahasan perubahan UUD 1945, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut: Pertama, bahwa pada pembukaan Rapat ke-3 sesi kedua Panitia Ad- Hoc (PAH) III Badan Pekerja (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tanggal 9 Oktober 1999, dalam kapasitas sebagai pimpinan rapat, Slamet Effendy Yusuf menginventarisasi usulan yang masuk terkait dengan rencana perubahan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Slamet Effendy Yusuf mencatat ada tiga alternatif usulan, yaitu: (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak; (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum; dan (3) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak sesuai dengan hasil pemilihan umum [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 246]; Kedua, bahwa berbarengan dengan menguatnya ide atau gagasan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dalam Rapat ke-39 PAH I BP MPR, tanggal 6 Juni 2000, gagasan penyelenggaraan “pemilu secara serentak” telah muncul. Terkait dengan hal ini, A.M. Lutfi, juru bicara F-Reformasi mengusulkan bab dengan judul “Pemilihan Umum” yang terdiri dari lima ayat yang pada ayat (4)-nya menyatakan: “Pemilihan umum dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia, serentak” [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 513]. Sementara itu, Hobbes Sinaga, juru bicara F-PDIP menyampaikan usul berkaitan 313 dengan rumusan bab dan pasal perihal pemilihan umum. Dari delapan ayat yang diusulkan, satu di antaranya terkait dengan tata cara pelaksanaannya berkaitan dengan ayat (1), yaitu: untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 517]. Begitu pula F-KB, mengusulkan agar pemilu dilakukan secara serentak secara nasional maupun yang bersifat lokal, sebagai berikut: Pertama, menyangkut wilayah dari pemilu. Bahwa adanya pemilihan umum yang dilaksanakan pada tingkat nasional atau dilakukan secara serentak secara nasional dan itu dilakukan dalam rangka memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD I atau DPRD II. Ini dilaksanakan secara nasional dan serentak dalam jangka waktu lima tahun sekali. Ketiga, menyangkut prinsip pelaksanaan pemilu secara serentak yang bersifat nasional maupun yang bersifat lokal dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia; [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 521] Ketiga, bahwa berkenaan dengan usulan-usulan serentak tersebut, juru bicara F-PBB, Hamdan Zoelva secara implisit berupaya untuk memisahkan jadwal penyelenggaraan pemilu tersebut dengan mempertegas pembedaan macam- macam pemilu sebagai berikut: Pertanyaannya, apakah semua pemilihan ini, namanya pemilihan umum yang harus dilaksanakan satu sekali dalam setahun serentak di seluruh Indonesia. Tentunya tidak mungkin lah seluruh pemilihan yang tadinya ada dalam bab-bab yang lain, dilakukan satu kali dan sekaligus dan serentak di seluruh Indonesia karena berbagai macam pemilihan itu. Oleh karena itu, pemilihan umum ini sangat berkaitan dengan masa jabatan dari pejabat yang akan dipilih. Oleh karena itu, belum tentu seluruh pemilihan ini dilakukan sekaligus akan tetapi tergantung kepada berakhirnya masa jabatan atas jabatan yang akan kita pilih itu. Jadi, bisa jadi ada beberapa kali pemilihan dalam lima tahun itu. Ada pemilihan langsung gubernur, ada pemilihan langsung walikota, ada pemilihan DPR pusat yang mungkin bisa berbeda; [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 523] 314 Keempat, bahwa perdebatan-perdebatan sekitar ide yang berkembang perihal pemilihan umum tersebut berujung dengan dirumuskannya draf Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Draf tersebut dibahas dalam rapat sinkronisasi PAH I BP MPR tanggal 11 Juli 2000. Dalam hal ini, Slamet Effendy Yusuf, Wakil Ketua PAH I BP MPR sekaligus pimpinan rapat, bertanya kepada forum ihwal frasa “secara serentak” dalam draf tersebut. Ia mempertanyakan apakah penyelenggaraan pemilu pada saat DPR dipilih berarti secara serentak, DPD secara serentak serta DPRD secara serentak atau DPR, DPD, dan DPRD secara serentak? Menanggapi pertanyaan Slamet Effendy Yusuf, Hamdan Zoelva meminta agar frasa “secara serentak” dihapuskan saja, Saya usul mengenai pasal ini, dalam pemilihan itu kita ingatkan saja dengan pertimbangan bahwa biarlah kita atur apakah ini nanti bisa dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia yang dipilih itu ataukah tidak, nanti kita atur saja dalam Undang-Undang Otonomi Daerah atau dalam undang-undang [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm 545-546]; Usulan yang disampaikan Hamdan Zoelva langsung ditindaklanjuti pimpinan rapat dengan mengundang peserta rapat untuk menyetujui secara aklamasi. Pada saat itu, peserta rapat menyambut ajakan itu dengan kata: “setuju” [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm 545-546]; Kelima, bahwa dalam Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR, pada tanggal 5 November 2001, anggota F-KKI, Tjetje Hidayat mempertanyakan ihwal alasan memasukkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pengertian general election, pimpinan rapat dan sekaligus wakil ketua PAH I BP MPR, Slamet Effendy Yusuf menjelaskan sebagai berikut: Jadi memang begini, memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu, Presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bareng- 315 bareng ketika memilih DPR, DPD, kemudian DPRD, kemudian juga paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga digambarkan nanti ada lima kotak. Jadi kotak untuk DPR RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD Provinsi, kotak untuk DPRD Kota atau Kabupaten, dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden itu. Jadi gambarannya memang itu dan memang konsep ini menyebut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 602]. Terkait dengan jawaban Slamet Effendy Yusuf tersebut, L.T. Soetanto dari F-KKI menginginkan dipisahkannya pemilihan umum dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang pada intinya menyatakan: Kemudian menyangkut Pemilihan Umum, yaitu ayat (2), Kami tetap menginginkan supaya pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum itu dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden itu dapat diikuti juga pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 605-606]; Sementara itu, dari F-KB, Ali Masykur Musa mengajukan usulan alternatif, sebagai berikut: … Seyogianya memang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pasangan itu waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Jadi, misalkan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat di semua tingkatan. Wakil rakyat itu publik mengatakan ya DPR, ya DPRD. Apabila DPD sudah masuk wakil rakyat maka juga masuk DPD… … Berkaitan dengan apakah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai rumpun pemilihan eksekutif, dibuat Bab tersendiri yang di situ ada Presiden, gubernur, bupati, walikota, dan sebagainya yang dipilih langsung oleh rakyat, maka bisa juga dibuat sebuah Bab tersendiri; [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 606] Tanggapan agak berbeda dikemukakan Nadjih Ahmad, dari F-PBB, yang intinya menghendaki pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari pemilu. Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, Nadjih Ahmad menyatakan: Kemudian yang idealnya untuk DPRD, itu bersama-sama pemilihannya dengan gubernur dan bupati. Di dalam Pasal mengenai Pemilihan Umum Ayat (2), belum tercantum masalah pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Saya kira kalau Presiden saja dipilih langsung, apalagi gubernur dan bupati [vide Naskah Komprehensif 316 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 608]; Keenam, bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar penyelenggaraan Pemilu Serentak Lima Kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilhan. Di antara varian tersebut, yaitu: (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia; (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal; (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang; (6) Penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden dapat diikuti juga dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan (7) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat; Ketujuh, bahwa dengan uraian di atas, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pemilu Serentak adalah konstitusional merupakan pertimbangan yang memiliki dasar yang kuat pada saat pembahasan perubahan UUD 1945. Namun demikian, Pemilu Serentak Lima Kotak sebagai model penyelenggaraan pemilu serentak yang dikehendaki oleh UUD 1945 bukanlah satu-satunya gagasan yang berkembang dan diperdebatkan selama perubahan UUD 1945. Sebab, pengubah UUD 1945 317 tidak begitu mempersoalkan apakah penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dilaksanakan serentak semuanya, serentak sebagian, digabungkan semua atau dipisah-pisah, sepanjang pilihan yang tersedia bermuara kepada penguatan sistem pemerintahan presidensial, pilihan pelaksanaan pemilu serentak yang demikian adalah tetap konstitusional; [3.15.2] Bahwa sesuai dengan pertimbangan “sepanjang pilihan yang tersedia bermuara pada penguatan sistem pemerintahan presidensial” di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan model penyelenggaraan Pemilu Serentak yang dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan kesepakatan para pengubah UUD 1945. Kerangka dasar untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial dalam desain Pemilu Serentak pun telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam sub-Pertama Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengaitkannya dengan pilihan pengubah UUD 1945 untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang antara lain menyatakan: Pertama, menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa. Bahwa selain pertimbangan dalam Putusan tersebut, penyederhanaan partai politik merupakan salah satu cara memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Bagi negara-negara yang sistem pemerintahan presidensialnya dibangun dengan sistem kepartaian majemuk (multipartai) yang tidak sederhana, penyederhanaan partai politik menjadi suatu keniscayaan. Terkait dengan strategi penyederhanaan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, pertimbangan hukum sub-Paragraf [3.13.7] angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, di antaranya menyatakan: 318 …untuk memperketat persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Hal ini sejalan dengan desain konstitusi yang bermaksud menyederhanakan sistem kepartaian. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan memperberat persyaratan yang harus dipenuhi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu maka jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu akan makin terbatas. Dengan pengetatan persyaratan tersebut, jumlah partai politik akan makin mendukung bekerjanya sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang dianut UUD 1945. Bagaimanapun, telah menjadi pengetahuan umum, baik secara doktriner dan maupun pengalaman empiris, sistem pemerintahan presidensial menjadi sulit bekerja optimal di tengah model sistem multipartai dengan jumlah yang tidak terkendali. Oleh karena itu, selalu dipersiapkan berbagai strategi (desain) untuk menyederhanakan jumlah partai politik terutama partai politik sebagai peserta Pemilu. Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain memperketat jumlah partai politik dimaksud, salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu adalah memastikan semua partai politik yang dinyatakan menjadi peserta Pemilu memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam UU Pemilu. Misalnya, dalam soal kepengurusan untuk mencerminkan sifat nasional partai politik, UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta Pemilu harus (1) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (2) minimal memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, penyelenggara Pemilu harus memastikan keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut tanpa melakukan pengecualian untuk tidak melakukan verifikasi di tingkat manapun, termasuk verifikasi keterpenuhan persentase kepengurusan di tingkat kecamatan. Bahwa apabila dikaitkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 di atas, upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial dengan cara menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu cara dari berbagai cara yang lazim dikenal dalam praktik sistem pemerintahan presidensial. Penyederhanaan partai politik diperlukan agar menjadi lebih mudah mengelola hubungan antara presiden (sebagai pemegang kekuasaan eksekutif) dengan pemegang kekuasaan legislatif. Dalam hal ini, jamak dimengerti, baik secara doktriner maupun praktik, semakin banyak jumlah partai politik yang berada di lembaga legislatif semakin sulit 319 mengelola hubungan antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Apalagi terjadi situasi di mana dukungan terhadap presiden dari lembaga legislatif diraih melalui koalisi sejumlah partai politik. Terkait dengan kondisi demikian, misalnya, penelitian Scott Mainwaring (1993) menyatakan bahwa the combination of presidentialism and multipartism is complicated by the difficulties of interparty coalition-building in presidential democracies. Kondisi yang dikemukakan Scott Mainwaring tersebut dapat diteropong dari praktik pemerintahan pasca-Pemilu 2004. Ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden yang hanya didukung modal awal 7 (tujuh) persen suara Partai Demokrat hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2004 yang dilaksanakan lebih awal dan terpisah dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Karena fakta tersebut, untuk memperbesar dukungan politik di DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih langkah yang lazimnya terjadi dalam praktik sistem pemerintahan presidensial sebagai minority president, yaitu merangkul 6 (enam) partai politik di luar Partai Demokrat; Bahwa perbedaan dukungan antara partai politik yang meraih kursi terbanyak di lembaga perwakilan dengan minority president, selain melakukan desain seperti memperberat dan memperketat persyaratan bagi partai politik menjadi peserta pemilihan umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 di atas, mengatur keserentakan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi upaya strategis lainnya dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sejumlah hasil penelitian menujukkan bahwa pemilu serentak dianggap dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial karena dapat menjadikan jumlah partai politik lebih sederhana. Dalam hal ini, Matt Golder (2006) menyatakan: Presidential elections are commonly thought to influence legislative fragmentation through a coattails effect where the fortunes of electoral parties are tied to the fate of their party’s presidential candidate. The presidency is nearly always the most important electoral prize in a presidential regime. As a result, presidential candidates become the focus for the vast majority of national media attention and campaign contributions. This aspect of presidential campaigns generates incentives for legislative candidates to organize their campaigns 320 around their party’s presidential candidate in the hope of benefiting from his or her organizational, financial, and media advantages. Bahwa merujuk pandangan tersebut, pelaksanaan pemilihan umum serentak antara pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif tidak terlepas dari penilaian ihwal pemilihan presiden dan wakil presiden dianggap memengaruhi pemilihan legislatif melalui coattails effect karena nasib partai politik terkait dengan nasib calon presiden partai mereka. Dengan efek yang ditimbulkan tersebut, dukungan terhadap calon presiden cenderung memberikan keuntungan bagi kandidat legislatif karena pemilih cenderung akan memilih calon anggota legislatif yang berasal dari partai politik yang sama dengan calon presiden atau partai politik pendukung calon presiden. Terkait dengan efek tersebut, David Samuels (2000) menyatakan bahwa coattail effects dimaknai sebagai “the ability of a candidate at the top of the ticket to carry into office...his party’s candidates on the same ticket”. Pendapat David Samuels hendak menegaskan satu hal penting, yaitu kemampuan yang dimiliki calon presiden akan memberikan keuntungan bagi calon anggota legislatif dari partai politik yang sama dengan calon presiden atau dari partai politik yang memberikan dukungan kepada calon presiden yang sama. Dengan menggunakan pendapat tersebut, efek pemilihan umum anggota legislatif yang diselenggarakan serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilih cenderung untuk memilih partai politik calon presiden/wakil presiden atau partai politik pendukung calon presiden/wakil presiden. Bahwa terkait dengan pandangan di atas, secara doktriner pemilihan umum serentak merupakan solusi mengatasi keterbelahan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif. Pemilu serentak adalah pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden/wakil presiden yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan. Karena itu, sebagaimana hasil kajian Mark Pyane dkk. (2002) menunjukkan, pemilihan umum serentak tidak hanya berhasil menyederhanakan sistem kepartaian di lembaga perwakilan, tetapi juga berkecenderungan terbentuknya pemerintahan kongruen karena pemilih yang memilih presiden dari partai politik atau didukung oleh partai politik tertentu akan memiliki kecenderungan memilih anggota legislatif dari partai politik presiden atau partai politik yang mendukung presiden; 321 [3.15.3] Bahwa setelah menelusuri original intent dan sejumlah doktriner yang didukung pengalaman empirik, selanjutnya Mahkamah akan menelusuri kembali makna “Pemilihan Umum Serentak” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam batas penalaran yang wajar, Putusan Mahkamah Konstitusi a quo dapat dikatakan mengubah sikap Mahkamah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dulu dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai sesuatu yang konstitusional. Karena pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tersebut, Pemilihan Umum 2009 dan Pemilihan Umum 2014 tetap diselenggarakan seperti Pemilihan Umum 2004, yaitu pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) diselenggarakan lebih dulu dibandingkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden; Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, praktik yang telah berlangsung sejak Pemilihan Umum 2004 tersebut diubah begitu rupa dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dengan perubahan ini, pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Perubahan pendirian Mahkamah tersebut adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang perubahan didasarkan pada alasan yang substansial. Berkenaan dengan kemungkinan untuk mengubah sikap atau pendirian dari putusan sebelumnya, misalnya, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan: [3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi (hlm. 63). 322 Sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, pertimbangan mendasar yang menyebabkan Mahkamah mengubah pendirian dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008 dikarenakan 4 (empat) alasan, yaitu: (1) kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, (2) original intent dari pembentuk UUD 1945, (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas; Bahwa sebagaimana diuraikan dalam sub-Paragraf [3.15.2] di atas, sekalipun terdapat empat alasan yang menyebabkan berubahnya pendirian Mahkamah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, dapat dikatakan inti atau substansi dari alasan-alasan tersebut lebih bertumpu pada upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan yang disepakati dalam Perubahan UUD 1945. Sebagaimana diuraikan pula dalam pertimbangan hukum sub-Paragraf [3.15.2] a quo, pilihan atau desain waktu penyelenggaraan pemilihan umum guna memilih anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi titik krusial dalam rancang-bangun penguatan sistem pemerintahan presidensial; Bahwa dalam konteks rancang-bangun tersebut, persoalan mendasar yang harus dikemukakan, bagaimana sesungguhnya desain waktu penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dengan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Terkait dengan persoalan tersebut, sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah pemilihan umum anggota legislatif diselenggarakan serentak dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, namun Putusan a quo belum begitu tegas menentukan desain atau waktu keserentakan dimaksud. Bahkan, meski menggunakan original intent Pemilu Serentak Lima Kotak, apabila dibaca secara saksama kalimat demi kalimat terutama pertimbangan hukum halaman 82-85, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 hanya sekali menyebut pemilihan umum serentak yang penyelenggaraannya serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (hlm. 83). Sementara itu, penyebutan pemilihan umum serentak sebagai pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak dengan 323 pemilihan anggota lembaga perwakilan disebut sebanyak 8 (delapan) kali. Tidak hanya itu, ketika menggunakan penafsiran sistematis, “penyelenggaraannya serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden” sebagaimana pemaknaan Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang hanya disebut satu kali dalam Putusan a quo, penyebutan itupun muncul saat menjelaskan konteks Pemilu Serentak Lima Kotak sebagai salah satu original intent dalam Perubahan UUD 1945; [3.16] Menimbang bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial, pemilihan umum serentak dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih terbuka kemungkinan ditinjau dan ditata kembali. Peninjauan dan penataan demikian dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yaitu tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yaitu DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertimbangan demikian, baik secara doktriner maupun praktik, didasarkan pada basis argumentasi bahwa keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial; Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: 1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 324 3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden; Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model 325 pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum; [3.17] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan beberapa persoalan mendasar sebagaimana dituangkan dalam Paragraf [3.15] dan Paragraf [3.16] di atas, perihal dalil Pemohon pemaknaan sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di bagian akhir Paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dalil Pemohon perihal pemaknaan frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.18] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di bagian akhir Paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden maka dalil Pemohon perihal pemaknaan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 serta persoalan konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 menjadi kehilangan relevansi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, dalil Pemohon berkenaan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 serta Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 ini pun adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 326 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh, dan hari Selasa, tanggal sebelas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 15.24 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi 327 yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. ttd. Aswanto Saldi Isra ttd. ttd. Enny Nurbaningsih Manahan M.P. Sitompul ttd. ttd. Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi