PRESIOEN REPTJELIK TNDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2O2l TENTANG PENGUPAHAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk menjaga daya beli pekerja/Buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha, dan stabilitas ekonomi nasional, serta mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XX 12023, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O2l tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5l Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O2l lentang Pengupahan; Mengingat 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42791 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan . . . SK No267253A PRESIDEN EII K INDONESIA -2- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O2l tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O2l terrtal:g Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O2L tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899), diubah sebagai berikut: 1 Penjelasan ayat (1) Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 2 Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebljakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (1a) Dalam menetapkan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pemerintah Pusat melibatkan pemerintah daerah dan dewan pengupahan. (21 Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional. (3) Pemerintah . . . SK No267254A PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA -3- (3) Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat. 3 Ketentuan ayat (21 huruf b Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (21 Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Upah minimum; b. struktur dan skala Upah yang proporsional; c. Upah kerja lembur; d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; e. bentuk dan cara pembayaran Upah; f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; dan g. Upah sebagai dasar penghitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. 4 Penjelasan ayat (l) Pasal 6 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 5 Ketentuan ayat (l) Pasal 2l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Pengusaha wajib menJrusun dan menerapkan struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. (21 Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/ Buruh secara perorangan. (3) Struktur dan skala Upah yang diberitahukan sekurang-kurangnya struktur dan skala Upah pada golongan jabatan sesuai dengan jabatan Pekerja/ Buruh yang bersangkutan. 6. Ketentuan . . . SK No267255A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4- 6 Ketentuan ayat (l) dan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Upah minimum terdiri atas: a. Upah minimum provinsi; b. Upah minimum kabupaten / kota dengan syarat tertentu; c. Upah minimum sektoral provinsi; dan d. Upah minimum sektoral kabupaten / kota dengan syarat tertentu. (21 Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. (3) Penetapan Upah minimum dilakukan bagi: a. provinsi atau kabupaten / kota yang memiliki Upah minimum; b. kabupaten/ kota yang belum memiliki Upah minimum; c. provinsi atau kabupaten / kota yang memiliki Upah minimum sektoral; d. provinsi atau kabupaten / kota yang belum memiliki Upah minimum sektoral; dan e. provinsi atau kabupaten/ kota hasil pemekaran. (41 Dihapus. (5) Dihapus. 7 Ketentuan ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Provinsi atau kabupaten / kota yang memiliki Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a melakukan penyesuaian nilai Upah minimum setiap tahun. l2l Penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dihitung menggunakan formula penghitungan Upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. (3) Indeks . . . SK No 267256 A fikfjFIIEM REPUBLIK INDONESIA -5- (3) Indeks tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disimbolkan o merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh. (4) Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: UM6*1y = UM61 + l\ilai Penyesuaian UM6*11 (5) Nilai penyesuaian Upah minimum dalam formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM6*11 = gnflasi + (PE x o )) x UM6y (6) Simbol o sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,50 (nol koma lima nol) sampai dengan O,9O (nol koma sembilan nol). (71 Simbol o sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/ kota dengan mempertimbangkan: a. keseimbangan antara kepentingan Pekerja/ Buruh dan Perusahaan; dan b. perbandingan antara Upah minimum dan kebutuhan hidup layak. (8) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (71, dalam menentukan o dapat mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. (9) Jika nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih kecil atau sama dengan 0 (no1), Upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai Upah minimum tahun berjalan. (10) Data yang digunakan untuk penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum ssla gaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. 8. Pasal ... SK No 267257A PIIES IDEN BLIK INDONES -6- 8 Pasal 26A dihapus. 9 Ketentuan Pasal 27 ayat (41 dihapus sehingga PaseJ 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 (1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi setiap tahun. (21 Penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah minimum. (3) Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi dilakukan sesuai formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5). (4) Dihapus. 10. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 (1) Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi. (21 Hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerj aan provinsi. (3) Dihapus. 11. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) dihapus dan ayat (5) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: Pasal 34 (1) Penetapan Upah minimum bagi kabupaten / kota yang telah memiliki Upah minimum kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (2) huruf b, dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah minimum. (2) Penghitungan . . . SK No 267258 A PRESIDEN ELIK INDONESIA -7 - (21 Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan sesuai formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (a) dan penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5). (3) Dihapus. (4) Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota. (5) Hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerj aan provinsi. 12. Ketentuan ayat (1) Pasal 34A diubah dan Pasal 34A ayat (2) dihapus sehingga Pasal 34A berbunyi sebagai berikut: Pasal 34A (1) Gubernur dapat meminta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi dalam menetapkan Upah minimum kabupaten/kota yang direkomendasikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5). (21 Dihapus. 13. Ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (t) Dihapus. (2t Upah minimum kabupaten / kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 25 November tahun berjalan. (3) Dalam hal tanggal 25 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah minimum kabupaten / kota ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur atau penjabat gubernur 1 (satu) hari setelah hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi. (a)Upah. . . SK No267259A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 8 (41 Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud padaayat(2|dan ayat (3) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimal